Latest News

Selengkapnya Diteruskan DI NEWS.TOPSEKALI.COM

Showing posts with label Negara Hukum. Show all posts
Showing posts with label Negara Hukum. Show all posts

Sunday, August 2, 2020

Tegakkan Hukum Sekarang Juga


Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengecam keras aksi pelemparan bom molotov di sekretariat Pimpinan Anak Cabang (PAC) Megamendung dan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Menurutnya, PDI Perjuangan menentang berbagai bentuk teror. Pelemparan bom molotov adalah tindakan pengecut dan memiliki motif ideologis.

“PDI Perjuangan partai grass roots, tidak kenal mundur dan takut,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/7/2020).

Hasto menuturkan bahwa keteguhan sikap partai dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara telah teruji.

PDIP, lanjut dia, memiliki akar sejarah kuat dengan PNI yang telah berjuang jauh sebelum republik ini berdiri. Partai juga selalu menjawab tantangan sejarah dan merumuskan jawaban sesuai amanat penderitaan rakyat.

Hasto juga menginstruksikan seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai untuk tetap tenang, terus rapatkan barisan dan memegang teguh nilai Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaranlah yang akan menang.

Sekjen PDIP: Mereka yang Mengganggu Ketentraman Masyarakat Harus Ditindak, Hukum Jangan Kalah https://www.kompas.tv/article/97869/sekjen-pdip-mereka-yang-mengganggu-ketentraman-masyarakat-harus-ditindak-hukum-jangan-kalah
POLITIKANDALAN.BLOGSPOT.COM

Wednesday, July 29, 2020

Hukum Harus Ditegakkan, PDI Perjuangan Partai Grass Roots, Tidak Kenal Mundur dan Takut


RILIS MEDIA
Rabu, 29 Juli 2020

*PDI Perjuangan: “Bom Molotov Menyerang Rumah Pengurus Partai: Partai Tidak Pernah Tunduk Aksi Teror”

Hukum Harus Ditegakkan, PDI Perjuangan Partai Grass Roots, Tidak Kenal Mundur dan Takut

1). PDI Perjuangan mengecam keras aksi pelemparan 3 (tiga) bom molotov di sekretariat PAC Megamendung dan Cileungsi, Kabupaten Bogor. “PDI Perjuangan menentang berbagai bentuk teror. Pelemparan bom molotov adalah tindakan pengecut, dan memiliki motif ideologis. Serangan ke kantor PAC tsb adalah serangan atas demokrasi, serangan terhadap kemanusiaan, dan serangan atas tatanan kehidupan masyarakat yang mendambakan hidup tenteram. PDI Perjuangan sangat kokoh di dalam memegang teguh Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI, dan kebinnekaan Indonesia. Karena itulah terhadap aksi teror tsb, tidak akan pernah menyurutkan semangat juang kami. Terlebih atas penghormatan masyarakat Indonesia yang menempatkan PDI Perjuangan sebagai Partai Nasionalis Soekarnois. “PDI Perjuangan partai grass roots, tidak kenal mundur dan takut”

2). Keteguhan sikap Partai di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara telah teruji. “PDI Perjuangan memiliki akar sejarah kuat dengan PNI yang telah berjuang jauh sebelum republik ini berdiri. Partai juga selalu menjawab tantangan sejarah dan merumuskan jawaban sesuai amanat penderitaan rakyat. Untuk itu seluruh kekuatan grass roots Partai agar tetap tenang, terus bekerja keras dan membantu rakyat di dalam ikut menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, tanpa kecuali”

3). Tindakan teror tidak boleh dibiarkan terjadi. “Indonesia adalah negara hukum. Disisi lain, bangsa Indonesia memiliki falsafah hidup yakni Pancasila. Masyarakatnya hidup rukun, penuh toleransi dan mendambakan keharmonian hidup. Karena itulah mereka yang telah mengganggu ketentraman masyarakat harus ditindak, dan hukum tidak boleh kalah dengan berbagai bentuk aksi teror yang anti ketuhanan dan anti kemanusiaan tsb”

4). PDI Perjuangan menginstruksikan seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai untuk tetap tenang, terus rapatkan barisan dan memegang teguh nilai Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaranlah yang akan menang.
Hasto Kristiyanto
Sekjen DPP PDI Perjuangan
[https://politikandalan.blogspot.com/2020/07/hukum-harus-ditegakkan-pdi-perjuangan.html]

---------------

RILIS MEDIA
Senin, 27 Juli 2020

*Peringatan Serangan 27 Juli 1996: Demokrasi Arus Bawah Redamkan Rezim Otoriter-Tirani*

*Jalan Hukum Perkuat Moral Pejuang Demokrasi*

1). PDI Perjuangan dan segenap lapisan masyarakat, khususnya penggiat ham dan demokrasi, hari ini memeringati peristiwa kelam serangan terhadap kantor DPP PDI saat itu pada tanggal 27 Juli 1996. “Pemerintah Orde Baru selalu memilih jalan kekuasaan terhadap rakyatnya sendiri. Serangan tersebut tidak hanya menyerang simbol kedaulatan Partai Politik yang sah, namun juga membunuh demokrasi. Kekuasaan dihadirkan dalam watak otoriter penuh tindakan anarki”

2). Meski kantor PDI luluh lantak, namun sejarah mencatat, energi perjuangan tidaklah surut. “Apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dengan memilih jalur hukum, ditengah kuatnya pengaruh kekuasaan yang mengendalikan seluruh aparat penegak hukum sangatlah menarik. Tidak hanya langkah tsb menunjukkan keyakinan politik yang sangat kuat. Lebih jauh lagi, keyakinan terhadap kekuatan moral terbukti mampu menggalang kekuatan demokrasi arus bawah. Kekuatan moral itu mendapatkan momentumnya ketika seorang hakim di Riau yang bernama Tobing, mengabulkan gugatan Ibu Megawati. Disinilah hati nurani menggalahkan tirani”

3). Kekuatan moral yang sama menghadirkan politik moral ketika dengan lantang Megawati Soekarnoputri meneriakkan ‘Stop Hujat Pak Harto’. Padahal rakyat tahu, bagaimana praktek deSukarnoisasi tidak hanya menempatkan Bung Karno dalam sisi gelap sejarah, namun juga keluarga Bung Karno mendapatkan berbagai bentuk tekanan dan diskriminasi politik. Ketika saya menanyakan sikap Ibu Mega terkait hal tsb, keluarlah jawaban yang diluar perkiraan saya: “Saya tidak ingin sejarah terulang, seorang Presiden begitu dipuja berkuasa, dan dihujat ketika tidak berkuasa. Rakyat telah mencatat apa yang dialami oleh keluarga Bung Karno. Karena itulah, mengapa Bung Karno selalu berada di hati dan pikiran rakyat. Kita tidak boleh dendam lalu hanya melihat masa lalu, dan melupakan masa depan”.

4). Maka Kudatuli mengajarkan inti dari kekuatan moral politik. Pilihan jalur hukum saat itu memperkuat moral pejuang demokrasi. Kudatuli menjadi benih perjalanan reformasi dimana kekuatan rakyat menyatu dan mampu mengalahkan tirani. “Di balik jatuhnya Pak Harto, Ibu Megawati telah mengajarkan politik rekonsiliasi, berdamai dengan masa lalu dan melihat masa depan. Disitulah hadir kekuatan moral seorang pemimpin”

5). Peringatan peristiwa 27 Juli di Kantor DPP PDI Perjuangan dilakukan dengan tabur bunga, doa, dan webinar.


*Hasto Kristiyanto*

Sekjen DPP PDI Perjuangan

+++++++++++++


Thursday, July 9, 2020

Kominfo Minta Telkomsel Bertanggungjawab.


 

*Data Denny Siregar Bocor, Kominfo Minta Telkomsel Telusuri*

CNN Indonesia
Senin, 06/07/2020 14:12


Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan pihaknya telah meminta Telkomsel untuk melakukan investigasi internal dan menelusuri lebih lanjut soal kebocoran data pelanggan mereka atas nama Denny Zulfikar Siregar.
Pernyataan itu dilontarkan Menkominfo Johnny G. Plate kepada CNNIndonesia.com hari ini (7/5) buntut dari kasus yang menimpa penggiat media sosial Denny Siregar yang meminta pihak Telkomsel bertanggung jawab atas dugaan kebocoran data.

"Kementerian Kominfo telah meminta kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler terkait, khusunya PT Telkomsel, untuk melakukan investigasi internal dan menelusuri apakah telah terjadi pencurian atau kebocoran data pelanggan telekomunikasi seluler. Diharapkan hasil investigasi ini dapat segera disampaikan," kata Johnny.

Lebih lanjut Johnny mengatakan saat ini seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler telah memiliki sertifikasi ISO 27001, berdasarkan Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 dan 5 tertulis penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib merahasiakan data dan /atau identitas pelanggan serta wajib memiliki sertifikasi paling rendah ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam mengelola data pelanggan.

Selain meminta Telkomsel untuk melakukan investigasi lanjutan, Kemenkominfo pun mengimbau kepada masyarakat untuk menyimpan dengan baik data pribadi mereka seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), dan data pribadi lainnya.

"Jangan sampai diketahui pihak lain yang tidak berhak dan menyalahgunakan data pribadi ini dengan tujuan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum," tegas Johnny.

Sebelumnya, Denny Siregar meminta tanggungjawab Telkomsel terkait dugaan 'kebocoran data' yang dialaminya. Denny menduga data tersebut berasal dari Telkomsel dan hal itu bisa menimpa pengguna lain.

"Teman2, dari kasus ini, ternyata kita baru tahu kalau data diri kita sangat rentan disadap. Contoh dr @opposite6891 ini, bgt mudah dia dpt data ttg saya. Sy menuntut jawaban dr @Telkomsel & @kemkominfo. Ini mengerikan. Bisa saja terjadi pd anda dan keluarga anda.," ujar Denny lewat akun Twitter.

Denny menegaskan meminta penjelasan dari Telkomsel mengenai data pribadinya yang bocor dalam 3X24 jam. Dia mengancam akan menggugat ke pengadilan jika tidak mendapatkan penjelasan.

"Saya butuh penjelasan @Telkomsel kenapa data saya bocor dalam waktu 3x24 jam.. Kalau tidak ada penjelasan, saya akan gugat ke pengadilan," ujarnya.

https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20200706140638-185-521389/data-denny-siregar-bocor-kominfo-minta-telkomsel-telusuri

---------------------
Artikel terkait kah ??
---------------------

*_@ Viral ! Kiai Said Aqil Bongkar Gerakan Tarbiyah Kadrun, Diantaranya di Telkomsel | The Truly Islam_*
Juli 6, 2020
[Scroll bawah : Vidio Detik-detik KH Said Aqil Siradj membongkar gerakan tarbiyahnya kadrun. Telkomsel pun disebut sama pak kyai]
•• Viralnya kebocoran data pribadi pegiat media sosial, Denny Siregar, membuat resah masyarakat. Pasalnya data pribadi tersebut khawatir dimanfaatkan oleh teroris.
•• Diketahui, data diri Denny tersebar di media sosial bermula dari cuitan akun Twitter @opposite6891 yang membagikan unggahan berisi data pribadi Denny Siregar. Mulai dari alamat, NIK, KK, bahkan hingga tipe HP yang dipakai juga ikut terekspos.
•• Bocornya data pribadi Denny Siregar diduga karena ia baru-baru ini memposting tulisan “Adek2ku sayang Calon Teroris” di media sosial. Tulisan dan foto yang digunakan Denny dipermasalahkan oleh Forum Mujahid.
•• Denny Siregar kemudian mengancam akan melakukan ke operator Telkomsel terkait bocornya data pribadi.
•• “Di Indonesia tidak ada universitas yang tidak ada Tarbiyah, kecuali UNU. UI, ITB, Undip, UTS, Ketika mereka tamat dan menjadi pejabat di PLN, Telkom, Telkomsel. Makanya jangan heran melihat pemandangan ketika masuk ke kantor, (melihat ) jenggot (ideology/bukan biologi), cingkrang, jidat hitam, silahkan masuk ke PLN, Telkom, Telkomsel”, ujar Kiai Said
•• “Dan lewat tarbiyah, yaitu lewat kajian, pertama bagaimana baca al-Quran dengan tafsirnya, kemudian membaca buku mereka tentang ayat-ayat jihad dan perang, ketiga: mulai disiplin, dan keempat bai’at. Biasanya yang keempat ini bai’at banyak yang keluar”,
•• *_Kiai Said menambahkan kalau sudah bai’at mereka akan koar-koar menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengganti dengan khilafah_*.
https://www.suaraislam.co/viral-kiai-said-aqil-bongkar-gerakan-tarbiyah-kadrun-diantaranya-di-telkomsel/

● *Pakar Ungkap Sumber Data Denny Siregar yang Disebar di Medsos*
CNN Indonesia
Senin, 06/07/2020
https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20200706102700-185-521257/pakar-ungkap-sumber-data-denny-siregar-yang-disebar-di-medsos

*"KYAI SAID AQIL ! INI DIA TERNYATA SEJARAH MUNCULNYA KADRUN RADIKAL"*
Published on Jun 30, 2020
•• Kyai Said Aqil Siradj bercerita sejarah kemunculan Paham Radikal di Zaman Nabi .
on YouTube
https://youtu.be/pzKJ7KzVE2Y

*"JANGAN KAGET ! TERNYATA INI AWAL MULA KADRUN RADIKAL MUNCUL | KYAI SAID AQIL SIRADJ"*
Published on Jun 30, 2020
•• Kadal Gurun Radikal Yang menentang Kebenaran dan merasa pintar, sudah sangat lama muncul. Sejak kapan ? Ikuti ceramah Kyai Said Aqil Siradj berikut ini.
on YouTube
https://youtu.be/OobVdcwRxVQ
~~~
*_"We cannot sway extremists with rational thought or with our ideas of right and wrong"_*
*_'Jihad' can mean holy war to extremists, but it means struggle to the average Muslim_*.
~ Feisal Abdul Rauf
(From 1983 to 2009, he served as Imam of Masjid al-Farah, a mosque in New York City).

---++++++-----

*Negara Harus Tegas Bersihkan Telkomsel Dari Kadrun. Ini Soal Kepercayaan (Trust)*

Jangankan data-data pribadi yang bocor, selama ini jika kita beli kartu pra bayar baru, lalu tiba-tiba bisa ada banyak orang yang mengirim pesan menawarkan pinjaman online saja sudah sangat mengganggu privacy kita. Mereka dapat data dari mana jika bukan data yang dijual atau dibocorkan dengan sengaja?

Sebab dalam sejarahnya, jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2009–2014 diisi oleh Tifatul Sembiring, politikus asal PKS, sebuah partai yang gara-gara kelakuannya sendiri akhirnya sering dicap sebagai partai yang sangat dekat dengan khilafah. Hal serupa juga terjadi di Telkomsel. Beberapa waktu lalu, daftar penceramah Majelis Ta'lim Telkomsel yang akan mengisi kajian di Masjid Tarqiyah Taqwa milik Telkomsel Jakarta dikritik netizen karena mencantumkan nama-nama penceramah yang selama ini dinilai kerap memberikan ceramah provokatif. Simak pembahasannya dalam artikel ini.

Atas dasar inilah maka saya sebagai Warga Negara Indonesia yang sah sangat menuntut agar negara bersikap tegas membersihkan BUMN dari kadrun-kadrun perongrong NKRI yang kerap mengganggu ketenangan  umat Islam dan umat lainnya di Indonesia. Sebab ini semua menyangkut masalah kepercayaan (trust). Jangan sampai Telkomsel dan Kemkominfo menjadi bagian negara yang tidak dipercaya masyarakat. Itu hal yang sangat fatal.

https://seword.com/umum/negara-harus-tegas-bersihkan-telkomsel-dari-kadrun-iFMQnSzOnA

----+----------------


Monday, January 6, 2020

SEBAIKNYA ANIS DIPROSES SECARA HUKUM


Oleh: Prof. Muchtar B. Pakpahan.

JAKARTA SBSINews – Ada tiga hal yang tidak dilakukan Anis Baswedan sebagai Gubernur DKI, yang menimbulkan banjir, dan banjir menimbulkan sedikitnya 30 orang meninggal.

Ketiga hal itu antara lain:

1. Tidak melanjutkan normalisasi.

2. Tidak membersihkan drainase dan gorong – gorong sebelum penghujan walaupun sudah ada informasi dari BMKG.

3. Tidak menghidupkan pompa air.

Anis Baswedan perlu diskors dan diperiksa mengapa tidak melakukan tiga hal itu.

Selanjutnya diproses menurut hukum. Siapa yang memeriksa? Bila berangkat dari mengapa tidak dikerjakan tiga hal di atas, maka yang memeriksa adalah Menteri Dalam Negeri cq Inspektorat Jenderal.

Bila berangkat dari korban yang meninggal, maka yang memeriksa adalah Bareskrim Polri.

Prof. Muchtar B. Pakpahan, Ketua Umum (K)SBSI

http://sbsinews.com/sebaiknya-anis-diproses-secara-hukum/


GUGATAN CLASS ACTION BANJIR DKI JAKARTA 2020

Tahun Baru, 1 Januari 2020, dibuka dengan bencana banjir yang mengakibatkan hampir seluruh wilayah dan jalan utama di Jakarta tenggelam.

Banjir besar kali ini diduga kuat adalah akibat ketidakmampuan dan kelalaian Pemprov DKI cq. Gubernur Anies Baswedan dalam pencegahan dan penanggulangan banjir yang mana juga telah mengakibatkan jatuhnya sejumlah korban jiwa dan kerugian materiil yang sangat besar.

Untuk mencegah agar bencana buatan manusia ini tidak terus berlanjut di masa yang akan datang, maka perlu adanya sebuah upaya hukum dari masyarakat agar ada efek jera bagi pemangku kebijakan terkait.

Beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh diantaranya adalah pengajuan gugatan perdata tuntutan ganti rugi bagi para korban banjir melalui mekanisme Class Action.

Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020 diwakili oleh: 
1. Diarson Lubis, SH
2. Alvon K. Palma, SH
3. Ridwan Darmawan, SH

Bagi para warga masyarakat yang merasa dirugikan (terdampak langsung maupun tidak langsung) atas bencana banjir besar Jakarta kali ini dapat memberikan data:

1. Nama, alamat, no tlp/HP, KTP DKI
2. Rincian dan perkiraan jumlah kerugian
3. Foto-foto bukti kerugian
4. Waktu kejadian/peristiwa sama yakni tanggal 1 Januari 2020

Email ke: banjirdki2020@gmail.com

Korban banjir tidak dipungut biaya apapun. 

Terima kasih.
Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020


Gugatan akan dikirimkan hari Kamis, tgl 9 Januari 2020

Sunday, May 5, 2019

INI NEGARA HUKUM, BUKAN NEGARA IJTIMA


"INI NEGARA HUKUM, BUKAN NEGARA IJTIMA'."

Oleh Muhammad AS Hikam

Kepala Staf Kantor Sekretariat Presiden (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, akhirnya merasa perlu menyampaikan secara lugas apa yang menjadi kerisauan hatinya terkait dengan fenomen yang disebut Ijtima' Ulama (IU) dalam perpolitikan kita beberapa waktu terakhir ini.

IU merupakan pertemuan kelompok pendukung kubu Paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (PS-SU) yang mengatasnamakan lembaga ulama untuk melakukan tekanan politik agar sang paslon tersebut dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019. Moeldoko tegas menolak baik klaim maupun tekanan tsb serta mempertanyakan apa kapasitas IU sehingga merasa punya kewenangan melebihi lembaga hukum untuk menghentikan penghitungan yang dilakukan KPU .

Mantan Panglima TNI tsb menyatakan: "...negara ini kan negara hukum bukan negara ijtima." Saya kira beliau sangat tepat mengomentari upaya tekanan-tekanan politik kubu 02 pada saat proses penghitungan suara belum usai dan ketika jalan ke arah resolusi konflik masih terbuka dengan memakai hukum yang berlaku.

Namun saya kira pihak kubu 02, terutama komponen Islam politik, yang melalui IU telah mendesak KPU agar paslon 01 didiskualifikasi sebagai paslon, dan tuntutan agar lembaga penyelenggara Pemilu nasional itu menghentikan penghitungan suara, serta menyatakan 02 sebagai penenang, akan tetap BERGEMING. Bahkan kemungkinan bahwa gerakan "people power," yang dicanangkan oleh Amien Rais beberapa waktu sebelum Pemilu, itu akan terus bergulir masih cukup tinggi.

Tanda-tanda ke arah itu sangat "cetho welo-welo" alias terang benderang. Selain deklarasi yang sudah 4 kali dan syukuran 1 kali digelar oleh PS, juga fenomen IU itu sendiri dan dipergencar dengan seruan dan ajakan untuk menyatakan kemenangan sang mantan Pangkostrad tsb sebagai Presiden terpilih terjadi di daerah-daerah.

Itulah sebabnya, hemat saya, sudah saatnya bagi Pemerintah PJ untuk melakukan manajemen politik yang tepat agar eskalasi gerakan tsb bisa dicegah sedini mungkin. Bisa dengan lobbi lobbi untuk melakukan rekonsiliasi dan menunggu selesainya proses Pemilu, atau pencegahan (prevensi) konflik melalui gakkum dan langkah persuasif lainnya.

Dalam rangka itulah, saya melihat bahwa statemen dan peringatan Moeldoko, bahwa NKRI adalah Negara Hukum dan bukan Negara Ijtima', merupakan sebuah respon yang PROPORSIONAL, TEPAT & PERLU!.

Simak tautan ini:

https://m.merdeka.com/peristiwa/moeldoko-negara-ini-negara-hukum-bukan-negara-ijtima.html?fbclid=IwAR0QUAGo-UR4NJLGkeKPEDGYhWawheJ4LhkaD5dt_n92Ov9_LDFHinPHtzY


IJTIMA & ULAMA DI INDONESIA

Jumlah Pondok Pesantren di Indonesia terdapat 28.194 lembaga (data 2016). Asumsi, bila tiap pesantren diurus oleh minim lima orang Kiai/Ulama,  maka jumlahnya mencapai 140.970 Kiai/Ulama.

Jumlah Perguruan Tinggi Islam 6.000 lembaga (data 2015). Jika per lembaga ada 20 orang dosen, maka tercatat 120.000 Ulama/dosen keagamaan Islam.

Jumlah Masjid di seantero negeri hampir 1.000.000 bangunan (data Pak JK, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Maret 2017). Asumsi imam/takmir tiap masjid ada 4 orang, maka ada 4.000.000 imam/takmir masjid.

Maka terdapat JUMLAH= 4.260.970 orang ULAMA ASELI yang berilmu agama dan berpengalaman dalam urusan kemasyarakatan.

Sementara itu...

Jumlah Peserta Ijtima Ulama yang mengusung Prabowo: hanya 500 orang saja, dan tak terekspose asal dari lembaga mana. Nama-nama mereka juga tidak diumumkan. Tidak jelas.

Hanya 500 orang TAPI mengklaim diri seolah mewakili 207.000.000 umat Islam (data Jan 2019)

Cuma 500 orang TAPI mengklaim diri seakan mewakili 4.260.970 ulama se Indonesia

IJTIMA ULAMA YANG MEWAKILI LEMBAGA-LEMBAGA APA??
IJTIMA MEWAKILI UMAT ISLAM YANG MANA??

Sementara para ulama-aseli se Indonesia tadi TIDAK mewakilkan diri pada mereka untuk berijtima.

Ormas-ormas Islam utama (NU, Muhammadiyah, dll) juga tidak mewakilkan diri pada mereka yang 500 orang itu.

Maka dari itu SECARA ILMIAH,  KLAIM bahwa PRABOWO  ADALAH  CAPRES  PILIHAN  ULAMA, ADALAH GUGUR DENGAN SENDIRINYA.

MAKA SECARA ILMIAH, KLAIM BAHWA PRABOWO ADALAH CAPRES PILIHAN ULAMA, TIDAK BISA DAN TIDAK BOLEH DITERIMA.

Prabowo hanya menjadi pilihan 500 orang yang menggelari diri mereka sendiri sebagai ulama (yang sebagian besar  tidak terekspose keulamaannya). Dan kental aroma settingan oleh beberapa partai politik yang berkepentingan.

SEBARKAN...!!
Agar umat tidak tertipu akal-akalan beberapa partai politik tertentu yang membajak agama demi tujuan politik praktis mereka.


IJTIMA & ULAMA DI INDONESIA

Jumlah Pondok Pesantren di Indonesia terdapat 28.194 lembaga (data 2016). Asumsi, bila tiap pesantren diurus oleh minim lima orang Kiai/Ulama,  maka jumlahnya mencapai 140.970 Kiai/Ulama.

Jumlah Perguruan Tinggi Islam 6.000 lembaga (data 2015). Jika per lembaga ada 20 orang dosen, maka tercatat 120.000 Ulama/dosen keagamaan Islam.

Jumlah Masjid di seantero negeri hampir 1.000.000 bangunan (data Pak JK, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Maret 2017). Asumsi imam/takmir tiap masjid ada 4 orang, maka ada 4.000.000 imam/takmir masjid.

Maka terdapat JUMLAH= 4.260.970 orang ULAMA ASELI yang berilmu agama dan berpengalaman dalam urusan kemasyarakatan.

Sementara itu...

Jumlah Peserta Ijtima Ulama yang mengusung Prabowo: hanya 500 orang saja, dan tak terekspose asal dari lembaga mana. Nama-nama mereka juga tidak diumumkan. Tidak jelas.

Hanya 500 orang TAPI mengklaim diri seolah mewakili 207.000.000 umat Islam (data Jan 2019)

Cuma 500 orang TAPI mengklaim diri seakan mewakili 4.260.970 ulama se Indonesia

IJTIMA ULAMA YANG MEWAKILI LEMBAGA-LEMBAGA APA??
IJTIMA MEWAKILI UMAT ISLAM YANG MANA??

Sementara para ulama-aseli se Indonesia tadi TIDAK mewakilkan diri pada mereka untuk berijtima.

Ormas-ormas Islam utama (NU, Muhammadiyah, dll) juga tidak mewakilkan diri pada mereka yang 500 orang itu.

Maka dari itu SECARA ILMIAH,  KLAIM bahwa PRABOWO  ADALAH  CAPRES  PILIHAN  ULAMA, ADALAH GUGUR DENGAN SENDIRINYA.

MAKA SECARA ILMIAH, KLAIM BAHWA PRABOWO ADALAH CAPRES PILIHAN ULAMA, TIDAK BISA DAN TIDAK BOLEH DITERIMA.

Prabowo hanya menjadi pilihan 500 orang yang menggelari diri mereka sendiri sebagai ulama (yang sebagian besar  tidak terekspose keulamaannya). Dan kental aroma settingan oleh beberapa partai politik yang berkepentingan.

SEBARKAN...!!
Agar umat tidak tertipu akal-akalan beberapa partai politik tertentu yang membajak agama demi tujuan politik praktis mereka.



Tags

Analisis Politik (275) Joko Widodo (150) Politik (106) Politik Baik (64) Berita Terkini (59) Pembangunan Jokowi (55) Jokowi (52) Lintas Agama (31) Renungan Politik (31) Perang Politik (29) Berita (27) Ekonomi (25) Anti Radikalisme (24) Pilpres 2019 (23) Jokowi Membangun (22) Perangi Radikalisme (22) Pembangunan Indonesia (21) Surat Terbuka (20) Partai Politik (19) Presiden Jokowi (19) Lawan Covid-19 (18) Politik Luar Negeri (18) Bravo Jokowi (17) Ahok BTP (14) Debat Politik (14) Radikalisme (13) Toleransi Agama (12) Caleg Melineal (11) Menteri Sri Mulyani (11) Perangi Korupsi (11) Berita Hoax (10) Berita Nasional (9) Education (9) Janji Jokowi (9) Keberhasilan Jokowi (9) Kepemimpinan (9) Politik Kebohongan (9) Tokoh Dunia (9) Denny Siregar (8) Hidup Jokowi (8) Anti Korupsi (7) Jokowi Hebat (7) Renungan (7) Sejarah Penting (7) Selingan (7) Ahok (6) Health (6) Perangi Mafia (6) Politik Dalam Negeri (6) Gubernur DKI (5) Jokowi Pemberani (5) KPK (5) Khilafah Makar (5) Kisah Nyata (5) Lawan Radikalisme (5) NKRI Harga Mati (5) Negara Hukum (5) Partai PSI (5) Pengamalan Pancasila (5) Pilkada (5) Refleksi Politik (5) Teknologi (5) Anti Teroris (4) Bahaya Khalifah (4) Berita Baru (4) Dugaan Korupsi (4) Indonesia Maju (4) Inspirasi (4) Kebudayaan Indonesia (4) Lagu Jokowi (4) Mahfud MD (4) Menteri Pilihan (4) Pancasila (4) Pendidikan (4) Pileg 2019 (4) Politik Identitas (4) Sejarah (4) Tokoh Masyarakat (4) Tokoh Nasional (4) Vaksin Covid (4) Adian Napitupulu (3) Adudomba Umat (3) Akal Sehat (3) Analisa Debat (3) Artikel Penting (3) Atikel Menarik (3) Biologi (3) Brantas Korupsi (3) Covid-19 (3) Demokrasi (3) Dewi Tanjung (3) Hukum Karma (3) Karisma Jokowi (3) Kelebihan Presiden (3) Kesaksian (3) King Of Infrastructur (3) Lagu Hiburan (3) Makar Politik (3) Melawan Radikalisme (3) Musibah Banjir (3) Nasib DKI (3) Nasihat Canggih (3) Negara Maju (3) Negara Makmur (3) Nikita Mirzani (3) PKN (3) Pembubaran Organisasi (3) Pemilu (3) Pendidikan Nasional (3) Pendukung Jokowi (3) Penegakan Hukum (3) Poleksos (3) Politik Adudomba (3) Rekayasa Kerusuhan (3) Rencana Busuk (3) Revisi UUKPK (3) Sederhana (3) Tanggung Jawab (3) Testimoni (3) Tokoh Revolusi (3) Waspada Selalu (3) Ada Perubahan (2) Agenda Politik (2) Akal Kebalik (2) Akal Miring (2) Anggaran Pemprov (2) Antusias Warga (2) Arsitektur Komputer (2) Basmi Mafia (2) Basmi Radikalisme (2) Beda Partai (2) Berita Internasional (2) Budiman PDIP (2) Capres Cawapres (2) Cinta Tanah Air (2) Dasar Negara (2) Denny JA (2) Erick Thohir (2) Etika Menulis (2) Filsafat (2) Fisika (2) Free Port (2) Gerakan Budaya (2) Gereja (2) Himbauan (2) Information System (2) Isu Sara (2) Jaga Presiden Jokowi (2) Jalan Toll (2) Jenderal Pendukung (2) Jihat Politik (2) Jokowi Commuter (2) Jokowi Guru (2) Jokowi Motion (2) Kabinet II Jokowi (2) Kasus Hukum (2) Kasus Korupsi (2) Kehebatan Jokowi (2) Kemajuan Indonesia (2) Kemanusiaan (2) Kerusuhan Mei (2) Komputer (2) Komunikasi (2) Kriminalisasi Ulama (2) Langkah DPRD-DPR (2) Lawam Penghianat Bangsa (2) Lawan Fitnah (2) Mafia Indonesia (2) Media Sosial (2) Menteri Susi (2) Merakyat (2) Miras (2) Motivasi (2) Nilai Rupiah (2) Olah Raga (2) Opini (2) Pembangunan Pasar (2) Pemimpin Pemberani (2) Pengadilan (2) Pengatur Strategi (2) Penjelasan TGB (2) Penyebar Hoax (2) Perangi Terroriis (2) Pidato Jokowi (2) Political Brief (2) Politik ORBA (2) Program Jokowi (2) Raja Hutang (2) Ruang Kesehatan (2) Sampah DKI (2) Selengkapnya (2) Sertifikat Tanah (2) Simpatisan Jokowi (2) Suka Duka (2) Sumber Kekuasaan (2) Survey Politik (2) Tegakkan NKRI (2) Tenaga Kerja (2) Tirta Memarahi DPR (2) Toll Udara (2) Transparan (2) Ucapan Selamat (2) Ulasan Permadi (2) Ultah Jokowi (2) Undang Undang (2) Adek Mahasiswa (1) Aksi Gejayan (1) Aksi Makar (1) Alamiah Dasar (1) Ancaman Demokrasi (1) Andre Vincent Wenas (1) Anggarana Desa (1) Anies Dicopot (1) Ansor Banten (1) Antek HTI (1) Anti Cina (1) Anti Terrorris (1) Anti Vaksin (1) Anti Virus (1) Arti Corona (1) Aset BUMN (1) Atheis (1) BIN (1) BTP (1) Bahasa Indonesia (1) Bahaya Isis (1) Bangkitkan Nasionalisme (1) Bangsa China (1) Bank Data (1) Bantu Dishare (1) Basuki Tjahaya Purnama (1) Bawah Sadar (1) Bencana Alam (1) Berani Karena Jujur (1) Berani Melapor (1) Binekatunggal Ika (1) Bintang Mahaputera (1) Bisnis (1) Bongkar Gabeneer (1) Bravo Polri (1) Bravo TNI (1) Breaking News (1) Budiman Sujatmiko (1) Bumikan Pancasila (1) Bunuh Diri (1) Busana (1) Buya Syafii Maarif (1) Calon Menteri (1) Cari Panggung Politik (1) Cctvi Pantau (1) Cendekia (1) Croc Brain (1) Cudu Nabi Muhammad (1) Cybers Bots (1) Daftar Tokoh (1) Dagang Sapi (1) Danau Toba (1) Data Base (1) Demo Bingung (1) Demo Gagal (1) Demo Mahasiswa (1) Demo Nanonano (1) Demokrasi Indonesia (1) Deretan Jenderal (1) Dewan Keamanan PBB (1) Digital Divelovement (1) Dosa Kolektif (1) Dubes Indonesia (1) Ekologi (1) Extrimis (1) FBR Jokowi (1) Faham Khilafah (1) Filistinisme (1) Filosofi Jawa (1) Fund Manager (1) G30S/PKI (1) GPS Tiongkok (1) Gagal Faham (1) Gaji Direksi (1) Gaji Komisaris (1) Gaya Baru (1) Gelagat Mafia (1) Geografi (1) Gerakan (1) Gerakan Bawah Tanah (1) Gibran (1) Grace Natalie (1) Gubernur Jateng (1) Gus Nuril (1) Gusti Ora Sare (1) HTI Penunggang (1) Hadiah Tahun Baru (1) Hari Musik Nasional (1) Hiburan (1) Hukuman Mati (1) Hypnowriting (1) Identitas Nusantara (1) Illegal Bisnis (1) Ilmu Pengetahuan (1) Ilusi Identitas (1) Imperialisme Arab (1) Indonesia Berduka (1) Indonesia Damai (1) Indonesia Hebat (1) Injil Minang (1) Intermezzo (1) Internet (1) Intoleransi (1) Investor Asing (1) Islam Nusangtara (1) Istana Bogor (1) Isu Agama (1) Isu Politik (1) J Marsello Ginting (1) Jadi Menteri (1) Jalur Gaza (1) Jangan Surahkan Indonesia (1) Jembatan Udara (1) Jenderal Moeldoko (1) Jenderal Team Jkw (1) Jilid Milenial (1) Jiplak (1) Jokowi 3 Periode (1) Jokowi Peduli (1) Jualan Agama (1) Jurus Pemerintah (1) Jusuf Kalla (1) Kadrun (1) Kambing Hitam (1) Kampus Terpapar Radikalisme (1) Kasus BUMN (1) Kasus Keluarga (1) Kebusukan Hati (1) Kecelakaan (1) Kehilangan Tuhan (1) Kehilangan WNI (1) Kekuasaan (1) Kekuatan China (1) Kemengan Jokowi (1) Kena Efisensi (1) Kepribadian (1) Keputusan Pemerintah (1) Kerusuhan 22 Mei (1) Kesaksian Politikus (1) Keseahatan (1) Ketum PSI (1) Kitab Suci (1) Kode Etik (1) Komnas HAM (1) Komunis (1) Konglomerat Pendukung (1) Kopi (1) Kota Bunga (1) Kota Misteri (1) Kota Modern (1) Kota Zek (1) Kredit Macet (1) Kuliah Uamum (1) Kunjungan Jokowi (1) Kurang Etis (1) LPAI (1) Lagu Utk Jokowi (1) Lahan Basah (1) Larangan Berkampanye (1) Larangan Pakaian (1) Lawan Rasa Takut (1) Leadership (1) Legaci Jokowi (1) Lindungi Jokowi (1) Lintas Dinamika (1) Luar Biasa (1) MPG (1) Mabok Agama (1) Mafia Ekonomi (1) Mafia Tanah (1) Mahakarya (1) Mahkamah Agung (1) Manfaat Vaksin (1) Mari Tertawa (1) Masa Kampanye (1) Masalah BUMN (1) Matematika (1) Membunuh Sains (1) Mempengaruhi Musuh (1) Mempengaruhi Orang (1) Mendisplinkan Siswa (1) Mengharukan (1) Menghasut Pemerintah (1) Menghina Lambang Negara (1) Mengulas Fakta (1) Menjaga Indonesia (1) Menjaga Jokowi (1) Menjelang Pemilu (1) Menjlang Pelantikan (1) Menko Polhukam (1) Menteri (1) Menteri Agama (1) Menteri Sosial (1) Menydihkan (1) Mesin Pembantai (1) Minuman Keras (1) Model Tulisan (1) Muhamad Ginting (1) Mumanistik (1) Muslim Prancis (1) Musu RI (1) Musuh Dlm Selimut (1) Obat Tradisional (1) Oligarki (1) Omnibus Law (1) Oramas Terlarang (1) Orang Baik (1) Orang Beragama (1) Orang Bodoh (1) Orang Kaya (1) Ormas Islam (1) Otak Kebalik (1) Overdosis Haram (1) PHK dan Buruh (1) Palestina (1) Panduan (1) Pantau Jakarta (1) Para Makar (1) Parawisata (1) Partai Baru (1) Partai Komunis (1) Pasar Murah (1) Pelarian (1) Pembayaran Utang Negara (1) Pembela Rakyat (1) Pembumian Pancasila (1) Pemerintahan Jayabaya (1) Pemilihan Presiden (1) Pemprov DKI (1) Pencerahan (1) Pencucian Uang (1) Pendukung Lain (1) Penebaran Virus so (1) Pengacau Negara (1) Pengalaman (1) Pengangguran (1) Pengaruh (1) Pengertian Istilah (1) Pengertian Otoritas (1) Penggulingan Rezim (1) Penghianat Bangsa (1) Pengobatan (1) People Power (1) Perang Dunia III (1) Perangi Tetroriis (1) Peraturan (1) Perayaan Natal (1) Percobaan (1) Perguruan Tinggi (1) Peringatan Keras (1) Peristiwa Mei 1998 (1) Pernikahan (1) Pernyataan ISKA (1) Pertamina (1) Pertemuan Politik (1) Pesan Gus Nuril (1) Pesan Habib (1) Peta Politik (1) Pidato Prisiden RI (1) Pil Pahit Srilanka (1) Pilkada 2018 (1) Pilkada Solo (1) Pilpres Curang (1) Pimpinan MPR (1) Politik Agama (1) Politik Catur Jkw (1) Politik Kepentingan (1) Politik LN (1) Politik Uang (1) Politikus (1) Pollitik (1) Profesional (1) Propaganda (1) Propaganda Firehose (1) Psikoanalisa (1) Psikologi Praktis (1) Puisi (1) Pulau Terindah (1) Quick Count (1) RUU Kadrun (1) Raja Bonar (1) Raja Debat (1) Raksasa (1) Rakyat Kecil (1) Realita Politik (1) Rekam Jejak (1) Rekapitulasi DPS (1) Reklamasi Pulau (1) Relawan Jokowi (1) Remix Sunda (1) Rendah Hati (1) Reungan Politik (1) Rhenald Kasali (1) Risma (1) Ruhut P Sitompul (1) Saksi Yehuwa (1) Sangat Canggih (1) Scandal BLBI (1) Seharah Pers (1) Sehat Penting (1) Sejarah Politik (1) Sekilas Info (1) Selamat Imlek (1) Sembuhkan Jiwasraya (1) Seni (1) Seniman Bambu (1) Shanzhai (1) Sidak Harga (1) Sidang MPR (1) Sigmun Freud (1) Silaturahmi (1) Sistem Informasi (1) Skema Kerusuhan (1) Skenario 22 Mei (1) Skenario Demonstrans (1) Skripsi (1) Soekarno (1) Stasiun KA (1) Suku Minang (1) Sumber Inspirasi (1) Super Power (1) Superkarya (1) Syirianisasi (1) System Informasi (1) TKA Siapa Takut (1) Tahun Kampret (1) Taliban (1) Tanda Kehormatan (1) Tanda Zaman (1) Tanggapan Atas Pidato (1) Tanya Jawab (1) Tebang Pilih (1) Teori Kepribadian (1) Terkaya Indonesia (1) Terorisme (1) Terrorisme (1) Tidak Becus Kerja (1) Tindakan Makar (1) Tingkat Kemiskinan (1) Tinjauan Filsafat (1) Tips dan Trik (1) Toleransi Identitas (1) Travelling (1) Tuan Rumah (1) Tukang Kayu (1) UU Cipta Kerja (1) Ucapan Gong Xi Fat Choi (1) Ulama Bogor (1) Ulasan Berita (1) Ulasan Suriah (1) Ustadz Bangsa (1) Via Vallen (1) Virus Covid-15 (1) Wajib Baca (1) Wakil Tuhan (1) Wali Kota (1) Wanita Kartini (1) Wewenang (1) Yusril Blakblakan (1)