Latest News

Selengkapnya Diteruskan DI NEWS.TOPSEKALI.COM

Showing posts with label Berita. Show all posts
Showing posts with label Berita. Show all posts

Saturday, July 13, 2019

Asteria terancam hukuman maksimal enam tahun penjara atau denda maksimal Rp 1 Miliar.


Tersangka Kasus Tak Usah Pasang Foto Presiden Disebut Terbawa Emosi Pasca-Pilpres

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Budhi Herdi Susianto di Mapolres Metro Jakarta Utara, Kamis  (11/7/2019)


JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Budhi Herdi Susianto mengungkap alasan tersangka Asteria Fitriani membuat usulan tak usah pasang foto presiden dan wakil presiden di sekolah melalui kiriman di Facebook.

Menurut Budhi, tersangka Asteria Fitriani, membuat posting seperti demikian karena ia terbawa emosi pasca-Pemilu 2019.

"Yang bersangkutan terpengaruh dengan lingkungan sekitar, terutama kondisi pasca-Pemilu, dia masih terbawa emosi, sehingga belum bisa menahan dirinya sehingga melakukan posting-an tersebut," kata Budhi di kantornya, Kamis (11/7/2019).

Budhi menjelaskan kiriman Facebook tersebut diunggah Asteria pada 28 Juni 2019 di rumahnya di Lagoa, Koja, Jakarta Utara.

Kemudian kiriman itu diabadikan oleh salah seorang warganet melalui tangkapan layar dan viral di berbagai media sosial.

Lalu pada 1 Juli 2019, salah seorang warga melaporkan Asteria ke Polres Metro Jakarta Utara karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian.

Polisi lantas menyelidiki kasus tersebut dan Asteria dianggap melakukan pelanggaran pidana baik UU ITE dan UU hukum pidana.

Pada Selasa (9/7/2019) Polisi melakukan penangkapan terhadap Asteria.


"(Ditangkap) di tempat les, bimbingan belajar daerah Koja," ucap Budhi.

Adapun Asteria dianggap melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 a ayat 2 Undang Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE jo Pasal 14 ayat 1 atau ayat 2, atau Pasal 15 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Ia juga dikenakan Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dan atau Pasal 207 KUHP tentang penghinaan kepada penguasa.

Asteria terancam hukuman maksimal enam tahun penjara atau denda maksimal Rp 1 Miliar.

"Karena ancaman hukumannya diatas 5 tahun, maka tersangka dapat dilakukan penahanan. Oleh karena itu saat tersangka ditangkap hari Selasa, ini sudah (lebih) 1x24 jam. Sudah masuk penahanan," ucapnya.

Adapun postingan yang membuat Asteria mendekam di balik jeruji besi berbunyi "Kalau boleh usul... Di sekolah-sekolah tidak usah lagi memajang foto Presiden & Wakil Presiden, turunin aja foto-fotonya.. Kita sebagai guru engga mau kan mengajarkan anak-anak didik kita tunduk, mengikuti dan membiarkan kecurangan dan ketidakadilan?"

"Cukup pajang foto GOODBENER kita ajaa... GUBERNUR INDONESIA ANIES BASWEDAN," sambungnya
http://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/11/18193841/tersangka-kasus-tak-usah-pasang-foto-presiden-disebut-terbawa-emosi-pasca?utm_source=Whatsapp

Wednesday, March 27, 2019

Selama ini ILC menjadi tempat NGIBUL nya ROKi Gulung, Kupas tuntas hoax bersama Prof.Renald Kasali


PROF. RENALD KASALI KESAL PADA ROCY GERUNG tukang NGIBUL

Pidato Haidar Alwi Yang Wajib Di Dengarkan Oleh Seluruh Rakyat Indonesia Di Mana Saja Berada


Tuesday, March 26, 2019

Jokowi akan Hadiri Kampanye Terbuka Di Dumai, Pidato Di hadapan 40.000 Massa, dan Di arak Karnaval Budaya

Capres nomor urut 01 Sang Petahana Joko Widodo dijadwalkan akan hadir di kampanye terbuka capres 01 yang akan dilaksanakan di Kota Dumai, Provinsi Riau, Sore ini (26/3/2018).
Dalam kampanye terbuka di Dumai, Pekanbaru ini, Jokowi direncakanakan akan berpidato di hadapan massa pendukungnya berlokasi tepat di Bukit Gelanggang. Hal ini seperti diungkapkan oleh Idris Laena, Ketua Tim kampanye Daerah 01 untuk Riau.
“Kami sudah memperkirakan, jumlah massa yang akan hadir sekitar 40.000 orang ya,” ujar Idris saat dihubungi wartawan.
Dalam kampanye terbuk di Dumai ini, kampanye akan disemarakkan oleh karnaval sendi dan budaya untuk menyambut kehadiran Jokowi di lokasi. di rencanakan megahnya karnaval seni dan Budaya tersebut akan mengiringi Jokowi masuk ke area kampanye terbuka.
“Prosesi karnaval ini, kita melampirkan musik musik tradisional selama hampir 1 kilometer perjalanan beliau,” lanjut Idris.
Meski demikian, Jokowi baru akan tiba di Dumai pada Selasa sore. Pidato politiknya akan digelar sekitar pukul 17.00 WIB.
Diketahui, Selasa pagi hingga sore hari, Jokowi berkegiatan di Provinsi Aceh.
Jokowi-Ma’ruf Amin Harus Menang 60 Persen Di Pekan baru Riau.
Ketua pemenangan Daerah Idris Laena mengucapkan bahwa kekuatan elektabilitas Jokowi di Kota Dumai adalah sangat baik.
Idris mengatakan bahwa elektabilitas Jokowi di Kota Dumai sangat baik. Sehingga di kota Dumai sendiri, TKD meyakini bisa menang 60 % suara sekota dumai.
Namun, ia mengakui bahwa elektabilitas Jokowi di Provinsi Riau sendiri belum baik. Oleh sebab itu, pihaknya berkomitmen untuk bekerja lebih giat supaya Jokowi-Ma’ruf menang pada Pemilu 2019.
“Target kami di sini (Dumai) menang, tetapi untuk Provinsi Riau, kami tetap melihat antusias masyarakat, yakinlah tetap 60 persen target kami,” ujar Idris.


Sumber : https://www.rancah.com/berita/nasional/2069/jokowi-akan-hadiri-kampanye-terbuka-di-dumai-pidato-di-hadapan-40-000-massa-dan-di-arak-karnaval-budaya/#ixzz5jGhxP1jb

Lepas Baret Dan Baju, 2000 Relawan Prabowo Di Aceh Berbalik Jadi Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin

Lepas Baret Dan Baju, 2000 Relawan Prabowo Di Aceh Berbalik Jadi Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin
Tidak tanggung-tanggung ada sekitar 2 ribuan relawan yang dulunya adalah relawan militan Pendukung capres-Cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tergabung dan mereka menamakan kelompok relawan mereka sebagai Gerakan Relawan Pandu Garuda (GRPG) di 5 Kabupaten di Aceh membelot dan beralih dukungan ke pasangan capres-cawapres no urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Deklarasi dukungan itu difasilitasi oleh Komunitas Aceh Jokowi Amin Kuat (KAJAK) yang berlangsung di Hotel Grand Syariah, Banda Aceh, Minggu (24/3). Peralihan dukungan itu ditandai dengan baret dan kostum GRPG yang dicopot kemudian diganti dengan kostum Kajak.

Mantan Koordinator GRPG dari lima kabupaten, Marzuki Saleh mengatakan ada sekitar 2.000 lebih relawan GPRG yang mengundurkan diri dari relawan dan memutuskan mendukung Jokowi-Amin. Dari lima Kabupaten/Kota, yakni Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie dan Pidie Jaya.

Marzuki menyebutkan alasan pihaknya beralih dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf dikarenakan selama memimpin menjadi Presiden Indonesia sudah terbukti dalam kapisitasnya sangat baik dan layak melanjutkannya.

“Kami mendukung Jokowi-Amin tidak ada paksaan sama sekali dari orang lain, apalagi ada asutan dan janji manis, itu tidak ada, ini murni dengan kesadaran dari kami sendiri karena kita sudah sepakat,” kata Marzuki usai deklarasi.

Relawan pendukung capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno di Banda Aceh, melepas baju bertuliskan Gerakan Relawan Pandu Garuda (GRPG), kemudian memakai baju bertuliskan Komunitas Aceh Jokowi-Amin Kuat (KAJAK) sebagai simbol pengalihan dukungan dari Prabowo-Sandi ke Jokowi-Ma’ruf Ami dalam Pilpres 2019, di Banda Aceh, Minggu sore (23/3/2019). (Foto: Tagar/Fahzian Aldevan)

Menurut Marzuki semua calon presiden saat ini sudah melakukan yang baik, namun ia menilai dari yang baik akan ada yang terbaik yakni Jokowi-Ma’ruf.

“Dan itu sudah terbukti selama Jokowi memimpin Indonesia apalagi pendampingnya sekarang ialah seorang ulama, Ma’ruf Amin yang pengetahuan agamannya tidak diragukan lagi,” ungkapnya.

Marzuki menegaskan beralihnya dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf bukan semata-mata untuk menjelakan lawannya. “Dengan senang hati saya mendukung Jokowi-Amin, alasannya pasti ada kendala yang tidak perlu disebutkan dan saya tidak bermaksud untuk menjelekan lawan,” katanya.

Sementara itu Pembina KAJAK, Sofyan Dawood mengatakan Kajak sangat menerima siapapun yang ingin bergabung dan terbuka untuk bersama-sama melakukan pemenangan terhadap pasangan no urut 01, Jokowi-Ma’ruf.

Terkait relawan GRPG yang sebelumnya mendukung Prabowo-Sandi dan sekarang beralih mendukung Jokowi-Amin, Mantan Juru Bicara GAM ini sangat berterima kasih dan tidak ada niat jahat sedikitpun.

“Mungkin ada hal-hal mereka bergabung ke sini yang jelas tidak ada niat jahat. Karena saya mantan pimpinan mereka dulu, jadi lebih mudah berkomunikasi dan saya bangga mereka bergabung kembali,” ujar Sofyan.

Ia menyakini bahwa kemenangan Jokowi-Ma’ruf menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2014 sudah didepan mata. Maka ia menyerukan untuk tim dan simpatisan Jokowi-Ma’ruf untuk berbagai daerah di Aceh untuk terus berkerja semaksimal mungkin karena waktu semakin dekat.

“Dan keyakinan kami Jokowi-Amin menang secara nasional dan target kami di Aceh harus mendapat diatas 50 persen suara kemenangan,” ungkapnya.

Menurutnya, meski pada pemilu 2014 silam, Jokowi kalah di Aceh namun hingga saat ini kepedulian Jokowi terhadap masyarakat Aceh begitu besar dan tidak pernah membeda-bedakan Aceh dengan provinsi lainnya dalam bentuk pembangunan.

“Jokowi sangat sering ke Aceh, sekarang sudah dibangun jalan tol, maka jika Jokowi tidak menang siapa bisa jamin jalan tol akan bersambung, ia begitu peduli dengan Aceh,” tandasnya.



Sumber : https://www.rancah.com/berita/nasional/1957/lepas-baret-dan-baju-2000-relawan-prabowo-di-aceh-berbalik-jadi-dukung-jokowi-maruf-amin/#ixzz5jGbcFSUK

Friday, March 22, 2019

Ada Deklarasi 10.000 Pengusaha Dukung Jokowi-Ma'ruf

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengklaim 10.000 pengusaha mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hal ini disampaikan dalam sebuah Deklarasi Dukungan 10.000 Pengusaha untuk Jokowi-Ma'ruf Amin di Istora Senayan, Kamis (21/3/2019).

"Dukungan ini merupakan 10.000 pengusaha untuk Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Yang hadir perwakilan pengusaha dari skala kecil sampai besar," kata Hariyadi.


"Cukup sulit pengusaha menyampaikan dukungan politik secara terbuka, karena dikhawatirkan berisiko. Tapi mereka berani hadir dan dengan tegas memilih bapak," ujarnya di depan Jokowi sendiri.

Ketum Apindo Sebut 10.000 Pengusaha Dukung Jokowi-Ma'rufFoto: Deklarasi Dukungan 10.000 Pengusaha untuk Jokowi-Amin. (CNBC Indonesia/Syahrizal Sidik)
Alasan Hariyadi di antaranya karena Jokowi memiliki integritas dan bersih dari perkara hukum dan korupsi. Kemudian, Jokowi, sambung Hariyadi berkomitmen untuk menegakkan hukum.

"Kami ingatkan kita semua melaksanakan jangan sampai ada yang tidak menggunakan hak pilih. Masa depan kita di tangan kita semua ini," tutur Hariyadi.

Beberapa pejabat tinggi yang hadir dalam deklarasi tersebut yakni Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, Staf Khusus Wapres JK, Sofjan Wanandi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sampai Erick Thohir.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190321194449-4-62206/ada-deklarasi-10000-pengusaha-dukung-jokowi-maruf

Tuesday, March 5, 2019

Yustinus Prastowo: Serbuan Hoaks Kalahkan Politik Uang dan SARA

Sebagai pemilih cerdas, harus berupaya cari tahu dan membandingkan visi misi, prestasi, rekam jejak calon legislatif dan calon presiden/wakil presiden.

Prosedur agar bisa ikut Pemilu 2019 bagi pemegang hak pilih yang sedang tidak berada di lokasi asal e-KTP miliknya, masih jadi topik yang menarik banyak orang, sekitar 1,5 bulan menjelang Hari H.

Setidaknya, hal itu terungkap dalam Sosialisasi Pemilu 2019 Menjadi Pemilih yang Bijak, Cerdas, dan Berhikmat, di Aula Gereja Santa Bernadet Ciledug Tangerang, Minggu (3/3/2019).

Ahmad Syailendra, Ketua KPU Kota Tangerang, mengatakan, apa saja yang dilakukan pihaknya menjelang hari pencoblosan, termasuk hak-hak pemilih pindah lokasi di atas.

Sebelumnya Manuel V Valencia CICM sebagai tuan rumah mengatakan bahwa sosialisasi pemilu ini sangat penting.

BACA JUGA : Kapan Sesungguhnya Kebohongan Itu Di Mulai Dalam Perpolitikan

Terutama, kata Manuel, karena rakyat harus memilih langsung wakil serta pemimpin, sehingga negara ini bisa berjalan dengan baik.

"Mereka akan menentukan ke mana negara kita berkembang," kata Manuel dalam keterangan tertulis, Senin (4/3/2019).

Itu sebabnya, seluruh rakyat Indonesia harus terlibat, termasuk umat Katolik.

Indra, panggilan akrab Syailendra, menyampaikan bahwa selain hal-hal teknis, Pemilu 2019 memiliki banyak tantangan.

Salah satunya adalah berita hoaks yang beberapa kali menimpa KPU sebagai penyekenggara pemilu.

"Surat suara tercoblos tujuh kontainer, e-KTP WNA. Itu semua hoaks, sehingga kami perlu cerdas. Saat menerima informasi, teliti dulu jangan langsung sebar," katanya.

Tantangan lain adalah politik uang dan kampanye SARA.

"Tapi di kota Tangerang yang paling dominan adalah hoaks," kata Indra.

Anggit, seorang pemilih pemula sempat melempar keprihatinan akan praktek politik uang yang disinyalir marak pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Soal tersebut, Indra menyarankan, agar dilaporkan ke petugas Bawaslu di kecamatan.

"Harus dengan bukti ya, agar bisa ditindaklanjuti," tegasnya.

Pemilu 2019 ini, menurut Indra, adalah Pemilu terbesar karena nanti para pemilih mendapatkan lima kertas suara, yakni untuk memilih DPD, DPRD II, DPRD I, DPR, serta presiden/wakil presiden.

Maka, hingga sekarang pihaknya masih giat melakukan sosialisasi dan beberapa kali simulasi.

"Nantinya, penghitungan dilakukan di kecamatan, bukan di kelurahan," katanya.

Semua hasil rekapitulasi di TPS akan di-scan dan tayang di laman KPU.

"Agar rakyat juga bisa ikut mengawasi. Kami senang kalau banyak yang mengawasi," katanya.

Begitupun dengan para pemilih pindah lokasi yang masih dapat mengurus dokumen agar bisa menunaikan hak mereka 17 April nanti.

Hanya, ia menekankan, pemilih pindah lokasi yang mencoblos di luar provinsi sesuai e-KTP akan menerima 1 surat suara saja, yakni untuk Pilpres.

Karena harus mencoblos 5 kertas suara, para pemilih pun diharap sudah memantabkan hati pada pilihan mereka, sebelum masuk bilik.

Indra menjawab pertanyaan dari peserta bernama Harry, bahwa nama-nama caleg sudah bisa dilihat di laman KPU.go.id. Jadi,

"Pemilih tidak lama-lama di bilik suara," kata dia.

Cermat membandingkan

Agar jadi pemilih cerdas, Indra menyarankan agar rakyat mengamati rekam jejak para caleg.

"KPU sudah dua kali mengumumkan caleg yang mantan napi koruptor," katanya.

Ia berharap hal itu berguna bagi para pemilih.

Pasalnya, azas pemilu bukan lagi sebatas Luber seperti zaman Orde Baru, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, tapi juga jurdil alias jujur dan adil.

Yustinus Prastowo, pemerhati kebijakan publik, sebagai pembicara selanjutnya menyatakan hal yang kurang lebih sama.

Sebagai umat Katolik dan warga negara Indonesia, adalah penting untuk ikut dalam hajatan politik lima tahunan ini. "Politik itu adalah keterlibatan," katanya.

Yang paling sederhana adalah menunaikan hak untuk memilih wakil dan pemimpinnya.

"Ingat, memilih itu membandingkan!" ujar Prastowo.

Maka, sebagai pemilih cerdas, harus berupaya mencari tahu dan membandingkan visi misi, prestasi, rekam jejak para calon legislatif dan calon presiden/wakil presiden.

Prastowo mengungkapkan bahwa lazimnya umat Katolik banyak terlibat di masyarakat, termasuk berpolitik.

"Hanya saja, dalam pertimbangan praktis kondisi belakangan ini, banyak yang menarik diri," ujarnya.

Padahal, menurut Paus Benediktus seperti dikutip Prastowo, pemerintahan yang baik hanya dapat dijalankan oleh orang-orang yang baik.

"Dan mereka hanya akan memimpin jika kita pilih. Maka penting untuk terlibat dalam Pemilu 2019," katanya.

Terkait dengan keterlibatan, Prastowo mengutip seruan moral dari Komisi Kerawam KAJ. Jadi orang Katolik harus punya pengetahuan memadai (cognitive), dengan pertimbangan cukup (affective) berpegang pada Ajaran Sosial Gereja, dan sejenisnya, punya kemampuan menganalisa (reflective), serta memiliki kemauan bertindak (action) untuk menghadapi kondisi yang terjadi akhir-akhir ini.

Yang pasti, menurut Prastowo, ada baiknya rakyat meneliti latar belakang calon wakil atau pemimpinnya.

"Sebaiknya pilih yang pro-toleransi, nasionalis, berintegritas, punya tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama," kata dia.

WARTA KOTA, PALMERAH
Editor: Aloysius Sunu D
http://wartakota.tribunnews.com/2019/03/04/serbuan-hoaks-kalahkan-politik-uang-dan-sara

Anda Mau Ikut Coba MRT Jakarta Mulai 12 Maret Nanti? Begini Caranya.......

Persiapan operasional Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta sudah mencapai 99,06 persen.

MRT Jakarta akan mulai melakukan uji coba operasi untuk umum mulai 12 Maret-24 Maret 2019.

Namun, bagi masyarakat yang hendak mencoba MRT Jakarta, harus mendaftarkan terlebih dahulu.

"Kami akan membuka pendaftaran mulai 5 Maret nanti. Untuk masyarakat uji coba MRT pada 12 Maret sampai 24 Maret," kata William Sabandar, Direktur Utama (Dirut) PT MRT Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Saat itu, William Sabandar ditemui saat meninjau Stasiun Bundaran HI MRT Jakarta, di Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat.

Untuk registrasi, warga dapat melakukannya secara online di website www.jakartamrt.co.id/ayocobamrtj.

Nantinya, pendaftar transportasi massal itu wajib mengisi data diri seperti nama, umur, jenis kelamin, dan identitas lainnya.

"Pendaftar juga harus mendaftarkan rencana perjalanan yaitu waktu dan stasiun keberangkatan. Setelah itu akan menerima email konfirmasi yang berisi rincian informasi dan QR Code," ucapnya.

Saat tiba di stasiun keberangkatan pada waktu yang telah dipilih saat registrasi online, pendaftar harus menyerahkan hard copy email konfirmasi.

Kemudian menunjukkan QR Code kepada petugas di stasiun dan mendapatkan stiker yang telah disesuaikan dengan waktu kedatangan di stasiun.

"Kami akan operasikan dari pukul 08.00 sampai 16.00," katanya.

Namun, jadwal tersebut dibagi beberapa waktu sesuai stiker yang didapat pendaftar.

Merah pukul 08.00–10.00, biru pukul 10.00-12.00, kuning pukul 12.00 – 14.00, dan hijau pukul 14.00 – 16.00.

Sedangkan kuota pendaftar per harinya akan dibatasi.

• Warga Bintaro dan BSD Bisa Naik MRT Jakarta dengan Bus Premium Royaltrans

Pada hari pertama sebanyak 4.000 orang per hari. Kemudian hari kedua 8.000 orang, dan seterusnya hari ketiga 12.000 orang, hari keempat 16.000 orang.

Sedangkan pada hari kelima 20.000 orang, hari keenam 24.000 orang, dan hingga hari ketujuh mencapai 28.800 orang per hari.

Untuk headway-nya nanti 10 menit dan jumlah rangkaian tujuh operasional serta satu cadangan

"Kami butuh registrasi tersebut untuk kebutuhan kenyamanan dan keamanan. Nanti setiap hari kami akan evaluasi apa saja kekurangan yang harus diperbaiki," katanya.

Setelah masa uji coba tersebut, pihaknya akan melakukan pengoperasian secara penuh. Tidak ada lagi pembatasan jumlah penumpang.

"Setelah ujicoba, nanti akan ditentukan kapan mulai operasi penuh secara komersial," ucapnya.

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Intan Ungaling Dian

http://wartakota.tribunnews.com/2019/02/28/anda-mau-ikut-coba-mrt-jakarta-mulai-12-maret-nanti-begini-caranya?page=2



Thursday, February 28, 2019

Mahfud Md Bicara 'Islam Sontoloyo', Orang yang Pura-pura Perjuangkan Islam


Jakarta - Gerakan Suluh Kebangsaan menggelar rembuk nasional membahas api Islam dalam menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud Md mengatakan api Islam pernah berkobar pada masa kemerdekaan RI.

"Mengapa api Islam? Kami menyakini seyakin-yakinnya Indonesia ini merdeka itu karena juga api Islam yang berkobar. Sehingga Islam itu lalu bersatu membulatkan tekad, merangkul kelompok-kelompok lainnya yang tidak Islam untuk bersama berpikir tentang Indonesia dan memajukannya ke masa depan," ucap Mahfud dalam sambutannya di Hotel Grand Sahid Jaya Jl Jend Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Rembuk nasional ini mengangkat tema 'Api Islam Untuk Peradaban Indonesia Masa Depan'. Mahfud menjelaskan Gerakan Suluh Kebangsaan digagas tokoh lintas agama dan lintas organisasi politik. Dia menekankan gerakan ini tidak masuk ke dalam politik praktis seperti arah dukungan politik. Mahfud mengatakan gerakan ini hanya masuk dalam tataran politik kebangsaan.

Mahfud menjelaskan, api Islam pertama kali dikemukakan Presiden Sukarno. Sukarno pernah mengatakan Islam bisa sangat maju jika dilandasi semangat membangun kemajuan bangsa dan umat seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

"Persoalannya pada waktu itu kata Bung Karno banyak orang hanya menggunakan abunya Islam, bukan apinya Islam. Apa itu abunya Islam? Ya misalnya soal jenggot panjang itu wajib apa nggak, pakai sorban itu harus apa tidak, pakai jilbab itu harus apa tidak. Kalau bersuci pakai abu, kenapa tidak pake sabun? Itu semua hanya abu. Kata Bung Karno, Islam itu punya semangat untuk memajukan sebuah bangsa, karena di dalam Islam banyak ajaran-ajaran yang mendorong ke arah kemajuan itu," tuturnya.

Dia mengatakan pemikiran Bung Karno kemudian bersinergi dengan pikiran ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis). Termasuk Jamiat Kheir, organisasi yang menghimpun tokoh-tokoh Islam yang didirikan pada 1904.

Dia mengatakan api Islam tersebut harus terus menyala. Api Islam ini terus menyala hingga bisa menghalau ancaman penjajahan setelah RI merdeka.

"Kita tidak boleh lagi dijajah, kita punya modal untuk maju sebagai bangsa. Demikianlah pada akhirnya lahir Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila karena api Islam yang mau menerima perbedaan-perbedaan dan bersatu di dalam ikatan kebangsaan seperti yang dibangun oleh Nabi Muhammad dulu ketika membangun negara Madinah," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Mahfud kemudian menyinggung soal pihak yang pura-pura memperjuangkan Islam padahal demi kepentingan diri sendiri. Dahulu, Sukarno menyebut kelompok ini dengan Islam sontoloyo.

"Sekarang ini muncul gejala baru yang dulu juga pernah dikatakan oleh Bung Karno munculnya Islam sontoloyo. Ini asik nih Bung Karno, ada api Islam, ada Islam sontoloyo. Itu Bung Karno juga yang pertama kali mengatakan," kata dia.

"Apa kata Bung Karno (soal) Islam sontoloyo itu? Adalah orang menggunakan Islam untuk kepentingan dirinya sendiri, orang lain dianggap salah. Tapi dia bisa berubah kalau dia dapat keuntungan dari sebuah situasi. Itulah Islam sontoloyo. Pura-pura memperjuangkan Islam ini-itu, sesudah ditawari kamu duduk di sini, jadi pejabat ini, hilang itu. Itu namanya Islam sontoloyo. Tidak punya semangat keislaman yang konsisten menjual jual nama Islam," sambungnya menjelaskan.

Mahfud mengatakan dalam rembuk nasional ini akan dibahas kontribusi dari ormas-ormas Islam dalam membangun RI berdasarkan Pancasila. Mahfud menegaskan, konsep ini sudah final karena sudah jadi keputusan dari para pendiri bangsa dan juga para ulama terdahulu.

Dia juga menyinggung soal gagasan negara khilafah. Mahfud mengatakan dalam Islam tak ada sistem baku tentang khilafah. Karena pembentukan suatu negara didasarkan pada perkembangan zaman dan perbedaan tempat.

"Di dalam sumber primer ajaran Islam itu tidak ada sistem yang baku tentang khilafah. Islam mengatakan urusan sistem itu urusan perkembangan zaman dan perbedaan tempat. Sistem di zaman nabi dengan sistem sesudahnya beda. Lalu mana yang benar? Semua benar, karena itu ijtihad masing-masing tempat dan orang Indonesia. Tokoh-tokoh Islam Indonesia sudah berijtihad, Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, Wahid Hasyim, Hasyim Asyari, Bagus Hadi Kusumo, KH Ahmad Dahlan semua sudah membahas inilah negara yang cocok untuk Indonesia. Sehingga mari kita bangun ke depan apa yang disebut moderasi Islam," jelas Mahfud.

Dalam acara ini hadir Musytasar PBNU Masykuri Abdillah, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Menko PMK Puan Maharani, dan Wakil ketua Umum PP Persis Jeje Zaenudi. 
(jbr/tor)

https://news.detik.com/berita/4446389/mahfud-md-bicara-islam-sontoloyo-orang-yang-pura-pura-perjuangkan-islam

Monday, February 25, 2019

Fokus Berita: Konvensi Rakyat Jokowi


Fokus Berita: Konvensi Rakyat Jokowi

Oleh: Denny Siregar*

"Kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara, saya tunggu sekarang...."

Begitu tegas Jokowi di hadapan ribuan pendukungnya di Sentul malam kemarin. Dan pendukung Jokowi pun bersorak sorai menyambut perkataannya.

Jokowi memang benar-benar "gila". Dari tubuh kerempeng yang dulu tidak diperhitungkan ini, ternyata ada auman singa yang menggetarkan banyak kalangan elit Indonesia yang berjumlah 1 persen dari total jumlah penduduk, tetapi menguasai mayoritas tanah negara.

Kotak pandora itu dibongkar Jokowi awalnya waktu debat kedua dengan Prabowo. Karena Prabowo selalu bicara atas nama rakyat dan menyindir kalangan elit Indonesia, Jokowi kemudian membongkar kedok Prabowo bahwa Prabowo juga bagian dari elit yang 1 persen itu.

"Bapak Prabowo setahu saya menguasai 220 ribu hektar di Kaltim dan 120 ribu hektar di Aceh Tengah...." begitu kata Jokowi dan ributlah se-Indonesia Raya. Mereka kaget, membayangkan lahan Prabowo yang 7 kali lebih luas dari Jakarta.

"Apakah Jokowi sedang menyerang Prabowo?"

Bukan. Jokowi sedang membuka fakta saja bahwa satu orang seperti Prabowo, bisa menguasai begitu besar lahan di Indonesia. Nah, ada puluhan orang yang seperti Prabowo yang bahkan menguasai jutaan hektar lahan konsesi, yang dibagi-bagi sebelum Jokowi memerintah.

Greennomics Indonesia, LSM lingkungan, menggambarkan pada masa SBY berkuasa, lahan yang dibagikan ke pengusaha besar seluas 2,4 juta hektar. Zulkifli Hasan, ketua umum PAN yang juga mantan Menteri Kehutanan, memecahkan rekor dengan membagikan 1,64 juta hektar lahan selama ia menjabat periode 2009-2013.

Itu belum pada masa orba yang jauh lebih luas lagi dibagikan kepada segelintir elit pengusaha.

Jokowi tidak menyalahkan pembagian itu karena sudah sesuai UU, tetapi ia mengkritik kebijakan masa lalu yang dengan enaknya membagikan lahan konsesi hanya kepada pengusaha tetapi tidak kepada rakyat. Rakyat hanya jadi penonton di tengah kerakusan para elit yang merampok hak-hak mereka.

"Lalu bagaimana dengan kroni Jokowi? Seperti Luhut Binsar Pandjaitan misalnya. Bukankah ia juga memegang konsesi lahan besar??"

Menariknya Jokowi, sebelum ia melontarkan "bom atom" di media, ia sudah melakukan konsolidasi dulu dengan orang-orang terdekatnya.

Bulan Juli 2018, LBP mengatakan ia akan menyusutkan lahan-lahan konsesi PT Toba Pulp Lestari sampai 88 persen, dari 200 ribuan hektar menjadi sampai 25 ribu hektar saja. Selebihnya ia kembalikan pada negara.

Dari pernyataan LBP di media massa, kita bisa melihat bahwa Jokowi sudah berkomitmen dengan ring 1 nya untuk berbuat sebelum berkata. Dengan begitu, ia mempersempit serangan pada dirinya.

"Untuk apa lahan konsesi besar yang direbut Jokowi dari pengusaha itu?"

Tentu ia bagikan kepada rakyat. Dari 12,7 juta hektar lahan yang sudah ia ambil dari para pengusaha yang dekat dengannya, 2,6 juta hektar sudah ia bagi-bagikan kepada rakyat. Bagi Jokowi, tidak penting ia dicap apa saja, yang penting rakyat harus bisa ikut menikmati kekayaan alam Indonesia.

Saya jadi teringat ketika berbincang dengan seorang pejabat negara yang juga pengusaha besar di negeri ini. Ia berkata, "Jokowi tidak mencuri. Jika ia mencuri sedikit saja, saya pasti akan mencuri lebih besar dari dia...."

Jokowi menularkan ketauladanan kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka merasa sungkan untuk berbuat hal yang memalukan.

Jokowi adalah Presiden yang berasal dari rakyat. Ia hidup dengan rakyat dan berjuang untuk rakyat. Maka kita wajib membelanya, karena pembelaan kita sama artinya dengan kita ikut membela rakyat supaya mempunyai hak yang sama.

Seruput kopinya? ☕☕

*Denny Siregar penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi

Monday, February 18, 2019

Majalah Forbes Ungkap Kekayaan Tanah Prabowo


Majalah Forbes tahun lalu mengungkapkan Prabowo Subianto sebagai tuan tanah  pemilik lahan terbesar kedua di Indonesia, setelah Siti Hardijanti Rukmana. Prabowo memiliki lahan sekitar 3 juta hektar yang diperolehnya selama masa orde baru dan diduga diraih dengan cara KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).
Fakta Prabowo memiliki 3 juta hektar lahan secara haram dan tidak produktif itu berlawanan atau bertentangan dengan pidato atau slogan yang dilontarkannya di mana–mana.
Calon presiden yang akan dimajukan oleh Partai Gerindra itu, mengatakan keberadaan pertanian sangat strategis bagi kehidupan bangsa, sehingga permasalahannya lebih penting daripada ekonomi.
“Masalah pertanian lebih penting dari ekonomi, strategis bagi bangsa, ketahanan bangsa, karena produksi akhir pertanian adalah pangan. Tanpa pangan tidak ada peradaban, dan pangan hanya dapat diproduksi dengan kepemilikan lahan,” ujar Prabowo dalam berbagai kesempatan.
“Dengan adanya IPB dan fakultas pertanian di Indonesia, kita bisa memandang masa depan dengan optimistis untuk menghasilkan terobosan-terobosan iptek,” ujarnya.
Menurut Prabowo, pertanian tidak hanya pangan, tapi juga perikanan, peternakan, dan juga agro industri yang harus berdaulat.
Terkait lahan pertanian yang semakin menyempit, Prabowo menilai perlu ada aturan-aturan tata ruang yang ketat yang harus menjaga agar lahan pertanian tetap dipertahankan.
Namun ironisnya, pernyataan Prabowo itu tidak konsisten dan tidak sejalan dengan fakta yang ada. Prabowo diketahui memiliki lahan tiga juta hektare di seluruh Indonesia.
“Dari Sabang sampai Merauke. Namun, lahan-lahan Prabowo umumnya dibiarkan telantar, dijadikan lahan tidur, tidak dimanfaatkan. Bayangkan betapa ironis dan munafiknya seorang Prabowo yang punya tanah 3 juta hektar dan ditelantarkan, sedangkan rata – rata petani Indonesia hanya punya tanah kurang dari 0,2 hektar,” ujar sumber Asatunews yang tidak bersedia dicantum namanya.
Prabowo adalah pemilik lahan terbesar kedua di Indonesia, setelah Siti Hardijanti Rukmana, yang pengelolaan lahan-lahannya dipercayakan ke Prajogo Pangestu. Kalau Prabowo, lebih banyak bekerja sama dengan Anthony Salim, putra Sudono Salim alias Liem Sioe Liong,” ungkap sumber Asatunews.

Salah satu lahan milik Prabowo adalah lahan tambang batubara puluhan ribu hektare di Kutai Timur dan memiliki cadangan batubara terbesar dan salah satu yang terbaik di dunia. Lahan itu kini masih dipermasalahkan oleh Churchill Mining Plc, perusahaan asal Inggris.
Perusahaan yang berbasis di London memulai bisnisnya di Indonesia pada tahun 2008 dengan mengakuisisi 75% saham di mitra lokalnya, yakni Ridlatama Group. Pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mencabut izin pertambangan Ridlatama karena diduga terlibat dalam pembalakan liar.

Ridlatama juga dituduh memalsukan izin usaha pertambangannya
Ridlatama telah memperoleh izin pertambangan untuk sekitar 35 ribu hektare lahan, yang sebelumnya dikuasai oleh enam perusahaan lokal yang berafiliasi dengan PT Nusantara Group milik Prabowo Subianto .
Padahal, pada tahun 2006 dan 2007, PT Nusantara Group telah kehilangan hak penambangannya karena kurangnya aktivitas pertambangannya. Namun, pemerintah Kutai Timur mengatakan PT Nusantara Group masih memegang izin yang sah dan surat izin yang dipegang Ridlatama adalah surat izin palsu.
Jadi, Churchill merasa tertipu dan kemudian mengajukan gugatan. Namun, di pengadilan Indonesia, Churchill kalah.
Churchill pun lalu mengajukan gugatan ke pengadilan arbitrase internasional, International Center For Settlement of Investment Dispute (ICSID) di Singapura. Tapi, yang digugat bukan Prabowo atau perusahaannya, melainkan pemerintah Indonesia. Churchill menuntut pemerintah Indonesia untuk membayar ganti rugi sebesar US$ 1,05 miliar.
Sekitar dua bulan lalu, ICSID menolak tantangan pemerintah Indonesia yang mempertanyakan kewenangan ICSID mengadili kasus ini. Menurut ICSID, mereka berwewenang memeriksa gugatan arbitrase Churchill Mining PLC dan Planet Mining Pty Ltd terhadap pemerintah Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan keputusan Tribunal ICSID.
Namun, seperti diberitakan banyak media, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan, keputusan tersebut sebatas kewenangan memeriksa, bukan kalah atau menang yang terkait dengan pokok perkara.
Dengan keputusan ini, artinya pokok perkara akan disidangkan pada persidangan mendatang.
“Putusan ini bukan sebuah kejutan bagi pemerintah Indonesia,” kata Amir akhir bulan Maret 2014 lalu.
Amir mengungkapkan, dalam tahap persidangan terkait penentuan yurisdiksi, ini merupakan tahapan umum yang harus dilewati sebelum masuk pada pokok perkara. “Langkah dan pendekatan ini juga lazim dilakukan oleh negara-negara yang berstatus sebagai tergugat, respondent,” ujarnya.
Pemerintah Indonesia sebagai tergugat, lanjut Amir, terus berupaya memanfaatkan setiap tahapan dan kesempatan yang dimungkinkan aturan dan prosedur di ICSID (rules and procedures). Termasuk upaya menghentikan perkara ke pemeriksaan pokok perkara (merit of the case) melalui challenge on jurisdiction. “Kami tetap optimistis pemerintah Indonesia berpeluang berhasil di persidangan selanjutnya, yang membahas pokok perkara, merit of the case,” kata Amir.
Optimisme itu muncul, menurut Amir, karena pemerintah Indonesia punya bukti cukup kuat bahwa tindakan pemerintah yang digugat Churchill Mining PLC dan Planet Mining Pty Ltd tidak melanggar perjanjian Bilateral Investment Treaty (BIT) Indonesia-Inggris dan BIT Indonesia-Australia. Juga tidak melanggar undang-undang nasional Indonesia dan hukum internasional.
Optimisme tersebut, tambah Amir, juga didukung fakta-fakta bahwa klaim investasi yang dilakukan Churchill Mining PLC dan Planet Mining Pty Ltd tidak memenuhi dan bahkan melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia.
Yang pasti, kalau nanti ternyata pemerintah Indonesia kalah dan harus membayar ganti rugi sebesar US$ 1,05 miliar atau sekitar Rp. 12 triliun gara – gara Prabowo Subianto, capres dari Partai Gerindra, plus rusaknya kredibiltas Indonesia di mata dunia. Berbagai sumber A1news.(2014)

Thursday, February 14, 2019

Rocky Gerung, Kembang, dan Bowoisme


DALAM setiap pesta demokrasi, selalu ada cerita kembangan yang muncul tak terduga. Ia bukan plot utama, melainkan menjadi warna tersendiri di sela-sela kompetisi politik yang makin intensif.
   
Pada siklus pemilu kali ini, bagi sebagian kalangan, Rocky Gerung ialah salah satu cerita kembangan tersebut. Dia bukan kandidat, bukan tim sukses, serta bukan pula politikus partai tertentu.
   
Namun, tampaknya panggung bagi Rocky makin melebar, menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi kaum terdidik di kota-kota besar. Posting-nya di Youtube kini tidak sedikit yang sudah dilihat ratusan ribu, bahkan lebih sejuta orang.
   
Rocky selalu tampil membawa flagship akal sehat dan menempatkan dirinya sebagai orang kampus. Tidak jarang, walaupun ia sebenarnya berbicara tentang politik dalam pengertian yang sangat praktis, dengan fasih Rocky selalu berkata bahwa kritik dan penjelasannya ialah kritik akademis. Dibolak-balik, posisi seperti itulah yang menjadi ciri khas dia: akal sehat dan pretensi akademis.
   
Posisi seperti ini baik dan perlu dalam setiap sistem demokrasi. Namun, khusus bagi Rocky, terutama dalam beberapa saat belakangan ini, posisi dan penjelasannya mulai memperlihatkan sebuah ketegangan dalam dirinya sendiri. Ia kelihatannya semakin condong ke
Prabowo dan berbagai uraiannya sudah menjadi semacam monokritik terhadap Jokowi.
   
Dalam sebuah kesempatan, misalnya, sebagaimana yang saya lihat di Youtube minggu lalu, Rocky tampil dalam sebuah acara kampanye pro-Prabowo. Walaupun hal ini sebenarnya sah saja, dan tidak harus berarti bahwa dia kehilangan pijakannya sebagai orang kampus, apa yang dia katakan sudah berbeda. “Saya akan mengkritik Prabowo 12 menit setelah dia dilantik menjadi presiden (kalau dia menang),” demikian seru Rocky dalam forum yang bersemangat itu.
   
Seruan ini dia utarakan untuk memberi justifikasi bahwa dalam forum kampanye tersebut, dia tidak akan mengkritik Prabowo, serta tidak pula menyentuh sedikit pun kelemahan atau kekurangan ide-ide Prabowo sebagai kandidat capres.
   
Sebaliknya, secara implisit, dia membenarkan dirinya untuk terus mengkritik Jokowi, walaupun kritik yang disampaikannya pada forum itu sebenarnya lebih pada isu yang remeh-temeh dan ad hominem, terlalu personal untuk diucapkan seorang akademisi.
    
Buat saya, cara dan ucapan semacam itu memperlihatkan bahwa makin dekat ke pemilu pada April nanti, Rocky makin menjauh dari Rocky yang semula. Bahkan, barangkali dia mulai menjadi paradoks bagi dirinya sendiri.
   
Kenapa saya berpendapat demikian? Kita kembali pada konsep dasar, yaitu akal sehat (common sense). Dalam pengertian praktis, konsep ini mengandaikan pertimbangan yang seksama dengan mengandalkan akal-budi (reason), serta penghargaan pada fakta-fakta dalam mencari kebenaran.
   
Konsep ini tidak ada urusannya dengan posisi politik—penguasa atau oposisi, petahana, atau penantang. Kebenaran ialah kebenaran. Penguasa bisa benar bisa salah, demikian pula kaum oposisi dan the challengers of power.
   
Karena itulah seseorang yang menjadikan akal sehat sebagai konsep perjuangannya akan menimbang-nimbang fakta dan argumen, serta mengarahkan pedangnya kepada semua pihak di ruang publik, tanpa kecuali.
   
Dengan demikian, bagi saya, kalau setia pada konsep perjuangannya, Rocky seharusnya tidak membedakan Prabowo dan Jokowi, atau berlindung di balik argumen bahwa seorang akademisi harus selalu mengkritik kekuasaan. Hal terakhir ini bukanlah sebuah posisi epistemologis. Namun, sebenarnya lebih berhubungan dengan sebuah gejala psikologis yang sering melanda mantan aktivis mahasiswa, yaitu arrested development syndrome.
   
Sebagai seorang sahabat (full disclosure, saya berkawan dengan Rocky sejak pertengahan 1980-an), saya tentu berharap bahwa Rocky segera kembali ke jalannya semula. Dia memiliki bakat yang baik sebagai pengkritik di luar sistem.
    
Terus terang, agar berimbang dan tidak melulu mengulas soal Jokowi, saya sangat ingin mendengar bagaimana Rocky menjelaskan atau mengkritik apa yang ingin saya sebut sebagai Bowoisme.
    
Bowoisme adalah cara berpikir Prabowo dalam memandang situasi Indonesia. Paham ini adalah polesan baru dari paham yang sudah usang, yang banyak diikuti kaum nasionalis dan kaum sosialis pada 1950-an.
   
Pada intinya, seperti yang selalu diulang-ulang Prabowo, paham ini beranggapan bahwa ekonomi negeri kita didominasi asing, kita dipaksa untuk tergantung pada mereka, kekayaan alam kita ‘dicuri’, dan karena itu kita tidak kunjung maju, tidak kunjung bisa berswasembada pangan, dan sebagainya.
   
Di Indonesia dan di banyak negara berkembang lainnya, paham seperti ini mulai ditinggalkan pada era deregulasi di 1980-an, bahkan oleh Prof Sumitro Djojohadikusumo, begawan ekonomi, ayahanda Prabowo.
   
Pandangan seperti itu dianggap terlalu sempit dalam melihat kenyataan ekonomi modern, serta keliru dalam mencari solusi bagi kemajuan Indonesia. Berbagai negeri yang menganut paham tersebut, secara ekstrem, juga terbukti tumbang dan menjadi negara gagal, seperti Kuba, Korea Utara, dan Myanmar.
   
Jadi, singkatnya, Bowoisme adalah sebuah paham yang sudah menjadi hantu masa lalu, sebuah paham yang gagal, tetapi kini, oleh Prabowo, berusaha dibangkitkan kembali sebagai esensi pesan kampanye untuk merebut kekuasaan di masa depan.
   
Saya tidak tahu apakah Prabowo melakukannya karena dia pada dasarnya tidak tahu (dan tidak pernah mau belajar) pemikiran ekonomi yang terus berkembang. Mungkin juga dia sebenarnya hanya mencari tema kampanye, dan dia berpikir bahwa paham itulah yang paling mudah dijual dalam gelora kampanye yang bersemangat?
Kembali ke Rocky Gerung: bagaimana dia menjelaskan semua itu dengan menggunakan akal sehat? Bagaimana ia menimbang fakta-fakta yang ada?
Salah satu fakta ini, misalnya, adalah gross capital formation: angkanya di Indonesia adalah sekitar 5% yang berasal dari modal atau perusahaan asing. Jauh di bawah berbagai negeri lainnya seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia.
Hal ini ialah salah satu bukti terbaik sebagai sebuah konsep, ia berlaku universal untuk mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tidak didominasi kekuatan asing. Bagaimana Rocky menimbang fakta ini dan menjelaskan esensi Bowoisme?
Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dikatakan. Namun, kira-kira, penjelasan seperti itulah yang kita tunggu dari Rocky, agar ia tetap bisa berkata, and justifiably so, bahwa dia adalah pendekar dengan pedang akal sehat yang bertugas untuk menjaga kejernihan berpikir kita di tengah kampanye pemilu yang hiruk pikuk ini.
Penulis: Rizal Mallarangeng Ketua DPD Golkar DKI
Source : http://mediaindonesia.com/read/detail/216540-rocky-gerung-kembang-dan-bowoisme?utm_source=dable

Wednesday, January 30, 2019

Rohaniwan Katolik: NU Memberikan Sumbangan Besar Bagi Indonesia


JAKARTA - Rohaniwan Katolik, Romo Franz Magnis Suseno mengatakan Nahdlatul Ulama (NU) memberikan sumbangan besar untuk kehidupan lebih baik di Indonesia.

“Saya merasa bahwa NU sudah memberikan sumbangan besar untuk kehidupan lebih di Indonesia,” kata Romo Franz Magnis di Jakarta, Rabu (30/1).

Romo Franz menyampaikan hal itu terkait Peringatan Hari Lahir (Harlah) NU ke-93 yang jatuh pada tanggal 31 Januari 2019.

Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, NU menunjukkan bahwa bisa saling menghargai meskipun agama berbeda. Tapi dalam bercita-cita memajukan kemanusiaan dan keindonesia kita bersama-sama.

Romo Frans juga menghargas sikap NU yang terus-menerus menekankan moderasi, tidak memberikan ruang bagi paham ekstrim atau radikal yang bisa mengancam persatuan.

Sementara itu, Ketua Panitia Harlah ke-93 NU, Emha Nabil Haroen mengatakan peringatan hari lahir (Harlah) ke-93 Nahdlatul Ulama (NU) dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta pada 31 Januari 2019. Presiden Joko Widodo diminta membuka acara yang berlangsung dua hari tersebut.

“Beliau (Jokowi) nanti akan hadir. Kami minta untuk membuka acara. Acara akan berlangsung 2 hari, dari tanggal 31 Januari sampai 1 Februari," kata Emha Nabil Haroen.

Nabil mengatakan acara tersebut bakal dihadiri sekitar 1.500 peserta dari ketua dan rois Pengurus Cabang NU seluruh Indonesia. Harlah ke-93 NU tahun ini mengangkat tema 'Konsolidasi Organisasi Jelang Satu Abad NU'.

"Jadi mengonsolidasi NU struktural untuk satu irama," ujar pria yang juga menjabat Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama (IPSNU) Pagar Nusa.

NU merupakan organisasi yang didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Berdirinya organisasi Islam terbesar di Indonesia itu tak terlepas dari Hadratus Syeikh KHM Hasyim Asy'ari, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, dan KH Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.(fri/jpnn)

https://www.jpnn.com/news/rohaniwan-katolik-nu-memberikan-sumbangan-besar-bagi-indonesia?page=2



Ardy Susanto Dorong Industri Kreatif Lewat Nobar Film Preman Pensiun



TANGSEL - Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ardy Susanto menyelenggarakan kegiatan nonton bareng (Nobar) film Indonesia “Preman Pensiun”.

"Kegiatan nonton bareng ini sebagai wujud dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif di masyarakat,” ungkap Ardy Susanto pada nonton bareng di Tangerang City, Selasa (22/1).

Kegiatan nobar ini juga didukung oleh Komunitas Mobil dan rencananya akan diadakan lagi untuk Film-film Indonesia lainnya seperti Keluarga Cemara dan lain-lain.

Untuk diketahui, acara nonton bareng ini mendapat sambuatan sangat antusias dari lebih dari seratus peserta. Acara ini juga turut dihadiri sejumlah politikus PKB sekaligus calon anggota legislatif. Di antaranya Marpuah (Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 7), Rachel Tuerah (Caleg DPRD Kota Tangsel Dapil 3), Bowo Kristian (Caleg DPRD Kota Tangsel Dapil 5), Mei Harto (Caleg DPRD Kota Tangsel Dapil 2) dan Elvan Wicaksana (Caleg DPRD Kota Tangerang Dapil 1).

Caleg DPRD Kota Tangsel dari PKB, Rachel Tuerah menambahkan Film Indonesia saat ini merupakan industri kreatif yang dapat diandalkan karena mampu bersaing sampai dunia Internasional. Oleh karena itu, Rachel mengajak untuk mencintai karya dan film yang diproduksi oleh anak bangsa.

“Mari cinta Film Indonesia. Sudah saatnya film-film Indonesia berjaya di negerinya sendiri,” kata Rachel.(jpnn)

Source : https://www.jpnn.com/news/ardy-susanto-dorong-industri-kreatif-lewat-nobar-film-preman-pensiun


Friday, January 18, 2019

Luar biasa perhatian Jokowi ke Sumbar


Luar biasa perhatian Jokowi ke Sumbar
Cuma surat dari Walinagari (Kepala Desa), Presiden Jokowi utus Jenderal (Purn) DR. Moeldoko ke Situjuh - Sumbar untuk memperingati Peristiwa Situjuah.

Peristiwa Situjuh adalah penyerangan pasukan penjajah Belanda yang menewaskan 69 perwira, prajurit dan rakyat pada 15 Januari 1949 saat terbentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) 1948-1949 di Sumatera Tengah dalam mempertahankan kemerdekaan.

“Saya merasakan saat peristiwa itu terjadi. Kita petik peristiwa ini, untuk kemajuan bangsa,” kata Moeldoko dihadapan sekitar 5.000 orang yang memenuhi lapangan tempat upacara.

https://www.liputan6.com/regional/read/3869567/jokowi-utus-moeldoko-menjadi-inspektur-upacara-peringatan-situjuah-di-padang

https://m.kumparan.com/langkanid/moeldoko-pimpin-upacara-peringatan-70-tahun-peristiwa-situjuah-1547575027843289258

https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/read/detail/121238/Disurati-Wali-Nagari--Jokowi-Utus-Moeldoko-dan-Archandra

https://www.semangatnews.com/moeldoko-kenang-peristiwa-situjuah-besar-renting-dan-sakral/

https://minangkabaunews.com/artikel-19305-makam-syuhada-lurah-kincie-situjuah-moeldoko-orang-minang-ikut-menuntukan-kejayaan-bangsa.html

http://news.m.klikpositif.com/baca/44581/ini-kata-moeldoko-tentang-pentingnya-peristiwa-situjuah-dalam-perjalanan-indonesia

https://www.ucnews.id/news/Presiden-Jokowi-Utus-Moeldoko-ke-Situjuah/2302612872127573.html

http://infopublik.id/kategori/nusantara/322196/masyarakat-lima-puluh-kota-peringati-peristiwa-situjuah-ke-70

SILAHKAN SIMPULKAN SENDIRI



SILAHKAN BACA SAMPAI TUNTAS HABIS & SILAHKAN SIMPULKAN SENDIRI


Beberapa hari lalu Ketua Badan Pemenangan Nasional BoSan, Djoko Santoso mengadakan konferensi pers, seolah-olah dia membocorkan isi pidato PS bahwa pasangan BoSan akan mundur dari kontestasi Pilpres. Dari awal saya sudah memberikan "warning" kepada beberapa orang teman bahwa ucapan Djoko Santoso itu hanya strategi 'caper' untuk menarik perhatian agar orang-orang penasaran menyaksikan pidato PS. Tapi ternyata sebagian pendukung Jokowi tidak peduli dengan peringatan saya, mereka tetap saja asyiiik mengulas dan membully rencana mundurnya BoSan.

Dan ternyata terbukti, tidak ada satupun kalimat dari PS yang akan mundur dalam pidato penuh emosional dan kebohongan tersebut.

Ini membuktikan bahwa para pendukung Jokowi terlalu sering mudah bereaksi dengan pancingan mereka. Beberapa orang pendukung Jokowi sering terperangkap dalam jebakan strategi Timses BoSan.

Kemudian setelah pidato, saya juga memberikan himbauan agar kita jangan mengulas, mencerca atau membully PS dalam bentuk apapun. Karena semua isi pidato tersebut memang telah dirancang dengan cerdas untuk memberikan umpan pancingan emosi kepada rakyat Indonesia. Pidato ala "Trump Style" tersebut dibuat oleh Tim Eep Saipullah Fatah dkk dengan cermat. Dimana kebenaran atas materi pidato sengaja ditinggalkan, yang diutamakan hanya tebar propaganda dan pancingan emosi.

Lagi-lagi banyak teman-teman pendukung Jokowi kembali terperangkap jebakan Betmen. Mereka asyik mengulas dan membahas isi pidato PS. Diantaranya pendapatan tukang parkir vs dokter dan topik lainnya. Para pendukung Jokowi tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi agen distribusi HOAX yang sengaja diciptakan oleh kubu sebelah. Lagi-lagi Timses BoSan sukses besar menciptakan jebakan buat pendukung Jokowi.

Dalam teori komunikasi psikososial, apabila  suatu ujaran apapun bentuknya selalu diviralkan terus menerus, secara tidak sadar akan menancap kuat dalam alam bawah sadar   publik. Dan ada kemungkinan ujaran tersebut akan dianggap sebagai suatu kebenaran.

Entahlah dengan cara apa lagi saya harus memberikan pengertian kepada para pendukung Jokowi agar cermat dan cerdas serta mau meningkatkan "awareness" dalam menyikapi sebuah jebakan. Jujur terkadang saya "hopeless".

Menurut saya, akan jauh lebih bermanfaat apabila kita memviralkan nilai-nilai kebaikan yang dipancarkan oleh aura positif Jokowi, daripada kita memviralkan energi negatif milik tetangga sebelah. Energi positif yang kita pancarkan terus menerus akan mudah ditangkap oleh orang-orang yang mempunyai frekuensi yang sama.

Sekali-kali kita boleh memviralkan fakta sejarah pesaing Jokowi dengan tujuan memberikan gambaran yang sebenarnya akan rekam jejak yang bersangkutan. Bagi mereka hal ini pasti akan dianggap sebagai "negative campaign". Tidak apa, sah saja, asal kita tidak melakukan "black campaign" dengan menyebarkan fitnah, hoax atau ujaran kebencian.

Sekali lagi marilah kita cerdas mendukung Jokowi. Jangan kita terlena menari-nari di atas rampak gendang yang mereka mainkan. Akan jauh lebih baik kita yang memainkan irama rancak kita sendiri dan biarkan mereka yang  tertatih-tatih ikut menari.

Dalam kampanye saya meyakini adagium "PERTAHANAN TERBAIK ADALAH MENYERANG". Jangan sebaliknya kita sibuk bertahan dengan merespons ujaran mereka dengan segala cacian, tapi kita lupa untuk menyerang. Sampai kita tidak sadar, pihak lawan telah berhasil menyusup ke jantung pertahanan kita.

Masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk menjadi lebih baik, agar kita tidak menyesal di kemudian hari.

Salam SATU Indonesia
15012019

#2019JokowiPresidenRI
#2019CoblosJokowi
#IndonesiaJuaraBersamaJokowi

Friday, December 28, 2018

T4M-P4R4N Telak! 11 Juta Jamaah 212 Bungkam, PRABOWO RAYAKAN NATAL

Sunday, December 23, 2018

UNTUK HMI YANG UNJUK RASA BELA MUSLIM UIGHUR DI CINA

Ilustrasi saja

SURAT TERBUKA UNTUK HMI YANG UNJUK RASA BELA MUSLIM UIGHUR DI CINA
oleh Novi Basuki, santri yang kini terdaftar sebagai Mahasiswa Sun Yat-sen University, Guangdong, Cina

MOJOK.CO – Santri yang lagi kuliah di Cina ini bikin surat terbuka untuk sahabat-sahabat HMI yang melakukan demo ke Kedutaan Besar Cina di Jakarta soal bela muslim Uighur.

Oke, jadi begini.

Disebabkan kakanda dan ayunda sekalian sudah ngegas duluan dengan menggelar unjuk rasa serempak di beberapa kota wabil khusus di Kedutaan Besar Cina di Jakarta, saya merasa tak perlu untuk banyak berbasa-basi di surat ini. Saya mau langsung ke pokok permasalahan saja.

Begini. Ada satu kalimat dalam Kitab Han (Han Shu) susunan Ban Gu (32–92) yang berbunyi: “Bai wen bu ru yi jian.”

Terjemahan ugal-ugalannya: “Informasi yang didapat dari mendengar penuturan orang sebanyak seratus kali, keakuratannya akan kalah dengan yang diperoleh dari melihat sendiri meski cuma sekali.”

Saya tiba-tiba kepikiran wejangan tersebut sehabis membaca berita berisi pernyataan kakanda Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Ketum PB HMI) yang bilang kaum Uighur di Xinjiang “dilarang beragama” oleh Pemerintah Cina.

Terus terang saya kaget dibuatnya. Awalnya saya kira medianya yang salah kutip. Eh, setelah saya menemukan video di Youtube, ternyata kakanda Ketum PB HMI memang mengatakan begitu dalam orasinya yang heroik di depan gedung Kedubes Cina, kemarin (18/12).

Saya jadi pengin tahu dari mana sebenarnya kakanda Ketum PB HMI mendapatkan informasi itu? Semoga bukan dari Ibu Ratna Sarumpaet ya?

Bukan apa. Sependek dan sesempit pengetahuan saya yang sejak 2010 menimba ilmu di Cina, saya tidak pernah tahu kalau Pemerintah Cina sampai melarang warganya dari suku mana pun untuk menganut agama apa saja yang hendak diimani.

Mau memeluk agama yang mesiasnya bernama Hulaihi Wasalam—umpamanya—ha monggoh. Tak akan ada masalah. Konstitusi Cina menjaminnya.

Makanya, kalau kakanda Ketum PB HMI lagi selo, saya sarankan membaca soal jaminan kebebasan beragama ini dalam Undang-Undang Dasar Cina Bab 2 Pasal 36. Agar nggak ganggu jadwal demo kakanda Ketum PB HMI yang padat merayap, saya bantu kutipkan sekaligus alihbahasakan di sini:

Warga negara Cina mempunyai kebebasan beragama. Instansi negara, kelompok masyarakat, dan perorangan tidak boleh memaksa warga negara untuk menganut agama atau tidak menganut agama.

Tidak boleh mendiskriminasi warga negara yang menganut agama dan yang tidak menganut agama. Negara melindungi aktivitas keagamaan yang normal (zhengchang de zongjiao huodong). Siapa pun tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat merusak ketertiban sosial, merugikan kesehatan warga negara, dan merintangi sistem pendidikan negara dengan menggunakan agama.”

Na‘am, yang dijamin sama Pemerintah Cina bukan hanya kebebasan warganya untuk beragama, melainkan pula kebebasan mereka untuk tidak beragama dengan menjadi ateis a.k.a kafir kafah.

Sedangkan bagi yang beragama, Pemerintah akan terus berusaha mengayomi sepanjang aktivitas keagamaannya tetap berada dalam koridor “normal” alias tidak melanggar norma dan hukum yang berlaku.

Mungkin terkecuali di bumi datar, saya haqqul yaqin tidak akan ada negara mana pun di bumi bulat ini yang akan tinggal diam mengetahui aktivitas keagamaan warganya yang kerjaannya memprovokasi jemaatnya untuk memberontak kepada pemerintahan yang sah, misalnya.

Sialnya, justru hal seperti itulah yang kini terjadi di Xinjiang yang kebetulan penduduknya mayoritas bersuku Uighur penganut agama Islam.

Kita tahu, orang-orang Uighur—terutama yang tinggal di Xinjiang bagian selatan—memang sudah lama ingin memerdekakan diri dari Cina. Bahkan sejak Cina masih dikuasai Dinasti Qing. Yakni sebelum Cina diperintah Partai Nasionalis yang pengaruhnya sejak 1949 disingkirkan Partai Komunis sampai sekarang.

Sejak dulu—sebagaimana dipaparkan Wang Ke dalam mahakaryanya yang berjudul Dong Tujuesitan Duli Yundong: 1930 Niandai zhi 1940 Niandai (Gerakan Kemerdekaan Turkestan Timur: 1930–1940) terbitan The Chinese University of Hong Kong—kelompok-kelompok separatis Xinjiang memang menggunakan agama (dalam hal ini Islam) untuk melegitimasi gerakannya.

Kenapa? Sebab, kata guru besar Kobe University itu, hanya agamalah yang bisa dipakai buat menarik simpati suku lain yang juga tinggal di sana. Andaikan kelompok-kelompok separatis Uighur memakai isu kesukuan, niscaya muslim bersuku Kazakhs yang juga tak sedikit jumlahnya di Xinjiang, akan sulit bersimpati kepada mereka.

Terbukti, bahkan kakanda dan ayunda yang berada di Indonesia pun bersimpati—untuk tidak menyebut “terkompori”. Padahal, yang dibidik oleh Pemerintah Cina—baik tatkala masih kedinastian maupun sekarang yang komunis—bukanlah agamanya. Juga bukanlah muslim yang moderat. Melainkan kelompok-kelompok separatis yang menggulirkan sentimen agama guna mencapai tujuan politiknya.

Anehnya, kelompok-kelompok separatis ini agaknya tidak benar-benar berniat memperjuangkan Islam. Buktinya, Jüme Tahir, imam besar Masjid Id Kah Xinjiang yang terkenal moderat dan pro-pemerintah itu pun dihabisi dengan keji selepas memimpin salat Subuh pada 30 Juli 2014 silam.

Akhirnya saya jadi bertanya-tanya: yang dibela oleh kakanda dan ayunda itu muslim Uighur yang mana?

Muslim Uighur yang moderat?

Meski sebenarnya mereka sih kayaknya nggak perlu dibela juga. Karena sepengamatan saya, mereka masih bisa beribadah dan berbisnis laiknya sedia kala. Ayo deh, mari kapan-kapan saya temani kakanda dan ayunda pergi ke Xinjiang untuk mengetahuinya. Ajak Abang Fadli Zon juga boleh deh.

Atau muslim Uighur yang suka membikin gaduh suasana Xinjiang pakai isu agama buat meraih agenda politiknya yang kakanda dan ayunda bela?

Ingat, justru muslim garis kaku nan ngamukan macam itulah yang—kata Profesor Beijing Foreign Studies University Xue Qingguo dalam esai bahasa Arabnya di harian Al-Hayat edisi 30 Agustus 2017—merusak citra Islam sebagai agama yang damai dan menjadikan “beberapa tahun belakangan Islamophobia mempunyai pangsa pasar yang cukup signifikan di Cina”.

Sebentar, sebentar, ini saya ngomongin negara mana sih sebenarnya? Kok rasanya rada-rada mirip sama sebuah negeri yang bentar lagi mau Pilpres ya?

https://mojok.co/nvb/esai/surat-terbuka-untuk-hmi-yang-unjuk-rasa-bela-muslim-uighur-di-cina/

Saturday, December 8, 2018

Media akan berpihak kepada yang benar.



Prabowo marah besar. Pasalnya kehadirannya pada reuni 212 yang dihadiri 40 ribu peserta itu TIDAK diliput media. Reuni akbar yang diklaim Prabowo 11 juta itu seharusnya diliput sebesar-besarnya. Kegiatan itu seharusnya dijadikan sebagai headline media-media.

Faktanya reuni 2 Desember 2018 tak diliput oleh sebagian besar media mainstream. Pemberitaannya sepi. Padahal Prabowo SUDAH bermimpi. Ia ingin disorot media secara besar-besaran. Wajahnya di atas panggung 212 menghiasi koran, majalah, layar televisi, website online, beranda media sosial, selama berhari-hari.


Akan tetapi mimpi Prabowo itu sirna, tak pernah terwujud. Prabowo gagal. Ia pun marah kepada dua pihak. Pertama, ia marah kepada media dan semua wartawan. Kedua, ia marah kepada Jokowi yang dituduhnya berada di balik sepinya pemberitaan media terhadap dirinya.

Lalu mengapa media TIDAK meliput Prabowo pada reuni 212 itu?

Pertama, reuni 212 itu sendiri SUDAH salah istilah. Dari zaman kuno, zaman baheula sampai zaman digital ini, istilah reuni belum tercemar dan terdegradasi maknanya. Istilah reuni dipakai oleh sekelompok orang yang SUDAH selesai belajar atau latihan pada tahap tertentu dan ingin kembali bernostalagia setelah beberapa tahun.

Faktanya reuni 212 itu adalah sebuah aksi demonstrasi. Demonstrasi penggulingan pemerintah yang sah. Dari sejarah demo 212 itu sebelumnya, terlihat dan terarah tujuannya yakni untuk melengserkan Jokowi lewat Ahok. Dan demo menggulingkan pemerintah, jelas TIDAK mengenal istilah reuni sampai kiamat dunia sekalipun.

Jelas media TIDAK mau dibohongi oleh istilah reuni yang salah kaprah itu. Media TIDAK rela dikangkangi oleh sebuah istilah ngawur. Media juga TIDAK mau menjadi bagian dari aksi merongrong pemerintah yang secara konstitusional. Media ingin menjaga jarak.

Kedua, kegiatan 212 itu sama sekali TIDAK bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Buktinya, setelah reuni itu tak ada dampak apapun bagi kemajuan bangsa. Malah kegiatan 212 itu berpotensi memecah belah bangsa. Bendera-bendera HTI menyusup bersama bendera tauhid berkibar dimana-mana. Sementara bendera merah-putih sebagai pemersatu bangsa dikerdilkan.

Media tertarik meliput kegiatan 212 itu jika terkait dengan prestasi bangsa, terkait dengan kemajuan yang telah dicapai di bidang teknologi, riset, atau kegiatan lainnya yang mempersatukan bangsa. Faktanya kegiatan 212 itu sarat dengan provokasi, penghinaan kepada pemimpinnya sendiri.

Ketiga, saya pernah bertemu 1-2 orang pemimpin redaktur media besar mainstream. Menurut pengakuan mereka, sebetulnya TIDAK ada media yang netral. Media cenderung berpihak. Filosofi itu berlaku di seluruh dunia. Berpihak kemana? Berpihak kepada kebenaran, keadilan dan kedamaian.

Media berpihak kepada pemerintah yang sah. Media berpihak kepada pemimpin yang bersih, anti korupsi, keluarganya bebas dari KKN. Media berpihak kepada pemimpin yang sederhana, pekerja keras, dan berjuang keras untuk kemajuan bangsanya. Dan ciri-ciri seperti ini ada dalam diri Jokowi.

Jokowi mati-matian bekerja keras siang dan malam. Ia memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme yang SUDAH berurat berakar di dalam pemerintahan. Jokowi terus-menerus bertarung memerangi para mafia pangan, minyak, pajak di negeri ini.

Jokowi berusaha keras mengangkat martabat bangsanya sama dengan negara lain. Ia dengan cucuran darah berjuang habis-habisan mengambil alih perusahaan asing yang telah lama mengeruk kekayaan negeri ini.

Media TIDAK akan mengkhianati ketulusan Jokowi. Media akan membela Jokowi yang berada di pihak yang benar. Itulah yang saya sebut media cenderung berpihak. Media akan berpihak kepada yang benar.


Saya sebagai penulis Seword juga dan penulis lainnya cenderung berpihak kepada yang benar, kepada orang BENAR, kepada pemerintah yang sah, kepada pemerintah yang berjuang mempertahankan NKRI. Membela orang BENAR adalah tugas utama media.

Prinsipnya JANGAN membiarkan Jokowi yang benar berjuang sendirinya. JANGAN membiarkan Jokowi bertarung sendirian melawan para mafia, pengkhianat, perusak bangsa, perongrong Pancasila, para penculik, pembohong dan penyebar hoax.

Lalu apa taktik jitu yang kena Prabowo sampai ia marah besar kepada Jokowi?

Taktik babat alas. Jokowi sukses merangkul semua media besar. Ia berhasil menyamakan visi dan misinya dengan media. Media paham dan sangat paham ketulusan hati Jokowi dalam membangun bangsa ini.

Media tahu benar jejak rekam Jokowi dan keluarganya. Jokowi sangat bersih dari korupsi. Ia dan keluarganya menjauhi KKN yang sangat subur di zaman Soeharto. Media paham dan mengapresiasi kerja keras Jokowi yang bolak-balik mengunjungi seluruh negeri. Media paham energi besar Jokowi yang terus mengawasi pembangunan infrastruktur yang sangat penting bagi bangsa ini.

Pemimpin media-media besar seperti Surya Paloh, Harry Tanoe, Erick Thohir, Aburizal Bakri, Yakob Oetama, Gunawan Muhammad, Chairul Tanjung berpihak kepada kebenaran. Dan orang benar itu adalah Jokowi.

Jokowi dengan taktik babat alas mampu merangkul mereka dengan baik, tulus dan bersama-sama membangun bangsa ini. Para pemimpin media itu setuju, sevisi, semisi dengan Jokowi. Bergabungnya media ke pihak Jokowi terjadi BUKAN karena Jokowi pintar, BUKAN karena ia telah membeli media. Akan tetapi media ingin membelanya karena ia jelas berada pada jalur yang benar.

Taktik babat alas Jokowi atas media itulah yang kini dirasakan dampaknya oleh Prabowo. Jelas Prabowo sulit merangkul media dan bahkan cenderung memusuhi media dan wartawan. Mengapa? Prabowo telah salah langkah. Ia yang sebelumnya nasionalis tulen kini telah berubah dan menjadi penebeng kaum ekstrimis kanan.

Prabowo SUDAH salah jalur. Ia telah merangkul para mafia, para provokator, para pembohong semacam Ratna Sarumpaet, para pengkhianat semacam Amin Rais. Karena itu media sama sekali TIDAK membelanya.

Benarlah curhat Prabowo. Bahwa media dan wartawan saat ini HANYA dekat-dekat kepadanya untuk meliput keseleo lidahnya, blunder kata-katanya, khayalan fiksinya dan data-data bohongnya. Dan tugas utama media memang memberitakan hal itu dan meluruskannya.

Jadi, tak diliput media, pantaskah Prabowo marah kepada Jokowi dengan taktik babat alasnya atas media?
Tanya kepada kura-kura.

Salam Seword,

Asaaro Lahagu

🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Wednesday, November 28, 2018

Prof Sumanto Al Qurtubi: Kenapa Saya Dukung Jokowi ?



Kenapa Saya Dukung Jokowi?

Prof Sumanto Al Qurtubi
King Fahd Univ,  Saudi.


Kenapa saya dukung Jokowi? Dan kenapa saya tidak dukung Prabowo?

Saya dukung Jokowi dan tidak dukung Prabowo bukan lantaran ada "masalah pribadi". Sama sekali bukan. "Nothing personal", kata orang bule.

Saya tak ada hubungan apa-apa dengan keduanya. Saya bukan orang dekat keduanya. Saya tidak bekerja dengan keduanya atau di lembaga, perusahaan, dan instansi apapun milik keduanya. Saya tak pernah foto dengan keduanya. Saya tak pernah bertemu dengan keduanya. Saya bukan tim sukses keduanya. Saya bukan jubir keduanya. Saya bukan pengurus, anggota, simpatisan, dan kader parpol manapun yang mengusung keduanya. 

Jadi saya bukan siapa-siapanya dari keduanya. Dan siapapun yang kelak jadi Presiden RI sama sekali "nggak ngefek" dengan karir dan masa depanku karena dari dulu, sejak di Amerika, saya tak pernah berkarir di Indonesia. Saya mencari uang di Luar Negeri (Amerika, Singapura, Jepang, dan Saudi) dengan cara halal dan kerja keras tentunya. Jadi saya bukan PNS maupun pegawai swasta di Indonesia. Karena itu siapapun yang jadi Presiden RI nggak ngefek sama sekali dengan nasib diriku di masa depan. 

Saya dukung Jokowi juga bukan karena ia orang Jawa, Jawa Tengah khususnya seperti diriku, bukan pula lantaran ia seorang Muslim. Sama sekali bukan. Saya tak pernah peduli dengan latar belakang etnis, suku, dan agama sang kandidat.

Lalu, kenapa saya dukung Jokowi?

Saya dukung Jokowi karena bagiku, Jokowi jauh lebih baik ketimbang Prabowo. Karena tidak ada capres lain yang lebih baik dari Jokowi. Karena bagiku, Jokowi lebih minim mudaratnya daripada Prabowo. Di banding Prabowo, Jokowi jauh lebih baik rekam jejaknya, lebih baik pengalaman mengelola pemerintahannya, lebih baik kinerjanya, lebih baik visi-misinya, lebih baik prestasinya, lebih baik komitmen nasionalisme dan kebangsaanya, lebih baik segala-galanya.

Bagiku, Prabowo sama sekali "tidak comparable" dengan Jokowi atau istilah jaman now, bukan "apple to apple". Beda antara keduanya jauuuh sekali, ibarat langit dan bumi, apalagi bumi datar.

Saya dukung Jokowi juga karena saya ingin kelak Indonesia betul-betul dihargai di dunia dan bisa berdiri tegak sejajar dengan negara-negara maju lain di dunia yang maju ekonominya, maju teknologinya, maju peradabannya, dan seterusnya. Hanya dengan inilah, Indonesia betul-betul bisa dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Saya ingin Indonesia tidak lagi dicap sebagai "negara kere", baik kere ekonominya, peradabannya, maupun kualitas warganya.

Apa yang diharapkan dari Prabowo? Masa lalunya buram, kinerjanya buram, pengalamannya buram, track record-nya buram, prestasinya buram, perilakunya buram, wawasannya buram, komitmen nasionalismenya buram, semuanya serba buram, termasuk keluarganya. Yang tampak tidak buram cuma satu: yaitu kudanya. Apa yang bisa diharapkan dari kandidat buram?

Bagaimana mungkin Prabowo mau membawa Indonesia ke jalan yang terang-benderang di masa depan kalau ia sendiri buram-ram? Hanya orang-orang yang wawasan dan matanya buram saja yang melihatnya tidak buram.

Jabal Dhahran, Jazirah Arabia
https://www.kinsonpurba.com/2018/11/prof-sumanto-al-qurtubi-kenapa-saya_27.html

Tags

Analisis Politik (275) Joko Widodo (150) Politik (106) Politik Baik (64) Berita Terkini (59) Pembangunan Jokowi (55) Jokowi (52) Lintas Agama (31) Renungan Politik (31) Perang Politik (29) Berita (27) Ekonomi (25) Anti Radikalisme (24) Pilpres 2019 (23) Jokowi Membangun (22) Perangi Radikalisme (22) Pembangunan Indonesia (21) Surat Terbuka (20) Partai Politik (19) Presiden Jokowi (19) Lawan Covid-19 (18) Politik Luar Negeri (18) Bravo Jokowi (17) Ahok BTP (14) Debat Politik (14) Radikalisme (13) Toleransi Agama (12) Caleg Melineal (11) Menteri Sri Mulyani (11) Perangi Korupsi (11) Berita Hoax (10) Berita Nasional (9) Education (9) Janji Jokowi (9) Keberhasilan Jokowi (9) Kepemimpinan (9) Politik Kebohongan (9) Tokoh Dunia (9) Denny Siregar (8) Hidup Jokowi (8) Anti Korupsi (7) Jokowi Hebat (7) Renungan (7) Sejarah Penting (7) Selingan (7) Ahok (6) Health (6) Perangi Mafia (6) Politik Dalam Negeri (6) Gubernur DKI (5) Jokowi Pemberani (5) KPK (5) Khilafah Makar (5) Kisah Nyata (5) Lawan Radikalisme (5) NKRI Harga Mati (5) Negara Hukum (5) Partai PSI (5) Pengamalan Pancasila (5) Pilkada (5) Refleksi Politik (5) Teknologi (5) Anti Teroris (4) Bahaya Khalifah (4) Berita Baru (4) Dugaan Korupsi (4) Indonesia Maju (4) Inspirasi (4) Kebudayaan Indonesia (4) Lagu Jokowi (4) Mahfud MD (4) Menteri Pilihan (4) Pancasila (4) Pendidikan (4) Pileg 2019 (4) Politik Identitas (4) Sejarah (4) Tokoh Masyarakat (4) Tokoh Nasional (4) Vaksin Covid (4) Adian Napitupulu (3) Adudomba Umat (3) Akal Sehat (3) Analisa Debat (3) Artikel Penting (3) Atikel Menarik (3) Biologi (3) Brantas Korupsi (3) Covid-19 (3) Demokrasi (3) Dewi Tanjung (3) Hukum Karma (3) Karisma Jokowi (3) Kelebihan Presiden (3) Kesaksian (3) King Of Infrastructur (3) Lagu Hiburan (3) Makar Politik (3) Melawan Radikalisme (3) Musibah Banjir (3) Nasib DKI (3) Nasihat Canggih (3) Negara Maju (3) Negara Makmur (3) Nikita Mirzani (3) PKN (3) Pembubaran Organisasi (3) Pemilu (3) Pendidikan Nasional (3) Pendukung Jokowi (3) Penegakan Hukum (3) Poleksos (3) Politik Adudomba (3) Rekayasa Kerusuhan (3) Rencana Busuk (3) Revisi UUKPK (3) Sederhana (3) Tanggung Jawab (3) Testimoni (3) Tokoh Revolusi (3) Waspada Selalu (3) Ada Perubahan (2) Agenda Politik (2) Akal Kebalik (2) Akal Miring (2) Anggaran Pemprov (2) Antusias Warga (2) Arsitektur Komputer (2) Basmi Mafia (2) Basmi Radikalisme (2) Beda Partai (2) Berita Internasional (2) Budiman PDIP (2) Capres Cawapres (2) Cinta Tanah Air (2) Dasar Negara (2) Denny JA (2) Erick Thohir (2) Etika Menulis (2) Filsafat (2) Fisika (2) Free Port (2) Gerakan Budaya (2) Gereja (2) Himbauan (2) Information System (2) Isu Sara (2) Jaga Presiden Jokowi (2) Jalan Toll (2) Jenderal Pendukung (2) Jihat Politik (2) Jokowi Commuter (2) Jokowi Guru (2) Jokowi Motion (2) Kabinet II Jokowi (2) Kasus Hukum (2) Kasus Korupsi (2) Kehebatan Jokowi (2) Kemajuan Indonesia (2) Kemanusiaan (2) Kerusuhan Mei (2) Komputer (2) Komunikasi (2) Kriminalisasi Ulama (2) Langkah DPRD-DPR (2) Lawam Penghianat Bangsa (2) Lawan Fitnah (2) Mafia Indonesia (2) Media Sosial (2) Menteri Susi (2) Merakyat (2) Miras (2) Motivasi (2) Nilai Rupiah (2) Olah Raga (2) Opini (2) Pembangunan Pasar (2) Pemimpin Pemberani (2) Pengadilan (2) Pengatur Strategi (2) Penjelasan TGB (2) Penyebar Hoax (2) Perangi Terroriis (2) Pidato Jokowi (2) Political Brief (2) Politik ORBA (2) Program Jokowi (2) Raja Hutang (2) Ruang Kesehatan (2) Sampah DKI (2) Selengkapnya (2) Sertifikat Tanah (2) Simpatisan Jokowi (2) Suka Duka (2) Sumber Kekuasaan (2) Survey Politik (2) Tegakkan NKRI (2) Tenaga Kerja (2) Tirta Memarahi DPR (2) Toll Udara (2) Transparan (2) Ucapan Selamat (2) Ulasan Permadi (2) Ultah Jokowi (2) Undang Undang (2) Adek Mahasiswa (1) Aksi Gejayan (1) Aksi Makar (1) Alamiah Dasar (1) Ancaman Demokrasi (1) Andre Vincent Wenas (1) Anggarana Desa (1) Anies Dicopot (1) Ansor Banten (1) Antek HTI (1) Anti Cina (1) Anti Terrorris (1) Anti Vaksin (1) Anti Virus (1) Arti Corona (1) Aset BUMN (1) Atheis (1) BIN (1) BTP (1) Bahasa Indonesia (1) Bahaya Isis (1) Bangkitkan Nasionalisme (1) Bangsa China (1) Bank Data (1) Bantu Dishare (1) Basuki Tjahaya Purnama (1) Bawah Sadar (1) Bencana Alam (1) Berani Karena Jujur (1) Berani Melapor (1) Binekatunggal Ika (1) Bintang Mahaputera (1) Bisnis (1) Bongkar Gabeneer (1) Bravo Polri (1) Bravo TNI (1) Breaking News (1) Budiman Sujatmiko (1) Bumikan Pancasila (1) Bunuh Diri (1) Busana (1) Buya Syafii Maarif (1) Calon Menteri (1) Cari Panggung Politik (1) Cctvi Pantau (1) Cendekia (1) Croc Brain (1) Cudu Nabi Muhammad (1) Cybers Bots (1) Daftar Tokoh (1) Dagang Sapi (1) Danau Toba (1) Data Base (1) Demo Bingung (1) Demo Gagal (1) Demo Mahasiswa (1) Demo Nanonano (1) Demokrasi Indonesia (1) Deretan Jenderal (1) Dewan Keamanan PBB (1) Digital Divelovement (1) Dosa Kolektif (1) Dubes Indonesia (1) Ekologi (1) Extrimis (1) FBR Jokowi (1) Faham Khilafah (1) Filistinisme (1) Filosofi Jawa (1) Fund Manager (1) G30S/PKI (1) GPS Tiongkok (1) Gagal Faham (1) Gaji Direksi (1) Gaji Komisaris (1) Gaya Baru (1) Gelagat Mafia (1) Geografi (1) Gerakan (1) Gerakan Bawah Tanah (1) Gibran (1) Grace Natalie (1) Gubernur Jateng (1) Gus Nuril (1) Gusti Ora Sare (1) HTI Penunggang (1) Hadiah Tahun Baru (1) Hari Musik Nasional (1) Hiburan (1) Hukuman Mati (1) Hypnowriting (1) Identitas Nusantara (1) Illegal Bisnis (1) Ilmu Pengetahuan (1) Ilusi Identitas (1) Imperialisme Arab (1) Indonesia Berduka (1) Indonesia Damai (1) Indonesia Hebat (1) Injil Minang (1) Intermezzo (1) Internet (1) Intoleransi (1) Investor Asing (1) Islam Nusangtara (1) Istana Bogor (1) Isu Agama (1) Isu Politik (1) J Marsello Ginting (1) Jadi Menteri (1) Jalur Gaza (1) Jangan Surahkan Indonesia (1) Jembatan Udara (1) Jenderal Moeldoko (1) Jenderal Team Jkw (1) Jilid Milenial (1) Jiplak (1) Jokowi 3 Periode (1) Jokowi Peduli (1) Jualan Agama (1) Jurus Pemerintah (1) Jusuf Kalla (1) Kadrun (1) Kambing Hitam (1) Kampus Terpapar Radikalisme (1) Kasus BUMN (1) Kasus Keluarga (1) Kebusukan Hati (1) Kecelakaan (1) Kehilangan Tuhan (1) Kehilangan WNI (1) Kekuasaan (1) Kekuatan China (1) Kemengan Jokowi (1) Kena Efisensi (1) Kepribadian (1) Keputusan Pemerintah (1) Kerusuhan 22 Mei (1) Kesaksian Politikus (1) Keseahatan (1) Ketum PSI (1) Kitab Suci (1) Kode Etik (1) Komnas HAM (1) Komunis (1) Konglomerat Pendukung (1) Kopi (1) Kota Bunga (1) Kota Misteri (1) Kota Modern (1) Kota Zek (1) Kredit Macet (1) Kuliah Uamum (1) Kunjungan Jokowi (1) Kurang Etis (1) LPAI (1) Lagu Utk Jokowi (1) Lahan Basah (1) Larangan Berkampanye (1) Larangan Pakaian (1) Lawan Rasa Takut (1) Leadership (1) Legaci Jokowi (1) Lindungi Jokowi (1) Lintas Dinamika (1) Luar Biasa (1) MPG (1) Mabok Agama (1) Mafia Ekonomi (1) Mafia Tanah (1) Mahakarya (1) Mahkamah Agung (1) Manfaat Vaksin (1) Mari Tertawa (1) Masa Kampanye (1) Masalah BUMN (1) Matematika (1) Membunuh Sains (1) Mempengaruhi Musuh (1) Mempengaruhi Orang (1) Mendisplinkan Siswa (1) Mengharukan (1) Menghasut Pemerintah (1) Menghina Lambang Negara (1) Mengulas Fakta (1) Menjaga Indonesia (1) Menjaga Jokowi (1) Menjelang Pemilu (1) Menjlang Pelantikan (1) Menko Polhukam (1) Menteri (1) Menteri Agama (1) Menteri Sosial (1) Menydihkan (1) Mesin Pembantai (1) Minuman Keras (1) Model Tulisan (1) Muhamad Ginting (1) Mumanistik (1) Muslim Prancis (1) Musu RI (1) Musuh Dlm Selimut (1) Obat Tradisional (1) Oligarki (1) Omnibus Law (1) Oramas Terlarang (1) Orang Baik (1) Orang Beragama (1) Orang Bodoh (1) Orang Kaya (1) Ormas Islam (1) Otak Kebalik (1) Overdosis Haram (1) PHK dan Buruh (1) Palestina (1) Panduan (1) Pantau Jakarta (1) Para Makar (1) Parawisata (1) Partai Baru (1) Partai Komunis (1) Pasar Murah (1) Pelarian (1) Pembayaran Utang Negara (1) Pembela Rakyat (1) Pembumian Pancasila (1) Pemerintahan Jayabaya (1) Pemilihan Presiden (1) Pemprov DKI (1) Pencerahan (1) Pencucian Uang (1) Pendukung Lain (1) Penebaran Virus so (1) Pengacau Negara (1) Pengalaman (1) Pengangguran (1) Pengaruh (1) Pengertian Istilah (1) Pengertian Otoritas (1) Penggulingan Rezim (1) Penghianat Bangsa (1) Pengobatan (1) People Power (1) Perang Dunia III (1) Perangi Tetroriis (1) Peraturan (1) Perayaan Natal (1) Percobaan (1) Perguruan Tinggi (1) Peringatan Keras (1) Peristiwa Mei 1998 (1) Pernikahan (1) Pernyataan ISKA (1) Pertamina (1) Pertemuan Politik (1) Pesan Gus Nuril (1) Pesan Habib (1) Peta Politik (1) Pidato Prisiden RI (1) Pil Pahit Srilanka (1) Pilkada 2018 (1) Pilkada Solo (1) Pilpres Curang (1) Pimpinan MPR (1) Politik Agama (1) Politik Catur Jkw (1) Politik Kepentingan (1) Politik LN (1) Politik Uang (1) Politikus (1) Pollitik (1) Profesional (1) Propaganda (1) Propaganda Firehose (1) Psikoanalisa (1) Psikologi Praktis (1) Puisi (1) Pulau Terindah (1) Quick Count (1) RUU Kadrun (1) Raja Bonar (1) Raja Debat (1) Raksasa (1) Rakyat Kecil (1) Realita Politik (1) Rekam Jejak (1) Rekapitulasi DPS (1) Reklamasi Pulau (1) Relawan Jokowi (1) Remix Sunda (1) Rendah Hati (1) Reungan Politik (1) Rhenald Kasali (1) Risma (1) Ruhut P Sitompul (1) Saksi Yehuwa (1) Sangat Canggih (1) Scandal BLBI (1) Seharah Pers (1) Sehat Penting (1) Sejarah Politik (1) Sekilas Info (1) Selamat Imlek (1) Sembuhkan Jiwasraya (1) Seni (1) Seniman Bambu (1) Shanzhai (1) Sidak Harga (1) Sidang MPR (1) Sigmun Freud (1) Silaturahmi (1) Sistem Informasi (1) Skema Kerusuhan (1) Skenario 22 Mei (1) Skenario Demonstrans (1) Skripsi (1) Soekarno (1) Stasiun KA (1) Suku Minang (1) Sumber Inspirasi (1) Super Power (1) Superkarya (1) Syirianisasi (1) System Informasi (1) TKA Siapa Takut (1) Tahun Kampret (1) Taliban (1) Tanda Kehormatan (1) Tanda Zaman (1) Tanggapan Atas Pidato (1) Tanya Jawab (1) Tebang Pilih (1) Teori Kepribadian (1) Terkaya Indonesia (1) Terorisme (1) Terrorisme (1) Tidak Becus Kerja (1) Tindakan Makar (1) Tingkat Kemiskinan (1) Tinjauan Filsafat (1) Tips dan Trik (1) Toleransi Identitas (1) Travelling (1) Tuan Rumah (1) Tukang Kayu (1) UU Cipta Kerja (1) Ucapan Gong Xi Fat Choi (1) Ulama Bogor (1) Ulasan Berita (1) Ulasan Suriah (1) Ustadz Bangsa (1) Via Vallen (1) Virus Covid-15 (1) Wajib Baca (1) Wakil Tuhan (1) Wali Kota (1) Wanita Kartini (1) Wewenang (1) Yusril Blakblakan (1)