Membongkar Proyek Penghancuran Figur Wiranto

Oleh: A to Z Institute

Siapakah benteng Jokowi? Jawabannya; Jenderal TNI (Purn) Wiranto. Maka tak heran, ia kerap diserang sana-sini. Diterpa isu miring. Bagi para pembenci Jokowi, begitu Wiranto ambruk artinya mematahkan Jokowi akan sangat mudah.

Betapa tidak. Rentetan isu seringkali menerjang tak ada habisnya. Bisa dirunut dari sejumlah peristiwa; sebut saja, aksi massa 212 dan 414, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), upaya menghadang kelompok Islam garis keras yang terus merongrong ideologi negara, serta mengawal pemilu serentak 2019 secara kondusif. Belum lagi ekses dalam perjalanan pemilu dan setelahnya, yang tentu terlihat mencekam bagi stabilitas keamanan. Apa yang dikerjakan Wiranto rasanya bukan isapan jempol belaka.

Seorang kawan pernah bilang: “untung Menko Polhukamnya Wiranto, jika bukan, kita tidak tau bagaimana kelanjutan pemerintahan Jokowi”. Wiranto seolah cakar ayam jantan yang mencengkram kuat ke bawah, fondasi sekaligus benteng arah pemerintahan Jokowi. Cakar itu tangguh, hasilnya proyeksi pembangunan Jokowi telah perlahan tapi pasti selesai dilaksanakan.

Tengok saja, hajatan besar Republik, seperti Asian Games (termasuk Asian Paragames), ditambah lagi pertemuan IMF dan World Bank di Bali pada waktu silam berlangsung aman, lancar dan Indonesia dihadiahi hujan pujian dari dunia internasional. Terlepas dari itu semua, memang bangsa ini sedang menderita banyak ujian, gempa, bencana alam (Lombok dan Palu), Karhutla dan lain sebagainya membuat tugas Wiranto terasa semakin berat. Ia memikul tanggungjawab yang lebih dari semestinya.

Tidak selesai sampai di situ, setelah kemenangan kedua Jokowi untuk periode 2019 – 2024, menjelang pelantikan presiden/wakil presiden 20 Oktober 2019, protes publik terkait sejumlah isu; RKUHP dan revisi UU KPK juga menjadi tantangan tersendiri bagi Jokowi. Masih orang yang sama, Wiranto terus intens melakukan koordinasi seluruh  pimpinan  lembaga negara guna memastikan situasi tetap aman terkendali.

*

Tantangan terus datang silih berganti, bertubi-tubi yang terindikasi berniat menggagalkan pelantikan Jokowi; mulai dari demonstrasi bertarget rusuh dengan dalih protes revisi UU KPK dan RKUHP, salah paham yang berujung kericuhan di Papua. Semua itu mengarah pada penggalangan gerakan yang sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk mengacaukan situasi.

Setidaknya ada beberapa alasan; dalam melihat kondisi kebangsaan belakangan ini. Pertama, ada kelompok yang menggalang gerakan untuk mengagalkan pelantikan Jokowi sebagai presiden di periode kedua. Wiranto sebagai palang pintu Jokowi terlebih dulu harus dihancurkan. Para pembenci Jokowi memahami bahwa untuk menggulingkan Jokowi, terlebih dahulu harus menghancurkan benteng pertahanannya yaitu, Wiranto. Itu asumsi kelompok pertama ini. Kedua, ada kelompok yang ingin menciderai citra dan reputasi Wiranto di hadapan Jokowi sehingga membuatnya tidak dilibatkan lagi pada kabinet kali ini. Artinya, arahnya juga seirama dengan kelompok yang pertama.

Namun ada satu lagi kelompok yang juga berkepentingan merusak reputasi Wiranto, yaitu kelompok ketiga, adalah oknum yang berada dalam partai politik besutan Wiranto. Mereka sedang merancang dan melakukan politik kasak-kusuk demi menyingkirkan Wiranto dari struktur Partai Hanura. Tujuannya mendeligitimasi Wiranto, yang dipersepsikan tidak mewakili suara partai politik yang didirikannya. Diduga mereka khawatir, jika Wiranto diminta kembali menjadi menteri oleh Jokowi, maka peluang jatah kursi menteri untuk Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang alias OSO atau orang-orangnya akan sirna.

Ketiga kelompok itulah yang punya kepentingan apabila Wiranto ambruk. Pertanyaannya apakah Jokowi akan terpengaruh dengan manuver-manuver yang menyudutkan itu. Rasanya tidak. Di samping juga kepentingan Jokowi untuk memastikan agar Posisi Menko Polhukam harus dijabat oleh figur yang berpengalaman, profesional, loyal dan tentu tidak memiliki libido politik untuk berkontestasi pada Pilpres 2024 nanti.

Motivasi terakhir itu barangkali bagi sebagian para perselancar politik dinilai sangat penting. Mungkin mereka ingin mengikuti jejak SBY pada 2004, yang saat itu sebagai Menko Polhukan di era pemerintahan Megawati Soekarno Putri berhasil ‘bekerja dalam senyap’ membangun kekuatan politik untuk bersiap bertarung pada kontestasi sebagai Capres pada Pemilu 2004. Hasilnya, SBY sukses mengalahkan, bukan hanya Megawati tetapi sekaligus Wiranto yang nota Bene seniornya.

Mungkin itulah sebabnya kenapa banyak serangan yang mengarah pada Wiranto. Para pembencinya mungkin merasa Wiranto akan ikut cawe-cawe kembali. Ini tentu sasaran keliru. Tidak mengherankan jika mantan Panglima ABRI itu dicap sedemikan rupa. Ia diidentikan antek Orba, bahkan sempat menerima ancaman pembunuhan pada perhelatan pemilu 2019 lalu. Padahal sebagai prajurit TNI, pada umumnya memang didik setia pada negara dan atasan; dalam hal ini presiden adalah panglima tertinggi. Dalam segala tantangan, Wiranto tidak pernah gentar, menjalankan perintah negara; dan tentu setia mengawal Jokowi sebagai Kepala Negara.

Terlepas dari itu patut disadari, terlalu beresiko bagi Jokowi mengambil figur lain yang belum bisa dipercaya reputasi dan loyalitasnya. Jokowi tentunya telah belajar banyak ketika dia harus dua kali bongkar pasang untuk mencari sosok yang tepat mengisi posisi Menko Polhukam. Wiranto merupakan pilihan terakhir yang membuat Jokowi merasa nyaman melanjutkan tugasnya.

Wiranto berusaha memberikan yang terbaik untuk  mengawal kebijakan pemerintah dan arah perjalanan bangsa ini. Ia tokoh yang sudah selesai dengan urusan dirinya sendiri. Hidup Wiranto bukan untuk jabatan tapi pengabdian. Ia sudah tidak bicara tentang dirinya sendiri. Tidak punya ambisi apapun. Ia punya jenjang karir yang lengkap dan sangat berpengalaman.

Sementara, sebagai prajurit bhayangkara negara, ia siap menjalankan perintah apapun apabila bangsa dan negara memanggil lantaran dibutuhkan perannya.  Wiranto terus bekerja dan tetap tegar menghadapi serangan dari pihak manapun yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Ia berjuang bukan untuk dirinya, tetapi untuk menjaga ideologi dan konstitusi NKRI.

Pertanyaannya, apakah Wiranto masih berminat menjadi Menko Polhukam kembali? Kami pernah bertanya langsung soal ini. “Saya tidak ingin menjadi menteri lagi,” jawabnya.  Menurutnya, sudah ada figur-figur lain yang dirasa loyal dan punya reputasi baik yang siap menempati posisinya saat ini, yang diyakini bisa membantu Presiden Jokowi di periode kedua nanti.

Wallahu a'lam bish-shawab