Latest News

Selengkapnya Diteruskan DI NEWS.TOPSEKALI.COM

Showing posts with label Denny JA. Show all posts
Showing posts with label Denny JA. Show all posts

Saturday, March 6, 2021

MENDENGAR SBY SETELAH KLB VERSUS “REALPOLITIK”

MENDENGAR SBY SETELAH KLB VERSUS “REALPOLITIK”

Denny JA
“Jika dua ahli hukum berdebat, maka akan ada tiga pendapat.” 

Itulah adagium yang sudah diajarkan pada kepada mahasiswa fakultas hukum, sejak semester pertama.

Seketat apapun hukum yang dibuat, di tangan para ahli hukum, apalagi ahli hukum yang tengah bermanuver, aturan itu dapat ditafsir berbeda.

Adagium atau pepatah ini pula yang akan merumitkan Partai Demokrat. Sejak 5 Maret 2021, publik dibingungkan oleh hadirnya dua versi Partai Demokrat.

Pengurus versi mana yang sah? Yang mana yang legal? Yang mana yang akan mendapatkan “sertifikat” keabsahan” dari Menkumham? 

Apalalagi pastilah dua kubu yang bertarung itu masing-  masing diback-up oleh ahli hukum.

Yang satu dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Satu lagi hasil KLB Demokrat 5 Maret 2021, yang dipimpin Moeldoko.

Bobot Moeldoko menambah rumit situasi. Ia kini kepala KSP (Kantor Staf Presiden) lingkaran utama presiden yang sedang berkuasa. Ia juga pernah menjabat panglima TNI.

Dibiarkannya KLB ini terjadi, tanpa dibubarkan polisi. Dibiarkannya Moeldoko berpartisipasi dalam KLB tanpa dilarang presiden. Dua hal itu juga menambah komplikasi persoalan.

Kitapun teringat dengan istilah Realpolitik. Istilah ini diciptakan oleh Ludwig von Rochau, di tahun 1853. Sekitar 168 tahun lalu. (1)

Pemenang pertarungan politik acapkali ditentukan oleh Realpolitik. Bukan moral atau etika yang utama, tapi hukum pragmatisme politik yang bekerja.

Siapa yang menguasai opini publik? Siapa yang paling bisa membujuk ketua wilayah dan cabang setelah KLB?

Dan siapa yang paling mampu meyakinkan pemegang lisensi “keabsahan partai politik,” yakni penguasa yang riel itu sendiri? 

Ia yang menguasai sekaligus tiga variabel di atas yang akan menang.

Sila pertama Realpolitik: Bukan etika atau moralitas, tapi mereka yang bekerja sesuai dengan hukum besi politik  itulah yang akan berjaya.

-000-

SBY seperti biasa tampil dengan elegan. Ia memberi pernyataan, jumpa dengan wartawan, setelah KLB Demokrat selesai.

Ia menyatakan kekagetannya. Mengapa Moeldoko, orang yang dulu Ia percaya menjabat ketika SBY menjadi presiden, Ia beri amanah, kok “tega” dan “berdarah dingin” mengambil alih Demokrat.

SBY juga bercerita. Ketum Demokrat yang sah bahkan sudah membuat surat kepada Presiden Jokowi soal manuver pembantu dekatnya. 

Tapi tak ada respon yang signifikan dan akhirnya KLB itu terjadi.

SBY pun memaparkan betapa syarat KLB yang diatur dalam AD/ART Demokrat tak terpenuhi. 

Satu persatu syarat itu, SBY urai. Mulai dari syarat 2/3 jumlah Dewan Pimpinan Daerah, 1/2 jumlah pimpinan cabang. Dan disetujui Majelis Tinggi Partai yang ketuanya adalah SBY sendiri.

Sudah diduga, pihak penyelenggara KLB pasti pula memiliki tim hukum sendiri. Mereka melakukan manuver yang bisa ditafsir “sah” dan legal, sesuai dengan UU kepartaian.

Bagi penyelenggara KLB, pemilik suara, DPD dan DPC, tak perlu hadir secara fisik. Tanda tangan mereka atas KLB sudah cukup. 

Penyelenggara mengklaim sudah mengantongi tanda tangan itu dalam jumlah yang cukup.

KLB pun dianggap sah. Ia menjadi forum tertinggi.

Izin Majelis tinggi tak mereka hiraukan. Mereka menafsir izin Majelis Tinggi itu bertentangan dengan hukum demokrasi. KLB partai menjadi tergantung dari satu orang saja (Ketua Majelis Tinggi). Padahal partai itu milik anggota.

Ketika KLB digelar, yang pertama kali diubah adalah aturan AD/ART. Termasuk menghapus institusi majelis tinggi. Sehingga dalam AD/ART hasil KLB, tak perlu persetujuan Majelis Tinggi untuk memilih ketua umum berikutnya.

KLB juga memberikan kartu anggota khusus kepada Moeldoko. Saat itu pula ditetapkan Moeldoko sah untuk maju dan bertarung memperebutkan Ketua Umum baru.

Forumpun dirancang untuk tidak aklamasi. Moeldoko harus berkompetisi dengan kandidat lain sebagai ketua umum: Marzuki Ali.

Cepat sekali pemilihannya. Cukup dengan voting berdiri, tak usah dihitung lagi, kasat mata, pendukung Moeldoko lebih banyak.

KLB pun memutuskan Moeldoko ketum Demokrat baru. Marzuki Ali yang kalah ditetapkan Ketua Dewan Pembina.

Setelah terpilih, Moeldoko baru hadir secara fisik di arena KLB. Ia pun berpidato, menerima posisi Ketum Demokrat baru, setelah diyakinkan (meyakini) prosedur AD/ART dipatuhi.

-000-

Sebelum KLB, pertarungan Realpolitik sudah terjadi. 

Pertarungan opini publik sudah disebar. Semua pihak memainkan istilah dan citra, menyerang lawan, dan membenarkan posisinya.

Pihak AHY, menghidupkan istilah “kudeta, politik Orde Baru, Istana terlibat, KLB abal- abal, broker politik yang bekerja, uang bermain, Demokrat  is not for sale.”

Pihak pro KLB memainkan isu lain: “Dinasti politik, partai terbuka dan modern diubah menjadi partai keluarga, turunnya perolehan partai sejak pemilu 2014 dan 2019, kekecewaan DPD dan DPC akibat DPP melakukan mahar politik.”

Mengapa istana terlibat? Dimainkan pula isu lain, yang publik tak tahu pasti benar salahnya. SBY dikabarkan acapkali ikut “membiayai” anti kebijakan pemerintah, seperti demo UU Cipta Kerja.

Atas nama stabilitas politik, apalagi di masa sulit, demokrat perlu ditertibkan. Kekecewaan anggota senior yang berujung pada KLB, dianggap momen yang pas menertibkan demokrat.

Ke depan, kita akan menyaksikan dua jenis pertarungan berikutnya dari dua versi demokrat.

Pertama, mereka akan saling berebut dukungan DPD dan DPC. Rebutan tak hanya dengan “wortel” (insentif), tapi juga stick (punishment).

Demokrat versi KLB bisa dipastikan menawarkan “gula gula,” aturan baru yang menambah wewenang DPD dan DPC.

Jika DPD, DPC tak tunduk, mereka akan diancam diganti.

Kedua, dua versi Demokrat saling berebut sertifikat pengurus yang sah dari Kemenkumhan. 

Kini Kemenkumham adalah Yasonna H Lauly. Untuk kasus sebesar KLB demokrat membuat sang menteri mempertimbangkan banyak hal.

Tentu sang menteri akan mendengar arahan presiden (jika ada). Bahkan juga arahan ketum PDIP (jika ada).

Bisa pula, dua versi demokrat ini, Ia ambangkan saja. Ini sudah cukup untuk membuat versi manapun tak lagi beroposisi dengan pemerintah. 

-000-

Bahkan di era reformasi, kita sudah cukup menyaksikan. Aneka partai politik direbut dan lepas dari patron utamanya.

PKB Cak Imin lepas dari Gus Dur. Partai Berkarya Muchdi PR lepas dari Tommy Suharto. PAN Zulkifli Hasan lepas dari Amien Rais. 

Dulu, Golkar juga sempat terbelah antara Golkar Aburizal Bakrie versus Golkar Agung Laksono. Akhirnya kedua kubu itu bersatu dibawah ketum alternatif: Airlangga Hartarto.

Untuk banyak kasus, partai itu lepas dari patron utama ketika sang patron utama beroposisi terhadap pemerintah (presiden). Pihak di dalam partai bermanuver, melawan sang patron. 

Akhirnya, sang patron utama dikalahkan dan ditinggalkan.

Akankah Realpolitik membuat Partai Demokrat versi KLB yang menang dan meninggalkan SBY?

Kita belum tahu apa yang akan terjadi. Realpolitik adalah satu hal. 

Tapi rasa sedih kita melihat mudahnya partai politik terubrak- abrik, adalah hal lain lagi.*

Maret 2021

CATATAN

1. Realpolitik itu sejenis hukum besi dunia politik praktis yang acapkali menujukan bahwa yang memenangkan politik di dunia nyata itu bukan etika atau moralitas.

en.m.wikipedia.org › wiki › Realpol...Web resultsRealpolitik - Wikipedia

Sumber tulisan: Facebook DennyJA_World https://
www.facebook com/100044483107470/posts/287696326056469/?d=n

Saturday, September 12, 2020

NIAT BAIK ANIES BASWEDAN, HILANGNYA 300 TRILYUN

gambar ilustrasi
NIAT BAIK ANIES BASWEDAN, HILANGNYA 300 TRILYUN, HARAPAN PEDAGANG WARTEG MUKRONI, DAN MENGAPA TAK MENERAPKAN PEMBATASAN SOSIAL SECARA SELEKTIF?

Denny JA

Judul esai pendek ini sangat panjang. Itu karena esai ini menggabungkan beberapa berita.

Membaca berita itu, kita pun mereka: akankah Anies merevisi rencana PSBB Totalnya? Rencana semula tetap Anies dilaksanakan tapi dengan modifikasi. Kritik terlalu kuat untuk Anies abaikan.

-000-

Menyusul rencana PSBB Total Jakarta dimulai tanggal 14 September 2020, berbagai respon mengemuka.

Respon pertama datang dari kolega sesama gubernur Ridwan Kamil. Ia menyarankan. Sebelum Anies benar benar mengambil kebijakan PSBB, sebaiknya Anies berkonsultasi dulu dengan pemerintahan pusat.

Bagaimanapun Jakarta adalah ibu kota negara. Berbeda dengan provinsi lain, efek Jakarta segera berskala nasional.

Ridwan Kamil menunjukkan bukti. Pernyataan mengejutkan Anies sudah membuat hampir 300 Trilyun dana menguap di bursa saham (1) Ekonomi Indonesia yang sudah terpuruk, semakin parah dengan berkurangnya kapitalisasi pasar  hampir 300 trilyun.

Padahal dinamika negatif itu bisa diatasi jika rencana kebijakan gubernur DKI itu lebih dikemas, didiskusikan dulu dengan pemerintah pusat, dan dilakukan dulu persiapan sebelumnya.

Walikota Bogor, Bima Arya, pun memberikan respon tidak positif. Kebijakan PSBB Total hanya efektif jika juga didukung oleh wilayah sekitar.

Tapi menurut Bima Arya, Anies perlu lebih memantabkan dulu apa konsep besarnya. Sama dengan Ridwan Kamil, saran Bima Arya, Anies sebaiknya koordinasi dulu dengan pemerintah pusat. (2)

Respon kedua datang dari Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, dan para menteri Jokowi lainnya. Tidak main main, posisi Airlangga kini ditunjukkan presiden sebagai ketua Tim Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Airlangga memberikan informasi yang berbeda. Ia tidak menyatakan ketika PSBB diperketat di Jakarta 14 Sept 2020, semua harus work from home. Ujar Airlangga, 50 persen pekerja tetap boleh datang ke kantor. Terapkan flexible working hours, bukan 100 persen working from home. (3)

Airlangga pun membantah terbatasnya kapasitas rumah sakit. Apalagi hotel bintang dua dan tiga bisa dialihkan untuk merawat yang sakit.

Airlangga juga mengeritik kebijakan ganjil genap Kendaraan yang diterapkan Anies Baswedan yang ikut memperparah situasi. Gara gara kendaraannya tak bisa digunakan karena ganjil genap, publik lebih menumpuk menggunakan transportasi umum. Di area ini, penularan juga terjadi.

Respon ketiga datang dari para pengusaha. Menurut mereka, PSBB total jakarta yang pertama di bulan April 2020, usaha mereka sudah sangat terpuruk.

PSBB transisi yang diambil Anies sejak bulan Juni 2020 lumayan membuat mereka bisa bernafas kembali. Namun itu tetap memerlukan waktu untuk recovery.

Baru saja akan tumbuh, dengan sisa nafas terakhir, PSBB total berikutnya 14 September 2020 akan membuat sebagian usaha mereka mati. PHK lebih besar akan terjadi lagi.

Wakil ketua umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Fernando Repi, akan mengirim surat protes soal penutupan toko modern seperti mall. (4)

Bukankah akan lebih baik untuk semua jika toko dibolehkan buka dengan protokol kesehatan diperketat?

Respon keempat datang dari pedagang kecil. Mereka paling terkena dampak PSBB total. Usaha mereka misalnya belum tersentuh oleh  pembelian online. Mereka mendapat nafkah karena ada yang berkunjung fisik ke area mereka.

Mukroni, perdagang warteg, cukup mewakili kultur pedagang kecil. Ujar Mukroni, 90 persen penghasilannya itu Ia peroleh karena orang datang dan makan di wartegnya. (5)

Jika orang dilarang duduk untuk makan di wartegnya, 90 persen pendapatannya hilang.

Sementara Ia harus mencari nafkah menghidupi keluarga. Bansos pemerintah juga tak diterima semua yang membutuhkan. Siapa yang bersedia memberi nafkah keluarganya?

-000-

Anies Baswedan tentu memiliki alasan kuat untuk bertindak. Peningkatan virus corona di Jakarta sudah di batas yang membahayakan. Daya tampung rumah sakit sudah diambang yang kritis.

Ujar Anies: “Rem darurat harus kita tarik. Bukan lagi PSBB transisi. Tapi PSBB seperti di masa awal dulu. PSBB Total.

Antara lain: kembali work from home. Bukan bekerjanya yang dilarang. Tapi perkantoran yang non esensial yang ditiadakan. Tempat hiburan ditutup. Rumah makan boleh beroperasi tapi tidak makan di lokasi.

Pertanyaannya apakah PSBB total seperti ini satu satunya pilihan? Adakah pilihan lain yang dapat menahan laju penularan pandemik, tapi ekonomi masyarakat tetap berjalan?

Anies dapat mempertimbangkan model PSBB yang lebih moderat. Pengawasan protokol kesehatan diperketat. Tapi di lokasi yang kontrol protokol kesehatannya terjaga, bukankah sebaiknya publik dibolehkan mencari nafkah, berkantor? Bukankah ini lebih elegan?

Jokowi sendiri, melalui Juru Bicaranya, memilih pembatasan sosial yang lebih moderat. Itu adalah PSBM: Pembatasan Sosial Berskala Mikro. Ini pembatasan yang tidak total. Lebih selektif. Lebih berbasis komunitas. (6)

Apalagi Jokowi kini sudah memerintahkan Mendagri, Kapolri dan Panglima TNI untuk mengawal khusus pelaksanaan protokol
Kesehatan. (7)

Ibarat mengahalau nyamuk malaria, cukup targeting sarang nyamuknya. Tak perlu satu meriam besar memborbadir satu kota.

Targeting. Selecting. Itu kata kuncinya.

Kita mendukung tanggung jawab Anies Baswedan mengambil langkah yang perlu. Sekaligus menyarankan Anies mempertimbangkan PSBB, yang dimodifikasi.

PSBB yang dimodifikasi bisa kita sebut PSSS: Pembatasan Sosial Secara Selektif. Untuk tempat yang memenuhi standard protokol Kesehatan, sebaiknya publik dibolehkan mencari nafkah, berkantor, makan di lokasi dengan menjaga jarak, dan sebagainya.

Tapi harus dipastikan. Protokol kesehatan di area itu memang terpenuhi.

Dikabarkan Anies segera bertemu Airlangga Hartarto. Semoga perjumpaan dua pemimpin ini melahirkan paket kebijakan yang lebih sesuai .*

Sept 2020

CATATAN

1. Ridwan Kamil, Gubernur Jabar, meminta Anies berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Akibat statement PSBB, hampir 300 trilyun berkurangnya kapitalisasi pasar

https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/bandung/read/2020/09/11/14370471/soal-psbb-jakarta-ini-saran-ridwan-kamil-kepada-anies-baswedan

2. Walikota Bogor Bima Arya tak menerapkan PSBB dan meminta Anies berkoordinasi dengan pemerintah pusat

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200911112342-4-186092/usai-rapat-bareng-anies-bima-arya-psbb-total-belum-jelas


3. Arahan berbeda dari Airlangga Hartarto selalu pimpinan penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional: 50 persen tetap bisa bekerja di kantor dalam flexible working hours.

https://www.jawapos.com/ekonomi/11/09/2020/jakarta-psbb-airlangga-harap-50-persen-pekerja-kantor-tetap-masuk/

4. Pimpinan APRINDO melayangkan surat protes agar toko modern tetap boleh dibuka dengan mematuhi protokol kesehatan

https://www.cnbcindonesia.com/market/20200911083134-17-186034/reaksi-pengusaha-soal-psbb-total-anies-kaget-hingga-panik

5. Mukroni, pedagang warteg, menyatakan 90 persen penghasilannya hilang karena PSBB

https://m.liputan6.com/amp/4353532/jakarta-psbb-lagi-pedagang-warteg-menjerit

6. Jokowi lebih memilih PSBM, Pembatasan Sosial Berskala Mikro

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200911185501-4-186260/jokowi-tegaskan-pembatasan-sosial-skala-mikro-lebih-efektif

7. Jokowi mengerahkan Mendagri, Kapolri dan Panglima TNI untuk mengawal protokol kesehatan.

https://rmco.id/baca-berita/government-action/46489/masyarakat-masih-banyak-yang-abai-jokowi-kerahkan-tnipolri-kawal-protokol-kesehatan

Link: https://www.facebook.com/322283467867809/posts/3213154322114028/?extid=P4vnWdrOcNtf75VP&d=n

Tags

Analisis Politik (275) Joko Widodo (150) Politik (106) Politik Baik (64) Berita Terkini (59) Pembangunan Jokowi (55) Jokowi (52) Lintas Agama (31) Renungan Politik (31) Perang Politik (29) Berita (27) Ekonomi (25) Anti Radikalisme (24) Pilpres 2019 (23) Jokowi Membangun (22) Perangi Radikalisme (22) Pembangunan Indonesia (21) Surat Terbuka (20) Partai Politik (19) Presiden Jokowi (19) Lawan Covid-19 (18) Politik Luar Negeri (18) Bravo Jokowi (17) Ahok BTP (14) Debat Politik (14) Radikalisme (13) Toleransi Agama (12) Caleg Melineal (11) Menteri Sri Mulyani (11) Perangi Korupsi (11) Berita Hoax (10) Berita Nasional (9) Education (9) Janji Jokowi (9) Keberhasilan Jokowi (9) Kepemimpinan (9) Politik Kebohongan (9) Tokoh Dunia (9) Denny Siregar (8) Hidup Jokowi (8) Anti Korupsi (7) Jokowi Hebat (7) Renungan (7) Sejarah Penting (7) Selingan (7) Ahok (6) Health (6) Perangi Mafia (6) Politik Dalam Negeri (6) Gubernur DKI (5) Jokowi Pemberani (5) KPK (5) Khilafah Makar (5) Kisah Nyata (5) Lawan Radikalisme (5) NKRI Harga Mati (5) Negara Hukum (5) Partai PSI (5) Pengamalan Pancasila (5) Pilkada (5) Refleksi Politik (5) Teknologi (5) Anti Teroris (4) Bahaya Khalifah (4) Berita Baru (4) Dugaan Korupsi (4) Indonesia Maju (4) Inspirasi (4) Kebudayaan Indonesia (4) Lagu Jokowi (4) Mahfud MD (4) Menteri Pilihan (4) Pancasila (4) Pendidikan (4) Pileg 2019 (4) Politik Identitas (4) Sejarah (4) Tokoh Masyarakat (4) Tokoh Nasional (4) Vaksin Covid (4) Adian Napitupulu (3) Adudomba Umat (3) Akal Sehat (3) Analisa Debat (3) Artikel Penting (3) Atikel Menarik (3) Biologi (3) Brantas Korupsi (3) Covid-19 (3) Demokrasi (3) Dewi Tanjung (3) Hukum Karma (3) Karisma Jokowi (3) Kelebihan Presiden (3) Kesaksian (3) King Of Infrastructur (3) Lagu Hiburan (3) Makar Politik (3) Melawan Radikalisme (3) Musibah Banjir (3) Nasib DKI (3) Nasihat Canggih (3) Negara Maju (3) Negara Makmur (3) Nikita Mirzani (3) PKN (3) Pembubaran Organisasi (3) Pemilu (3) Pendidikan Nasional (3) Pendukung Jokowi (3) Penegakan Hukum (3) Poleksos (3) Politik Adudomba (3) Rekayasa Kerusuhan (3) Rencana Busuk (3) Revisi UUKPK (3) Sederhana (3) Tanggung Jawab (3) Testimoni (3) Tokoh Revolusi (3) Waspada Selalu (3) Ada Perubahan (2) Agenda Politik (2) Akal Kebalik (2) Akal Miring (2) Anggaran Pemprov (2) Antusias Warga (2) Arsitektur Komputer (2) Basmi Mafia (2) Basmi Radikalisme (2) Beda Partai (2) Berita Internasional (2) Budiman PDIP (2) Capres Cawapres (2) Cinta Tanah Air (2) Dasar Negara (2) Denny JA (2) Erick Thohir (2) Etika Menulis (2) Filsafat (2) Fisika (2) Free Port (2) Gerakan Budaya (2) Gereja (2) Himbauan (2) Information System (2) Isu Sara (2) Jaga Presiden Jokowi (2) Jalan Toll (2) Jenderal Pendukung (2) Jihat Politik (2) Jokowi Commuter (2) Jokowi Guru (2) Jokowi Motion (2) Kabinet II Jokowi (2) Kasus Hukum (2) Kasus Korupsi (2) Kehebatan Jokowi (2) Kemajuan Indonesia (2) Kemanusiaan (2) Kerusuhan Mei (2) Komputer (2) Komunikasi (2) Kriminalisasi Ulama (2) Langkah DPRD-DPR (2) Lawam Penghianat Bangsa (2) Lawan Fitnah (2) Mafia Indonesia (2) Media Sosial (2) Menteri Susi (2) Merakyat (2) Miras (2) Motivasi (2) Nilai Rupiah (2) Olah Raga (2) Opini (2) Pembangunan Pasar (2) Pemimpin Pemberani (2) Pengadilan (2) Pengatur Strategi (2) Penjelasan TGB (2) Penyebar Hoax (2) Perangi Terroriis (2) Pidato Jokowi (2) Political Brief (2) Politik ORBA (2) Program Jokowi (2) Raja Hutang (2) Ruang Kesehatan (2) Sampah DKI (2) Selengkapnya (2) Sertifikat Tanah (2) Simpatisan Jokowi (2) Suka Duka (2) Sumber Kekuasaan (2) Survey Politik (2) Tegakkan NKRI (2) Tenaga Kerja (2) Tirta Memarahi DPR (2) Toll Udara (2) Transparan (2) Ucapan Selamat (2) Ulasan Permadi (2) Ultah Jokowi (2) Undang Undang (2) Adek Mahasiswa (1) Aksi Gejayan (1) Aksi Makar (1) Alamiah Dasar (1) Ancaman Demokrasi (1) Andre Vincent Wenas (1) Anggarana Desa (1) Anies Dicopot (1) Ansor Banten (1) Antek HTI (1) Anti Cina (1) Anti Terrorris (1) Anti Vaksin (1) Anti Virus (1) Arti Corona (1) Aset BUMN (1) Atheis (1) BIN (1) BTP (1) Bahasa Indonesia (1) Bahaya Isis (1) Bangkitkan Nasionalisme (1) Bangsa China (1) Bank Data (1) Bantu Dishare (1) Basuki Tjahaya Purnama (1) Bawah Sadar (1) Bencana Alam (1) Berani Karena Jujur (1) Berani Melapor (1) Binekatunggal Ika (1) Bintang Mahaputera (1) Bisnis (1) Bongkar Gabeneer (1) Bravo Polri (1) Bravo TNI (1) Breaking News (1) Budiman Sujatmiko (1) Bumikan Pancasila (1) Bunuh Diri (1) Busana (1) Buya Syafii Maarif (1) Calon Menteri (1) Cari Panggung Politik (1) Cctvi Pantau (1) Cendekia (1) Croc Brain (1) Cudu Nabi Muhammad (1) Cybers Bots (1) Daftar Tokoh (1) Dagang Sapi (1) Danau Toba (1) Data Base (1) Demo Bingung (1) Demo Gagal (1) Demo Mahasiswa (1) Demo Nanonano (1) Demokrasi Indonesia (1) Deretan Jenderal (1) Dewan Keamanan PBB (1) Digital Divelovement (1) Dosa Kolektif (1) Dubes Indonesia (1) Ekologi (1) Extrimis (1) FBR Jokowi (1) Faham Khilafah (1) Filistinisme (1) Filosofi Jawa (1) Fund Manager (1) G30S/PKI (1) GPS Tiongkok (1) Gagal Faham (1) Gaji Direksi (1) Gaji Komisaris (1) Gaya Baru (1) Gelagat Mafia (1) Geografi (1) Gerakan (1) Gerakan Bawah Tanah (1) Gibran (1) Grace Natalie (1) Gubernur Jateng (1) Gus Nuril (1) Gusti Ora Sare (1) HTI Penunggang (1) Hadiah Tahun Baru (1) Hari Musik Nasional (1) Hiburan (1) Hukuman Mati (1) Hypnowriting (1) Identitas Nusantara (1) Illegal Bisnis (1) Ilmu Pengetahuan (1) Ilusi Identitas (1) Imperialisme Arab (1) Indonesia Berduka (1) Indonesia Damai (1) Indonesia Hebat (1) Injil Minang (1) Intermezzo (1) Internet (1) Intoleransi (1) Investor Asing (1) Islam Nusangtara (1) Istana Bogor (1) Isu Agama (1) Isu Politik (1) J Marsello Ginting (1) Jadi Menteri (1) Jalur Gaza (1) Jangan Surahkan Indonesia (1) Jembatan Udara (1) Jenderal Moeldoko (1) Jenderal Team Jkw (1) Jilid Milenial (1) Jiplak (1) Jokowi 3 Periode (1) Jokowi Peduli (1) Jualan Agama (1) Jurus Pemerintah (1) Jusuf Kalla (1) Kadrun (1) Kambing Hitam (1) Kampus Terpapar Radikalisme (1) Kasus BUMN (1) Kasus Keluarga (1) Kebusukan Hati (1) Kecelakaan (1) Kehilangan Tuhan (1) Kehilangan WNI (1) Kekuasaan (1) Kekuatan China (1) Kemengan Jokowi (1) Kena Efisensi (1) Kepribadian (1) Keputusan Pemerintah (1) Kerusuhan 22 Mei (1) Kesaksian Politikus (1) Keseahatan (1) Ketum PSI (1) Kitab Suci (1) Kode Etik (1) Komnas HAM (1) Komunis (1) Konglomerat Pendukung (1) Kopi (1) Kota Bunga (1) Kota Misteri (1) Kota Modern (1) Kota Zek (1) Kredit Macet (1) Kuliah Uamum (1) Kunjungan Jokowi (1) Kurang Etis (1) LPAI (1) Lagu Utk Jokowi (1) Lahan Basah (1) Larangan Berkampanye (1) Larangan Pakaian (1) Lawan Rasa Takut (1) Leadership (1) Legaci Jokowi (1) Lindungi Jokowi (1) Lintas Dinamika (1) Luar Biasa (1) MPG (1) Mabok Agama (1) Mafia Ekonomi (1) Mafia Tanah (1) Mahakarya (1) Mahkamah Agung (1) Manfaat Vaksin (1) Mari Tertawa (1) Masa Kampanye (1) Masalah BUMN (1) Matematika (1) Membunuh Sains (1) Mempengaruhi Musuh (1) Mempengaruhi Orang (1) Mendisplinkan Siswa (1) Mengharukan (1) Menghasut Pemerintah (1) Menghina Lambang Negara (1) Mengulas Fakta (1) Menjaga Indonesia (1) Menjaga Jokowi (1) Menjelang Pemilu (1) Menjlang Pelantikan (1) Menko Polhukam (1) Menteri (1) Menteri Agama (1) Menteri Sosial (1) Menydihkan (1) Mesin Pembantai (1) Minuman Keras (1) Model Tulisan (1) Muhamad Ginting (1) Mumanistik (1) Muslim Prancis (1) Musu RI (1) Musuh Dlm Selimut (1) Obat Tradisional (1) Oligarki (1) Omnibus Law (1) Oramas Terlarang (1) Orang Baik (1) Orang Beragama (1) Orang Bodoh (1) Orang Kaya (1) Ormas Islam (1) Otak Kebalik (1) Overdosis Haram (1) PHK dan Buruh (1) Palestina (1) Panduan (1) Pantau Jakarta (1) Para Makar (1) Parawisata (1) Partai Baru (1) Partai Komunis (1) Pasar Murah (1) Pelarian (1) Pembayaran Utang Negara (1) Pembela Rakyat (1) Pembumian Pancasila (1) Pemerintahan Jayabaya (1) Pemilihan Presiden (1) Pemprov DKI (1) Pencerahan (1) Pencucian Uang (1) Pendukung Lain (1) Penebaran Virus so (1) Pengacau Negara (1) Pengalaman (1) Pengangguran (1) Pengaruh (1) Pengertian Istilah (1) Pengertian Otoritas (1) Penggulingan Rezim (1) Penghianat Bangsa (1) Pengobatan (1) People Power (1) Perang Dunia III (1) Perangi Tetroriis (1) Peraturan (1) Perayaan Natal (1) Percobaan (1) Perguruan Tinggi (1) Peringatan Keras (1) Peristiwa Mei 1998 (1) Pernikahan (1) Pernyataan ISKA (1) Pertamina (1) Pertemuan Politik (1) Pesan Gus Nuril (1) Pesan Habib (1) Peta Politik (1) Pidato Prisiden RI (1) Pil Pahit Srilanka (1) Pilkada 2018 (1) Pilkada Solo (1) Pilpres Curang (1) Pimpinan MPR (1) Politik Agama (1) Politik Catur Jkw (1) Politik Kepentingan (1) Politik LN (1) Politik Uang (1) Politikus (1) Pollitik (1) Profesional (1) Propaganda (1) Propaganda Firehose (1) Psikoanalisa (1) Psikologi Praktis (1) Puisi (1) Pulau Terindah (1) Quick Count (1) RUU Kadrun (1) Raja Bonar (1) Raja Debat (1) Raksasa (1) Rakyat Kecil (1) Realita Politik (1) Rekam Jejak (1) Rekapitulasi DPS (1) Reklamasi Pulau (1) Relawan Jokowi (1) Remix Sunda (1) Rendah Hati (1) Reungan Politik (1) Rhenald Kasali (1) Risma (1) Ruhut P Sitompul (1) Saksi Yehuwa (1) Sangat Canggih (1) Scandal BLBI (1) Seharah Pers (1) Sehat Penting (1) Sejarah Politik (1) Sekilas Info (1) Selamat Imlek (1) Sembuhkan Jiwasraya (1) Seni (1) Seniman Bambu (1) Shanzhai (1) Sidak Harga (1) Sidang MPR (1) Sigmun Freud (1) Silaturahmi (1) Sistem Informasi (1) Skema Kerusuhan (1) Skenario 22 Mei (1) Skenario Demonstrans (1) Skripsi (1) Soekarno (1) Stasiun KA (1) Suku Minang (1) Sumber Inspirasi (1) Super Power (1) Superkarya (1) Syirianisasi (1) System Informasi (1) TKA Siapa Takut (1) Tahun Kampret (1) Taliban (1) Tanda Kehormatan (1) Tanda Zaman (1) Tanggapan Atas Pidato (1) Tanya Jawab (1) Tebang Pilih (1) Teori Kepribadian (1) Terkaya Indonesia (1) Terorisme (1) Terrorisme (1) Tidak Becus Kerja (1) Tindakan Makar (1) Tingkat Kemiskinan (1) Tinjauan Filsafat (1) Tips dan Trik (1) Toleransi Identitas (1) Travelling (1) Tuan Rumah (1) Tukang Kayu (1) UU Cipta Kerja (1) Ucapan Gong Xi Fat Choi (1) Ulama Bogor (1) Ulasan Berita (1) Ulasan Suriah (1) Ustadz Bangsa (1) Via Vallen (1) Virus Covid-15 (1) Wajib Baca (1) Wakil Tuhan (1) Wali Kota (1) Wanita Kartini (1) Wewenang (1) Yusril Blakblakan (1)