*DILAKSANAKAN AWAL MARET*
Selambatnya, awal Maret 2021, vaksinasi mandiri sudah bisa dilaksanakan. Dengan vaksinasi mandiri, upaya mewujudkan herd immunity atau imunitas kelompok akan lebih cepat terwujud di samping mengurangi beban APBN. Pemerintah masih menggodok sejumlah regulasi agar pelaksanaan vaksin mandiri memberikan manfaat optimal kepada masyarakat yang kini didera pandemi Covid-19.
“Mudah-mudahan, akhir Februari atau selambatnya awal Maret 2021, vaksinasi mandiri sudah bisa dilaksanakan,” kata Presiden Joko Widodo dalam diskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di Istana Negara, Rabu (17/2/2021).
Pada pertemuan yang dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno itu, Presiden menjelaskan juga tentang pentingnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dan demokrasi yang beradab di sosial media.
Pelaksanaan vaksinasi mandiri masih menunggu datangnya vaksin Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan AstraZeneca. Saat ini, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan nama-nama perusahaan yang bersedia membeli vaksin mandiri. Ketika tiba, vaksin gotong royong itu langsung didistribusikan kepada perusahaan yang memesan.
“Vaksinasi mandiri dilaksanakan oleh rumah sakit yang tidak ditunjuk melakukan vaksinasi gratis,” jelas Presiden.
Selain itu, pengadaan vaksin Covid-19 di Indonesia hanya boleh dilakukan oleh PT Bio Farma. Hanya BUMN ini yang diberikan kewenangan untuk mengimpor. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah pemalsuan vaksin dan kebocoran. Vaksin mandiri diperoleh rumah sakit dari Bio Farma.
“Perusahaan yang membeli vaksin gotong royong dari Bio Farma nantinya melakukan vaksinasi gratis kepada karyawan dan keluarganya. Selain itu, rumah sakit boleh melayani pasien di luar karyawan dan keluarga perusahaan yang mensponsori,” papar Presiden.
Peran swasta dalam vaksinasi mandiri, demikian Presiden, sangat penting untuk mewujudkan herd immunity atau imunitas kelompok. Dengan peran swasta dalam vaksinasi gotong royong, beban APBN bisa dikurangi dan masa vaksinasi bisa diperpendek hingga kurang dari satu tahun.
Enam Prinsip
Pada diskusi dengan para pemimpin redaksi nasional, Rabu (17/2/2021) malam, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan siap melaksanakan arahan Presiden Jokowi untuk vaksinasi mandiri. Agar vaksinasi gotong royong berjalan sesuai harapan, pemerintah masih mematangkan sejumlah regulasi.
Pertama, merek vaksin mandiri harus berbeda dengan merek vaksin gratis. Pemerintah harus memastikan bahwa vaksinasi gotong royong tidak mengganggu pasokan vaksin gratis. Untuk merek Sinovac, kata Menkes, pemerintah menargetkan 125 juta. Jumlah ini tidak boleh berkurang.
“Bila Sinovac dibolehkan untuk vaksin mandiri, bisa jadi jatah untuk yang gratis berkurang karena pengusaha berani membeli lebih mahal. Ini tidak boleh terjadi,” jelas Menkes.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bicara kepada wartawan saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, 17 Feb. 2021. (JG Photo/Yudha Baskoro)
Perbedaan merek vaksin juga penting untuk menghindari kebocoran. Menkes memberi contoh tentang BBM bersubsidi, di mana selama ini premium bocor ke pihak yang tidak berhak karena sama-sama dijual di SPBU. Solar bersubsidi juga bocor. Penyaluran pupuk juga bocor.
“Untuk mencegah terjadi terjadinya kebocoran, KPK justru yang menyarankan bahwa sebaiknya vaksin mandiri jangan sama dengan vaksin gratis,” ungkap Budi.
Kedua, vaksin mandiri harus diimpor oleh Bio Farma. Tidak boleh diimpor oleh pihak mana pun.
“Vaksin ini diberikan ke rakyat banyak. Kualitasnya harus dijaga ketat. Di luar negeri sudah banyak vaksin palsu. Adalah tugas pemerintah untiuk memastikan bahwa vaksin ini yang disuntikkan adalah vaksin asli,” jelas Menkes.
Ketiga, vaksin gotong royong hanya boleh dibeli oleh korporasi untuk diberikan gratis ke karyawan dan keluarganya.
“It is not to do vaccine as a business. This is to help all Indonesians to get access to the vaccine faster,” jelas mantan Dirut PT Mandiri Tbk itu.
“Jadi, filosofinya begitu. Ini bukan buat bisnis vaksin. Kita membantu agar rakyat bisa mendapat vaksin lebih cepat dengan menggunakan jalur-jalur swasta. Masalah vaksin ini sensitif sekali,” papar Budi.
Keempat, supaya tidak kelihatan jump the queue, atau menyerobot orang yang sedang antre, vaksin mandiri diberikan sesudah vaksin untuk tenaga publik, vaksin ke penduduk lansia, dan vaksin kepada penduduk miskin dan hampir miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) mulai didistribusikan. Vaksin gotong royong harus diberikan sesudah vaksin buatan Tiongkok masuk Indonesia.
Ada empat vaksin gratis, yakni Sinovac (kerjasama Bio Farma dan RRT), Novavax dati AS, Pfizer dari Amerika-Jerman, dan AstraZeneca dari Inggris. Diharapkan, vaksin dari negara lain selain RRT segera masuk ke Indonesia.
Kalau nanti ada vaksin mandiri bukan vaksin buatan Tiongkok, kemungkinan besar masalah tidak ada karena warga penerima vaksin gratis juga sudah disuntikkan dengan vaksin non-RRT.
“Mudah-mudahan, dalam enam bulan ke depan, yang gratis dari GAVI masuk ke Indonesia,” jelas Menkes. GAVI, atau Global Alliance for Vaccine and Immunization, berencana memberi vaksin gratis hingga 20% dari total populasi. Tahap pertama, yang pasti dari GAVI adalah 3% dari populasi atau 18 juta. Ada peluang untuk mendapat hingga 20% atau 108 juta dari Gavi.
Kelima, semua vaksin mandiri harus menggunakan database pemerintah. “Semua satu data supaya bisa track mana warga yang sudah divaksinasi dan mana yang belum,” ujar Menkes.
Keenam, vaksin mandiri tidak menghilangkan hak warga untuk mendapatkan vaksin gratis. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga tidak kehilangan hak untuk mendapatkan vaksinasi gratis. Setiap warga Indonesia punya pilihan untuk vaksin gratis atau vaksin mandiri.
Selain Sinovac, Novavax, Astrazeneca, Pfizer, dan Moderna, pemerintah lewat Bio Farma juga memesan vaksin Johnson & Johnson. Saat ini, Bio Farma sedang mempersiapkan produksi vaksin Merah-Putih yang 650 dibuat di dalam negeri.
Amankan 550 Juta
Menkes mengatakan, untuk pengadaan vaksin, pemerintah sudah mendapatkan komitmen dan opsi dari empat perusahaan, masing-masing Sinovac 125 juta dosis dengan opsi 100 juta dosis, AstraZeneca 50 juta dosis dengan opsi 50 juta dosis, Novavax 50 juta dosis dengan opsi 80 juta, dan Pfizer 50 juta dosis dengan opsi 50 juta dosis. Total ada komitmen 270 juta dosis dan ada opsi untuk membeli 280 juta dosis lagi.
“Jadi, sudah ada 555 juta dosis di tangan. Ada peluang dari Gavi 108 juta dosis dan sejumlah merek lainnya. Paling tidak, vaksin untuk penyuntikan dua kali 182 juta sudah aman,” kata Budi.
Kebutuhan vaksin untuk warga berusia di atas 18 tahun sebanyak 188 juta orang. Setelah dikurangi yang sakit dan komorbid tinggal 181 juta. Dengan asumsi dua kali suntik plus 15%, maka total kebutuhan 426 juta dosis.
Menkes mengakui, pertarungan untuk mendapatkan vaksin saat ini sangat ketat karena penduduk dunia mencapai 7,8 miliar. Dengan asumsi 70% penduduk yang perlu divaksin, maka ada 5,5 miliar warga bumi yang membutuhkan vaksin. Dengan dua kali suntik, maka dibutuhkan 11 miliar dosis.
Kapasitas produksi vaksin dunia setahun cuma 6,2 miliar dosis, sedang kebutuhan 11 miliar dosis. Ini belum termasuk vaksin lain untiuk anak-anak, yakni vaksin polio, difteri, rubella, dan sebagainya.
“Dunia harus menunggu 3,5 tahun untuk bisa vaksinasi. Sedang Presiden Indonesia menargetkan 12 bulan selesai vaksin,” pungkas Budi.
Source : https://www.beritasatu com/amp/kesehatan/734657/presiden-vaksinasi-mandiri-dilaksanakan-awal-maret?__twitter_impression=true
Selingan setelah membaca artikel, cape dapat mendengar di bawah ini 👂👩👇*Nia Daniaty* - Seleksi Lagu Terbaik Sepanjang Karir - HQ Audio !!!
*Catet: Sepanjang Putaran Lagu Anti Intrupsi Iklan*
*LAGU.IniOK.com*
No comments:
Post a Comment