Latest News

Selengkapnya Diteruskan DI NEWS.TOPSEKALI.COM

Tuesday, April 30, 2019

HTI dkk nya, adalah organisasi pendukung gagasan khilafah yg memang tidak percaya demokrasi


Hanya ada satu tekad, NKRI
Menolak proposal adalah hal biasa dalam kehidupan bisnis.
Bisa karena tidak punya dana, bisa karena tidak yakin kemampuan nya.
Tidak ada sesuatu yg istimewa, tidak menunjukkan keakuratan apapun tentang berlangsung nya suatu proses demokrasi.
Yg memilukan dan menyedihkan adalah bahwa setiap hasil kerja apapun dan hasil perhitungan siapapun yg tidak memenangkan dirinya sendiri, ditolak dan dianggap sebagai kecurangan.
Sedèrètan hasil perhitungan Lembaga Survey yg kredibel, baik yg dipimpin Denny, Yunarto, Muhtadi dan siapapun, ditolak hasilnya dan dianggap curang, karena apa? Karena tidak memenangkan dirinya.
Bahkan hasil perhitungan Real Count oleh KPU, Lembaga yg secara sah ditunjuk oleh Negara sebagai penyelenggara Pemilu, ditolak dan tidak mau diakui hasilnya, dengan alasan curang.
Yg dikatakan dan dituduhkan selalu sama, curang, dan curang lagi.
Tapi adakah bukti kecurangan seperti yg dituduhkannya?
Tidak pernah ada.
Dari sejak awal tuduhan sampai detik ini, tidak pernah ada dan tidak pernah dibuktikan.
Jadi hanya asal ngomong, asal bunyi.
Waton suloyo.

Bagaimana dengan puluhan Perwakilan2 Negara Asing dan puluhan Lembaga2 NGO independen yg ikut menyaksikan dan mengamati proses Pemilu sejak awal hingga pengumuman hasil real count?
Mungkinkah mereka semua juga curang dan dibayari oleh TPN?

HTI dkk nya, adalah organisasi pendukung gagasan khilafah yg memang tidak percaya demokrasi dan selalu berkukuh, hanya sistim khilafah merekalah yg paling benar.
Dimanapun diseluruh dunia, mereka menentang Pemerintah yg sah, yg dipilih rakyat secara demokrasi, sehingga hampir disemua negara diseluruh penjuru dunia, paham dan organisasi sejenis HTI khilafah dilarang.
Kaum khilafah juga tidak segan2 untuk melakukan gerakan bersenjata untuk memaksakan kehendaknya mengatur semua negara menjadi bagian dari ideologi khilafah, contoh konkritnya adalah ISIS yg telah memporak perandakan negara2 di Irak, Syria, Lybia dll.
Karena sudah telanjur hadir dan menjadi kuat, gerakan pendukung khilafah di Indonesia yaitu HTI, yg bekerja sama dengan politikus2 yg berambisi duduk di kekuasaan negara, mulai beraksi dan mencoba dengan cara beragitasi untuk menggoyahkan eksistensi NKRI.
Segala cara dipakai, mulai dari mendeklarasikan kemenangan calon 02 secara sepihak, sebelum pengumuman resmi KPU, menuduh lembaga2 survey curang, mencoba mengadakan ijtima ulama III, memasang spanduk ucapan selamat pada capres yg didukungnya, mengancam meenghimpun people power dst.
Pokoknya membuat kondisi keamanan dan politik negara RI tidak tertib sehingga kepercayaan rakyat pada pemerintah menurun, dan legitimasi pemerintah hancur.
Sungguh sayang bahwa ada politisi2 Indonesia yg sesungguhnya berjiwa nasionalis, yg semula setia pada NKRI turut larut dalam gerakan khilafah, karena dirinya diuntungkan oleh keberhasilan tuntutan kaum khilafah.
Padahal politisi2 ini mestinya paham bahwa mereka hanya diperalat sementara saja, didukung sesaat saja, sampai kaum khilafah jadi kuat dan mampu menyingkirkan konco2 yg semula diorbitkan jadi pemimpin RI.
Tidak percaya?
Lihat dan saksikan sendiri vidèo2 pemimpin khilafah yg berpidato internal di Arab, dinegara yg dijadikan tempat pelarian nya.

Apakah kemudian kita semua, mendiamkan semua gerakan2 yg ingin memporak perandakan NKRI ?
Tidak akan.
Bersama TNI Polri benteng NKRI, NU, Muhamaddiyah, kaum Nasionalis, bersatu, seluruh rakyat Indonesia tidak akan pernah membiarkan kaum khilafah berbuat semaunya, meng injak2 hukum dan tatanan negara.
Kita akan lawan mereka, tegas, lawan.

Tapi biarkan aparat2 penegak hukum yg menyelesaikan dan menuntaskan perusuh2 yg akan mengacaukan NKRI ini.
Sudah saatnya politisi2 Katolik ato non Katolik atopun orang2 yg selama ini diajak, dibujuk, dan diperalat kaum khilafah, kembali pada cita2 leluhur kita, saat mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Panca Sila,
dan bukan berdasar ideologi asing apapun namanya.

Mudah2an tulisan ini bermanfaat untuk memahami situasi gejolak politik di negara kita belakangan ini.
Kita rapatkan barisan membela NKRI, waspada terhadap agitasi kaum khilafah, tetap percaya pada Pemerintah RI yg sah, tetap setia dan teguh mempertahankan NKRI dari segala rongrongan dari dalam maupun luar negeri.

Tuhan memberkati Indonesia dan segenap warga bangsa yg berkehendak baik.
Sekali merdèka ,tetap merdèka.
Sekali NKRI, selamanya NKRI.
🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Wednesday, April 24, 2019

JOKOWI PRESIDEN TERPOPULER DI DUNIA


Ian Arthur Bremmer adalah ilmuwan politik Amerika Serikat yang mendalami kebijakan luar negeri AS, negara-negara yang mengalami transisi dan risiko politik global, ia merupakan presiden sekaligus pendiri Eurasia Group, badan konsultan dan riset risiko politik.

Ian Bremmer menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada di urutan pertama ranking dunia sebagai pemimpin yang sangat Populer.

1. Joko Widodo - Indonesia = 71%
2. Vladimir Putin - Rusia = 64%
3. Narendra Modi - India = 63%
4. Angela Merkel - Jerman = 53%
5. Donald Trump - Amerika Serikat = 45%
6. Mauricio Macri - Argentina = 30%
7. Emmanuel Macron - Prancis = 27%
8. Theresa May - Inggris = 22%

Tuesday, April 23, 2019

Testimoni Bpk. B.J. Habibie mengenai Presiden Jokowi dalam buku "Menuju Cahaya"



Testimoni Bpk. B.J. Habibie mengenai Presiden Jokowi dalam buku "Menuju Cahaya", yg baru diluncurkan Minggu lalu, dihadiri Presiden, Wapres dan Kabinet Kerja.

"Ia Teguh di dalam Niat Baik"

Saya mengamati gerak juang Presiden Jokowi dan saya akui saya kagum kepadanya. Sebagai orang yang juga pernah memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di Indonesia, saya tahu, tidak mudah memimpin Indonesia. Negeri kita memiliki persoalan yang kompleks di berbagai bidang: politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Banyak sekali pekerjaan rumah yang tak terselesaikan dan senantiasa menjadi tantangan berat bagi Presiden Republik Indonesia.

Tapi, Jokowi dengan sangat tenang membuat strategi yang cerdas dan mengurai satu per satu permasalahan di negeri ini. Jelas tidak mudah. Tapi, ia konsisten dan penuh komitmen melakukan niat baiknya. Dengan teguh, ia laksanakan apa yang menurutnya akan menjadi hal terbaik bagi rakyat Indonesia dan ia buktikan itu dengan proses yang penuh kesabaran. Ia begitu banyak melakukan perjalanan ke daerah untuk memastikan semua proyek dan program pemerintah bagi rakyat bisa terselesaikan dengan baik. Ia memastikan segalanya ada di rel yang baik.

Sepanjang itu, ia digempur oleh kritikan, caci maki, dan penghinaan. Tapi, inilah hebatnya, ia tetap teguh berjalan dan mampu menahan diri. Ia mampu mengelola emosinya sehingga segala serangan itu tidak mengubah diri dan niat baiknya. Ia hadapi keadaan yang tajam dan penuh guncangan itu dengan kesabaran yang luar biasa. Kerja keras, niat baik, dan kesabaran adalah ciri kepemimpinan Jokowi yang sangat menonjol. Indonesia di dalam kepemimpinannya sedang dibawa menuju arah yang baik. Oleh sebab itu, saya setuju buku ini diberi judul Menuju Cahaya. Ya, kita memang sedang diajak melangkah menuju terang.

Tantangan berat di depan nanti adalah bagaimana membangun manusia Indonesia yang tangguh di dalam alam kemajuan yang sangat agresif dan mengelola kekayaan alam nusantara agar mampu menyejahterakan rakyat secara adil. Saya yakin, Jokowi akan sanggup menciptakan hal-hal indah dan mengagumkan bagi negeri ini.
Sebagai mantan Presiden Republik Indonesia dan bagian dari rakyat Indonesia, saya berterima kasih memiliki Presiden seperti dirinya.

Bagi saya, Jokowi sudah seperti anak saya sendiri.
Saya sangat mencintainya.

PESAN DARI JUSUF KALLA

Inilah takdir dan nasib Bangsa Indonesia yang memang harus berubah dan menjadi baik dan kuat atas kehendak TUHAN serta Kuasa-NYA.

Ketika Jokowi berkuasa, subsidi tipuan seolah memanjakan rakyat dihentikan

Anggaran direformasi secara fundamental dari berorientasi konsumsi ke produksi.

Efisiensi anggaran dilakukan dengan sangat ketat.

Walau pun diawali dengan fundamental ekonomi yang retak karena current account defisit, JOKOWI tetap melaju dengan agenda besarnya.

Menciptakan kemandirian, bukan hanya lewat restruktur APBN dan hutang, tetapi juga revolusi mental dengan menghapus semua bisnis rente yang melahirkan mafia di semua lini

Negeri para gangster tersingkir dan menghimpun rakyat dan kader partai positip serta pejabat pejabat bermoral yang mau bekerja keras sehingga dapat mengubah negeri ini jadi para pekerja keras.

Status quo didobraknya, menghentakan tatanan politik yang terbiasa hidup manja berfoya foya dan menipu rakyat ...

Apa hasilnya?

Hanya dua tahun berkuasa, semua rating internasional berkaitan dengan indeks korupsi, pembangunan, dan ekonomi jadi membaik.

Sekarang 🇮🇩 INDONESIA 🇮🇩 termasuk negara peringkat 3 terbaik ekonomi di antara anggota G-20.

Saya membayangkan setiap langkah JOKOWI tidaklah mudah dan penuh resiko.

Karena semua elite politik yang kini ada adalah bagian dari kekuasaan Orde Baru yang pernah kong kali kong dan merampok kekayaan Negara hingga INDONESIA 🇮🇩 dan rakyatnya menjadi sengsara dan meninggalkan beban hutang dan kerugian sebesar Rp.3000 triliun dan juga bagian dari kekuasaan era SBY yang membakar uang negara sebesar Rp.3000 triliun demi melanggengkan kekuasanya.

Semua mereka ingin, agar si tukang kayu ini dihentikan.

Karena JOKOWI bukan hanya menghancurkan kekuasaan mereka sebagai ladang bisnis mendatangkan harta mereka, tetapi juga menjadikan rakyat cerdas berpolitik dan mempermalukan elite politik di mana banyaknya elite politik terancam masuk bui karena aksi OTT KPK.

Pesta usai.

Dulu, AHOK dijadikan pintu gerbang untuk menjatuhkan JOKOWI dengan alasan menistakan agama.

Dan dari keadaan ini, JOKOWI berhasil keluar dengan selamat.

Kini, PERPPU Pembubaran Ormas Radikal dijadikan alasan untuk menjatuhkannya karena dibilang anti demokrasi dan anti Islam.

Padahal, tidak ada dalam PERPPU itu yang menyebut Islam atau ormas tertentu.

Namun, oleh para gangster mafia menciptakan semua kegaduhan ini, agar pesta kekuasaan kembali marak.

Karena itu, emosi agama kembali dibenturkan.

Andaikan PERPPU itu ditolak DPR, maka ketahuilah kita bahwa agenda menjatuhkan JOKOWI memang datang dari segala penjuru mata angin.

Apakah JOKOWI akan jatuh?

Jawabannya TIDAK karena Jokowi adalah panggilan TUHAN untuk menyelamatkan INDONESIA 🇮🇩 .

Bangsa dan rakyatnya dari segala kesusahan dan kesulitan dan TUHAN telah mengirim wakil Rakyatnya yaitu Bapak JOKO WIDODO yang berhak dan pantas berkuasa sebagai pemimpin dan penyelamat bangsa dan rakyat INDONESIA 🇮🇩.

Saya JUSUF KALLA sudah tua, namun dengan segenap tenaga saya yang masih ada saya tetap memberikan kontribusi positip pada JOKO WIDODO dalam membangun Negara INDONESIA 🇮🇩 jadi bangsa besar kuat bermatabat rakyat jadi makmur dan sejahtera.

Memang pada saat usia saya yang sudah lebih dari 50 tahun.

Saya tak berdaya, dan tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan sepak terjang pada era Soeharto dan penikmat subsidi BBM era SBY, yang membakar uang ribuan triliun.

Apa yang saya lakukan sekarang adalah berusaha setiap hari berbuat kebaikan, agar negara ini lebih baik.

Melalui tulisan, lewat interaksi dengan teman-teman politisi dan aktivis, saya berusaha menyampaikan pesan moral bahwa "bukan sistem yang menjadi masalah, tetapi akhlak kita yang buruk."

Marilah kita memperbaiki moral.

Sudahilah niat mengubah sistem, agar impian makmur menjadi kenyataan.

Perbaiki akhlak dan perbaiki etos kerja, maka rahmat TUHAN akan datang by the time.

Saya JUSUF KALLA dengan hati tulus ingin menyerukan kepada segenap generasi muda berkualitas dan menyintai tanah Pertiwi ini, serta rakyat Indonesia, Marilah KITA bersama-sama menjadikan KEKUATAN MORAL untuk menghadang serta melawan semua niat jahat mereka yang ingin merusak negeri ini dengan alasan agama, budaya, suku, ras, antara golongan, atau apalah.

Kita membela JOKOWI bukan bertujuan politik, tetapi demi kekuatan moral sebagai orang Indonesia yang turut membangun dan ingin menjadi bangsa besar bermatabat diatas bumi .

Jadilah gerakan moral untuk mendukung JOKOWI orang baik yang figur penyelamat bangsa dan rakyat, agar semakin berprestasi baik bagi pembangunan negeri kita tercinta INDONESIA 🇮🇩 .

SEMOGA BERMANFAAT dan MENAMBAH ILMU serta MENAMBAH WAWASAN KITA SEMUA.

Silahkan bantu viralkan tulisan ini ke seluruh anak negeri INDONESIA 🇮🇩 di mana pun mereka berada, agar putra bangsa kita lebih cerdas dalam berpikir dan menganalisa sesuai data.

JUSUF KALLA.

Kalau Ada Melihat Ormas Melakukan Sweeping Anarkis Di Bulan Ramadhan,Beri Tahu Kami

gambar ilustrasi saja

POLDA Metro Jaya :
Kalau Ada Melihat Ormas Melakukan Sweeping Anarkis Di Bulan Ramadhan,Beri Tahu Kami,Mereka Gak Ada Hak Untuk Sweeping Sweeping.

Jika anda masih menemukan ormas melakukan sweeping selama bulan Ramadan, anda bisa melaporkan langsung kesini:

CALL CENTER PENGADUAN POLDA METRO JAYA
1. DIT RESKRIMUM : (021) 5234240 HP 081316161688
2. JATANRAS : (021) 5234230 (021) 5234491
3. DIT RESKRIMSUS : (021) 5234077
4. PIKET YANMA LAKA : (021) 98898845
5. PANCORAN : 083870006161
6. TMC LANTAS : (021) 5275090
7. POSKO ROAD SAFETY : (021) 5234115
8. DIT RESNARKOBA : (021) 5234080
9. PIKET YANMA LAKA PANCORAN : (021) 98898845 / 083870006161
10. BID HUMAS : (021) 5234017 FAX : 021 7209250

SEBARKAN, Jangan Biarkan Mereka Yang Mengatur NKRI.... 🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Bravo POLRI!

Thursday, April 18, 2019

PERIHAL QUICK COUNT


PERIHAL QUICK COUNT

Kita menunggu hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan umum (KPU) atas Pemilu kita. Bila tidak ada quick count sampai pagi ini, kita masih gelap gulita bagaimana perkiraan hasil Pemilu kita. Pasti spekulasi liar bertebaran mengingat tanah air kita yang luas dan pemilih yang besar.

Berkat ilmu pengetahuan lewat quick count, spekulasi yang tak bertanggung jawab bisa kita kurangi. Sangat alamiah kalau manusia ingin tahu segera. Ketidak-pastian adalah sumber spekulasi dan kekisruhan. Quick count ikut meredam ini.

Yang lebih penting, quick count menjadi instrumen untuk jadi pembanding hasil KPU nanti. Bila keduanya beda ekstrim, misalnya hasilnya terbalik, pasti ada yang salah, quick count atau KPU. Kalau tak ada quick count, kita tak punya alat untuk mengecek kualitas kerja KPU yang dibiayai mahal oleh rakyat. Quick count memastikan apakah Pemilu kita Jurdil atau tidak.

Berkat quick count, kita sudah punya informasi yang bisa dipertanggung-jawabkan secara ilmiah bahwa Pilpres kali ini mencatat record tingkat partisipasi: sekitar 83 persen.

Melalui exitpoll sebelum quick count dimulai, kita tahu kesaksian warga bahwa hampir semua warga menilai bahwa Pemilu kita Jurdil. Ini legitimasi demokratik atas Pemilu kita.

Dalam Pilpres 2009 dan 2014, data sudah masuk semua pada sore di hari H pemilihan. Kali ini kurang cepat. Sampai pagi ini, data masuk belum 100 persen walapun hasilnya sudah stabil. Pengitungan di TPS sekarang lebih lama. DPR harus lihat lagi mudarat Pemilu serempak ini.

Saya dari awal tidak melihat secara ilmiah maupun praktis manfaat Pemilu serempak ini. Saya tahu yang mengajukan ini dulu bukan pakar perbandingan Pemilu dan demokrasi dunia. Hanya sok tahu aja.

Di atas kerumitan yang begitu besar, Pemilu paling rumit di dunia, secara umum bangsa kita bisa melewatinys dengan baik. Saya salut dengan diri kita sebagai bangsa. Indonesia hebat!

Berbeda dengan 2014, Pilpres 2019 ini ditandai oleh tak ada satupun lembaga quick count yang melaporkan hasilnya terbalik. Ada semacam ijtima lembaga quick count tentang hasil Pilpres ini: 01 menang atas 02 dengan selisih sangat signifikan.

SAIFUL MUJANI

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531360354060344&id=173776079818775




Mas Edie Sukardi.

Ini saya tambahin soal knowledge Quick Count, copas dari group JOSMART Sentul City.

QC adalah terobosan aplikasi ilmu Statistika utk mendptkan hsl perhitungan scr cepat dr data populasi yg msh berproses, dgn metodologi sgt scientific. QC sgt akurat dgn disertai margin of error yg kecil, shg QC punya karakteristik predictive power yg handal. Di negara maju saat pemilih di ballot box yg pemilihan dilakukan scr online voting (langsung pencoblosannya ter-record ke big server di lembaga pemilunya), tdk perlu QC krn bs diperoleh hsl Real Count-RC nya.
Kunci dr semua survey dan QC adalah random sampling yg reliable dan pelaksanaan data collection yg zero error/obyektif.
Maka drpd itu lembaga survey yg melakukan QC hrs independent dan kredible, sehingga hasilnya valid dan reliabel. Apakah angka statistik dr hasil QC ada peluang error? Krn sifatnya sampling maka tentu ada error, namun secara statistika sdh diperhitungkan margin of error. Semakin akurat angka statistik nya jk margin of error hrs sgt kecil, shg hasil perhitungan populasi atau hsl Real Count tdk jauh berbeda dlm rentang error dr QC. Memang secara hukum telah disepakati bhw hasil QC dr lembaga survey tdk diakui, yang diakui yakni hasil RC dr KPU.
Namun kita hrs hargai hasil scientific QC yg sgt kuat predictive power nya sbg indikator angka kebenaran. Kemudian hrs diingat agar QC sejalan dgn RC, mk formulir C1 yg dari TPS jgn sampai dirusak, diubah, diganti dan dimanipulasi oleh pihak2 yg tdk bertanggung jawab apalagi saat data diinput ke komputer KPU. Ingat gigo (garbage in - garbage out). Oleh krn itu para saksi mulai dr tingkatan di TPS, KPPS, PPK dan KPU hrs waspada, jujur dan militan dlm menjaga hasil perhitungan tsb.
(ticke - statistikawan)


Referensi tentang Quick Count menambah sedikit pengetahuan bukan hoax

Quick Count , Bisa Dipercayakah?

Quick Count itu bukan survei atau polling. Itulah sebabnya, membandingkan akurasi Quick Count dengan survei, jelas bukan perbandingan apple to apple. Ketika survei dilakukan sebelum pemilu berlangsung, jawaban bisa meleset besar. Mencari responden secara random yang representatif terhadap populasi, membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, masih akan ada problem antara jawaban saat ditanya sebagai responden dibandingkan dengan pilihan sebenarnya pada saat pemilu.

Sebagian responden kemudian bisa saja beralih pilihan karena memang ada perbedaan waktu antara survei dan hari pemilihan. Sebagian responden bisa saja memberikan jawaban yang kurang jujur saat disurvei. Ini adalah beberapa hal yang menyebabkan hasil survei tidak seakurat yang diinginkan oleh para penyelenggara survei bila dibandingkan dengan hasil pemilu.

Lain hal nya dengan Quick Count. Ini adalah cara menghitung cepat dengan mengumpulkan data-data dari TPS. Jadi, ini bukanlah suatu survei untuk mendapatkan opini dari responden. Dengan 2000 TPS yg masing masing sekitar 200 pemilih (40.000 pemilih ) yang diambil dari total 810.329 TPS di seluruh Indonesia, pada tingkat kepercayaan sebesar 95%, margin of errornya tidak jauh dari 1%.
Artinya, kalau Quick Count ini diulangi sebanyak 100 kali, maka kemungkinannya adalah 95 kali akan memiliki kesalahan sebesar maksimal 1%. Sisanya 5%, mungkin sedikit lebih dari 1%. Peluang bahwa perhitungan akan meleset sebesar 3% saja, boleh dikatakan sangat kecil sekali.

Rumus menghitung margin of error, tidak dipengaruhi oleh jumlah populasi selama jumlah populasi minimal 20 kali dari jumlah sampel yang diambil. Kalau jumlah sampel yang diambil ditingkatkan menjadi 10.000 TPS atau sekitar 2 juta pemilih, maka tingkat error hanya akan berkurang sekitar 0.5%. Jadi, sampel di atas 2000 TPS dalam Quick Count , maka penurunan margin of error sudah sangat kecil atau tidak sebanding lurus dengan penambahan sampel.

Satu satunya cara yang membuat Quick Count bisa dipercaya adalah dengan cara memilih TPS secara random. Misal, dipilih TPS no 1, 101, 201, 301...dst. Dan tidak peduli dimana area TPS berada. Sebaliknya, cara paling mudah membuat
Quick Count yg abal abal adalah dengan mengambil sampel TPS secara bias, seperti sengaja memilih TPS dimana pendukung paslon tertentu lebih banyak. Kita bersyukur, tidak ada media besar yg tampil beda di pilpres kali ini.

Sore jam 18.00 di hari Pilpres ini, kita sudah melihat bahwa dari lembaga lembaga survei independent yg punya reputasi yg baik, paslon 01 sdh unggul rata rata sebesar 9 % - 12 %.. Dengan margin of error yg 1 % , maka sdh dapat diprediksi,
Nyaris 100 % (99.9 %) hasil perhitungan KPU akan menangkan Paslon 01.

Quick Count adalah cara ilmiah. Ini Salah satu penemuan besar dalam bidang riset sosial. Kita bisa memprediksi hasil populasi jauh sebelum selesai dihitung.

Sambil menunggu perhitungan resmi KPU, ini saatnya semua pihak berdamai. Beda pilihan dalam konteks demokrasi akan membawa persatuan yang baru, yg lebih indah.
Tuhan sayang Indonesia.🇮🇩🙏

Indonesia boleh berbangga, berhasil menyelenggarakan pemilu yang
paling complicated di dunia dan Dunia memberi Pujian 👍👏.

Handi Irawan D
CEO Frontier Group































Tulisan Status #KAHIYANG ( anak Perempuan pak Jokowi) :



#Terharu baca tulisan #Kahiyang :
(anak perempuan Presiden #Jokowi)

Tulisan Status #KAHIYANG ( anak Perempuan pak Jokowi) :

" Tidak jadi Presiden Pun ayahku Tetap Berkarya ,Hanya Saja Berkarya di Lingkungan Keluarga dan Sekitarnya,.

Tetapi Ayah Selalu Punya Tekad Dari Sejak Menjadi Walikota Solo Untuk MemBantu Banyak Orang Yang Kekurangan Tetapi Ayah Tidak Punya Uang Banyak Untuk Menolong Rakyat INDONESIA Yang Masih Kekurangan, Syukur Alhamdulilah Ayahku Di Takdirkan Allah MenJadi PRESIDEN Saat Ini agar bisa membantu Banyak orang Dengan Uang NEGARA Karena Kata ayahku Itu Uang Rakyat Indonesia Harus Kembali Ke Rakyat Kembali Itu Saja Tekad Ayahku .

Agar Rakyat Sejahtera Dan Hidup Berkeadilan Menjadi Rakyat Indonesia Karena Uang Negara Itu Haknya Orang Miskin Atau Yang Sangat kekurangan..

Karena Ayahku Dulu Pernah Merasakannya Bagaimana Menjadi Rakyat Kecil Karena Ayahku Lahir Bukan Berasal Dari Keluarga Kaya atau Keturunan Keluarga Yang Sejak Lahir Sudah Berkecukupan Tapi Ayahku Lahir dari Keluarga Yang Tidak Punya Apa-Apa..

Maka Saat Di Beri amanah Oleh Allah Dari Menjadi WALIKOTA ,GUBERNUR sampai PRESIDEN ayahku Hanya Menghabiskan Waktu Buat Rakyat.Kadang Aku bertanya Dalam Hati Kapan Ayah Bisa Bersama Keluarga Sabtu - Minggu Pun Ayah Tetap Bekerja..

Aku Hanya Bisa Berdoa Semoga Ayah Sehat Selalu dan Di Beri Kesabaran Oleh Allah, Maupun di Hina dan Di Caci Tidak Kenapa Yang Penting Ayahku Bisa Bantu Banyak Orang dan Semoga Jadi Amal Baik Ayahku Kelak Nanti. Aamiin

PRESS RELEASE - PSI JAKARTA


PRESS RELEASE - PSI JAKARTA

JADI PARTAI TERBESAR KE 4 DI DKI, PSI BERI KEJUTAN DI JAKARTA

JAKARTA, 18 April 2019 – Quick Count Pileg di DKI Jakarta yang dikeluarkan berbagai lembaga survei menempatkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai kuda hitam di Jakarta. Walaupun dalam quick count nasional PSI hanya meraih 2% dan tidak melewati ambang batas parlemen nasional, tapi khusus di Jakarta PSI diprediksi bisa meraih 8% suara. Dalam partisipasi perdana di kontes legislatif di ibukota, partai besutan Grace Natalie ini diprediksi meraih perolehan suara ke 4 terbesar di Jakarta, melebihi 12 partai lainnya.

“Berdasarkan hasil rilis Quick Count, PSI akan menjadi partai ke 4 terbesar di Jakarta. Tentunya kami masih menunggu rekapitulasi resmi dari KPUD. Saya sudah instruksikan semua pengurus, caleg, dan relawan untuk kawal terus penghitungan suara dari TPS kecamatan hingga nanti di tingkat Provinsi,” ungkap Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar.

Quick Count CSIS-Cyrus Network mencatat perolehan suara PSI di Jakarta di angka 7,98%, di belakang PDIP (23,05%), PKS (16,4%), dan Gerindra (14,87%). Sementara itu, sampai dengan data Kamis dini hari, Quick Count Indobarometer mencatat perolehan suara PSI di angka 8,11%, setelah PDIP (25,07%), PKS (17,49%), dan Gerindra (15,26%).

“Ini pencapaian luarbiasa! Kami berterima kasih kepada warga Jakarta yang telah memberi kepercayaan dan kesempatan, mengizinkan kami menguji dan mempertontonkan karakter kami. Harapan yang anda percayakan tidak akan sia-sia. Akan kami buktikan dengan niat tulus, kerja keras, dan integritas kami di DPRD Jakarta 5 tahun ke depan,” imbuh Michael.

Michael mengatakan bahwa PSI Jakarta telah berupaya keras menjaring caleg terbaik, melibatkan partisipasi masyarakat, bahkan menjalankan penggalangan dana terbuka untuk membantu orang baik supaya bisa masuk politik dan berkampanye. Keberhasilan PSI di Jakarta tidak lepas dari kerja keras para caleg DPR dan DPRD selama masa kampanye untuk meyakinkan masyarakat dan menawarkan solusi terhadap permasalahan di Jakarta.

“Pekerjaan rumah di Jakarta masih banyak. Pembangunan manusia dan infrastruktur harus lebih adil dan progresif. Sebagai partai oposisi, PSI akan mengawal dan memastikan program Gubernur Anies bisa lebih baik lagi. Kami tidak akan segan-segan mengkritisi, tapi kami juga mau menawarkan solusi dan bersedia duduk bersama. Kami akan menjadi oposisi yang konstruktif. Itulah harapan warga Jakarta agar tidak ada perpecahan politik lagi. Mari kita sama-sama mengedepankan pembangunan Jakarta,” ujar Michael.

Pasca pemilu, PSI mengajak masyarakat kembali bersatu dan menjaga perdamaian bangsa. PSI juga berharap masyarakat turut mengawal dan menuntut akuntabilitas pejabat publik yang terpilih. Sebagai partai yang mengedepankan transparansi, PSI mengajak masyarakat memberikan masukan dan kritik bagi PSI, bahkan turut aktif berpartai dan berpolitik.

“DPP sudah siapkan aplikasi untuk mengawal kinerja anggota dewan PSI. Anda bisa pecat anggota yang kinerjanya buruk, bolos, tidur, atau tidak turun ke lapangan. Prioritas kami di DPRD Jakarta adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Kami akan fokus bergerak memberantas korupsi dan intoleransi di Jakarta,” tutup Michael.


Michael Victor Sianipar
Ketua DPW PSI untuk DKI Jakarta

Friday, April 12, 2019

Penjelasan TGB Tentang JOKOWI Membuat Terharu

PSI Berpeluang Tenggelamkan PKS dan PAN


PSI Berpeluang Tenggelamkan PKS dan PAN

Peta politik di Indonesia semakin lama semakin terbentuk. Semua survei memenangkan pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Kedua orang ini menjadi yang paling dijagokan.

Dua orang ini juga memberikan dampak besar bagi partai-partai pendukung maupun pengusung. Partai-partai besar maupun kecil, mendapatkan porsi besar dalam pencalegan.

Joko Widodo berhasil membuat partai-partai pendukung dan pengusung mendapatkan suara yang terdistribusi dengan meyakinkan. Survey Charta Politika juga memberikan indikasi bahwa partai PSI ini berpeluang sangat besar untuk lolos ke Senayan.

PSI menjadi partai baru, underdog yang siap menggigit dengan semangat mereka yang anti korupsi, anti intoleransi dan anti poligami ini. Grace Natalie, sebagai ketua umum partai ini, memasang baliho besar-besar untuk mengiklankan partai mereka.

Mengiklankan partai tentu butuh biaya yang besar. Tapi mereka memang harus melakukan itu, untuk Indonesia yang lebih baik. Ada harga yang harus dibayar untuk hal tersebut. Dengan memperhatikan margin of error, PSI menjadi partai yang berpeluang lolos.

Jadi jangan takut pilih PSI. Suara kalian tidak akan hangus. Karena PSI lolos.

PSI dan Perindo sebenarnya masih bisa lolos. Strategi mereka bisa dikatakan berbeda. Ketika Perindo menggunakan media televisi, entertainment, dan blusukan ke tempat-tempat terpencil untuk mengiklankan diri, PSI berbeda.

PSI menggunakan baliho-baliho besar, iklan-iklan singkat yang terkesan tidak penting dengan wajah Grace Natalie melongo sambil mengatakan "Udah? Udah?" Cara berbeda, tapi tidak ada yang kontroversial.

Tidak seperti PKS yang malah menggunakan iklan SIM seumur hidup. Mau jadi apa itu jalan raya kalau semua orang menggunakan SIM seumur hidup? Ini Indonesia bung, bukan negara maju.

PSI berpotensi menenggelamkan partai-partai oposisi yang gak jelas seperti Berkarya, Garuda, PAN dan bahkan PKS. PSI menjadi partai dengan segala semangatnya yang menggebu-gebu dalam melawan praktik korupsi, intoleransi, poligami dan sebagainya.

Suara mereka lantang. Suara mereka didengar. Bahkan ketika ada yang golput, mereka tidak menghina. Golput berpotensi memilih PSI. PSI harus merangkul golput, agar golput bisa memiliki alasan untuk memilih wakilnya.

PSI memberikan janji yang benar-benar realistis. Bahkan anggota DPR bisa dipecat. Pecat! Jangan sampai main-main kalau mau jadi wakil rakyat. Inilah partai underdog yang siap menggigit dan memberikan cahaya di Senayan yang gelap itu.

Begitulah satu-satu jadi sebelas.

#JokowiLagi

https://www.kompasiana.com/abdulmarindul/5ca61be995760e0a74237b72/psi-berpeluang-tenggelamkan-pks-dan-pan

Thursday, April 11, 2019

PESAN DARI JUSUF KALLA



Ya Allah saya benar2 merinding membaca nya karna terharu dgn semua ucapan beliau
Big respect buat pak Jusuf Kalla 🙏 ❤

PESAN DARI JUSUF KALLA

Inilah takdir dan nasib Bangsa Indonesia yang memang harus berubah dan menjadi baik dan kuat atas kehendak TUHAN serta Kuasa-NYA.

Ketika Jokowi berkuasa, subsidi tipuan seolah memanjakan rakyat dihentikan

Anggaran direformasi secara fundamental dari berorientasi konsumsi ke produksi.

Efisiensi anggaran dilakukan dengan sangat ketat.

Walau pun diawali dengan fundamental ekonomi yang retak karena current account defisit, JOKOWI tetap melaju dengan agenda besarnya.

Menciptakan kemandirian, bukan hanya lewat restruktur APBN dan hutang, tetapi juga revolusi mental dengan menghapus semua bisnis rente yang melahirkan mafia di semua lini.

Negeri para gangster tersingkir dan menghimpun rakyat dan kader partai positip serta pejabat pejabat bermoral yang mau bekerja keras sehingga dapat mengubah negeri ini jadi para pekerjah keras.

Status quo didobraknya, menghentakan tatanan politik yang terbiasa hidup manja berfoya foya dan menipu rakyat ...

Apa hasilnya?

Hanya dua tahun berkuasa, semua rating internasional berkaitan dengan indeks korupsi, pembangunan, dan ekonomi jadi membaik.

Sekarang 🇮🇩 INDONESIA 🇮🇩 termasuk negara peringkat 3 terbaik ekonomi di antara anggota G-20.

Saya membayangkan setiap langkah JOKOWI tidaklah mudah dan penuh resiko.

Karena semua elite politik yang kini ada adalah bagian dari kekuasaan Orde Baru yang pernah kong kali kong dan merampok kekayaan Negara hingga INDONESIA 🇮🇩 dan rakyatnya menjadi sengsara dan meninggalkan beban hutang dan kerugian sebesar Rp. 3000 triliun dan juga bagian dari kekuasaan era SBY yang membakar uang negara sebesar Rp. 3000 triliun demi melanggengkan kekuasanya.

Semua mereka ingin, agar si tukang kayu ini dihentikan.

Karena JOKOWI bukan hanya menghancurkan kekuasaan mereka sebagai ladang bisnis mendatangkan harta mereka, tetapi juga menjadikan rakyat cerdas berpolitik dan mempermalukan elite politik di mana banyaknya elite politik terancam masuk bui karena aksi OTT KPK.

Pesta usai.

Dulu, AHOK dijadikan pintu gerbang untuk menjatuhkan JOKOWI dengan alasan menistakan agama.

Dan dari keadaan ini, JOKOWI berhasil keluar dengan selamat.

Kini, PERPPU Pembubaran Ormas Radikal dijadikan alasan untuk menjatuhkannya, karena dibilang anti demokrasi dan anti Islam.
Padahal, tidak ada dalam PERPPU itu yang menyebut Islam atau ormas tertentu.

Namun, oleh para gangster mafia menciptakan semua kegaduhan ini, agar pesta kekuasaan kembali marak.
Karena itu, emosi agama kembali dibenturkan.

Andaikan PERPPU itu ditolak DPR, maka ketahuilah kita bahwa agenda menjatuhkan JOKOWI memang datang dari segala penjuru mata angin.

Apakah JOKOWI akan jatuh?
Jawabannya TIDAK karena Jokowi adalah panggilan TUHAN untuk menyelamatkan INDONESIA 🇮🇩 .

Bangsa dan rakyatnya dari segala kesusahan dan kesulitan dan TUHAN telah mengirim wakil Rakyatnya yaitu Bapak JOKO WIDODO yang berhak dan pantas berkuasa sebagai pemimpin dan penyelamat bangsa dan rakyat INDONESIA 🇮🇩.

Saya JUSUF KALLA sudah tua, namun dengan segenap tenaga saya yang masih ada saya tetap memberikan kontribusi positip pada JOKO WIDODO dalam membangun Negara INDONESIA 🇮🇩 jadi bangsa besar kuat bermatabat rakyat jadi makmur dan sejahtera.

Memang pada saat usia saya yang sudah lebih dari 50 tahun.
Saya tak berdaya, dan tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan sepak terjang pada era Soeharto dan penikmat subsidi BBM era SBY, yang membakar uang ribuan triliun.

Apa yang saya lakukan sekarang adalah berusaha setiap hari berbuat kebaikan, agar negara ini lebih baik.

Melalui tulisan, lewat interaksi dengan teman-teman politisi dan aktivis, saya berusaha menyampaikan pesan moral bahwa "bukan sistem yang menjadi masalah, tetapi akhlak kita yang buruk."

Marilah kita memperbaiki moral.
Sudahilah niat mengubah sistem, agar impian makmur menjadi kenyataan.
Perbaiki akhlak dan perbaiki etos kerja, maka rahmat TUHAN akan datang by the time.

Saya JUSUF KALLA dengan hati tulus ingin menyerukan kepada segenap generasi muda berkualitas dan menyintai tanah Pertiwi ini , serta rakyat Indonesia, Marilah kita bersama-sama menjadikan KEKUATAN MORAL untuk menghadang serta melawan semua niat jahat mereka yang ingin merusak negeri ini dengan alasan agama, budaya, suku, ras, antara golongan, atau apalah.
Kita membela JOKOWI bukan bertujuan politik, tetapi demi kekuatan moral sebagai orang Indonesia yang turut membangun dan ingin menjadi bangsa besar bermatabat diatas bumi .

Jadilah gerakan moral untuk mendukung JOKOWI orang baik yang figur penyelamat bangsa dan rakyat, agar semakin berprestasi baik bagi pembangunan negeri kita tercinta INDONESIA 🇮🇩 .

SEMOGA BERMANFAAT dan MENAMBAH ILMU serta MENAMBAH WAWASAN KITA SEMUA.

Silahkan bantu viralkan tulisan ini ke seluruh anak negeri INDONESIA 🇮🇩 di mana pun mereka berada, agar putra bangsa kita lebih cerdas dalam berpikir dan menganalisa sesuai data.

JUSUF KALLA.

BAGAIMANA CARA HTI MEMECAH NEGERI INI ?


BAGAIMANA CARA HTI MEMECAH NEGERI INI ?

Bahayanya Hizbut Thahrir adalah ketika mereka melakukan penyusupan ke militer.

Jejak Hizbut Thahrir di seluruh dunia, selalu berujung pemberontakan militer.

Tahun 1974, kelompok bernama Shabab Muhammad menyerang sekolah militer di Kairo Mesir, untuk melakukan kudeta dan usaha membunuh Anwar Sadat, Presiden Mesir kala itu. Para pelaku mengumumkan berdirinya negara Islam dibawah kepemimpinan Hizbut Tahrir. Kudeta itu gagal dan semua pelakunya dihukum mati.

Di Bangladesh Pakistan, tahun 2012, Hizbut Tahrir melakukan percobaan kudeta yang juga gagal melibatkan purnawirawan dan perwira militer aktif.

Di Yordania, mereka juga melakukan penyusupan di militer dan melakukan kudeta yang gagal tahun 1969. Begitu juga yang terjadi di Irak dan Suriah, tahun 1972 dan 1976.

Kenapa militer ? Karena mereka mempunyai akses senjata yang menjadi syarat utama untuk melakukan kudeta.

Pembiaran kelompok Hizbut Thahrir di Indonesia, selama 10 tahun SBY berkuasa, memungkinkan kader mereka untuk menyusup ke tubuh militer melalui berbagai cara, salah satunya dengan berbaju "ulama". Dari sana, Hizbut Thahrir memetakan siapa-siapa saja pejabat tinggi yang memungkinkan untuk diperdaya.

Hizbut Thahrir ini unik. Mereka mampu membangun ormas-ormas agama dengan nama berbeda, untuk kemudian digabungkan menjadi satu ketika saatnya diperlukan. Melalui ormas-ormas agama ini Hizbut Thahrir memegang jaringan "umat".

Dengan modal jaringan "umat", Hizbut Thahrir ,kemudian melakukan pendekatan kepada oknum pejabat militer yang dijanjikan akan menjadi penguasa kelak. Ketika mereka kudeta nanti, akan ada legitimasi bahwa militer didukung oleh umat atau masyarakat. Cantik, kan ?

Dan satu unsur lagi pemegang modal, yaitu mafia atau pengusaha hitam yang akan memegang proyek jika mereka berkuasa. Kudeta adalah investasi, sehingga harus ada potensi balik modalnya.

Politikus ambisius hanyalah pion bagi mereka. Bisa disingkirkan kemudian.

Dari pola-pola seperti ini, kita bisa melihat betapa berbahayanya Hizbut Thahrir dengan gerakan senyap mereka. Berbeda dengan ormas radikal lainnya yang mengandalkan otot, HTI itu adalah otak.

Itulah ketika Jokowi membubarkan mereka di tahun 2017, HTI meradang. Mereka pernah ingin melaksanakan kudeta kecil melalui gerakan besar, tetapi geraknya ketahuan dan gagal.

Dan sebagai gerakan selanjutnya, mereka ingin memainkannya secara konstitusional, yaitu melalui Pemilu. Untuk ikut dalam Pemilu, mereka harus masuk di barisan koalisi partai peserta. Dan disanalah mereka membangun agenda selanjutnya.

Seram, kan ?

Itulah kenapa Pilpres 2019 ini bukan sekedar Pilpres biasa, tetapi perang ideologi antara Pancasila versus Khilafah.

Rapatkan barisan. Kita seruput kopi bersama..

Denny Siregar

Festival 11 Jakarta

PSI Serahkan “Gabut Award” ke DPR Terkait Kinerja Terburuk Sejak Reformasi


PSI Serahkan “Gabut Award” ke DPR Terkait Kinerja Terburuk Sejak Reformasi
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara langsung menyerahkan “Gabut Award” kepada DPR RI atas pencapaiannya sebagai DPR berkinerja terburuk sejak Reformasi.

“DPR-RI 2014-2019 sudah gagal dan menjadi parlemen terburuk sejak reformasi. Penghargaan ini kami berikan menindaklanjuti temuan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa, kinerja DPR RI dalam masa sidang 1 tahun 2018-2019 ini, menjadi periode dengan kinerja terburuk sejak Reformasi,” ujar Ketua Gerakan PSI Bersih-Bersih DPR, Daniel Simeon Tumiwa, kepada awak media di Lobby Gedung Nusantara III, Gedung DPR RI (1/4/2019), Jakarta.

Daniel melanjutkan, “Di tahun pertama mereka menjabat, para anggota dewan yang terhormat ini berhasil mengesahkan 3 RUU. Angka ini sempat meningkat di tahun kedua dengan disahkannya 10 RUU. Namun dua tahun ke belakang, keluaran produk legislasi kita rupanya terus menurun menjadi 6, puncaknya tahun ini hanya mengesahkan 4 RUU dari 50 yang direncanakan.”


Lebih lanjut Daniel yang juga menjabat Jubir PSI Bidang Ekonomi Digital dan E-Commerce ini menjelaskan bahwa sikap tidak produktif lembaga legislatif semacam itu tidak dapat terus dibiarkan.

“Ketika pemerintah kita sudah banyak melakukan pembenahan, parlemen kita masih saja melempem. Hal ini terjadi karena anggota dewan kita tidak pernah dituntut untuk memiliki mekanisme pelaporan kinerja kepada publik yang jelas. Ini harus diubah,” kata mantan Ketua Indonesia e-Commerce Association (idEA) ini.

Daniel mencontohkan bagaimana sejak lama anggota DPR RI telah melakukan pemboroskan uang negara senilai triliunan rupiah tiap tahunnya, “Bayangkan, PP yang mengatur tentang perjalanan dinas anggota dewan kita ternyata tidak pernah mewajibkan mereka mempertanggungjawabkan perjalanan dinas mereka kepada negara. Selama hampir 30 tahun berlakunya peraturan tersebut, tidak ada yang tahu pasti apakah kunjungan-kunjungan kerja yang mestinya dilakukan benar terjadi atau tidak dan apa hasilnya.”

Tidak ingin partainya disebut hanya bisa mengkritik, Daniel menambahkan, “DPR-RI menghambur-hamburkan dana perjalanan dinas dan dana reses hingga 1 triliun per tahun, karena itu PSI meminta transparansi anggaran dan sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk merevisi PP 61/1990 pada hari Rabu (24/03/19). Kami menawarkan solusi konkret. Harapan kami supaya hal tersebut dapat segera ditindaklanjuti agar parlemen kita tidak terus tertinggal dalam mereformasi kinerjanya,” tukas Daniel.

Sigit Widodo yang juga anggota tim PSI bersih-bersih DPR juga mengajak masyarakat untuk kritis ketika memilih wakil rakyat baru saat pileg 2019. “PSI mengajak masyarakat agar lebih cermat memilih anggota DPR di Pemilu 17 April. Jangan pilih caleg yang tidak layak, cek rekam jejaknya. Jangan pilih yang membagikan uang karena mereka akan sebanyak-banyaknya mengeruk uang rakyat jika terpilih,” terangnya.


Caleg DPR RI Jawa Tengah VIII ini juga menilai bahwa kinerja DPR yang tergolong buruk merupakan alasan kuat untuk tidak memilih anggota DPR yang kembali mencalonkan diri. “Pilih muka-muka baru yang belum pernah jadi anggota DPR, kecuali memang rakyat di dapil menilai anggota tersebut cukup berprestasi dan layak dipilih kembali,” pungkas Sigit.

Narahubung: Shendy

https://psi.id/berita/2019/04/01/psi-serahkan-gabut-award-ke-dpr-terkait-kinerja-terburuk-sejak-reformasi/

Budiman: Prabowo Bagian dari Elite Perusak Indonesia

Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko.
Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengenai beberapa BUMN sudah dirampok dikeluarkan untuk memunculkan emosi pemilih.

Menurut Budiman, Prabowo menyasar emosi pemilih konservatif dengan ditakut-takuti tentang elite di Jakarta yang merusak Indonesia.

Budiman pun menilai Prabowo juga sedang mengkritik dirinya sendiri karena menjadi bagian elite yang merusak Indonesia.

"Pak Prabowo sedang marah dengan masa lalunya sendiri. Kan dia adalah bagian dari elite yang dia tuduh merusak Indonesia itu," katanya Budiman, Selasa (9/4).

Budiman pun menegaskan, justru dalam pemerintahan Presiden Jokowi, BUMN dalam kondisi yang strategis. Hal itu dilihat dari banyaknya pembangunan infrastruktur yang dulunya sempat tertunda.

"Pak Jokowi sedang bekerja membenahi dan memperkuat BUMN. Dengan meletakkan kembali BUMN dalam posisinya yang strategis membangun banyak infrastruktur sehingga banyak proyek yang dulunya macet sekarang bisa lancar," kata Budiman.

Ia yakin sebagian pemilih tak terpengaruh dengan pernyataan Prabowo karena percaya dengan kinerja Jokowi.

"Tapi kami yakin bahwa tidak akan sebanyak perkiraan banyak orang karena prestasi Pak Jokowi juga sudah memberi manfaat bagi lebih banyak orang," ujarnya.

Seperti diketahui, Prabowo mengatakan banyak BUMN dirampok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"BUMN-BUMN kebanggaan kita, BUMN-BUMN milik rakyat kebanggaan kita, Garuda, Pertamina, PLN, semua dirampok, saudara-saudara sekalian," katanya.

Selain menyinggung BUMN, Prabowo menilai ada segelintir orang di Jakarta yang seenaknya merusak Indonesia. Pernyataan Prabowo tentang hal ini pun diselipi kata-kata kasar.

"Hak rakyat sedang diinjak-injak oleh orang elite di Jakarta, seenaknya saja merusak negara ini. Mereka adalah... boleh enggak bicara agak keras di sini? Tinggal 10 hari lagi ya? Mereka adalah bajingan-bajingan," katanya.


https://www.gesuri.id/pemilu/budiman-prabowo-bagian-dari-elite-perusak-indonesia-b1WetZjb5?fbclid=IwAR3OcZ6T9z5tqk4ktBtmJleTNDf_Sb7DOVbKAwXiRhMsfqWvct8CR9I8sUY

MK Sahkan Suket Jadi Syarat Nyoblos Pemilu 2019

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan Surat Keterangan (Suket) KTP menjadi syarat mencoblos pada Pemilu 2019. MK juga mengingatkan pemerintah untuk mempercepat proses perekaman KTP-el bagi warga negara yang belum melakukan perekaman.

"Menyatakan frasa "kartu tanda penduduk elektronik" dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu'," demikian putusan MK dalam sidang di Gedung MK, Kamis (28/3/2019).

Menurut MK, penggunaan KTP-el sebagai identitas pemilih merupakan syarat alternatif dalam penggunaan hak memilih maka identitas selain KTP-el tidak dapat disamakan dengan KTP-el.

KTP-el ditempatkan sebagai batas minimum identitas warga negara yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan haknya. Adapun identitas lainnya tidak dapat disamakan dengan KTP-el sebagai identitas resmi penduduk yang diakui dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia

"Dalam konteks bahwa pemilu yang jujur dan adil juga bergantung pada akuntabilitas syarat administratif yang diterapkan dalam penggunaan hak pilih maka KTP-el merupakan identitas resmi yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti, KTP-el-lah yang secara tegas dinyatakan dalam UU Pemilu sebagai identitas resmi," papar pertimbangan MK.

Adapun identitas lainnya tidak dapat diposisikan setara dengan KTP-el sehingga keberadaannya juga tidak sama. Oleh karena itu, agar identitas yang dapat digunakan pemilih untuk menggunakan hak memilihnya betul-betul dapat dipertanggungjawabkan serta sangat kecil peluang untuk menyalahgunakannya, menempatkan KTP-el sebagai bukti identitas dapat memilih dalam pemilu sudah tepat dan proporsional.

(asp/fjp)

Source : https://news.detik.com/berita/d-4487078/mk-sahkan-suket-jadi-syarat-nyoblos-pemilu-2019?utm_source=whatsapp&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news

Sunday, April 7, 2019

Himbauan utk kita semua, terutama Lansia



Himbauan utk kita semua, terutama Lansia ,
Sebaiknya :
Langsung Ambil ( Buka ) Surat Suara Yang ABU-ABU terlebih dulu. 
Krn Kertas itu yang Pilpres. Supaya itu yang didahulukan

KENAPA ? 
Krn kalau kita lihat yg lain dulu ( Provinsi atau DPD dan lainnya ), 
kita bisa pusing dgn puluhan nama. 
Trs krn lama dibilik suara, mereka sdh di suruh suruh keluar,
sehingga kertas yg Pilpres Tidak Jadi/Belum Ditusuk! ! !  

INGAT ambil dulu dan COBLOS kertas suara ABU ABU 🙏🙏💪🏼🌷

TOLONG DISEBARKAN K SEANTERO INDONESIA YOOO?
[02/04, 09:58] Mei Trisnawati: Sosialisasi Pemilu 17 April 2019

Pada Hari Rabu
Tanggal 17 April 2019
 kita akan mengikuti Pemilu Legislatif (Pileg) dan sekaligus bersamaan dengan Pemilu Presiden (Pilpres).!

Di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kita akan diberikan 5 (lima) buah Kertas Suara (khusus Jakarta, hanya ada 4 Kertas Suara) untuk dicoblos masing-masing sekali,
dengan warna Kertas Suara yang berbeda, yaitu sebagai berikut :

🧾 1). Kertas Suara warna Abu-abu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

📔 2). Kertas Suara warna Kuning untuk memilih DPR RI.

📕 3). Kertas Suara warna Merah untuk memilih DPD RI.

📘 4). Kertas Suara warna Biru untuk memilih DPRD Provinsi.

📗 5). Kertas Suara warna Hijau untuk memilih DPRD Kota / Kabupaten (untuk Daerah selain Jakarta saja, di Jakarta tidak ada Kertas Surat warna hijau)

Tolong kita sosialisasikan kepada seluruh keluarga kita, para tetangga / warga, dan masyarakat lainnya, supaya jangan salah mencoblos  dan mengurangi Suara Tidak Sah.

Terima kasih

Share ke semua medsos kita..agar masyarakat tahu. 

🧾✍🏻📔✍🏻📕✍🏻📘✍🏻📗

Friday, April 5, 2019

Lagi! Prabowo Dikuliti Aibnya oleh Teman Seangkatan dan ‘Mati Karir’!

WOW...NGERI PSI SEKARANG JADI MESIN PEMBANTAI TIM PRABOWO SANDI

BEDA KAMI -- PSI -- DENGAN PARTAI LAIN

Ketum PSI: Gaya kami mengguncang zona nyaman politik lama

*Ketum PSI: Gaya kami mengguncang zona nyaman politik lama*
*Catat: Video ini tidak ada intrupsi iklan.*
*Berita Actual Dan Terpercaya,Perlu Anda Baca Segera Di *

Thursday, April 4, 2019

Selamat! Sri Mulyani Jadi Menkeu Terbaik (Lagi) se-Asia


Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik 2019. Penobatan tersebut diberikan oleh Majalah Keuangan Finance Asia.

Sebelumnya, Finance Asia juga memberikan penghargaan yang sama pada 2017 dan 2018.

Sri Mulyani diklaim berhasil membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik, dengan mencatatkan defisit anggaran terendah dalam 6 tahun terakhir pada 2018. Adapun defisit APBN pada 2018 hanya 1,76%.


Selain itu Finance Asia menggarisbawahi program amnesti pajak yang diluncurkan pada 2016-2017. "Sri Mulyani berhasil meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance), yang pada akhirnya berhasil meningkatkan penerimaan perpajakan," tulis siaran pers Kemenkeu.

Sri Mulyani juga diklaim berhasil menerbitkan global green sukuk pertama di Asia. Surat utang ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk iklim dan lingkungan yang terjual hingga US$ 1,25 miliar.

Finance Asia melakukan penilaian dengan melihat bagaimana para Menkeu mengelola keuangan negara dalam kurun waktu satu tahun di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi dan geopolitik global.

Finance Asia merilis peringkat untuk menteri keuangan di Asia Pasifik. Ini daftarnya :

1. Sri Mulyani Indrawati (Indonesia)
2. Carlos Dominguez (Filipina)
3. Heng Swee Keat (Singapura)
4. Josh Frydenberg (Australia)
5. Paul Chan (Hong Kong)
6. Piyush Goyal (India)
7. Liu Kun (China)
8. Hong Nam-Ki (Korea Selatan)
9. Lim Guan Eng (Malaysia)
10. Apisak Tantivorawong (Thailand)
11. Su Jain-Rong (Taiwan)
12. Taro Aso (Jepang)

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190404113236-4-64580/selamat-sri-mulyani-jadi-menkeu-terbaik--lagi--se-asia

Embracing Diversity-Pesawat dipersonifikasikan sebagai bangsa Indonesia.


Romo..bapa Ibu..ibukkk..
kami membuat video tentang "Embracing Diversity" sangat senang kalau pd mau meluangkan sedikit waktu untuk melihatnya.
Video ini asli bikinan momi2 Kanisius alias CC lho..☺

Dalam video ini 'Departure' bisa kita artikan sebagai kebangkitan kembali /take off menuju kejayaan Bangsa.
Pesawat dipersonifikasikan sebagai bangsa Indonesia.
Yang seiring waktu mengalami berbagai macam rintangan dalam demokrasi pemerintahan dan bencana alam.
Dengan bersatunya anak bangsa dalam persaudaraan, kerukunan didalam kemajemukan yang mengikat kita menjadi satu maka kita semakin kuat, semakin dalam, dan semakin indah menjadi bangsa yang 'berhikmat dan bermartabat' menuju Indonesia yang lebih baik.
Terima kasih
Selamat pagi

Wednesday, April 3, 2019

Jika Khalifah Berjaya,Tidak Akan Ada Lagi Artinya Semua


Indonesia Perlu Dukunganmu



Indonesia Perlu Dukunganmu

Jumlah pendukung 01 lebih besar daripada 02. 60% banding 40%. Tapi LOYALITAS dan MILITANSI pro 02 lebih besar dp pro 01.  Pendukung 02 pasti 100% nyoblos di tgl 17 April shg 40% itu tetap 40%.  Sebaliknya pendukung 01 yang aleman, narsis dan sukanya hura2, terlalu PD, egois, mungkin hanya 60% saja yang ikut nyoblos.  Jadi hasil akhirnya adalah 01 = 36% dan 02 = 40%.  Artinya Jokowi kalah.

Mau Indonesia spt DKI?  Bukan kemajuan, tapi premanisme, korupsi, pelayanan publik yang makin amburadul?  Kalo ini kejadian di NKRI tercinta, bukan hanya korupsi dan premanisme, tapi khilafah (gerakan mengganti Pancasila dengan agama) yang adalah tulang punggung kekuatan kemenangan 02, akan jadi raja di Indonesia.  Unt khilafah ini, mengalahkan Jokowi adalah langkah awal menjadikan Indonesia negara khilafah.   Indonesia damai jadi berantakan, selalu bertikai, perang saudara,  melarat, bodoh dan miskin spt Suriah.  Ini sangat mungkin terjadi kalo 02 menang.  WHY?   Karena untuk kaum khilafah ini, semua yang tidak sama dengan mereka dan tidak mau ikut jalan2 khilafah harus ditumpas.

Mengapa pendukung 01 tidak semua nyoblos di 17 April.  Pertama, ditakut2in bahwa akan ada kerusuhan di TPS, pilpres tidak aman.  Kedua, terlalu PD.  Jokowi sudah unggul banyak, kita tidur aja juga pasti menang.  Ingat Ahok?   Pemeo waktu itu:  dipasangin dengan sendal butut aja Ahok pasti menang.   Ketiga,  mabok agama:  lebih penting urusin Paskah daripada nyoblos.
Keempat:  egois, udah beli tiket jalan2 ke luar negeri mumpung ada diskon besar.

TNI dan Polri sangat kompak.  Kapolri & Panglima TNI bukan saja punya otak, tapi punya otot dan punya komitmen menjaga keamanan sebelum, selama dan sesudah pilpres.  Mereka sudah memetakan keadaan dan yang reseh2 sudah dipantau 24 jam.  Jadi jangan takut!

Untuk yang lainnya, pikirkan anak cucu.  Kalau 02 menang, artinya kita telah berbuat jahat pada anak cucu kita, dengan ikut ambil bagian mewariskan pemimpin yang tidak baik, padahal kita punya kesempatan untuk memilih pemimpin yang baik.  Mungkin Paskah ini jadi Paskah damai terakhir di NKRI.  Mungkin besok2 malah tidak bisa jalan2 kemana2 lagi, karena ekonomi sulit dan ada travel warning untuk warga Indonesia yang mau bepergian.

Jadi?  Jangan GOLPUT!  Jokowi pasti menang kalau kita semua ikut nyoblos.  Maka, pastikan Jokowi menang... Ikut nyoblos 01 (Jokowi Amin) di 17 April 2019.  Jadikan ini prioritas anda dan sebarkan ke semua teman, keluarga dan relasi anda.

IMBAUAN


IMBAUAN

Sesuai Taushiyah Dewan Pertimbangan MUI sebagai hasil Rapat Pleno Ke-37, 28 Maret 2019 disampaikan imbauan sbb:

1. Sebaiknya kedua kubu Paslon Presiden-Wapres menghindari penggunaan isu keagamaan, seperti penyebutan khilafah, karena itu merupakan bentuk politisasi agama yg bersifat pejoratif (menjelekkan).
2. Walaupun di Indonesia khilafah sbg lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yg disebut dalam Al-Qur'an adalah ajaran Islam yg mulia (manusia mengemban misi menjadi Wakil Tuhan di Bumi/ khalifatullah fil ardh).
3. Mempertentangkan  khilafah dgn Pancasila adalah identik dgn mempertentangkan  Negara Islam dgn Negara Pancasila, yg sesungguh sudah lama selesai dgn penegasan Negara Pancasila sbg Darul Ahdi was Syahadah (Negara Kesepakatan dan Kesaksian). Upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam.
4. Menisbatkan sesuatu yg di dianggap Anti Pancasila terhadap suatu kelompok  adalah labelisasi dan generalisasi (mengebyah-uyah) yg berbahaya dan dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa.
5. Mengimbau segenap keluarga bangsa agar jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dgn pikiran-pikiran yg tdk relevan dan kondusif bagi penciptaan Pemilu/Pilpres damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban.

29 Maret 2019

Prof. Dr. M. Din Syamsuddin
Ketua Dewan Pertimbangan MUI

Tuesday, April 2, 2019

LEGENDA KAMPRET DUNIA TERBALIK



LEGENDA KAMPRET DUNIA TERBALIK

Fadli Zon yang mengidolakan Karl Marx pendiri komunisme, Jokowi yang dituding PKI.

Prabowo yang menghadiri perayaan nasional berdirinya RRC bersama para petinggi partai komunis China, Jokowi yang dituding antek aseng.

Hasyim Joyohadikusumo, adik Prabowo bersekutu dengan Nathaniel Rotschild, konglomerat Yahudi dunia, Jokowi yang dituding antek asing.

Sumitro Joyohadikusumo, ayah Prabowo yang jadi pemberontak PRRI / Permesta, Jokowi yang dituding anak pemberontak PKI.

Prabowo berasal dari keluarga Kristen, ga paham tata cara sholat, wudhu, shalawat, baca Quran dan menurut anak buahnya di Kopassus ga pernah puasa Ramadhan malah dibilang titisan Allah SWT. Jokowi yang berasal dari keluarga pribumi muslim, sudmah haji, rajin shalat, dekat dengan para santri dan ulama malah dibilang kapir dan istana iblis.

Prabowo tolak ijtima ulama dan tolak gandeng ulama jadi Cawapres sedang Jokowi justru pilih ulama untuk jadi Cawapres, Jokowi yang dituding anti Islam.

Pemerintah Arab Saudi yang mencekal Rizieq Shihab, Jokowi yang dituding kriminalisasi ulama.

Jokowi ambil kembali blok Rokan dari Chevron dan 51% saham Freeport dari Amerika, Jokowi pula yang dituding jual aset negara.

Prabowo yang pernah menculik dan menghilangkan orang, malah Jokowi yang dituding rezim otoriter.

Achmad Dhani dukung LGBT, cebong yang dituding pro LGBT.

Anies yang bohong soal rumah DP 0% dan Sandi yang bohong soal program OK OC dimodalin, malah Jokowi yang dibilang pembohong.

Prabowo naik kuda bawa keris dan bikin upacara agustusan serta main presiden-presidenan sedang Jokowi bangun 369 kilometer spoor rel kereta, 11 bandara baru, dan 397 kilometer jalan tol dan 477 lokasi tol laut, malah Jokowi yang dibilang pencitraan.

Jokowi jujur dan sederhana, anaknya cuma jualan pisang, martabak dan ga lolos tes CPNS sedang anak Fadli Zon foya-foya ke Amerika pake fasilitas negara dari Kedutaan malah Jokowi yang dibilang bikin rakyat susah.

Soeharto, mertua Prabowo yang korup selama 32 tahun meninggalkan utang Rp 551,4 triliun dengan rasio utang mencapai 57,7 persen terhadap PDB sedang rasio utang Jokowi cuma 27,5 persen dari PDB, malah Jokowi yang dituding raja hutang.

Jokowi bikin kebijakan BBM satu harga dari harga 100 ribu per liter jadi 6.450 per liter di Papua serta bangun wilayah-wilayah perbatasan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, malah Jokowi dituding sebagai penguasa dzalim.

Bla bla bla..... percuma saja. Jelasin ke kampret sama aja ngomong sama tembok. Tapi ya maklum saja lha wong namanya Kampret. Akalnya kebalik, kaki di atas kepala di bawah. Yang bagus dibilang buruk sedang yang buruk malah dianggap bagus. '

😁😂😉😎☝

https://m.facebook.com/groups/1664786336974781?view=permalink&id=1836220803164666

••>Tulisan Jenderal Seangkatan Dengan Prabwo<••

Lucunya negeri ini...
ada anak penghianat teriak nasionalis...

Ada anak pengkudeta proklamator (Ir.Soekarno-Presiden RI Pertama) tapi sekarang kampanye dengan dandanan menyerupai Soekarno.. kok Gak malu..?!

Kalau memang golonganmu menganggap Soekarno tidak pantas memimpin kenapa harus bohongi diri sendiri meniru nya..?

Selalu teriak asing tapi ternyata sekeluarga penjilat dan antek USA..

Mau membantah gimana pun, sayangnya rekam digital gak bisa bohong.. teriak TNI tapi nyatanya pecatan TNI..

Teriak keadilan... hallooo..?
Bagaimana kabar anak bangsa yg kamu bunuh sampai sekarang gak ada kejelasan kasusnya..?

 Suka pakai atribut TNI.. masih gak malu juga..!?

Teriak rasis China... menyebar isu sara...
Kamu gak punya kaca ..? Lalu kamu anak siapa..?

Selalu teriak orang lain PKI tidak Pro NKRI tidak pro Rakyat... Haaloooo...!?

Kamu pikir orang jaman sekarang gak melek sejarah..?

Kamu pikir sejarah palsu doktrinan Soeharto masih berlaku..?

Sekarang orang sudah pintar gak bisa dibodohi dengan sejarah palsu orde baru/NWO (new world order)

Hmmm..... baca sejarah dulu aahh..

Bapakmu adalah tokoh besar yang membentuk PRRI-PERMESTA, gerakan pemberontak buatan bapakmu dan teman-temannya (Letkol Ahmad Husein, Mayor Eddy Gagola, Kolonel Alexander Evert Kawilarang, kolonel D.J Somba, Kapten Wim Najoan, Mayor Dolf Runturambi, Letkol Ventje Sumual) yang beragenda mengkudeta Presiden Soekarno...

Dibentuk di Sungai Dareh, Sumatra Barat, Januari 1958.
Dengan cara apa mengkudeta pemerintahan..?
dg cara ciptakan pemerintahan tandingan dan menciptakan chaos di Indonesia berawal di akhir thn 50an (1958) sampai awal 60an (1961)..

Bapakmu merupakan figur utama yang mengendalikan dan mengorganisir pasokan kebutuhan pemberontakan dari Amerika Serikat.

Semua persenjataan serta alat komunikasi modern disalurkan kepada gerombolan pemberontak melalui Singapura.

Walau kudeta tdk berhasil tetapi situasi "panas" tetap terjadi setelah 1961 yang berlanjut dg chaos 1965-1966..

Karena apa..? Kenapa begitu ngotot melengserkan Presiden Soekarno..?

Karena Soekarno tidak pernah menyetujui kontrak karya freeport dari USA untuk eksplorasi Papua

Dengan agenda makar, kudeta, lalu Kalian ciptakan chaos, kalian naikkan isu komunis yang berujung lengsernya Soekarno dan dengan di rekayasanya SUPERSEMAR (11 Maret1966), sejak saat itu Suharto menjadi orang pertama pengambil keputusan negara menggantikan Soekarno dan dengan bangganya dia menandatangani kontrak karya 1 (pertama) Freeport pada tahun 1967

Saat Soekarno telah lengser, dan saat pion Asing telah berada di pucuk pemerintahan negeri ini..(Soeharto) bapakmu baru berani pulang indonesia (29-Mei-1968) setelah sebelumnya sempat lari -/+10 tahun ke LN karena kudeta pertama (PRRI) tidak berhasil.

Dan karena bapakmu juga sempat terlibat kasus korupsi besar pada era kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno (saat menjadi menteri 1955-1956)

Dengan istimewa bapakmu dirayu dan dijemput dari Bangkok.. oleh Adam Malik yg diutus langsung oleh Suharto..

Gak heran kalau bapakmu langsung diangkat jadi menteri di kabinet Suharto (Juni 1968)

Yang pada akhirnya dengan kedekatan itu karna persamaan visi anti Indonesia maju... persamaan mental korup bapakmu nanti besanan juga dengan Soharto..
Yang artinya kamu jadi menantu presiden.

Lalu... terciptalah dinasti korup selama berpuluh puluh tahun... terwujudlah cita cita NWO menguasai berbagai sumber daya alam negeri ini...

Tapi namanya kejahatan gak akan bisa selamanya berkuasa/menang.

Jaman semakin modern.. masyarakat semakin pintar...

Masyarakat telah bosan dengan kepalsuan.. Lengserlah mertuamu dari pucuk pimpinan negri ini...

Akhirnya kamu dipecat juga khan dari TNI... berbagai kasus mengikuti...

Dan..... kamu pun lari..!
Padahal pada masa kekuasaan Soeharto dengan status sebagai menantu presiden sangat memuluskan karir militermu..

Boleh dikatakan, sebenarnya Kamu hanyalah anak manja yang mendompleng kekuasaan mertuamu

Karena kalau bukan menantu presiden, mana bisa setahun naik pangkat 3 kali.... padahal indisipliner setiap saat kamu lakukan.. Itu jadi dimaklumi karena kamu menantu presiden... (rekam digital pernyataan atasanmu gak bisa hilang)

Naah.. sekarang seakan ingin balas dendam kepada rakyat... kamu mencalonkan beberapa kali sebagai pemimpin negeri....
Tapi.. semua tahu.. tidak segampang itu...

Langkahmu basi... caramu kuno... langkah2 mu mulai terlihat sama dengan bapakmu dan mertuamu... kamu mau menguasai negri ini... membodohkan lagi kami.. disaat negeri ini sudah mulai membangun peradaban maju.. Saat negeri ini semakin disegani negara lain.. saat negeri ini sudah ingin mandiri..

Kamu, kalian antek kaki tangan NWO... Tidak akan senang dengan semua kemajuan negri ini...
Kalian perlahan tetapi bergerilya mulai menggiring opini... kalian ciptakan isu agama... isu ras... menaikkan lagi Isu PKI...

Tidak cukup itu saja...
Karena saat ini pemerintah sedang giat membangun Indonesia tercinta
, pemerintah saat ini sedang mewujudkan sila ke 5 dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara:
1. Bayar ganti rugi korban LAPINDO.

2. IKAN Melimpah karena Kapal-kapal  Pencuri ikan ditenggelamkan oleh bu SUSI PUDJIASTUTI.

3. SINGAPURA Semakin "Segan" Kepada INDONESIA karena kebijakan TAX AMNESTI.

4. Pulau NATUNA sudah direbut oleh JOKOWI dari tangan CHINA.

5. Saham FREEPORT 51% untuk INDONESIA.

6. Mafia PETRAL yang merugikan negara bubar di tangani JOKOWI.

7. Bencana KABUT ASAP sudah berhasil diminimalisir nyaris tidak ada lagi.

8. INDONESIA jadi anggota OTDC karena PDB diatas 1T.

9. BBM satu harga seluruh INDONESIA di realisasikan.

10. SERTIFIKAT TANAH untuk rakyat miskin.

11. Dana desa, KIP, KIS untuk rakyat.

12. Listrik sudah menyala di desa terpencil

13. Jalan TRANS PAPUA di selesaikan.

14. Jalan TRANS SUMATRA dan jalan yang mnghubungkan antar provinsi sedang dalam proses penyelesaian.

15. Listrik tenaga angin di SIDRAP.

16. IRIGASI, BENDUNGAN, EMBUN dibangun untuk mengairi sawah pertanian agar bisa panen 3x setahun. ( menuju swasembada pangan)

17. Pembangunan 10 JEMBATAN GANTUNG di BANTEN sudah selesai.

18. Pembangunan 32 JEMBATAN GANTUNG sedang dalam penyelesaian.

19. Bandara KERTAJATI selesai ditangan JOKOWI sehingga menggerakan ekonomi rakyat.

20. Pelabuhan TANJUNG PRIOK sekarang bisa untuk transit kapal besar sehingga tidak perlu transit di Singapura.

21. Pemerintahan pak JOKOWI sudah bisa Mencicil utang rezim SBY 1600 T.

22. Hari SANTRI nasional di berlakukan

23. Proyek proyek mangkrak dibereskan

24. HTI pencinta KHILAFA di bubarkan

25. GOOGLE bayar pajak di wajibkan

26. Bandar NARKOBA nyawanya dihilangkan

27. Pengemplang pajak dipaksa ikut aturan

28. TEAM CYBER pungli di berdayakan

29. OTT gencar dimana mana

30. BLOK ROKAN dan BLOK MAHAKAM direbut kembali

31. OPM kembali kepangkuan ibu pertiwi

32. Pabrik gula terbesar di lampung

33. 15 bandara baru disiapkan

34. Jalan tol 5000 km diselesaikan 3,5th berjalan

35. PLBN mega di setiap perbatasan

36. Dunia mengakui kemajuan REPUBLIK
INDONESIA

37. Atlit Berprestasi Diperhatikan dengan Memberikan Bonus sebelum "Keringat Kering".

39. Bagi Pasien Cuci Darah, Operasi Jantung yang masuk Program BPJS gratis.

40. Anggaran Dana Desa.  program dana desa telah berhasil membangun jalan desa di seluruh pelosok Indonesia sampai 121.709 kilometer. Belum pernah ada dalam sejarah di Indonesia.

Dan Masih banyak lagi prestasi presiden Jokowi.

So what gitu loh...?

✍🏻 Share ini berulang-ulang agar tidak buta dan tuli lagi bagi mereka yang nyinyir ✊🏻✊🏻 

#JOKOWILAGI










INDONESIA KEMBALI MEMENANGKAN DUA TAMBANG ASING



Waow.......
INDONESIA KEMBALI MEMENANGKAN DUA TAMBANG ASING, PERUSAHAAN (INGGRIS & AUSTRALIA).
*Ijin tambang-nya palsu....!!!
*Siapa yang bikinin ijinnya...???

Menang Gugatan Lawan Perusahaan Inggris & Australia, RI Selamatkan Rp 18 T

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) memenangkan gugatan arbitrase internasional yang dilayangkan dua perusahaan tambang asing, Churchill Mining Plc dari Inggris dan Planet Mining Pty Ltd dari Australia. Dengan begitu, pemerintah RI telah menyelamatkan dana sebesar USD 1,3 miliar atau sekitar Rp 18 triliun.

Putusan tersebut telah dikeluarkan oleh Komite Pusat Internasional Penyelesaian Perselisihan Investasi atau International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington DC, Amerika Serikat pada 18 Maret 2019. ICSID menolak semua permohonan annulment of the award atau permohonan pembatalan putusan yang diajukan oleh para penggugat.

"Kemenangan yang diperoleh pemerintah Indonesia dalam forum ICSID ini bersifat final, berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh para penggugat," ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di kantornya, Jakarta, Senin (25/3).

Kasus bermula saat para penggugat menuduh pemerintah Indonesia dalam hal ini Bupati Kutai Timur melanggar perjanjian bilateral investasi (BIT) RI-UK dan RI-Australia. Pelanggaran dimaksud adalah melakukan ekspropriasi tidak langsung dan prinsip perlakuan adil dan seimbang melalui pencabutan Kuasa Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi (KP/IUP Eksploitasi) anak perusahaan para penggugat (empat perusahaan Grup Ridlatama) seluas sekitar 350 ribu meter persegi, di Kecamatan Busang pada 4 Mei 2010.

Para penggugat mengklaim bahwa pelanggaran tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap investasinya di Indonesia, dan mengajukan gugatan sebesar USD 1,3 miliar atau sekitar Rp 18 triliun.

Gugatan tersebut sejatinya telah dimentahkan Tribunal ICSID pada 6 Desember 2016. Tribunal yang terdiri dari Gabrielle Kaufmann-Kohler, Michael Hwang SC, dan Albert Jan van den Berg menolak semua klaim yang diajukan penggugat terhadap Indonesia. Tribunal ICSID saat itu juga mengabulkan klaim Indonesia untuk mendapatkan penggantian biaya berperkara (award on costs) sebesar USD 9,4 juta.

Tribunal ICSID menerima semua argumen dan bukti yang diajukan pemerintah Indonesia yang membuktikan adanya pemalsuan dokumen oleh para penggugat. Setidaknya ada 34 dokumen palsu yang diajukan para penggugat pada proses persidangan tersebut.

"Tribunal ICSID sepakat dengan argumentasi pemerintah Indonesia bahwa, investasi yang bertentangan dengan hukum tidak pantas mendapatkan perlindungan dalam hukum internasional," tutur Yasonna.

Kemenangan Final

Tak terima dengan keputusan tersebut, dua perusahaan tambang asing asal Inggris dan Australia itu kembali mengajukan permohonan pembatalan putusan (annulment of the award) berdasarkan Pasal 52 Konvensi ICSID.

Argumentasi yang diajukan para enggugat adalah, bahwa Tribunal ICSID dianggap telah melangkahi kewenangan (ultra vires), telah terjadi penyimpangan yang serius dari aturan prosedur yang mendasar, dan putusan dianggap gagal menyatakan alasan yang menjadi dasar putusan.

Namun akhirnya setelah melalui perjuangan panjang, Komite ICSID pada 18 Maret 2019 menegaskan kemenangan Indonesia melalui sebuah putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap (Decision on Annulment).

"Perlu digarisbawahi bahwa kemenangan ini adalah prestasi luar biasa bagi pemerintah Indonesia yang dicapai melalui koordinasi, dukungan, dan kerjasama dari instansi-instansi terkait," ucap Yasonna.

Dengan kemenangan tersebut, maka pemerintah Indonesia terhindar dari klaim sebesar USD 1,3 miliar atau sekitar Rp 18 triliun. Selain itu, penggantian biaya perkara sebesar USD 9,4 juta merupakan yang terbesar yang pernah diputus Tribunal ICSID.

Putusan tersebut tercatat sebagai kemenangan yang pertama yang dicapai pemerintah Indonesia di Forum ICSID di Washington DC, Amerika Serikat. Kemenangan tersebut bukti bahwa pemerintah Indonesia membuat perlakuan yang seimbang dan adil terhadap investor asing.

"Dan juga bukti bahwa pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan dalam pengelolaan di bidang pertambangan," kata Yasonna menandaskan.

Reporter: Nafiysul Qodar

Sumber: Liputan6.com

https://m.merdeka.com/peristiwa/menang-gugatan-lawan-perusahaan-inggris-australia-ri-selamatkan-rp-18-t.html

Ayo......
Sikat habis para pencipta ISIS itu...!!!

Pak Jokowi harus sekali lagi, untuk menyelesaikan semuanya.....🙏🙏🙏
Majulah Negri-ku.......🇮🇩🇮🇩🇮🇩
*M E R D E K A........💪💪

ANALISIS POLITIK



ANALISIS POLITIK
Perkakas Politik
J KRISTIADI
Kompas, 28 Maret 2019

Lusa, 30 Maret 2019, adalah debat keempat kandidat presiden dan wakil presiden. Temanya sangat fundamental dan cukup berat: ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional. Isu ideologi sangat eksistensial karena besar pengaruhnya terhadap tatanan kekuasaan negara yang beradab dan bermartabat, pemerintahan efektif, serta memberdayakan masyarakat sehingga mampu mewujudkan checks and balances dalam pengelolaan politik yang demokratis.

Sementara itu, isu keamanan sangat kental dimensi internasionalnya juga sensitif dan kusut karena terminologi keamanan dalam konstitusi masih multi-interpretasi. Posisi TNI dan Polri belum maksimal karena ketentuan yang mengatur relasi dua institusi itu tidak sinkron.

Mengingat isu-isu menyangkut gagasan mendasar tentang eksistensi dan daya lenting ideologi bangsa serta praktik kenegaraan pada masa depan, debat merupakan ujian bagi para kandidat untuk menunjukkan otentisitas. Mereka dituntut membuktikan dan meyakinkan masyarakat, bukan hanya sebagai perkakas politik kekuasaan, melainkan negarawan yang mempunyai kompetensi mengelola nilai-nilai luhur bangsa dan mampu mewujudkan dalam kebijakan.

Oleh sebab itu, pemilu, khususnya Pilpres 2019, adalah moment of truth, ujian yang akan mendefinisikan masa depan bangsa dan negara. Pilpres 2019 krusial sebab akan menentukan perubahan paradigmatik dan fundamental nalar berpikir publik: apakah pemilu memperkuat kesepakatan pendiri negara, Pancasila sebagai ideologi bangsa, atau memproduksi tatanan kekuasaan yang mengandalkan dalil-dalil konservatif-transnasional.

Agenda politik bangsa dewasa ini adalah menghadapi praktik berdemokrasi yang semakin menunjukkan arus balik dari aura ”pesta demokrasi”. Kompetisi politik yang seharusnya menjadi festival yang memuliakan peradaban dan kedaulatan rakyat sekadar medan laga perebutan kekuasaan semata.

Suara rakyat yang oleh Cicero (106 SM-43 SM) disebut salus populi supreme lex, kesejahteraan rakyat adalah undang-undang tertinggi, sudah lama diabaikan elite politik. Padahal, masih menurut Cicero, suara rakyat ibaratnya suara Tuhan (vox populi, vox Dei). Suara rakyat memuat harapan, angan-angan, keinginan, aspirasi, hajat, itikad, cita-cita, serta kepercayaan kepada para elite yang dipilihnya.

Sebaliknya, pesta demokrasi cenderung cocok disebut orgy democrazy, pesta pora gila-gilaan dan liar mengumbar hasrat dan nafsu primitif. Kebanyakan politisi justru merenggut kedaulatan rakyat hanya untuk kepentingan subyektif. Perhelatan yang seharusnya merayakan nilai-nilai adiluhung, mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan kehidupan bersama serta menyingkirkan kebiadaban; telah menjadi medan perburuan kekuasaan yang mengorbankan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Ranah politik seakan palagan perebutan kekuasaan oleh makhluk-makhluk kesurupan nafsu kuasa.

Praktik berdemokrasi yang makin melenceng dari nilai-nilai keindonesiaan tampaknya sejalan dengan meningkatnya secara signifikan fenomena konservatisme sektarian dan primodialistik. Meski semula potensi itu terbatas, belakangan semakin mampu melipatgandakan porsi kekuatannya menjadi berarti; karena mendayagunakan secara cerdik sentimen dan emosi primordialistik serta dalil-dalil politik sektarian menjadi ”ideologi” penyebar kebencian.

Ancaman kehidupan bersama semakin serius jika gejala ini dibiarkan. Berkat militansinya mereka mampu menyusup ke segala arah serta saling bersimbiosis mutualistis dengan elite politik demi kepentingan kekuasaan. Akibatnya, demokrasi membunuh demokrasi. Pengalaman pahit terjadi di banyak negara, terutama pasca-Perang Dunia II. Kematian demokrasi tak perlu kudeta tentara, tetapi justru melalui rute atau prosedur demokrasi (How Democracies Die, 2018).

Kebrutalan dalam menyebarkan kebencian antara lain dapat ditemukan dalam artikel ”Resonansi” Ahmad Syafii Maarif (Republika, 12 Maret 2019). Setelah mengungkapkan keprihatinan dan kegelisahan terhadap ekses media sosial menyebar kebencian, beliau menuturkan betapa dirinya dijadikan bulan-bulanan di medsos. Tuturnya: ”… sisi negatif berupa ujaran kebencian dan tudingan kepada saya ada baiknya diketahui publik”.

Beliau menyebutkan umpatan itu mulai dari sebutan orang tua gila, pembela penista, si tua, sudah bau tanah, kecebong, sampai agen PKI kedok ulama, dan sebagainya. Kata-kata tidak senonoh itu dari buku yang mencerahkan karya Dr Ahmad Najib Burhani, Menemani Minoritas, Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan kepada yang Lemah (Gramedia, 2018).

Perlakuan keji terhadap tokoh yang sangat arif dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah itu menandakan stadium kebencian mencapai tingkat sangat membahayakan eksistensi dan survivalitas bangsa dan negara. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia harus benar-benar cermat dan cerdas menentukan pilihan agar yang terpilih adalah negarawan, bukan mereka yang justru menyodorkan diri menjadi perkakas politik, terlebih perkakas ideologi yang anti-Pancasila.

MENANG & MENANG LAGI


Waow...Jokowilagi 💪
INDONESIA KEMBALI MEMENANGKAN DUA TAMBANG ASING, PERUSAHAAN (INGGRIS & AUSTRALIA).
*Ijin tambang-nya palsu....!!!
*Siapa yang bikinin ijinnya...???

Menang Gugatan Lawan Perusahaan Inggris & Australia, RI Selamatkan Rp 18 T

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) memenangkan gugatan arbitrase internasional yang dilayangkan dua perusahaan tambang asing, Churchill Mining Plc dari Inggris dan Planet Mining Pty Ltd dari Australia. Dengan begitu, pemerintah RI telah menyelamatkan dana sebesar USD 1,3 miliar atau sekitar Rp 18 triliun.

Putusan tersebut telah dikeluarkan oleh Komite Pusat Internasional Penyelesaian Perselisihan Investasi atau International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington DC, Amerika Serikat pada 18 Maret 2019. ICSID menolak semua permohonan annulment of the award atau permohonan pembatalan putusan yang diajukan oleh para penggugat.

"Kemenangan yg diperoleh pemerintah Indonesia dalam forum ICSID ini\ bersifat final, berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh para penggugat," ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di kantornya, Jakarta, Senin (25/3).

Kasus bermula saat para penggugat menuduh pemerintah Indonesia dalam hal ini Bupati Kutai Timur melanggar perjanjian bilateral investasi (BIT) RI-UK dan RI-Australia. Pelanggaran dimaksud adalah melakukan ekspropriasi tidak langsung dan prinsip perlakuan adil dan seimbang melalui pencabutan Kuasa Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi (KP/IUP Eksploitasi) anak perusahaan para penggugat (empat perusahaan Grup Ridlatama) seluas sekitar 350 ribu meter persegi, di Kecamatan Busang pada 4 Mei 2010.

Para penggugat mengklaim bahwa pelanggaran tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap investasinya di Indonesia, dan mengajukan gugatan sebesar USD 1,3 miliar atau sekitar Rp 18 triliun.

Gugatan tersebut sejatinya telah dimentahkan Tribunal ICSID pada 6 Desember 2016. Tribunal yang terdiri dari Gabrielle Kaufmann-Kohler, Michael Hwang SC, dan Albert Jan van den Berg menolak semua klaim yang diajukan penggugat terhadap Indonesia. Tribunal ICSID saat itu juga mengabulkan klaim Indonesia untuk mendapatkan penggantian biaya berperkara (award on costs) sebesar USD 9,4 juta.

Tribunal ICSID menerima semua argumen dan bukti yang diajukan pemerintah Indonesia yang membuktikan adanya pemalsuan dokumen oleh para penggugat. Setidaknya ada 34 dokumen palsu yang diajukan para penggugat pada proses persidangan tersebut.

"Tribunal ICSID sepakat dengan argumentasi pemerintah Indonesia bahwa, investasi yang bertentangan dengan hukum tidak pantas mendapatkan perlindungan dalam hukum internasional," tutur Yasonna.

Kemenangan Final

Tak terima dengan keputusan tersebut, dua perusahaan tambang asing asal Inggris dan Australia itu kembali mengajukan permohonan pembatalan putusan (annulment of the award) berdasarkan Pasal 52 Konvensi ICSID.

Argumentasi yang diajukan para enggugat adalah, bahwa Tribunal ICSID dianggap telah melangkahi kewenangan (ultra vires), telah terjadi penyimpangan yang serius dari aturan prosedur yang mendasar, dan putusan dianggap gagal menyatakan alasan yang menjadi dasar putusan.

Namun akhirnya setelah melalui perjuangan panjang, Komite ICSID pada 18 Maret 2019 menegaskan kemenangan Indonesia melalui sebuah putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap (Decision on Annulment).

"Perlu digarisbawahi bahwa kemenangan ini adalah prestasi luar biasa bagi pemerintah Indonesia yang dicapai melalui koordinasi, dukungan, dan kerjasama dari instansi-instansi terkait," ucap Yasonna.

Dengan kemenangan tersebut, maka pemerintah Indonesia terhindar dari klaim sebesar USD 1,3 miliar atau sekitar Rp 18 triliun. Selain itu, penggantian biaya perkara sebesar USD 9,4 juta merupakan yang terbesar yang pernah diputus Tribunal ICSID.

Putusan tersebut tercatat sebagai kemenangan yang pertama yang dicapai pemerintah Indonesia di Forum ICSID di Washington DC, Amerika Serikat. Kemenangan tersebut bukti bahwa pemerintah Indonesia membuat perlakuan yang seimbang dan adil terhadap investor asing.

"Dan juga bukti bahwa pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan dalam pengelolaan di bidang pertambangan," kata Yasonna menandaskan.

Reporter: Nafiysul Qodar

Sumber: Liputan6.com

https://m.merdeka.com/peristiwa/menang-gugatan-lawan-perusahaan-inggris-australia-ri-selamatkan-rp-18-t.html

Pak Jokowi harus sekali lagi, untuk menyelesaikan semuanya.....🙏🙏🙏
Majulah Negri-ku.......🇮🇩🇮🇩🇮🇩
*M E R D E K A........💪💪💪

Tags

Analisis Politik (275) Joko Widodo (150) Politik (106) Politik Baik (64) Berita Terkini (59) Pembangunan Jokowi (55) Jokowi (52) Lintas Agama (31) Renungan Politik (31) Perang Politik (29) Berita (27) Ekonomi (25) Anti Radikalisme (24) Pilpres 2019 (23) Jokowi Membangun (22) Perangi Radikalisme (22) Pembangunan Indonesia (21) Surat Terbuka (20) Partai Politik (19) Presiden Jokowi (19) Lawan Covid-19 (18) Politik Luar Negeri (18) Bravo Jokowi (17) Ahok BTP (14) Debat Politik (14) Radikalisme (13) Toleransi Agama (12) Caleg Melineal (11) Menteri Sri Mulyani (11) Perangi Korupsi (11) Berita Hoax (10) Berita Nasional (9) Education (9) Janji Jokowi (9) Keberhasilan Jokowi (9) Kepemimpinan (9) Politik Kebohongan (9) Tokoh Dunia (9) Denny Siregar (8) Hidup Jokowi (8) Anti Korupsi (7) Jokowi Hebat (7) Renungan (7) Sejarah Penting (7) Selingan (7) Ahok (6) Health (6) Perangi Mafia (6) Politik Dalam Negeri (6) Gubernur DKI (5) Jokowi Pemberani (5) KPK (5) Khilafah Makar (5) Kisah Nyata (5) Lawan Radikalisme (5) NKRI Harga Mati (5) Negara Hukum (5) Partai PSI (5) Pengamalan Pancasila (5) Pilkada (5) Refleksi Politik (5) Teknologi (5) Anti Teroris (4) Bahaya Khalifah (4) Berita Baru (4) Dugaan Korupsi (4) Indonesia Maju (4) Inspirasi (4) Kebudayaan Indonesia (4) Lagu Jokowi (4) Mahfud MD (4) Menteri Pilihan (4) Pancasila (4) Pendidikan (4) Pileg 2019 (4) Politik Identitas (4) Sejarah (4) Tokoh Masyarakat (4) Tokoh Nasional (4) Vaksin Covid (4) Adian Napitupulu (3) Adudomba Umat (3) Akal Sehat (3) Analisa Debat (3) Artikel Penting (3) Atikel Menarik (3) Biologi (3) Brantas Korupsi (3) Covid-19 (3) Demokrasi (3) Dewi Tanjung (3) Hukum Karma (3) Karisma Jokowi (3) Kelebihan Presiden (3) Kesaksian (3) King Of Infrastructur (3) Lagu Hiburan (3) Makar Politik (3) Melawan Radikalisme (3) Musibah Banjir (3) Nasib DKI (3) Nasihat Canggih (3) Negara Maju (3) Negara Makmur (3) Nikita Mirzani (3) PKN (3) Pembubaran Organisasi (3) Pemilu (3) Pendidikan Nasional (3) Pendukung Jokowi (3) Penegakan Hukum (3) Poleksos (3) Politik Adudomba (3) Rekayasa Kerusuhan (3) Rencana Busuk (3) Revisi UUKPK (3) Sederhana (3) Tanggung Jawab (3) Testimoni (3) Tokoh Revolusi (3) Waspada Selalu (3) Ada Perubahan (2) Agenda Politik (2) Akal Kebalik (2) Akal Miring (2) Anggaran Pemprov (2) Antusias Warga (2) Arsitektur Komputer (2) Basmi Mafia (2) Basmi Radikalisme (2) Beda Partai (2) Berita Internasional (2) Budiman PDIP (2) Capres Cawapres (2) Cinta Tanah Air (2) Dasar Negara (2) Denny JA (2) Erick Thohir (2) Etika Menulis (2) Filsafat (2) Fisika (2) Free Port (2) Gerakan Budaya (2) Gereja (2) Himbauan (2) Information System (2) Isu Sara (2) Jaga Presiden Jokowi (2) Jalan Toll (2) Jenderal Pendukung (2) Jihat Politik (2) Jokowi Commuter (2) Jokowi Guru (2) Jokowi Motion (2) Kabinet II Jokowi (2) Kasus Hukum (2) Kasus Korupsi (2) Kehebatan Jokowi (2) Kemajuan Indonesia (2) Kemanusiaan (2) Kerusuhan Mei (2) Komputer (2) Komunikasi (2) Kriminalisasi Ulama (2) Langkah DPRD-DPR (2) Lawam Penghianat Bangsa (2) Lawan Fitnah (2) Mafia Indonesia (2) Media Sosial (2) Menteri Susi (2) Merakyat (2) Miras (2) Motivasi (2) Nilai Rupiah (2) Olah Raga (2) Opini (2) Pembangunan Pasar (2) Pemimpin Pemberani (2) Pengadilan (2) Pengatur Strategi (2) Penjelasan TGB (2) Penyebar Hoax (2) Perangi Terroriis (2) Pidato Jokowi (2) Political Brief (2) Politik ORBA (2) Program Jokowi (2) Raja Hutang (2) Ruang Kesehatan (2) Sampah DKI (2) Selengkapnya (2) Sertifikat Tanah (2) Simpatisan Jokowi (2) Suka Duka (2) Sumber Kekuasaan (2) Survey Politik (2) Tegakkan NKRI (2) Tenaga Kerja (2) Tirta Memarahi DPR (2) Toll Udara (2) Transparan (2) Ucapan Selamat (2) Ulasan Permadi (2) Ultah Jokowi (2) Undang Undang (2) Adek Mahasiswa (1) Aksi Gejayan (1) Aksi Makar (1) Alamiah Dasar (1) Ancaman Demokrasi (1) Andre Vincent Wenas (1) Anggarana Desa (1) Anies Dicopot (1) Ansor Banten (1) Antek HTI (1) Anti Cina (1) Anti Terrorris (1) Anti Vaksin (1) Anti Virus (1) Arti Corona (1) Aset BUMN (1) Atheis (1) BIN (1) BTP (1) Bahasa Indonesia (1) Bahaya Isis (1) Bangkitkan Nasionalisme (1) Bangsa China (1) Bank Data (1) Bantu Dishare (1) Basuki Tjahaya Purnama (1) Bawah Sadar (1) Bencana Alam (1) Berani Karena Jujur (1) Berani Melapor (1) Binekatunggal Ika (1) Bintang Mahaputera (1) Bisnis (1) Bongkar Gabeneer (1) Bravo Polri (1) Bravo TNI (1) Breaking News (1) Budiman Sujatmiko (1) Bumikan Pancasila (1) Bunuh Diri (1) Busana (1) Buya Syafii Maarif (1) Calon Menteri (1) Cari Panggung Politik (1) Cctvi Pantau (1) Cendekia (1) Croc Brain (1) Cudu Nabi Muhammad (1) Cybers Bots (1) Daftar Tokoh (1) Dagang Sapi (1) Danau Toba (1) Data Base (1) Demo Bingung (1) Demo Gagal (1) Demo Mahasiswa (1) Demo Nanonano (1) Demokrasi Indonesia (1) Deretan Jenderal (1) Dewan Keamanan PBB (1) Digital Divelovement (1) Dosa Kolektif (1) Dubes Indonesia (1) Ekologi (1) Extrimis (1) FBR Jokowi (1) Faham Khilafah (1) Filistinisme (1) Filosofi Jawa (1) Fund Manager (1) G30S/PKI (1) GPS Tiongkok (1) Gagal Faham (1) Gaji Direksi (1) Gaji Komisaris (1) Gaya Baru (1) Gelagat Mafia (1) Geografi (1) Gerakan (1) Gerakan Bawah Tanah (1) Gibran (1) Grace Natalie (1) Gubernur Jateng (1) Gus Nuril (1) Gusti Ora Sare (1) HTI Penunggang (1) Hadiah Tahun Baru (1) Hari Musik Nasional (1) Hiburan (1) Hukuman Mati (1) Hypnowriting (1) Identitas Nusantara (1) Illegal Bisnis (1) Ilmu Pengetahuan (1) Ilusi Identitas (1) Imperialisme Arab (1) Indonesia Berduka (1) Indonesia Damai (1) Indonesia Hebat (1) Injil Minang (1) Intermezzo (1) Internet (1) Intoleransi (1) Investor Asing (1) Islam Nusangtara (1) Istana Bogor (1) Isu Agama (1) Isu Politik (1) J Marsello Ginting (1) Jadi Menteri (1) Jalur Gaza (1) Jangan Surahkan Indonesia (1) Jembatan Udara (1) Jenderal Moeldoko (1) Jenderal Team Jkw (1) Jilid Milenial (1) Jiplak (1) Jokowi 3 Periode (1) Jokowi Peduli (1) Jualan Agama (1) Jurus Pemerintah (1) Jusuf Kalla (1) Kadrun (1) Kambing Hitam (1) Kampus Terpapar Radikalisme (1) Kasus BUMN (1) Kasus Keluarga (1) Kebusukan Hati (1) Kecelakaan (1) Kehilangan Tuhan (1) Kehilangan WNI (1) Kekuasaan (1) Kekuatan China (1) Kemengan Jokowi (1) Kena Efisensi (1) Kepribadian (1) Keputusan Pemerintah (1) Kerusuhan 22 Mei (1) Kesaksian Politikus (1) Keseahatan (1) Ketum PSI (1) Kitab Suci (1) Kode Etik (1) Komnas HAM (1) Komunis (1) Konglomerat Pendukung (1) Kopi (1) Kota Bunga (1) Kota Misteri (1) Kota Modern (1) Kota Zek (1) Kredit Macet (1) Kuliah Uamum (1) Kunjungan Jokowi (1) Kurang Etis (1) LPAI (1) Lagu Utk Jokowi (1) Lahan Basah (1) Larangan Berkampanye (1) Larangan Pakaian (1) Lawan Rasa Takut (1) Leadership (1) Legaci Jokowi (1) Lindungi Jokowi (1) Lintas Dinamika (1) Luar Biasa (1) MPG (1) Mabok Agama (1) Mafia Ekonomi (1) Mafia Tanah (1) Mahakarya (1) Mahkamah Agung (1) Manfaat Vaksin (1) Mari Tertawa (1) Masa Kampanye (1) Masalah BUMN (1) Matematika (1) Membunuh Sains (1) Mempengaruhi Musuh (1) Mempengaruhi Orang (1) Mendisplinkan Siswa (1) Mengharukan (1) Menghasut Pemerintah (1) Menghina Lambang Negara (1) Mengulas Fakta (1) Menjaga Indonesia (1) Menjaga Jokowi (1) Menjelang Pemilu (1) Menjlang Pelantikan (1) Menko Polhukam (1) Menteri (1) Menteri Agama (1) Menteri Sosial (1) Menydihkan (1) Mesin Pembantai (1) Minuman Keras (1) Model Tulisan (1) Muhamad Ginting (1) Mumanistik (1) Muslim Prancis (1) Musu RI (1) Musuh Dlm Selimut (1) Obat Tradisional (1) Oligarki (1) Omnibus Law (1) Oramas Terlarang (1) Orang Baik (1) Orang Beragama (1) Orang Bodoh (1) Orang Kaya (1) Ormas Islam (1) Otak Kebalik (1) Overdosis Haram (1) PHK dan Buruh (1) Palestina (1) Panduan (1) Pantau Jakarta (1) Para Makar (1) Parawisata (1) Partai Baru (1) Partai Komunis (1) Pasar Murah (1) Pelarian (1) Pembayaran Utang Negara (1) Pembela Rakyat (1) Pembumian Pancasila (1) Pemerintahan Jayabaya (1) Pemilihan Presiden (1) Pemprov DKI (1) Pencerahan (1) Pencucian Uang (1) Pendukung Lain (1) Penebaran Virus so (1) Pengacau Negara (1) Pengalaman (1) Pengangguran (1) Pengaruh (1) Pengertian Istilah (1) Pengertian Otoritas (1) Penggulingan Rezim (1) Penghianat Bangsa (1) Pengobatan (1) People Power (1) Perang Dunia III (1) Perangi Tetroriis (1) Peraturan (1) Perayaan Natal (1) Percobaan (1) Perguruan Tinggi (1) Peringatan Keras (1) Peristiwa Mei 1998 (1) Pernikahan (1) Pernyataan ISKA (1) Pertamina (1) Pertemuan Politik (1) Pesan Gus Nuril (1) Pesan Habib (1) Peta Politik (1) Pidato Prisiden RI (1) Pil Pahit Srilanka (1) Pilkada 2018 (1) Pilkada Solo (1) Pilpres Curang (1) Pimpinan MPR (1) Politik Agama (1) Politik Catur Jkw (1) Politik Kepentingan (1) Politik LN (1) Politik Uang (1) Politikus (1) Pollitik (1) Profesional (1) Propaganda (1) Propaganda Firehose (1) Psikoanalisa (1) Psikologi Praktis (1) Puisi (1) Pulau Terindah (1) Quick Count (1) RUU Kadrun (1) Raja Bonar (1) Raja Debat (1) Raksasa (1) Rakyat Kecil (1) Realita Politik (1) Rekam Jejak (1) Rekapitulasi DPS (1) Reklamasi Pulau (1) Relawan Jokowi (1) Remix Sunda (1) Rendah Hati (1) Reungan Politik (1) Rhenald Kasali (1) Risma (1) Ruhut P Sitompul (1) Saksi Yehuwa (1) Sangat Canggih (1) Scandal BLBI (1) Seharah Pers (1) Sehat Penting (1) Sejarah Politik (1) Sekilas Info (1) Selamat Imlek (1) Sembuhkan Jiwasraya (1) Seni (1) Seniman Bambu (1) Shanzhai (1) Sidak Harga (1) Sidang MPR (1) Sigmun Freud (1) Silaturahmi (1) Sistem Informasi (1) Skema Kerusuhan (1) Skenario 22 Mei (1) Skenario Demonstrans (1) Skripsi (1) Soekarno (1) Stasiun KA (1) Suku Minang (1) Sumber Inspirasi (1) Super Power (1) Superkarya (1) Syirianisasi (1) System Informasi (1) TKA Siapa Takut (1) Tahun Kampret (1) Taliban (1) Tanda Kehormatan (1) Tanda Zaman (1) Tanggapan Atas Pidato (1) Tanya Jawab (1) Tebang Pilih (1) Teori Kepribadian (1) Terkaya Indonesia (1) Terorisme (1) Terrorisme (1) Tidak Becus Kerja (1) Tindakan Makar (1) Tingkat Kemiskinan (1) Tinjauan Filsafat (1) Tips dan Trik (1) Toleransi Identitas (1) Travelling (1) Tuan Rumah (1) Tukang Kayu (1) UU Cipta Kerja (1) Ucapan Gong Xi Fat Choi (1) Ulama Bogor (1) Ulasan Berita (1) Ulasan Suriah (1) Ustadz Bangsa (1) Via Vallen (1) Virus Covid-15 (1) Wajib Baca (1) Wakil Tuhan (1) Wali Kota (1) Wanita Kartini (1) Wewenang (1) Yusril Blakblakan (1)