Latest News

Selengkapnya Diteruskan DI NEWS.TOPSEKALI.COM

Showing posts with label Pembangunan Jokowi. Show all posts
Showing posts with label Pembangunan Jokowi. Show all posts

Tuesday, March 23, 2021

17 Tol Bakal Diresmikan Jokowi di 2021, Ini Daftarnya.

 
*17 Tol Bakal Diresmikan Jokowi di 2021,* 
*Ini Daftarnya.*
*Jalan Tol Jabodetabek Sepanjang 101,6 Kilometer*

1. Cibitung - Cilincing, Seksi 1 (Cibitung - Telaga Asih 2,6 kilometer) dan Seksi 2 (Telaga Asih - Cilincing 32,1 kilometer)

2. Cimanggus - Cibitung, Seksi 2 (Jatikarya - Cibitung 23 kilometer).

3. Serpong - Cinere, Seksi 1 (Serpong IC - Pamulang IC).

4. Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran (JORR II) 6,5 kilometer.

5. Bekasi - Cawang - Kp. Melayu, Seksi 1 (Koneksi Toll to Toll Wiyoto Wiyono 3,5 kilometer).

6. 6 Ruas Tol DKI, Seksi A (Kelapa Gading - Pulo Gebang 9,3 kilometer).

7. Serpong - Balaraja, Seksi 1 A (Bagian dari Seksi 1 BSD - Legok 5,5 kilometer).

*Jalan Tol Non Trans Sepanjang 115,8 kilometer*

1. Cileunyi - Sumedang - Dawuan Seksi 1 (Cileunyi - Ranca Kalong 10,6 kilometer), Seksi 2 (Rancakalong - Ciherang 17,1 kilometer) dan Seksi 3 (Sumedang - Cimalaka 4,1 kilometer).

2. Ciawi - Sukabumi, Seksi 2 (Cigombong - Cibadak 38 kilometer)

3. Serang - Panimbang, Seksi 1 (Serang - Rangkas Bitung 26,5 kilometer).

4. Balikpapan - Samarinda, Seksi 1 (KM 13 - Samboja 22 kilometer), Seksi 5 ( KM13 - Sepinggan 11,1 kilometer).

5. Manado - Bitung, Seksi 2 B (Danowudu - Bitung 12,7 kilometer).

Jalan tol Trans Sumatera 192,4 kilometer

1. Sigli - Banda Aceh, Seksi 2 (Seulimeum - Jantho 6,3 kilometer, Seksi 3 (Jantho - Indrapuri 16 kilometer), Seksi 5 - 6 (Blang Bintang - Baitussalam 12,5 kilometer).

2. Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat (Kuala Tanjung - Pematang Siantar 96,5 kilometer)

3. Padang - Pekan Baru (Pekan Baru - Bangkinang 40 kilometer).

4. Medan - Binjai,( Seksi 1A Jl Veteran - Tanjung Mulia 3,5 kilometer)

5. Lubuk Lingau - Curup - Bengkulu (Bengkulu - Taba Penanjung 17,6 kilometer).

Source : https://www.cnbcindonesia com/news/20210321151747-4-231715/17-tol-bakal-diresmikan-jokowi-di-2021-ini-daftarnya

Saturday, March 6, 2021

Presiden Jokowi Akan Lakukan Peletakan Batu Pertama Istana Presiden Di Kaltim Tahun Ini.

*Presiden Jokowi Akan Lakukan Peletakan Batu* 
*Pertama Istana Presiden Di Kaltim Tahun Ini.*
*Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking* pembangunan Istana Kepresidenan di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan dilakukan pada tahun ini. Lokasi tersebut juga akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan informasi itu didapatkannya dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.


*"Kalau kita dapatkan informasi dari Menteri Bappenas, beliau dalam rapat bersama Presiden* mengatakan tahun ini direncanakan peletakan batu pertama Istana Presiden di Sepaku, Penajam, Kalimatan Timur," kata Fadjroel dalam acara tanya jawab dengan netizen yang disiarkan langsung melalui Instagram @jubir_presidenri, Jumat (5/3/2021).

*Fadjroel berujar, rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur masih terus berproses. Misalnya, dalam rapat terbatas dua pekan lalu, pembicaraan mengenai itu sempat dibahas*


*"Pertama RUU IKN yang akan diselesaikan bersama DPR. Kedua terkait dengan tata ruang.* Kedua...... kemudian layanan infrastruktur dasar di sekitar ibu kota negara tetap dilaksanakan. Kalau Anda pernah menuju ke Balikpapan sampai ke Samarinda, sedang diupayakan penyelesaian 100 kilometer jalan tol," pungkasnya.

Friday, February 19, 2021

Bendungan Tapin Berpotensi Jadi Spot Wisata dan Majukan Perekonomian Warga

 

*Bendungan Tapin Berpotensi Jadi Spot* *Wisata dan Majukan Perekonomian Warga*
*Saat meresmikan Bendungan Tapin yang terletak di Desa Pipitak Jaya*, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Kamis, 18 Februari 2021, Presiden Joko Widodo sempat berdialog dengan salah seorang warga setempat yang dahulu tinggal di sekitar wilayah yang kini telah menjadi bendungan tersebut.

*Atal Amos, warga yang memperoleh ganti untung dan dilakukan relokasi ke lokasi* yang tidak jauh dari Bendungan Tapin tersebut, mengatakan bahwa dari biaya ganti untung yang diperoleh, ia bersama warga setempat lainnya memperoleh lahan dan membangun rumah baru dengan kualitas yang lebih baik.

*"Sekarang sudah bangun rumah di bagian hilir dekat bendungan juga. Sekarang lumayan* lebih bagus, nanti Bapak bisa lihat di sekitar pinggir jalan sana," tuturnya saat berdialog dengan Presiden.

*Ia mengaku sangat bersyukur dengan adanya bendungan tersebut.* Sebab, kehadiran Bendungan Tapin diharapkan secara bertahap dapat mengubah kehidupan masyarakat yang berada di sekitar area bendungan.

*Bendungan Tapin, selain berfungsi sebagai pengendali banjir dan pengairan bagi sawah* pertanian, juga berpotensi untuk menjadi area wisata. Potensi tersebut hendak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sehingga dapat menjadi sumber mata pencaharian baru bagi mereka.

*"Dengan adanya bendungan ini kami berharap agar masyarakat di sini tidak hanya sebagai penonton*, tapi kami ingin masyarakat diberdayakan melalui desa pariwisata di tempat ini karena nantinya akan terbuka usaha untuk masyarakat," tuturnya.

*Mendengar penuturan warga dan dengan melihat langsung kondisi alam di sekitar area Bendungan* Tapin, Kepala Negara tampak sependapat dan menyetujui harapan yang sekaligus menjadi usulan warga setempat tersebut.

*"Setelah melihat kondisi keindahan di sekitar waduk ini,* Bapak memang betul (memiliki potensi wisata). Ini juga bisa menjadi objek pariwisata tidak hanya di Kabupaten Tapin tetapi juga di Provinsi Kalimantan Selatan. Benar, saya setuju," ucap Presiden.

Tapin, 18 Februari 2021
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Source: Website: https://www.presidenri.go.id


Lagu selingan Setelah membaca dapat memutar langsung lagu ini ๐Ÿ˜๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡

*Full Album Kisah Kasih Di Sekolah - Lagu Lawas Indonesia Terpopuler 80-90an*
*๐Ÿ‘‰Catet: Sepanjang Putaran Lagu Anti Intrupsi Iklan๐Ÿ˜*
Selamat Terhibur Bersama:

Monday, February 8, 2021

JIKA KELAK TERJADI, INGATLAH DUA MANUSIA SUNYI INI


*JIKA KELAK TERJADI, INGATLAH* 
*DUA MANUSIA SUNYI INI*
*Seorang jendral lapangan dengan pemimpin tertingginya. Keduanya duduk di salah satu jalanan* yang kosong. Jalanan yang menjadi simbol betapa dahsyatnya selama ini pembangunan digenjot demi kemaslahatan bangsa dan rakyat.

*Jalan kosong dan sepi itu juga menjadi simbol betapa sunyinya mereka bekerja selama ini*, meskipun sangat gegap-gempita karya yang menggema.

*Kedua manusia tangguh ini tak pernah segan menguras waktu dan energi mereka di jalanan* - tempat mereka berkarya sembari menjauhi suara bising nyinyir menjijikkan para gelandangan politik.

*Jalanan itu menjadi simbol perjuangan jiwa-raga dua manusia biasa namun bekerja secara luarbiasa* memenuhi amanah sucinya. Jalanan itu simbol jembatan indah yang akan mengantar rakyat menuju pelabuhan masa depan yang gemilang.

*Dan jika kelak itu terjadi, ingatlah akan dua manusia biasa yang duduk di jalanan sunyi itu*. 
Dua manusia sunyi...
By : HT
*Rakyat Indonesia pasti akan mengenang mereka sepanjang segala masa.*

Tuesday, December 22, 2020

Pandu Jokowi: Rakyat Inginkan 3 Periode, Jokowi tak Bisa Menolak

Pandu Jokowi: Rakyat Inginkan 3 Periode, Jokowi tak Bisa Menolak
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa menolak jika rakyat menginginkan mantan Wali Kota Solo itu menjabat tiga periode. “Rakyat inginkan tiga periode, Jokowi tak bisa menolak,” kata Koordinator Pandu Jokowi, Haryanto Subekti dalam pernyataan kepada suaranasional, Ahad (20/12/2020). 

Menurut Haryanto, Ketua DPR yang juga kader PDIP Puan Maharani sudah memberikan sinyal wacana jabatan Presiden tiga periode bisa dibahas di Komisi II. “DPR sebagai wakil rakyat telah menyerap aspirasi rakyat secara baik. Selama ini rakyat menilai Presiden Jokowi telah menjadi presiden terbaik dan dicintai rakyat,” papar Haryanto. Kata Haryanto, tiga periode Jokowi untuk menyelamatkan bangsa Indonesia jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab dan merusak negara.

“Wacana yang diutarakan Puan Maharani sangat visioner untuk menyelamatkan bangsa dan negara di tengah munculnya kelompok radikal dan teroris di Indonesia,” ungkapnya.

Ketua DPR Puan Maharani menyebut wacana masa jabatan presiden sebanyak 3 periode perlu dikaji. Wacana tersebut nantinya akan dibahas di Komisi II yang membidangi pemerintahan.

“Ya itu masih wacana tentu itu harus dikaji kembali secara baik, jangan sampai kita mundur ke belakang. Jadi ini akan jadi wacana yang akan kita bicarakan di komisi II, gimana UU dan lainnya,” kata Puan kepada wartawan di Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

Puan sebagai pimpinan DPR juga belum memberi tanggapan pasti terkait wacana tersebut. Dia mengaku akan mengikuti kajian dengan komisi DPR terlebih dulu.

“Saya kan duduk di komisi dan saya ingin liat gimana kajiannya, tapi apa pun yang jadi sikap partai tentu sebagai ketua DPR yang wakili PDIP tentu nantinya saya akan melihat dan nilai gimana kajian antara DPR legislatif, dan UU-nya serta PDIP,” ucap Puan yang berasal dari PDIP. Source:https://suaranasional.com/2020/12/20/pandu-jokowi-rakyat-inginkan-3-periode-jokowi-tak-bisa-menolak-2/ .

Friday, December 18, 2020

GIL4 BENER.! DIAM-DIAM JOKOWI BANGUN INDUSTRI RAKSASA DI PAPUA

GIL4 BENER.! DIAM-DIAM JOKOWI BANGUN INDUSTRI RAKSASA DI PAPUA

Thursday, December 3, 2020

Berkat tambang nikel dan tembaga, semua negara maju bergabung

Gbr ilustrasi saja
China bantu Freeport Indonesia.
Berkat tambang nikel dan tembaga, semua negara maju bergabung dalam konsorsium. Negara mana saja ? AS, China, Jepang, Prancis. Hebatnya mereka bergabung membawa tekhnologi dan uang untuk terjadinya kolaborasi dan partnership. Tentu mereka harus bermitra dengan PT. Aneka Tambang, PT. Inalum, PT PLN. Dalam pembangunan akan melibatkan BUMN kontruksi dengan nilai  lebih dari Rp. 100 triliun. Komitmen ini sudah settle pada tanggal 30 November. Jokowi sudah setuju untuk mempercepat perizinan, yaitu membangun pusat Industri pengolahan tembaga dan nikel di Weda Bay, Halmahera. Alasannya lebih dekat ke bahan baku. Jarak antara pelabuhan Freeport di Timika di pantai selatan Papua ke Halmahera hanya 2.660 kilometer,

Bagaimana sampai negara besar bersatu? berawal dari talik ulur antara FI dan Pemerintah. Pemerintah tetap memaksa FI agar mengolah hasil tambang di dalam negeri. Terserah dimana mau dibangun. Stop ekspor mentah. Setelah dua tahun dalam negosiasi yang rumit akhirnya disepakati. Dalam jangka pendek FI harus tambah kapasitas produksi smelter sedikitnya 30% ( 300.000 DMT) per tahun dari yang ada ( 1 juta DMT). Itu artinnya mitra FI yaitu PT Smelting ( Mitsubishi Material Corporation) di Gresik, Jawa Timur harus mau ekspansi. Namun itupun tidak mudah. Karena biaya logistik sangat mahal. Maklum jarak antara pelabuhan Freeport di Timika di pantai selatan Papua ke Gresik 4 ribu kilometer. Jadi secara bisnis ekspansi itu tidak menguntungkan.

Di saat yang tidak pasti itu, solusi datang dari Tsingshan Steel. Perusahaan China yang masuk dalam daftar 329 top fortune dengan karyawan 80.000. Mereka memang piawai dan berpengalaman dibidang peleburan tembaga. Mereka memiliki lebih 330 paten dan copyright dibidang tekhonologi smelter. Tsingshan Steel setuju membiayai ekspansi 300.000 DMT per tahun pada smelter PT Smelting ( Mitsubishi Material Corporation). Saat sekarang sedang dilakukan perhitungan detail antara Mitsubishi dan Tsingshan Steel. Yang jelas Tsingshan Steel siap menyelesaikan ekspansi smelter yang ada dalam 18 bulan dengan total investasi USD 250 juta. Itu dilakukan di Weda Bay-Halmahera. 

Masalah ekspansi FI teratasi. Pertanyaannya adalah Mengapa Tsingshan Steel exciting invest untuk smelter Freeport? karena FI membayar Tsingshan Steel  untuk biaya TC/RC ( upah pemurnian) 5 % diatas tarif intenational. Itu sama dengan besaran pajak yang FI bayar kalau mereka ekspor konsentrat. Namun bagaimanapun itulah cara cerdas pemerintah untuk mendapatkan nilai tambah dari SDA tambang kita. Tsingshan Steel juga akan dapat peluang mendapatkan nilai turunan dari bahan mineral tambang itu. Apa ? logam tanah jarang yang sangat bernilai untuk industri high tech.

Pada waktu bersamaan, Tsingshan bersama konsorsiumnya; Huayou, dan Zhenshi, Eramet Group (Prancis), PT. Aneka Tambang  telah sepakat merealisasikan pembangunan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) seluas 2000 hektar dengan investasi sebesar USD 7,5 miliar. IWIP untuk mengembangkan deposit bijih nikel dan 30kt/Ni Nickel Pig Iron.  Termasuk industri hilir, seperti nickel sulfate (NiS)4), NCM/NCA, precursor, sampai menghasilkan produk akhir berupa Li-ion baterai untuk kendaraan listrik. Juga pengolahan tembaga dan emas FI 100 % dilakukan di IWIP, tidak lagi di Jepang dan Spanyol.  Kelak Smelter Fi di Gresik juga pindah ke Weda Bay. Tahun 2023 Mega proyek ini sudah rampung. IWIP bakal menjadi kawasan industri terpadu pertama di dunia yang mengolah sumber daya mineral dari mulut tambang menjadi produk akhir.

Secara politik, keberadaan mega proyek ini mempersatukan China, Jepang. Prancis dan AS. Membuat Indonesia semakin diperhitungkan. Karena semua pihak akan menjaga Indonesia sebagai kawasan yang damai. Apapun politik akan kalah dengan bisnis, selagi bisnis melahirkan kolaborasi dan partnership. Saya yakin 10 tahun lagi Halmahera akan jadi kota hebat seperti Capetown di Afrika Selatan. Ya perjuangan sejak era SBY- sejak UU Minerba disahkan, baru sekarang kita mampu merealisasikan industri tambang secara terpadu. Dan hebatnya Jokowi, itu diarahkan tidak dibangun di Jawa tetapi di Indonesia timur.  Ya rakyat Indonesia timur berhak mendapatkan kemakmuran dari SDA mereka.
Erizeli Bandaro 
ebandaro@gmail.com.  
https://www.facebook.com/nazwaaufar/

Friday, November 27, 2020

Berita Tercecer Namun Penting Anda Ketahui...Siapa Yang Berutang dan Siapa Yang Bayar Utang.

Pada 2014 pemerintahan Jokowi membayar utang jatuh tempo sebesar Rp 237 triliun, pada 2015 sebesar Rp 226,26 triliun, 2016 sebesar Rp 322,55 triliun, 2017 sebesar Rp 350,22 triliun dan 2018 sebesar Rp 492,29 triliun (sumber Berita : “DetikFinance” dengan Judul : Dalam 4 Tahun, Jokowi Bayar Cicilan Utang hingga Rp 1.600 T, Rabu, 22 Agu 2018 12:05 WIB)
, tahun 2019 Rp. 275 T (Sumber Berita : “Tempo” yang berjudul : “Sri Mulyani: Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp 275 T pada 2019”, Selasa, 7 Januari 2020 13:59 WIB) 

dalam satu Priode Pemerintahan bapak Joko Widodo, telah membayar Cicilan Hutang beserta bunganya sebesar : Pada 2014 pemerintahan Jokowi membayar utang jatuh tempo sebesar Rp 237 triliun, pada 2015 sebesar Rp 226,26 triliun, 2016 sebesar Rp 322,55 triliun, 2017 sebesar Rp 350,22 triliun dan 2018 sebesar Rp 492,29 triliun (sumber Berita : “DetikFinance” dengan Judul : Dalam 4 Tahun, Jokowi Bayar Cicilan Utang hingga Rp 1.600 T, Rabu, 22 Agu 2018 12:05 WIB) , tahun 2019 Rp. 275 T (Sumber Berita : “Tempo” yang berjudul : “Sri Mulyani: Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp 275 T pada 2019”, Selasa, 7 Januari 2020 13:59 WIB), total jumlahnya sebesar Rp. 1963,82 Trilyun Bahwa selain telah membayar cicilan hutang dan bunganya sebesar Rp. 1963,82 Trilyun,

 Pemerintahan Bapak Joko Widodo, juga membangun berbagai macam infrastruktur secara Merata, mulai dari Sabang sampai Merauke, diantaranya Membangun jalan tol, tidak hanya berfokus di Pulau Jawa saja, tapi juga di Pulau sumatera, Pulau Kalimantan, pulau Sulawesi, membangun jalan Trans di Papua, Membangun berbagai Jembatan - jembatan besar, membangun berbagai irigasi, termasuk membangun bendungan - bendungan besar, membangun Pembangkit Listrik, termasuk membangun Pembangkit Listrik tenaga Angin, membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya, memperluas Bandara - bandara, termasuk membangun bandara Baru, membangun dan memperluas Pelabuhan, mengambil alih saham mayoritas PT. Freeport yang merupakan salah satu pertambangan emas terbesar didunia, dan banyak lagi melakukan pembangunan - pembangunan yang lain, Membagikan pemberian hak pengelolaan hutan untuk warga desa yang rumahnya dekat hutan dan Bapak Jokowi merupakan Presiden pertama, yang memberikan hak kepada Rakyat kecil warga desa yang rumahnya dekat hutan di INDONESIA, yang jumlahnya mencapai 1 (satu) juta hektar lebih hutan produksi yang pengelolaannya diberikan kepada Rakyat desa, belum lagi pemberian sertifikat Tanah untuk Rakyat, agar ada Tanah Rakyat tidak diambil alih oleh para mafia tanah Kesimpulannya secara Fakta sosial, telah menunjukkan bahwasanya Bapak Jokowi cenderung peduli kepada Rakyat

TURUNKAN JOKOWI ? BISA DENGAN HASUTAN ? LIHAT FAKTA DAN DATA !


TURUNKAN JOKOWI ? BISA DENGAN HASUTAN ? LIHAT FAKTA DAN DATA !

Tuesday, October 27, 2020

Selamat Datang Di Masa Depan

(tidak ada salahnya mencerna Nadiem)

Oleh : Ignatius Jonan

Beberapa prediksi menarik :

1. Bengkel perbaikan kendaraan akan hilang.

2. Mesin yang menggunakan bensin memiliki 20.000 bagian. Motor yang menggunakan listrik hanya memiliki 20 bagian. 

Mobil listrik dijual dengan garansi seumur hidup dan hanya diperbaiki oleh dealer. Hanya perlu waktu 10 menit untuk mencopot dan mengganti motor yang menggunakan listrik.

3. Motor listrik tidak diperbaiki di dealer tetapi akan dikirim ke bengkel perbaikan regional yang akan memperbaikinya menggunakan robot.

4. Motor listrik anda yang gagal fungsi akan ditunjukkan oleh lampu yang menyala, lalu anda akan pergi ke tempat yang menyerupai mesin cuci mobil, dan mobil anda akan ditarik sementara anda ngopi dan motor mobil anda akan diganti dengan yang baru.

5. SPBU atau pomp bensin akan hilang.

6. Meter parkir akan digantikan oleh meter dispenser listrik. 

Banyak perusahaan akan memasang stasiun isi ulang listrik; sebenarnya hal itu sudah dimulai.

7. Kebanyakan pabrik kendaraan (yang cerdas) telah mengalokasikan uangnya untuk mulai membangun pabrik yang hanya membuat mobil listrik.

8. Industri batu bara akan hilang. 

Perusahaan minyak dan gas akan hilang. Pengeboran minyak akan hilang. Ucapkan selamat tinggal kepada OPEC.

9. Rumah2 akan menghasilkan dan menyimpan energi listrik pada siang hari dan akan menggunakan serta menjualnya listriknya ke grid. 

Grid akan menyimpan dan menyalurkannya ke industri yang banyak menggunakan listrik. Apakah anda sudah melihat atap Tesla?

10. Bayi sekarang hanya akan melihat mobil pribadi di musium. Masa depan mendekati kita lebih cepat daripada yang bisa kita tangani.

11. Pada tahun 1998 Kodak memiliki 170.000 pegawai dan menjual 85% foto kertas di seluruh dunia.

Hanya dalam beberapa tahun model bisnis mereka hilang dan mereka bangkrut. Siapa yang mengira itu akan terjadi?

12. Apa yang terjadi pada Kodak dan Polaroid akan terjadi di kebanyakan industri dalam 5-10 tahun yang akan datang... dan kebanyakan orang tidak melihat itu akan terjadi.

13. Apakah pada tahun 1998 anda mengira bahwa 3 tahun setelahnya anda tidak akan pernah lagi mem-foto menggunakan film?. Dengan telepon cerdas sekarang, siapa yang masih memiliki kamera dengan film?.

14. Kamera digital ditemukan tahun 1975. Barang pertama hanya memiliki 10.000 piksel, tetapi mengikuti hukum Moore. 

Dengan perkembangan teknologi yang eksponensial, barang yang semula mengecewakan menjadi super dan menjadi mainstream hanya dalam waktu yang singkat.

15. Hal itu terjadi lagi (tapi jauh lebih cepat) dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence), kesehatan, kendaraan listrik, pendidikan, pencetakan 3D, agrikultur dan lapangan pekerjaan.

16. Lupakan buku 'Kejutan Masa Depan', ucapkan selamat datang kepada Revolusi Industri keempat.

17. Software telah dan akan terus mengacaukan banyak industri tradisional dalam 5-10 tahun mendatang.

18. Uber (seperti halnya Gojek di Indonesia) hanya piranti software, mereka tidak memiliki mobil, tapi sekarang mereka adalah perusahaan taksi terbesar di dunia! Tanyakan pada supir taksi apakah dulu mengira hal itu akan terjadi.

19. Airbnb sekarang adalah perusahaan hotel terbesar di dunia, walaupun mereka tidak memiliki properti apapun. 

Tanyakan pada hotel Hilton apakah dulu mereka mengira hal itu akan terjadi.

20. Artificial Intelligence: komputer akan menjadi lebih baik secara eksponensial dalam hal memahami dunia. 

Tahun ini, komputer mengalahkan pemain game terbaik kdi dunia, 10 tahun lebih cepat daripada yang diharapkan.

21. Di USA, pengacara muda sudah tidak memiliki pekerjaan. 

Berkat Watson IBM, anda bisa memperoleh nasehat hukum dalam hitungan detik (saat ini untuk hal-hal dasar), dengan akurasi 90% dibandingkan 70% akurasi yang dilakukan manusia. 

Jadi jika anda belajar hukum, berhentilah segera. Kebutuhan pengacara akan berkurang 90%, hanya spesialis serba tahu yang masih akan tetap bertahan.

22. Watson telah membantu perawat dalam mendiagnosa kanker, 4 kali lebih akurat dibandingkan perawat manusia.

23. Facebook sekarang memiliki software pengenal pola yang dapat mengenali wajah jauh lebih baik daripada manusia. Pada tahun 2030 komputer akan lebih cerdas daripada manusia.

24. Kendaraan otomotif: Pada tahun 2018 mobil tanpa supir pertama sudah muncul.

Dalam waktu 2 tahun ke depan seluruh industri akan dikacaukan. 

Anda tidak akan ingin memiliki mobil lagi karena anda akan memanggil mobil dengan telepon anda, mobil itu akan muncul di lokasi anda, dan mengantarkan anda ke tempat tujuan anda. 

Tidak perlu bingung memarkir mobil itu, anda hanya akan membayar jarak tempuh dan anda dapat tetap produktif selama berkendara. Anak-anak jaman sekarang tak pernah punya sim dan tak pernah be back homev CV memiliki mobil.

25. Hal itu akan mengubah kota-kota kita, karena kita hanya perlu mobil 90-95% lebih sedikit. Kita dapat mengubah lahan2 parkir menjadi taman-taman kota.

26. Sekitar 1,2 juta orang meninggal karena kecelakaan tiap tahun, termasuk yang disebabkan mengendarai sambil mabuk.

Sekarang kita memiliki satu kecelakaan tiap 60.000 mil; dengan kendaraan tanpa supir angka itu akan turun menjadi 1 kecelakaan tiap 6 juta mil. Ini akan menyelamatkan jutaan nyawa tiap tahunnya.

27. Kebanyakan perusahaan mobil tak diragukan lagi akan menjadi bangkrut.

Perusahaan mobil tradisional hanya mencoba pendekatan evolusioner dan hanya berusaha membuat mobil yang lebih baik, sementara perusahaan teknologi (Tesla, Apple, Google) melakukan pendekatan revolusioner dan membangun komputer di atas roda.

28. Lihat apa yang dilakukan Volvo sekarang; tidak ada lagi mesin pembakaran internal di kendaraan mereka mulai tahun ini untuk model 2019, semua menggunakan listrik atau hybrid, dengan maksud nantinya akan melenyapkan pula model2 hybrid.

29. Banyak ahli-ahli teknik di Volkswagen dan Audi takut terhadap Tesla, dan memang seharusnya begitu. 

Lihat semua perusahaan yang menawarkan mobil listrik. Beberapa tahun lalu keberadaan mereka tidak bisa dirasakan.

30. Perusahaan asuransi akan mengalami kesulitan masif; tanpa kecelakaan, biaya akan menjadi lebih murah. Model bisnis asuransi mobil akan hilang.

31. Real estate akan berubah. Jika orang bisa bekerja pulang-pergi, mereka akan tinggal di tempat yang jauh untuk hidup di lingkungan yang lebih terjangkau dan lebih menyenangkan.

32. Mobil listrik akan menjadi mainstream pada tahun 2030 an. Kota menjadi tidak berisik karena semua mobil baru akan menggunakan listrik.

33. Kota juga akan memiliki udara yang lebih bersih.

34. Listrik akan menjadi sangat murah dan bersih.

35. Produksi listrik tenaga surya telah mengalami kurva pengembangan eksponensial selama 30 tahun, tetapi sekarang anda dapat melihat dampak perkembangan tersebut. 

Dan sekarang perkembangan itu sedang dipacu lebih kencang lagi.

36. Perusahaan energi fosil sedang berusaha mati2an membatasi akses ke grid untuk mencegah munculnya pesaing yang muncul dari instalasi listrik tenaga surya di rumah-rumah, tetapi upaya itu tidak akan bisa berlanjut - teknologi tidak akan bisa dibendung.

37. Kesehatan: Harga Tricorder X akan diumumkan tahun ini. 

38. TV dan Koran akan  mati dengan sendirinya,  siapa yang sekarang baca koran atau siapa yg sekarang melihat TV sebagian kecik orang-orang tua diatas 50 tahun. Millenial  beralih ke Youtube dan sejenisnya lebih cepat.

39. Layanan Perbankan dan Ticketing sudah  swa Mandiri  tidak perlu Customer Service atau Teller akan ada jutaaan profesi pekerjaan yang hilang 10-20 tahun kedepan. Sudah siapkah kita 

Banyak perusahaan akan membuat perangkat medikal (yang disebut 'Tricorder' dalam film Star Trek) yang bekerja dengan telepon anda, yang akan memindai retina anda, sampel darah anda, dan napas anda. 

Lalu dia akan menganalisa 54 bio-marker yang akan meng identifikasi hampir  semua jenis penyakit. Saat ini sudah terdapat lusinan aplikasi telepon untuk tujuan kesehatan.

SELAMAT DATANG MASA DEPAN

Wednesday, October 21, 2020

Rencana Besar RI, Jadi Raja Baterai Dunia


Rencana Besar RI, Jadi Raja Baterai Dunia

Friday, October 16, 2020

40 Yang Terbaik Telah Terbukti Bersama Jokowi

 
40 yang terBAIK telah terBUKTI bersama JOKOWI ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ❤️๐Ÿ’ช๐Ÿ™:

1. Bayar ganti rugi korban LAPINDO.

2. IKAN Melimpah karena Kapal-kapal  Pencuri ikan ditenggelamkan oleh bu SUSI PUDJIASTUTI.

3. SINGAPURA Semakin "Segan" Kepada INDONESIA karena kebijakan TAX AMNESTI.

4. China sdh tidak dapat meng klaim bhw Pulau NATUNA miliknya. Tetap milik NKRI..

5. Saham FREEPORT 51% untuk INDONESIA.

6. Mafia PETRAL yang merugikan negara bubar di tangani JOKOWI.

7. Bencana KABUT ASAP sudah berhasil diminimalisir nyaris tidak ada lagi.

8. INDONESIA jadi anggota OTDC karena PDB diatas 1T.

9. BBM satu harga seluruh INDONESIA di realisasikan.

10. SERTIFIKAT TANAH untuk rakyat miskin.

11. Dana desa, KIP, KIS untuk rakyat.

12. Listrik sudah menyala di desa terpencil

13. Jalan TRANS PAPUA dalam proses pengerjaan, mrpk Proyek Jangka Panjang ....4000 km..

14. Jalan TRANS SUMATRA dan jalan yang mnghubungkan antar provinsi sedang dalam proses penyelesaian.

15. Listrik tenaga angin di SIDRAP.

16. IRIGASI, BENDUNGAN, EMBUNG dibangun untuk mengairi sawah pertanian agar bisa panen 3x setahun. ( menuju swasembada pangan)

17. Pembangunan 10 JEMBATAN GANTUNG di BANTEN sudah selesai.

18. Pembangunan 32 JEMBATAN GANTUNG sedang dalam penyelesaian.

19. Bandara KERTAJATI selesai ditangan JOKOWI sehingga menggerakan ekonomi rakyat.

20. Pelabuhan TANJUNG PRIOK sekarang bisa untuk transit kapal besar sehingga tidak perlu transit di Singapura.

21. Pemerintahan pak JOKOWI sudah bisa Mencicil utang rezim SBY 1600 T.

22. Hari SANTRI nasional di berlakukan

23. Proyek proyek mangkrak dibereskan

24. HTI pencinta KHILAFA di bubarkan

25. GOOGLE bayar pajak di wajibkan

26. Bandar NARKOBA nyawanya dihilangkan

27. Pengemplang pajak dipaksa ikut aturan

28. TEAM CYBER pungli di berdayakan

29. OTT gencar dimana mana

30. BLOK ROKAN dan BLOK MAHAKAM direbut kembali

31. OPM kembali kepangkuan ibu pertiwi

32. Pabrik gula terbesar di Lampung

33. 15 bandara baru disiapkan

34. Jalan tol 5000 km diselesaikan 3,5th berjalan

35. PLBN mega di setiap perbatasan

36. Dunia mengakui kemajuan REPUBLIK
INDONESIA

37. Atlit Berprestasi Diperhatikan dengan Memberikan Bonus sebelum "Keringat Kering".

39. Bagi Pasien Cuci Darah, Operasi Jantung yang masuk Program BPJS gratis.

40. Anggaran Dana Desa, program dana desa telah berhasil membangun jalan desa di seluruh pelosok Indonesia sampai 121.709 kilometer. Belum pernah ada dalam sejarah di Indonesia.
Dan Masih Buanyakkkkk lagi Prestasi2 Presiden JOKOWI Untuk๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ❤️๐Ÿ‘๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™

#jokowi #jokowimarufamin #prabowo #NKRI
#MenujuIndonesiaMaju #persatuandankesatuan

Saturday, July 25, 2020

Jokowi Dan Seluk Beluk Freeport

TAUKAH KAMU..??

Taukah kamu,
Bahwa saat PT Freeport mendapat konsesi lahan pertambangan seluas 2,6 juta haktare antara 1991 - 1995, suku Amungme dan suku Komoro harus pindah dari tanah leluhurnya dengan pergantian 0 Rupiah.

Taukah kamu,
Bahwa dimasa awal Freeport berproduksi pada 1973, dari 16.000 tenaga kerja, hanya 40 orang yg berasal dari Papua, khususnya dari suku Amungme. Itupun sebatas tukang sapu, pembersih rumput dan mess karyawan. Upahnya pun sangat rendah, hanya Rp40 per jam. Kadang2 hanya dibayar dengan barang kelontong seperti kornet, rokok, dan tembakau. Pembayaran dalam bentuk barang ini, menurut PT Freeport, sesuai dengan permintaan pemerintah Indonesia sendiri.

Taukah kamu,
Bertahun2 warga Papua hanya bisa melihat hasil kekayaan alamnya dirampok asing sementara pemerintahan orba cukup senang meski hanya diberi 9% saham oleh PT Freeport.

Tapi taukah kamu,
Bahwa berdasarkan pemberitaan majalah Prospek, 13 Juli 1998, Freeport telah menyerahkan uang kepada Yayasan Dana Sejahtera yang didirikan oleh Soeharto sebesar 20,3 juta dolar AS bersamaan dengan terbitnya Keppres No. 92/1996 pada 1996 dan 1997. Selain itu, sejak tahun 1980, Soeharto juga menerima upeti setiap tahunnya paling sedikit sekitar 5 juta dolar hingga 7 juta dolar AS. Ini berarti, selama 17 tahun ia sudah mengantongi uang sebesar 102 juta dolar AS.

Taukah kamu,
Bahwa keluarganya masih ingin memberi kemudahan pada PT FI karena dianggap sudah berjasa bagi Indonesia. Bahkan melalui adiknya yg juga Wakil Ketua Dewan partai tertentu.

Taukah kamu
Bahwa kini Indonesia berhasil menguasai 51% saham PT FI dan Papua mendapat 10%. Dengan dikuasai Saham PT FI oleh PT Inalum (BUMN), Indonesia nantinya akan memperoleh keuntungan 860 triliun hingga tahun 2041.

Taukah kamu
Bahwa itu semua adalah hasil kerja Presiden Jokowi serta Menteri2nya yg tidak mau tunduk dengan tekanan asing.

Ah mah gak tau apa2.
Taunya cuma nunggu komando untuk demo sambil teriak anti asing, anti aseng tapi mendukung calon penjual kekayaan negeri. Setelah itu mereka berbaris seperti kecoa kawin untuk mendapatkan jatah nasi bungkus.
POLITIKANDALAN.BLOGSPOT.COM

Monday, July 20, 2020

Keren! Bahan Bakar 100% Sawit kebanggaan Jokowi sukses diproduksi di Kilang Dumai


 Energi bersih dengan produk D100 atau bahan bakar 100% sawit untuk kendaraan akhirnya lahir di Kilang Dumai. Produksi di kilang eksisting tidaklah mudah, perlu keberanian dengan kalkulasi tepat agar produksi tidak menganggu produksi minyak yang sedang berlangsung setiap hari.
Dengan kolaborasi Pertamina Research & Technology Center (RTC) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) mampu merealisasikan keinginan Presiden Joko Widodo dengan memproduksi D100 atau bahan bakar untuk diesel dengan memakai 100% sawit.
Sebagai uji coba, Toyota Innova sudah memakai produk D100 dan hasilnya tidak jauh berbeda dengan memakai bahan bakar minyak (BBM). Bedanya, produk D100 ini sangat ramah lingkungan.

Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo optimistis Indonesia mampu mendorong penggunaan alternatif energi untuk menekan impor minyak dan gas bumi.
Saat ini, Indonesia telah memulai program B20 yang merupakan campuran solar dengan 20 persen biodiesel.
Selanjutnya, Indonesia bergerak menuju penggunaan B30. Jokowi optimistis penggunaan biodiesel ini akan lebih banyak pada masa mendatang. "Tapi kita bisa lebih dari itu, kita bisa membuat B100," ujar Jokowi dalam beberapa kesempatan.
Program 100% memakai sumber daya nabati untuk bahan bakar tampaknya kini menjadi kenyataan. Pertamina hari ini meresmikan ujicoba produk 100% memakai sawit atau dinamakan Bahan Bakar Sawit (BBS).
Program dengan nama Bleached and Deodorized Palm Oil (RBDPO) 100% yang menghasilkan produk Green Diesel (D-100) kini sudah diproduksi sebanyak 1.000 barel per hari di fasilitas existing Kilang Dumai.  
RBDPO adalah minyak kelapa sawit atau CPO yang telah diproses lebih lanjut sehingga hilang getah, impurities dan baunya.
Uji coba pengolahan produksi yang dilakukan pada 2-9 Juli 2020 tersebut merupakan ujicoba ketiga setelah sebelumnya melakukan uji coba mengolah RBDPO melalui co-processing hingga 7.5% dan 12,5%.
Keberhasilan tersebut mendapat dukungan penuh Pemerintah melalui kunjungan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ke Unit DHDT Refinery Unit (RU) II Dumai Rabu (15/7) sekaligus menerima contoh produk D-100 dari Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwan Kartasasmita menyampaikan bahwa hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengawal implementasi Program Bahan Bakar Nabati (BBN) dalam rangka mengoptimalkan sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia, khususnya kelapa sawit, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan para petani.
“Saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan di Pertamina, khususnya di Kilang Dumai yang telah membuktikan bahwa kita mampu. Keberanian yang diambil Pertamina ini luar biasa, prosesnya sejak tahun 2019 sampai hari ini juga sangat cepat. Kita sama-sama bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan anak negeri dan Pemerintah akan selalu mengawal Pertamina,” ucapnya.
[https://politikandalan.blogspot.com/2020/07/keren-bahan-bakar-100-sawit-kebanggaan.html]

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah kepada Pertamina untuk mewujudkan produk bahan bakar dengan menyerap bahan baku dalam negeri, dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan ketahanan energi nasional.

“Terima kasih kepada Pemerintah dan seluruh pihak terkait atas dukungan penuhnya kepada Pertamina. Dari uji coba ini menunjukkan bahwa dari sisi kilang dan katalis kita sudah siap, selanjutnya kita perlu memikirkan agar sisi keekonomiannya juga dapat tercapai,” kata Nicke.
Menurut Nicke, hadirnya inovasi yang menghasilkan produk green energy tersebut telah menjawab tantangan energi yang lebih ramah lingkungan sekaligus tantangan penyerapan minyak sawit yang saat ini produksinya mencapai angka 42 hingga 46 juta metrik ton dengan serapannya sebagai FAME (Fatty Acid Methyl Ester) sekitar 11,5%.
Pada saat yang bersamaan, di kilang Plaju, Pertamina juga akan membangun unit green diesel dengan kapasitas produksi sebesar 20.000 barel per hari.

“Hal ini membuktikan bahwa secara kompetensi dan kapabilitas Pertamina pada khususnya dan anak negeri pada umumnya memliki kemampuan dan daya saing dalam menciptakan inovasi, terbukti bahwa kita mampu memproduksi bahan bakar reneawable yang pertama di Indonesia dan  hasilnya tidak kalah dengan perusahaan  kelas dunia," ujarnya.
Pengolahan RBDPO menjadi D-100 di kilang Dumai, lanjutnya, dapat direaksikan dengan bantuan katalis dan gas hidrogen untuk menghasilkan product Green Diesel.
“Katalis yang digunakan adalah Katalis Merah Putih yang produksi putra putri terbaik bangsa di Pertamina Research and Technology Centre bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung,” ungkap Nicke.
https://politikandalan.blogspot.com/2020/07/keren-bahan-bakar-100-sawit-kebanggaan.html
https://industri.kontan.co.id/news/keren-bahan-bakar-100-sawit-kebanggaan-jokowi-sukses-diproduksi-di-kilang-dumai

Thursday, July 16, 2020

Pembangunan Ekonomi Di Era Joko Widodo Dalam Dunia Globalisasi.


Pembangunan Ekonomi Di Era Joko Widodo Dalam Dunia Globalisasi.
[https://politikandalan.blogspot.com/2020/07/pembangunan-ekonomi-di-era-joko-widodo.html]

Sunday, July 5, 2020

CARA CERDIK JOKOWI MEREBUT KEMBALI TAMBANG-TAMBANG RAKSASA DI INDONESIA


CARA CERDIK JOKOWI MEREBUT KEMBALI TAMBANG-TAMBANG RAKSASA DI INDONESIA
[https://politikandalan.blogspot.com/2020/07/cara-cerdik-jokowi-merebut-kembali.html]


Saturday, June 13, 2020

Danau Toba Prioritas utk Pariwisata - Sumut

Nantinya mungkin seperti ini ke Danau Toba.....
*RILIS PUPR 2*
*11 JUNI 2020*
*SP.BIRKOM/VI/2020/257*

*Segera Rampung, Pelebaran Alur Tano Ponggol Akan Permudah Kapal Wisata Keliling Pulau Samosir*

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menyelesaikan pekerjaan pelebaran alur Tano Ponggol di Danau Toba, Kabupaten Samosir. Pelebaran alur tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada wisatawan dapat mengelilingi Pulau Samosir menggunakan kapal pesiar berukuran besar.

Danau Toba merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas yang dipersiapkan untuk mendukung produktivitas di sektor pariwisata pada tatanan normal baru (new normal) akibat COVID-19. Pada tahun 2020 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur di KSPN Danau Toba yang terbagi untuk infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) Rp 119,8 miliar, jalan dan jembatan sebesar Rp 800,3 miliar, permukiman Rp 102 miliar dan perumahan Rp 348,4 miliar sebanyak 68 paket pekerjaan. Untuk TA 2020, sebanyak 36 paket saat ini telah tahap konstruksi, 24 paket dalam proses lelang, dan sisanya 8 paket dikerjakan secara swakelola, termasuk untuk pembebasan lahan.

“Dalam tatanan normal baru untuk hidup berdamai dengan Pandemi COVID-19, Pemerintah meyakini bahwa sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata. Untuk itu, tidak ada kegiatan pembangunan infrastruktur pada 5 KSPN yang dihentikan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Pekerjaan pelebaran alur Tano Ponggol dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) dengan kegiatan utama adalah pelebaran dan pendalaman alur sehingga akan dapat dilewati oleh kapal pesiar dengan progres saat ini sudah mencapai 93,506%.

Alur Tano Ponggol akan dilakukan pelebaran dari 25 meter menjadi 80 m sepanjang 1,2 Km dan ditambah kedalamannya dari 3 meter menjadi 8 meter. Dari total panjang 1,2 km tersisa sepanjang sekitar 20 meter yang belum dilakukan pelebaran. Pekerjaan tersebut akan memindahkan tanah sebanyak 571.562 m3 untuk mendapatkan elevasi dasar alur pada 897 mdpl. Kontrak pekerjaannya dimulai Desember 2017 dengan anggaran mencapai Rp 320,55 miliar.

Selain itu pada sisi kiri dan kanan alur Tano Ponggol nantinya akan menggunakan steel sheet pile untuk menjaga kekuatan tanggul. Setelah dilakukan pelebaran, pada sisi kiri dan kanan juga akan dibangun jalur pedestrian sebagai bagian dari penataan kawasan sekaligus dukungan objek wisata di Danau Toba yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya.

Pengembangan kawasan Tano Ponggol yang tengah dilakukan Kementerian PUPR yaitu menggunakan konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau yang dikenal dengan waterfront city untuk wisata air. Pengembangan kawasan Tano Ponggol merupakan pekerjaan terpadu yang dilakukan oleh Ditjen SDA yang melebarkan alur sungai,  Ditjen Bina Marga dengan membangun jembatan, dan Cipta Karya dengan penataan kawasannya.

Dengan adanya jalur pelebaran alur ini, secara otomatis perlu dilakukan penyesuaian desain Jembatan Tano Ponggol agar kapal pesiar dapat lewat di bawah jembatan. Kondisi jembatan saat ini hanya memiliki panjang 25 meter dan freeboard cukup rendah sehingga kapal besar tidak dapat lewat. Tano Ponggol merupakan satu-satunya akses darat untuk menuju Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba.

Desain jembatan tersebut juga akan mengadposi kearifan lokal adat Batak dengan perkiraan ketinggian ideal jembatan sekitar 8-9 meter dan panjang total 294 meter yang terdiri dari jembatan utama sepanjang 179 meter dan sisanya merupakan jembatan pendekat, dan oprit.

Konstruksi fisik jembatan rencananya akan dimulai pada tahun 2020 dengan alokasi anggaran Rp 175,5 miliar. Saat ini progresnya masih dalam tahapan pra kualifikasi persiapan lelang. Rencananya Jembatan Tano Ponggol yang baru akan memiliki 2 lajur. Dengan desain baru jembatan, tentunya akan menjadi ikon baru di Danau Toba selalu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi  terlebih di pesisir Danau Toba. (*)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#PUPRBersatuAtasiCOVID-19
#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju
#PUPRSigapMembangunNegeri
-----------
Berikut HOT ISU yang berkembang pada pagi hingga siang ini :


1. Komite I DPD RI menolak pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 dengan sejumlah pertimbangan. Antara lain, WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global yang belum dapat diprediksi kapan pandemi tersebut akan berakhir. Pemerintah sendiri telah tetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan sampai saat ini Keppres tersebut masih berlaku.

Selain itu, pandemi Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.

Pilkada Serentak yang melibatkan 270 daerah serta kurang lebih jumlah pemilih sebanyak 105 juta orang pemilih sangat rentan mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara Pemilu. Sampai saat ini, jumlah korban yang terinfeksi Covid-19 masih terus bertambah, serta belum menunjukkan kecenderungan akan melandai apalagi berakhir.

‘’Kami dapat memahami alasan dilaksanakannya Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020 dengan memperhatikan tingkat kerawanan daerah dari Pandemi Covid19. Tetapi, sangat disayangkan pelaksanaan Pilkada Serentak tersebut kurang memperhatikan doktrin yang diterima secara universal, yaitu “salus populi supreme lex esto” atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara,’’ tegas Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang yang mantan Gubernur Kalteng dua periode ini, Rabu (10/6).

2. Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR  Ferry Mursyidan Baldan mengusulkan pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada serentak ke tahun depan, setidaknya pada pertengahan 2001. Ferry beralasan, tidak seorang pun yang bisa menjamin penyelenggara, peserta pilkada, pemilih dan petugas pengamanan tidak akan terpapar virus.
“Kalau mau dipaksakan tahun ini, penyelenggara pemilu harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak yang berwenang dan mengetahui kondisi sesungguhnya, yakni Gugus Tugas Covid-19. Apakah mungkin tahun ini bisa dilakukan tahapan pilkada hingga Desember 2020. Itu sangat penting untuk ditanyakan, jangan sampai kerja keras Gugus Tugas Covid memberantas virus corona muspro karena pilkada yang dipaksakan,” ujar Ferry, kepawa wartawan, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6) siang.

3. Mantan anggota DPD RI, Adrianus Garu menyampaikan dua agenda penting kepada Presiden Jokowi. Yakni, menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dan lakukan evaluasi terhadap kinerja Kabinet Jilid 2 Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Yang pertama, saya berharap Presiden Jokowi bisa menunda seluruh proses pilkada 2020 ke 2022 sesuai rancangan UU Parpol dan UU Pemilu. Yang kedua, saya berharap Presiden Jokowi segera mengevaluasi secara menyeluruh Kabinet Jilid 2 yang tidak sejalan dengan visi Presiden,’’ ,katanya di Jakarta, kemarin.
Terkait masalah penundaan Pilkada Serentak 2020, Adrianus meminta agar Presiden Jokowi  lebih tegas. “Bahwasannya, penyelamatan rakyat bangsa Indonesia jauh lebih penting daripada euforia pemilukada di tengah pro kontra antara Mendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu. Pemerintah tidak perlu mengikuti keinginan parpol-parpol,” ujar Adrianus.

4. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember tidak akan mengalami penundaan. Menurut Mahfud, tetap digelarnya pesta demokrasi tersebut bertujuan agar dapat melahirkan kepala daerah definitif.

"Artinya, kepala daerah-daerah itu harus definitif, kalau ditunda terus tanpa tahu kapan selesainya, itu kan pemerintahan nanti Plt (pelaksana tugas) semua," ujar Mahfud MD. diterima Kompas.com, Kamis (11/6/2020). Baca juga: Anggaran Pilkada Membengkak, Kemendagri: Pemda Bisa Hibahkan Tak Sebatas Uang

Dijelaskan, apabila kepala daerah berstatus Plt dikhawatirkan tidak bisa mengambil langkah-langkah tertentu di dalam pemerintahan sahari-hari. Apalagi, kondisi saat ini tengah terjadi pandemi Covid-19 yang belum bisa diprediksi sampai kapan akan berakhir.


5. Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Ditjen Otda Kemendagri Budi Santoso beralasan, jika pilkada serentak -- yang telah disepakati pemerintah dan DPR, red -- diundur melewat Desember 2020, dikhawatirkan akan terjadi kekosongan pejabat daerah.
Budi juga khawatir, jika terjadi kekosongan jabatan, maka pejabat sementara tidak memiliki power maksimal dalam mekanisme politik. Selain itu pelaksanaan pilkada pada Desember ini agar ritme demokrasi tetap terjaga.
"Kalau sampai pilkada ini dimundurkan dari 9 Desember, itu banyak kekosongan kepala daerah. Dalam kondisi saat inilah kita berusaha sekuat mungkin pelaksanaan pilkada di Desember untuk menghindari kekosongan di kepala daerah," kata Budi Santoso, Rabu (10/6).

6. Mendagri, Tito Karnavian menyatakan Kemenkeu menyanggupi dana APBN dialokasikan untuk membantu biaya penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 bagi wilayah yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal APBD di tengah pendemi virus corona (Covid-19).

"Di daerah yang kapasitas fiskal rendah seperti di beberapa daerah di Indonesia bagian timur, itu akan didorong, dibantu lewat APBN," kata Tito untuk merespons banyaknya keluhan pemerintah daerah yang memgalami keterbatasan APBD dalam memenuhi tambahan anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, Rabu (10/6).
Tito menyatakan Menkeu Sri Mulyani siap membantu penyelenggaraan Pilkada 2020 di daerah melalui kucuran dana APBN dengan meminta daerah dapat memaksimalkan terlebih dulu anggaran Pilkada dalam APBD melalui mekanisme restrukturisasi kebutuhan program.

7. Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menyatakan pihaknya tengah menyiapkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Tambahan untuk Pilkada serentak 2020. Dia menyebut penyusunan DP4 tambahan yang akan diserahkan ke KPU tidak hanya berasal dari 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020, tetapi juga dari 48 kabupaten/kota yang ikut melaksanakan pilkada level gubernur.

"Jadi ada 309 kabupaten/kota yang dimutakhirkan data pemilih pemulanya atau yang 17 tahun baru. Sebab ada kabupaten/kota tidak pilkada, tetapi dilaksanakan pilkada gubernur," kata Zudan dalam keterangan resminya, Rabu (10/6).

8. KPU tengah mempersiapkan draf Peraturan KPU (PKPU) terkait Pilkada Serentak 2020. KPU memastikan substansi draf RUU tersebut sesuai protokol kesehatan yang disusun Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Pencegahan COVID-19.
"KPU sudah menyusun draf peraturan KPU tentang pilkada di tengah pandemi corona melalui proses FGD dan uji publik sebagai bagian dari proses menjaring aspirasi seluruh pihak, seluruh stakeholder, masyarakat sipil, kampus partai politik, kementerian dan lembaga, para pakar baik hukum maupun epidemiologi,’’ kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid, Rabu (10/6).

9. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian mengatakan, untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pemda tidak hanya dapat menghibahkan dana ke penyelenggara pilkada, pemda juga bisa menghibahkan barang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pilkada yang sifatnya habis pakai atau tak digunakan.

Pernyataan ini merespon membengkaknya dana pilkada 2020 akibat pandemi Covid-19, serta usulan penambahan dana pilkada melalui APBN karena terbatasnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).


Mochamad Ardian mengatakan, anggaran Pilkada Serentak 2020 yang telah dicairkan Pemda ke  penyelenggara baru Rp 5,8 triliun dari total anggaran pilkada untuk 270 daerah sebesar Rp 14,98 triliun. Artinya, sebanyak Rp 9,1 triliun dana pilkada belum dicairkan.




10. Ekonom Senior Rizal Ramli menyatakan kesiapannya untuk berdebat soal utang luar negeri dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan tim ekonomi Presiden Jokowi soal utang luar negeri. Tim ekonomi dimaksud adalah Menkeu Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Bekas jubir Presiden Gus Dur, Adhi Massardi yang kini menjadi jubir Rizal Ramli mengatakan, agar debat menjadi serius, pihaknya mengusulkan adanya punishment atau hukuman. Menurut Massardi, jika Rizal kalah dalam debat, maka tidak akan lakukan kritik terhadap pemerintah lagi. Sementara jika menang, Rizal Ramli meminta semua tim ekonomi Jokowi mundur.

Rizal Ramli sendiri melalui akun Twitternya, @RamliRizal, menuliskan jika kalah berdebat,  dirinya tidak akan mengeritik kebijakan pemerintah lagi, sebaliknya kalau dirinya menang, Rizal minta tim ekonomi Jokowi mundur. "Rizal Ramli siap ladeni debat, Luhut dan tim ekonomi harus mundur kalau kalah," tulisnya.


11. Sementara itu, jubir Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik kesiapan ekonom senior Rizal Ramli berdebat dengannya. Terkait dengan hal tersebut, pihak Kemenko Marves telah mengundang Rizal Ramli melalui pesan singkat untuk hadir dalam debat tersebut.

Selain Rizal Ramli, Luhut juga mengundang Dosen senior FE UI Djamester Simarmata yang ingin berdebat soal utang luar negeri (ULN) Indonesia. "Rencananya kami akan mengundang beliau dalam minggu ini untuk berdiskusi melihat analisis data-data yang disampaikan dan dasar-dasar keilmuan yang digunakan. Dari kami sudah sampaikan jadwalnya, tinggal tunggu konfirmasi Pak Djamester," ujar Jodi, Rabu (10/6).



12. Panglima Komando Operasi Angkatan Udara (Pangkoopsau) I, Marsda Tri Bowo Budi Santoso mengatakan telah terjadi peningkatan eskalasi di Laut Cina Selatan akibat konflik antara Amerika Serikat (AS) dan China, Indonesia harus siap menghadapi berbagai ancaman. Ia mengatakan Indonesia punya kemungkinan terdampak konflik tersebut. Dia perintahkan lanud terdekat selalu memantau perkembangan konflik.

"Kita sangat tahu bahwasanya di Laut Cina Selatan terjadi peningkatan eskalasi, saya sudah briefing kepada seluruh lanud jajaran, khususnya di wilayah Koopsau 1, buat saya pedomannya untuk masalah safety dan security jangan menyederhanakan masalah. Kalau suatu saat terjadi beneran, kita harus sudah lebih siap," tegas Tri Bowo Budi di Mabesau Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (10/6).

13. Sebelumnya Menlu AS Mike Pompeo dalam pertemuan via video dengan Menlu ASEAN, menuduh Cina memanfaatkan wabah Corona untuk memperkuat klaim Laut China Selatan. Ia mengatakan, baru-baru ini Beijing memasukkan kedua kepulauan yang menjadi bahan sengketa ke dalam wilayah administrasi provinsi di Cina.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya menciptakan status quo di kawasan. Dia juga menuduh Cina menggunakan kapal yang telah dipersenjatai untuk mencegah negara lain mengerjakan proyek minyak dan gas lepas pantai.
"Beijing bergerak memanfaatkan kelengahan dunia, dengan mengumumkan distrik administrasi di atas kedua kepulauan dan wilayah perairan Laut Cina Selatan, menenggelamkan kapal nelayan Vietnam awal bulan ini dan membangun 'stasiun penelitian' di Fiery Cross Reef dan Subi Reef," kata Pompeo.

14. Kepala Bakamla Laksdya Aan Kurnia menyoroti minimnya kehadiran kapal milik warga Natuna yang mencari ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Menurut dia, hal itu terjadi karena kapal milik warga setempat belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengeksploitasi potensi perikanan di ZEE Indonesia. Akibatnya, potensi sumber daya perikanan di Laut Natuna Utara yang sangat besar belum bisa dinikmati secara maksimal oleh Indonesia.


Kepala Bakamla Laksdya Aan Kurnia mengharapkan kegiatan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) atau penangkapan ikan secara ilegal dapat ditetapkan sebagai kejahatan transnasional. Indonesia harus mengambil peran sentral dalam mendorong agar IUUF dapat ditetapkan sebagai kejahatan transnasional mengingat dampak yang ditimbulkan sangat luas.

Aan berharap hal serupa berlaku dalam konteks regional, khususnya permasalahan di Laut Natuna Utara. Karena Indonesia menjadi salah satu pelopor declaration of conduct dan secara tegas mendukung keputusan Permanent Court of Arbitration.


15. MenPAN-RB Tjahjo Kumolo ingin menuntaskan reformasi birokrasi sebelum pemerintahan Presiden Jokowi berakhir 2024 nanti. Harapannya, bila itu terwujud, pemerintahan berikutnya tinggal fokus di Pendayagunaan Aparatur Negara. Sebab sistem birokrasi yang produktif, berjiwa melayani kepentingan publik, dan cepat dalam mengambil keputusan sudah berjalan dengan solid.
"Andai dipercaya mengemban amanah ini hingga selesai, saya berupaya agar reformasi birokrasi ini bisa selesai di periode Pak Jokowi. Jadi, di pemerintahan berikutnya tak perlu lagi embel-embel RB di Kementerian ini," kata Tjahjo dikantornya.
Pertanyaannya, kok MenPan-RB bilang, andai dipercaya mengemban anamah ini hingga selesai, apakah memang akan terjadi reshuffle kabinet?

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo menekankan, persoalan narkoba jadi perhatian serius Presiden Jokowi, karena narkoba sudah merasuki seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia, profesi, dan pangkat seseorang. Menurut Tjahjo, pengawasan terhadap narkoba tidak boleh kendur.

"Jangan sampai kendur ini. Kalau sampai kendur, saya kira ini ancaman. Saya kira ini tugas dan fungsi penguatan kelembagaan, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi sama-sama mengoptimalkan database yang dipunyai oleh BNN," ujarnya, Rabu (10/6).


16. Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan di tengah derasnya arus informasi dunia yang memudahkan masyarakat mengakses semua informasi dengan cepat, nilai-nilai Pancasila harus dilindungi dari kepentingan ideologi bangsa lain.
Selain itu, secara sistematis nilai-nilai Pancasila wajib dibumikan ke tengah masyarakat Indonesia. Menurutnya, kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk lakukan pembinaan ideologi bangsanya di tengah arus globalisasi yang begitu deras.
''Pancasila harus diketahui dan dipahami oleh anak cucu kita, dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman agar terus berfungsi sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Basarah, Rabu (10/6).

17. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengajak generasi muda turut menjadi garda terdepan dalam menyuarakan pentingnya kesehatan bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Menurut dia, generasi muda bangsa harus peka dan peduli terhadap beragamnya problematika di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara.
"Saat ini yang perlu kita lakukan adalah mengimplementasikan semangat optimisme dalam menghadapi pandemi corona serta menggerakkan solidaritas dan kegotongroyongan bersama untuk saling membantu elemen bangsa lainnya Selain itu membangun kerangka berfikir dan bertindak bersama untuk mempersiapkan diri memasuki gaya hidup baru atau new normal," ujarnya saat sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama kader PMII, Rabu (10/6).

18. Kejagung menahan 2 tersangka lagi terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari PT Danareksa Sekuritas kepada PT Evio Sekuritas tahun 2014-2015. Dua orang yang ditahan adalah mantan Direktur PT Evio Securities Teguh Ramadhani dan mantan Direktur Retail Capital Market PT Danareksa Sekuritas Sujadi.
"Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI menahan lagi 2 orang tersangka setelah melakukan pemeriksaan sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pembiayaan dari PT Danareksa Sekuritas kepada PT Evio Sekuritas Tahun 2014-2015," kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono, Rabu (10/6).

19. Setelah jadi tahanan KPK, eks Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono  menjalani pemeriksaan hingga pukul 22.00 WIB. Keduanya bungkam dan buru-buru menuju mobil tahanan. Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan keduanya diperiksa untuk saling menjadi saksi satu sama lain. Ali mengatakan penyidik juga mendalami hubungan keduanya hingga persembunyiannya selama menjadi buron KPK.
Penyidik KPK juga memeriksa Kardi, pegawai negeri Mahkamah Agung sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Nurhadi. Kardi dicecar soal aset milik Istri Nurhadi, Tin Zuraida, yang dikuasainya. Penyidik mengkonfirmasi dan mendalami keterangan saksi terkait adanya dugaan aset milik istri Nurhadi yang berada di bawah kekuasaannya.

20. Mantan anggota DPD asal NTT Adrianus Garu mendesak Presiden Jokowi mencopot Menhub  Budi Karya Sumadi, karena kebijakan yang dibuatnya tidak konsisten dan kerap membingungkan masyarakat. ‘’Kebijakannya kerap berubah-rubah, nggak jelas standarnya," ujar Adrianus Garu di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, penilaian tak konsisten itu antara lain Menhub menghapus ketentuan pembatasan penumpang angkutan umum sebanyak 50 persen dari kapasitas dalam aturan barunya soal pengendalian transportasi guna mencegah penyebaran virus Covid-19. ‘’Manhub tidak konsisten, sebaiknya diganti,’’ pinta Adrianus Garu lagi.


21. Cendekiawan muslim Nasaruddin Umar mengatakan perlunya pendekatan holistik dalam mencegah perkembangan paham radikal. Dia menyebut radikalisme berkembang karena adanya ketimpangan antara kaum kaya dan kaum miskin.
"Perlu pendekatan holistik. Bagaimana menciptakan perekonomian yang tidak melahirkan satu ketimpangan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Secanggih apa pun BNPT, kalau jarak si kaya dan si miskin menganga, tidak mungkin bisa mencegah berkembangnya radikalisme. Radikalisme itu kan juga masalah urusan perut ya kan,’’ ujarnya di kantor BNPT, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/6).

22. Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar menyebut pelibatan tokoh agama dan ulama dalam pencegahan radikalisme sangat penting. Boy menilai tindakan radikalisme saat ini masih memakai simbol keagamaan, karenanya ia ingin para ulama meluruskan pemikiran yang salah tersebut. Menurutnya, ulama adalah penangkal pemikiran radikal yang mengatasnamakan agama.
"Kita juga tentu berupaya agar pelibatan dari tokoh-tokoh agama dan ulama moderat untuk dapat melakukan upaya membantu kita bersama-sama agar pemikiran yang mengarah kepada kekerasan yang dianut anak-anak muda dengan mengatasnamakan agama ini bisa diluruskan," kata Boy di kantornya, Rabu (10/6).

23. Epidemiolog dari Universitas Indonesia menganalisis, lonjakan wabah corona di DKI Jakarta disebabkan efek aktivitas lebaran hingga euforia yang timbul akibat pengumuman masa transisi PSBB oleh Gubernur Anies Baswedan.
Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Tri Yunis Miko Wahyono, menjelaskan, rekor 239 kasus baru Corona di Jakarta yang terjadi pada Selasa (9/6) karena aktivitas warga Jakarta yang keluar rumah dan berinteraksi saat lebaran kemarin. "Saat dua hari masa Lebaran, banyak orang di Jakarta keluar rumah," kata Tri, Rabu (10/6).

24. Kementerian Luar Negeri masih mendalami kasus dua WNI ABK yang melompat dari kapal China di Selat Malaka. Kemlu menggandeng Polri untuk mengusut kasus ini. Kemlu jua membenarkan ada WNI yang dideportasi dari Korea Selatan karena melanggar aturan karantina. WNI bersangkutan ditangkap 30 Mei lalu dideportasi ke Indonesia sehari setelahnya.

Isteri ABK yang melompat dari kapal Cina, Fenny Susanti mengatakan suaminya dijanjikan bekerja di Korea dan dimintai uang sebesar Rp 50 juta. Ia menuturkan Andri, suaminya awalnya dijanjikan untuk bekerja di daratan Korea, tetapi malah ditempatkan untuk bekerja di kapal.
"Pertama-tama saya menceritakan kejadian Mas Andri berangkat ke Korea yang sebenarnya dijanjikan berangkat Korea, tapi malah dialihkan bekerja di kapal laut. Awalnya, Mas Andri kenal dengan temannya yang diperkenalkan dengan yang namanya Pak Safrudin," kata Fenny dalam diskusi virtual bertajuk 'Mengungkap Kejahatan Perdagangan Orang dan Kerja Paksa Pada Industri Perikanan Tangkap', kemarin.

Sebelumnya, dua orang WNI ABK Kapal China Fu Lu Qing Yuan Yu berhasil kabur --karena disiksa dan diperbudak atasannya -- berkat bantuan WNI lain yang memata-matai kamar nakhoda kapal. Kedua ABK itu adalah AJ (30) dan R (22), ditemukan nelayan binaan Direktorat Polisi Air (Ditpolair) Polda Kepri, Tengky Azahar tengah mengambang di laut lepas dan meminta pertolongan.
"Selama bekerja di atas kapal, terjadi kekerasan, istirahat serta makan tidak cukup, sehingga para pekerja asal Indonesia itu tidak betah bekerja," kata Direktur Polisi Air Polda Kepri, Kombes GR Gultom, akhir pekan lalu.

25. Menkum HAM Yasonna Laoly membenarkan, anggota Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat Subur Sembiring telah menemuinya. Yasonna mengungkapkan, kedatangan Subur untuk melaporkan soal dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Kongres V Partai Demokrat.
"Mereka menyampaikan keberatan karena, menurut Pak Subur, kongres tersebut melanggar AD/RT, supercepat, ada mekanisme yang dilanggar," kata Yasonna, Rabu (10/6).

26. Kemlu menyatakan Indonesia mengecam rencana aneksasi tepi barat Yordan yang dilakukan oleh Israel. Rencana itu ilegal serta bertentangan dengan resolusi PBB dan hukum internasional. Rencana tersebut juga mengancam stabilitas dan keamanan kawasan serta semakin menjauhkan penyelesaian konflik berdasarkan solusi dua negara," sambungnya.
"Bangsa Indonesia dalam beberapa kesempatan seperti yang ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri mengecam keras dalam perencanaan aneksasi wilayah Palestina di tepi barat oleh Israel. Rencana tersebut ilegal dan bertentangan dengan berbagai resolusi PBB dan hukum internasional," kata Jubir Kemlu, Teuku Faizasyah, Rabu (10/6).

Kemlu menyatakan, tiga warga negara Indonesia (WNI) yang diculik di perairan Afrika Barat telah dibebaskan dua hari lalu. Mereka dalam keadaan sehat dan pemerintah sedang mengupayakan pemulangan mereka ke Indonesia.
"Terkait tiga warga negara Indonesia yang dibebaskan dari perampok di Gabon, dapat kami sampaikan bahwa benar ada tiga warga negara Indonesia yang telah diculik pada 3 Mei 2020 bersama 2 warga negara Senegal dan 1 warga negara Korea Selatan dan alhamdulillah mereka telah dibebaskan pada 8 Juni 2020," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu Judha Nugraha, Rabu (10/6).


27. Para koruptor makin canggih bikin eksepsi, dalih-dalih yang diungkapkan, mengesankan seolah dirinya bersih. Hakim harus hati-hati dan cermat, jangan sampai terkecoh. Simak saja, terdakwa kasus korupsi Jiwasraya Heru Hidayat menyampaikan nota keberatan atau eksepsi di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus. Heru membantah dakwaan jaksa dan menyebut tidak ada kerugian negara dalam kasus ini.
"Perbuatan terdakwa dianggap merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah keliru dan tidak cermat karena sejatinya uang tersebut berasal dari uang nasabah, sehingga menjadi kegagalan pembayaran uang nasabah," kata kuasa hukum Heru, Susilo Aribowo.

Kuasa hukum mengatakan perkara ini tidak tergolong dalam tindak pidana korupsi melainkan pelanggaran pasal modal. Menurutnya, tidak semua perbuatan yang merugikan keuangan negara merupakan ranah tindak pidana korupsi. Enak saja mereka ngomong.

28. Diut PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro menilai, dakwaan JPU terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap dirinya tidak berdasar. Ia mengatakan, tidak ada yang perlu ditutupi perihal asal usul kekayaannya karena sudah mengikuti program tax amnesty pada tahun 2017. Benny mengaku telah mendeklarasikan seluruh harta kekayaannya senilai Rp 5,3 triliun dan pajak yang ia bayarkan sebesar Rp 161 miliar.




Benny Tjokrosaputro juga menyinggung soal nama samaran yang disebut jaksa penuntut umum (JPU) dalam surat dakwaan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Menurut Benny, jaksa tidak dapat membuktikan keterlibatan dirinya dalam kasus tersebut karena tak ada nama samaran untuknya.

Benny meminta majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk dibebaskan. Selain itu, Benny juga meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan atau memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) memperbaikinya. Hal itu disampaikan Benny dalam eksepsi atau nota keberatan yang ia bacakan pada sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (10/6).



29. Jika Sukses di Pilkada Serentak 2020, Gerindra Akan Mengusung Prabowo Subianto Nyapres Lagi di 2024, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani Menyebut,  Prabowo Siap Maju Pilpres 2024 Bila Diminta Kader. Ini mirip statemen Mahatir tentang Politik Berputar

30. Komisi II DPR akan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Beberapa hal yang akan dikaji adalah soal angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dari yang saat ini 4 %, dinaikkan jadi 7 %.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari NasDem, Saan Mustofa  menyebut, ada beberapa poin yang akan dikaji ulang dalam RUU Pemilu kali ini. Mulai dari sistem pemilu, ambang batas parlemen dan ambang batas pencapresan atau presidential threshold, sistem konversi suara, keserentakan pemilu, district magnitude (besaran daerah pemilihan), juga teknis-teknis pelaksanaan pemilu.

31. Presiden Jokowi menekankan, diperlukan prakondisi yang ketat saat ini. Salah satunya, adalah dengan mensosialisasikan protokol kesehatan yang harus dilakukan masyarakat secara masif dalam kondisi seperti ini.

32. PTUN Jakarta perintahkan Menlu Retno Marsudi  memecat PNS-nya bernama Nurmansyah karena tidak masuk kerja selama 72 hari. Menurut PTUN Jakarta, hukuman yang dijatuhkan Menlu berupa penurunan pangkat selama 1 tahun terlalu ringan. Perintah itu tertuang dalam Putusan PTUN Jakarta yang dipublikasikan website Mahkamah Agung (MA), Rabu (10/6).
Nurmansyah pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa 'Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis' pada 2014, karena tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak jelas selama 97 hari pada kurun  1 Januari 2014 hingga 30 Desember 2014. Kemudian pada 2015-2016, ia kembali bolos bekerja selama 72 hari kerja. Alasannya, sakit dan ada masalah keluarga.

33. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menilai tidak relevan jika kasus kematian George Floyd di Amerika Serikat dikaitkan dengan diskriminasi dan rasisme terhadap etnis Papua di Indonesia, karena terdapat perbedaan konteks sejarah dan kepentingan.

Meutya mengamini bahwa masih ada pandangan negatif dari masyarakat terhadap etnis Papua, namun menurut dia,  itu terjadi bukan karena sentimen rasisme. Ia menyebut, Papua kerap diidentikkan dengan kelompok yang ingin lepas dari Indonesia.

34. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Ramdan Andri Gunawan menilai, beberapa aturan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak menganggap kegiatan yang membahayakan masyarakat sebagai tindak pidana. Ini neh. RUU tidak menganggap kegiatan yang sangat membahayakan sebagai tindak pidana.

Dikatakan, sanksi pidana bisa dijatuhkan manakala pelanggarnya tidak mampu membayar denda administratif. "Di banyak negara di Eropa dan Amerika, dan RRC, perbuatan-perbuatan buang limbah tanpa izin, pencemaran, buang limbah tak sesuai peraturan, itu sudah tindak pidana tanpa harus menggantungkan syarat ketentuan pidana pada ada atau tidaknya sanksi administratif atau mampu tidak mampunya seseorang membayar denda," ujarnya, Rabu (10/6).



35. Menko Polhukam Mahfud MD mengundang para pimpinan serikat pekerja di kantor Kemenkopolhukam, Rabu (10/6). Pertemuan tersebut dihadiri Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPI Said Iqbal, Presiden KSBSI Elly Rosita, dan tokoh-tokoh buruh lainnya. Pertemuan itu juga dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Pratikno, Menakertrans Ida Fauziah, dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Mahfud mengatakan, pertemuan untuk berdialog dan menerima masukan dari pimpinan serikat pekerja terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang tengah dibahas di DPR. "Pertemuan ini agar kita bisa saling bertukar pikiran mengenai Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dengan keyakinan bahwa dengan pikiran yang sama untuk dapat meningkatkan martabat dan kesejahteraan tenaga kerja," kata Mahfud.


36. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengkritik, tidak ada jaminan peserta Tapera akan memperoleh pembiayaan rumah dengan mudah. Kritik itu menyoroti Pasal 39 Ayat (2) PP Tapera yang menyebutkan pembiayaan perumahan bagi peserta dilaksanakan dengan urutan prioritas berdasarkan sejumlah kriteria.

Apalagi manfaat perumahan pekerja sebenarnya sudah diatur lewat manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan bagi pekerja peserta Jaminan Hari Tua atau JHT di BP Jamsostek. Dalam MLT, BP Jamsostek bekerja sama dengan bank-bank BUMN untuk memberikan pinjaman kepemilikan, uang muka, dan renovasi rumah.



37. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengingatkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mematuhi kaidah tata kelola (governance) yang telah ditetapkan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari, seperti kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). "Tapera prinsipnya sama dengan lembaga keuangan yang lain, harus menerapkan kaidah-kaidah governance yang sudah ditetapkan," katanya.


Terima kasih.

Tuesday, June 18, 2019

Bantah Prabowo-Sandi, Menteri Basuki Tegaskan Peresmian Tol Bukan Dikebut untuk Pemilu


Bantah Prabowo-Sandi, Menteri Basuki Tegaskan Peresmian Tol Bukan Dikebut untuk Pemilu http://kom.ps/AFzNTF

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membantah pengerjaan dan peresmian sejumlah ruas tol dikebut untuk kepentingan pemilu.

Hal ini disampaikan Basuki menanggapi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dalam gugatan mereka di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam gugatan di MK, BPN menuding peresmian jalan tol cenderung dipaksakan untuk mengambil simpati masyarakat jelang pemilu.

"Mana yang merasa dipaksakan? Kalau enggak diresmikan, nggak bisa orang mudik," tepis Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Basuki menegaskan bahwa pemerintah membangun infrastruktur termasuk jalan tol untuk digunakan oleh masyarakat. Pembangunan itu bukan untuk kepentingan pemilu.


"Buat saya, enggak ada urusannya dengan pemilu. Itu ada yang mundur dua bulan baru diresmikan. Ada yang mundur dua bulan. Kalau buat saya mohon maaf, enggak ada urusan saya dengan yang begitu," kata dia.

Basuki mengatakan, peresmian jalan tol memang akan segera dilakukan apabila pembangunan sudah selesai. Ia juga menilai tak ada masalah yang muncul dari tol-tol yang sudah diresmikan.

"Jadi mana yang dipaksakan? Enggak ada. Kalau memang orang melihat dipaksakan, yang mana coba. Menurut saya Insya Allah enggak ada," kata dia.



BADUT-BADUT KUASA HUKUM 02 DALAM SIDANG PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh: Saiful Huda Ems.

Sebelumnya penulis memohon maaf jika kiranya judul tulisan ini terdengar vulgar dan terkesan melecehkan, meski sebenarnya penulis tidak bermaksud demikian, melainkan hanya sebagai bentuk kritikan keras penulis pada tim kuasa hukum Paslon 02 yang biasanya juga sangat akrab dengan bahasa-bahasa seperti itu. Jadi katakanlah ini semacam usaha penulis untuk menciptakan keseimbangan bahasa, karena barangkali dengan cara ini mereka segera menyadari kecerobohannya sebagai lawyer, akademisi atau kaum intelektual yang selama ini lari dari tanggung jawab moralnya.

Dalam jiwa seorang advokat itu haruslah tertanam kesadaran, bahwa mereka bukan hanya dituntut untuk cakap, piawai dalam beracara di pengadilan, melainkan juga harus mengerti, memahami dan memperhatikan secara baik etika profesinya sebagai advokat. Jadi tidak boleh seorang advokat atau ketua tim kuasa hukum Paslon 02 secara sembarangan melecehkan martabat lembaga peradilan dengan mengatakan,"Mahkamah Konstitusi (MK) jangan jadi Lembaga Kalkulator". Pernyataan seperti itu sangatlah tidak etis dan termasuk tindakan pidana yang digolongkan sebagai contempt of court, atau penghinaan terhadap pengadilan.

Berikutnya, penulis menyebut mereka Tim Kuasa Hukum Paslon 02 sebagai Badut-Badut, karena dalam kenyataannya persoalan yang sedemikian besar dihadapinya, yang memaksa jutaan warga negara Indonesia bahkan dunia memperhatikannya, yakni gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dijadikannya seperti panggung lelucon, meskipun kadang penulis juga masih ragu apa yang sebenarnya terjadi, mereka itu sebenarnya ingin membuat rame suasana dengan lucu-lucuan, ataukah sebenarnya mereka ini memang aslinya benar-benar tidak mengerti hukum acara di MK?

Renungkan, mereka sebelumnya telah menuduh bahwa Paslon 01 (Jokowi-MA) telah melakukan kecurangan pemilu yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), dan mereka menyatakan akan membawa bukti kecurangan itu sampai 12 truk yang siap akan disampaikan. Namun dalam faktanya di dalam proses sidang PHPU di MK hari ini (14 Juni 2019) bukti fisik yang diklaim sampai 12 truk itu tidak ada. Bambang Widjojanto sebagai ketua tim kuasa hukum Paslon 02 (Prabowo-Uno) saat ditanyakan mengenai bukti itu oleh hakim ketua MK hanya menjawab dengan berkelit, bahwa ada 12 truk bukti yang siap akan disampaikan, namun karena sopir truknya lelah maka belum bisa diserahkan ke MK. Sekali lagi coba renungkan, betapa konyolnya alasan ketua tim kuasa hukum Prabowo-Uno ini.

Selisih 17 juta suara yang disengkatakan dalam gugatan sidang PHPU di MK ini tidaklah akan mudah dibuktikan, kecuali pihak Prabowo memelihara Jin yang bisa mengumpulkan bukti secara kilat dan lengkap, oleh karena itu tim kuasa hukumnya gagap dalam bersidang dan semakin tergelincir dalam pamer kebadutan jika tidak ingin dikatakan pamer kebodohan. Mereka seperti tidak bisa membedakan tugas, fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan KPU dan BAWASLU, akibatnya mereka mengira MK berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara pelanggaran PEMILU yang bersifat TSM.

Mereka memaksa MK untuk memutuskan perselisihan hasil PILPRES berdasarkan permohonan yang diajukannya (Paslon 02), yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran PILPRES yang bersifat TSM itu. Mereka tidak mengerti, bahwa ketentuan Pasal 463 UU No.7 Tahun 2017 Tentang PEMILU dimana MK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pelanggaran PEMILU, karena hal itu telah menjadi kewenangan dari BAWASLU. MK hanya berwenang untuk mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil PILPRES yang dapat mempengaruhi hasil PILPRES, maka setelah mereka menyadari hal itu mereka membuat teriakan yang baru, yakni memohon pada MK untuk mendiskualifikasi Capres atau Cawapres, yang lagi-lagi itu permohonan konyol karena hal itu bukanlah kewenangan MK.

Tak hanya kekonyolan seperti yang telah penulis uraikan di atas, dalam sidang hari ini di MK lagi-lagi kita sebagai advokat --apalagi para Hakim MK nya--  juga dibikin geleng-geleng kepala dengan inkonsistensi Petitum (tuntutan yang diminta oleh penggugat kepada hakim untuk bisa dikabulkan) yang diajukan oleh pihak pemohon (Tim Kuasa Hukum Paslon 02). Pada Petitum pertama mereka memohon supaya pemungutan suara ulang agar diulang di seluruh TPS, yang tentunya bakal terjadi lagi kematian masal karena lelahnya para petugas KPPS di lapangan, namun pada Petitum kedua mereka memohon pemungutan suara ulang cukup dilakukan pada wilayah Jokowi-MA menang, sedangkan di tempat atau daerah Prabowo-Uno menang tidak perlu ada pemungutan suara ulang.

Beruntung para hakim MK nya terdiri dari orang-orang yang cerdas, sabar, arif dan bijaksana serta berpengalaman, tidak bermental temperamental seperti Capres sebelah yang mudah marah dan ngambekan, hingga hakim MK memutuskan untuk mempersilahkan mereka agar melengkapi argumentasi dan dokumentasi yang dibutuhkan untuk mengikuti sidang berikutnya di hari Selasa 18 Juni 2019. Beruntung pula tim kuasa hukum termohon (KPU) dan pihak terkait yaitu tim kuasa hukum Jokowi-MA seperti Pak Yusril Ihza Mahendra, Pak Teguh Samudera, Pak I Wayan Sudirta dll. merupakan orang-orang yang sabar dan tenang dalam mengikuti persidangan, dan rileks dalam menghadapi tim kuasa hukum Prabowo-Uno. Bayangkan kalau yang ada disana para advokat petarung berdarah muda seperti penulis dkk. lainnya, akan seperti apa nasib tim kuasa hukum Prabowo-Uno.

Kemangan Paslon 01 Jokowi-MA itu sudah semakin tampak terang benderang, meski demikian kita harus tetap bersabar menunggu sampai keputusan hakim MK ini benar-benar final dan mengikat. Mari kita semua panjatkan doa dan terus memberi support moril untuk kesuksesan para hakim MK dan tim kuasa hukum termohon (KPU) dan Pihak Terkait, yaitu tim kuasa hukum Jokowi-MA dan BAWASLU. Merdeka !...(SHE).

Jakarta, 14 Juni 2019.

Saiful Huda Ems (SHE). Advokat dan Penulis



Tags

Analisis Politik (275) Joko Widodo (150) Politik (106) Politik Baik (64) Berita Terkini (59) Pembangunan Jokowi (55) Jokowi (52) Lintas Agama (31) Renungan Politik (31) Perang Politik (29) Berita (27) Ekonomi (25) Anti Radikalisme (24) Pilpres 2019 (23) Jokowi Membangun (22) Perangi Radikalisme (22) Pembangunan Indonesia (21) Surat Terbuka (20) Partai Politik (19) Presiden Jokowi (19) Lawan Covid-19 (18) Politik Luar Negeri (18) Bravo Jokowi (17) Ahok BTP (14) Debat Politik (14) Radikalisme (13) Toleransi Agama (12) Caleg Melineal (11) Menteri Sri Mulyani (11) Perangi Korupsi (11) Berita Hoax (10) Berita Nasional (9) Education (9) Janji Jokowi (9) Keberhasilan Jokowi (9) Kepemimpinan (9) Politik Kebohongan (9) Tokoh Dunia (9) Denny Siregar (8) Hidup Jokowi (8) Anti Korupsi (7) Jokowi Hebat (7) Renungan (7) Sejarah Penting (7) Selingan (7) Ahok (6) Health (6) Perangi Mafia (6) Politik Dalam Negeri (6) Gubernur DKI (5) Jokowi Pemberani (5) KPK (5) Khilafah Makar (5) Kisah Nyata (5) Lawan Radikalisme (5) NKRI Harga Mati (5) Negara Hukum (5) Partai PSI (5) Pengamalan Pancasila (5) Pilkada (5) Refleksi Politik (5) Teknologi (5) Anti Teroris (4) Bahaya Khalifah (4) Berita Baru (4) Dugaan Korupsi (4) Indonesia Maju (4) Inspirasi (4) Kebudayaan Indonesia (4) Lagu Jokowi (4) Mahfud MD (4) Menteri Pilihan (4) Pancasila (4) Pendidikan (4) Pileg 2019 (4) Politik Identitas (4) Sejarah (4) Tokoh Masyarakat (4) Tokoh Nasional (4) Vaksin Covid (4) Adian Napitupulu (3) Adudomba Umat (3) Akal Sehat (3) Analisa Debat (3) Artikel Penting (3) Atikel Menarik (3) Biologi (3) Brantas Korupsi (3) Covid-19 (3) Demokrasi (3) Dewi Tanjung (3) Hukum Karma (3) Karisma Jokowi (3) Kelebihan Presiden (3) Kesaksian (3) King Of Infrastructur (3) Lagu Hiburan (3) Makar Politik (3) Melawan Radikalisme (3) Musibah Banjir (3) Nasib DKI (3) Nasihat Canggih (3) Negara Maju (3) Negara Makmur (3) Nikita Mirzani (3) PKN (3) Pembubaran Organisasi (3) Pemilu (3) Pendidikan Nasional (3) Pendukung Jokowi (3) Penegakan Hukum (3) Poleksos (3) Politik Adudomba (3) Rekayasa Kerusuhan (3) Rencana Busuk (3) Revisi UUKPK (3) Sederhana (3) Tanggung Jawab (3) Testimoni (3) Tokoh Revolusi (3) Waspada Selalu (3) Ada Perubahan (2) Agenda Politik (2) Akal Kebalik (2) Akal Miring (2) Anggaran Pemprov (2) Antusias Warga (2) Arsitektur Komputer (2) Basmi Mafia (2) Basmi Radikalisme (2) Beda Partai (2) Berita Internasional (2) Budiman PDIP (2) Capres Cawapres (2) Cinta Tanah Air (2) Dasar Negara (2) Denny JA (2) Erick Thohir (2) Etika Menulis (2) Filsafat (2) Fisika (2) Free Port (2) Gerakan Budaya (2) Gereja (2) Himbauan (2) Information System (2) Isu Sara (2) Jaga Presiden Jokowi (2) Jalan Toll (2) Jenderal Pendukung (2) Jihat Politik (2) Jokowi Commuter (2) Jokowi Guru (2) Jokowi Motion (2) Kabinet II Jokowi (2) Kasus Hukum (2) Kasus Korupsi (2) Kehebatan Jokowi (2) Kemajuan Indonesia (2) Kemanusiaan (2) Kerusuhan Mei (2) Komputer (2) Komunikasi (2) Kriminalisasi Ulama (2) Langkah DPRD-DPR (2) Lawam Penghianat Bangsa (2) Lawan Fitnah (2) Mafia Indonesia (2) Media Sosial (2) Menteri Susi (2) Merakyat (2) Miras (2) Motivasi (2) Nilai Rupiah (2) Olah Raga (2) Opini (2) Pembangunan Pasar (2) Pemimpin Pemberani (2) Pengadilan (2) Pengatur Strategi (2) Penjelasan TGB (2) Penyebar Hoax (2) Perangi Terroriis (2) Pidato Jokowi (2) Political Brief (2) Politik ORBA (2) Program Jokowi (2) Raja Hutang (2) Ruang Kesehatan (2) Sampah DKI (2) Selengkapnya (2) Sertifikat Tanah (2) Simpatisan Jokowi (2) Suka Duka (2) Sumber Kekuasaan (2) Survey Politik (2) Tegakkan NKRI (2) Tenaga Kerja (2) Tirta Memarahi DPR (2) Toll Udara (2) Transparan (2) Ucapan Selamat (2) Ulasan Permadi (2) Ultah Jokowi (2) Undang Undang (2) Adek Mahasiswa (1) Aksi Gejayan (1) Aksi Makar (1) Alamiah Dasar (1) Ancaman Demokrasi (1) Andre Vincent Wenas (1) Anggarana Desa (1) Anies Dicopot (1) Ansor Banten (1) Antek HTI (1) Anti Cina (1) Anti Terrorris (1) Anti Vaksin (1) Anti Virus (1) Arti Corona (1) Aset BUMN (1) Atheis (1) BIN (1) BTP (1) Bahasa Indonesia (1) Bahaya Isis (1) Bangkitkan Nasionalisme (1) Bangsa China (1) Bank Data (1) Bantu Dishare (1) Basuki Tjahaya Purnama (1) Bawah Sadar (1) Bencana Alam (1) Berani Karena Jujur (1) Berani Melapor (1) Binekatunggal Ika (1) Bintang Mahaputera (1) Bisnis (1) Bongkar Gabeneer (1) Bravo Polri (1) Bravo TNI (1) Breaking News (1) Budiman Sujatmiko (1) Bumikan Pancasila (1) Bunuh Diri (1) Busana (1) Buya Syafii Maarif (1) Calon Menteri (1) Cari Panggung Politik (1) Cctvi Pantau (1) Cendekia (1) Croc Brain (1) Cudu Nabi Muhammad (1) Cybers Bots (1) Daftar Tokoh (1) Dagang Sapi (1) Danau Toba (1) Data Base (1) Demo Bingung (1) Demo Gagal (1) Demo Mahasiswa (1) Demo Nanonano (1) Demokrasi Indonesia (1) Deretan Jenderal (1) Dewan Keamanan PBB (1) Digital Divelovement (1) Dosa Kolektif (1) Dubes Indonesia (1) Ekologi (1) Extrimis (1) FBR Jokowi (1) Faham Khilafah (1) Filistinisme (1) Filosofi Jawa (1) Fund Manager (1) G30S/PKI (1) GPS Tiongkok (1) Gagal Faham (1) Gaji Direksi (1) Gaji Komisaris (1) Gaya Baru (1) Gelagat Mafia (1) Geografi (1) Gerakan (1) Gerakan Bawah Tanah (1) Gibran (1) Grace Natalie (1) Gubernur Jateng (1) Gus Nuril (1) Gusti Ora Sare (1) HTI Penunggang (1) Hadiah Tahun Baru (1) Hari Musik Nasional (1) Hiburan (1) Hukuman Mati (1) Hypnowriting (1) Identitas Nusantara (1) Illegal Bisnis (1) Ilmu Pengetahuan (1) Ilusi Identitas (1) Imperialisme Arab (1) Indonesia Berduka (1) Indonesia Damai (1) Indonesia Hebat (1) Injil Minang (1) Intermezzo (1) Internet (1) Intoleransi (1) Investor Asing (1) Islam Nusangtara (1) Istana Bogor (1) Isu Agama (1) Isu Politik (1) J Marsello Ginting (1) Jadi Menteri (1) Jalur Gaza (1) Jangan Surahkan Indonesia (1) Jembatan Udara (1) Jenderal Moeldoko (1) Jenderal Team Jkw (1) Jilid Milenial (1) Jiplak (1) Jokowi 3 Periode (1) Jokowi Peduli (1) Jualan Agama (1) Jurus Pemerintah (1) Jusuf Kalla (1) Kadrun (1) Kambing Hitam (1) Kampus Terpapar Radikalisme (1) Kasus BUMN (1) Kasus Keluarga (1) Kebusukan Hati (1) Kecelakaan (1) Kehilangan Tuhan (1) Kehilangan WNI (1) Kekuasaan (1) Kekuatan China (1) Kemengan Jokowi (1) Kena Efisensi (1) Kepribadian (1) Keputusan Pemerintah (1) Kerusuhan 22 Mei (1) Kesaksian Politikus (1) Keseahatan (1) Ketum PSI (1) Kitab Suci (1) Kode Etik (1) Komnas HAM (1) Komunis (1) Konglomerat Pendukung (1) Kopi (1) Kota Bunga (1) Kota Misteri (1) Kota Modern (1) Kota Zek (1) Kredit Macet (1) Kuliah Uamum (1) Kunjungan Jokowi (1) Kurang Etis (1) LPAI (1) Lagu Utk Jokowi (1) Lahan Basah (1) Larangan Berkampanye (1) Larangan Pakaian (1) Lawan Rasa Takut (1) Leadership (1) Legaci Jokowi (1) Lindungi Jokowi (1) Lintas Dinamika (1) Luar Biasa (1) MPG (1) Mabok Agama (1) Mafia Ekonomi (1) Mafia Tanah (1) Mahakarya (1) Mahkamah Agung (1) Manfaat Vaksin (1) Mari Tertawa (1) Masa Kampanye (1) Masalah BUMN (1) Matematika (1) Membunuh Sains (1) Mempengaruhi Musuh (1) Mempengaruhi Orang (1) Mendisplinkan Siswa (1) Mengharukan (1) Menghasut Pemerintah (1) Menghina Lambang Negara (1) Mengulas Fakta (1) Menjaga Indonesia (1) Menjaga Jokowi (1) Menjelang Pemilu (1) Menjlang Pelantikan (1) Menko Polhukam (1) Menteri (1) Menteri Agama (1) Menteri Sosial (1) Menydihkan (1) Mesin Pembantai (1) Minuman Keras (1) Model Tulisan (1) Muhamad Ginting (1) Mumanistik (1) Muslim Prancis (1) Musu RI (1) Musuh Dlm Selimut (1) Obat Tradisional (1) Oligarki (1) Omnibus Law (1) Oramas Terlarang (1) Orang Baik (1) Orang Beragama (1) Orang Bodoh (1) Orang Kaya (1) Ormas Islam (1) Otak Kebalik (1) Overdosis Haram (1) PHK dan Buruh (1) Palestina (1) Panduan (1) Pantau Jakarta (1) Para Makar (1) Parawisata (1) Partai Baru (1) Partai Komunis (1) Pasar Murah (1) Pelarian (1) Pembayaran Utang Negara (1) Pembela Rakyat (1) Pembumian Pancasila (1) Pemerintahan Jayabaya (1) Pemilihan Presiden (1) Pemprov DKI (1) Pencerahan (1) Pencucian Uang (1) Pendukung Lain (1) Penebaran Virus so (1) Pengacau Negara (1) Pengalaman (1) Pengangguran (1) Pengaruh (1) Pengertian Istilah (1) Pengertian Otoritas (1) Penggulingan Rezim (1) Penghianat Bangsa (1) Pengobatan (1) People Power (1) Perang Dunia III (1) Perangi Tetroriis (1) Peraturan (1) Perayaan Natal (1) Percobaan (1) Perguruan Tinggi (1) Peringatan Keras (1) Peristiwa Mei 1998 (1) Pernikahan (1) Pernyataan ISKA (1) Pertamina (1) Pertemuan Politik (1) Pesan Gus Nuril (1) Pesan Habib (1) Peta Politik (1) Pidato Prisiden RI (1) Pil Pahit Srilanka (1) Pilkada 2018 (1) Pilkada Solo (1) Pilpres Curang (1) Pimpinan MPR (1) Politik Agama (1) Politik Catur Jkw (1) Politik Kepentingan (1) Politik LN (1) Politik Uang (1) Politikus (1) Pollitik (1) Profesional (1) Propaganda (1) Propaganda Firehose (1) Psikoanalisa (1) Psikologi Praktis (1) Puisi (1) Pulau Terindah (1) Quick Count (1) RUU Kadrun (1) Raja Bonar (1) Raja Debat (1) Raksasa (1) Rakyat Kecil (1) Realita Politik (1) Rekam Jejak (1) Rekapitulasi DPS (1) Reklamasi Pulau (1) Relawan Jokowi (1) Remix Sunda (1) Rendah Hati (1) Reungan Politik (1) Rhenald Kasali (1) Risma (1) Ruhut P Sitompul (1) Saksi Yehuwa (1) Sangat Canggih (1) Scandal BLBI (1) Seharah Pers (1) Sehat Penting (1) Sejarah Politik (1) Sekilas Info (1) Selamat Imlek (1) Sembuhkan Jiwasraya (1) Seni (1) Seniman Bambu (1) Shanzhai (1) Sidak Harga (1) Sidang MPR (1) Sigmun Freud (1) Silaturahmi (1) Sistem Informasi (1) Skema Kerusuhan (1) Skenario 22 Mei (1) Skenario Demonstrans (1) Skripsi (1) Soekarno (1) Stasiun KA (1) Suku Minang (1) Sumber Inspirasi (1) Super Power (1) Superkarya (1) Syirianisasi (1) System Informasi (1) TKA Siapa Takut (1) Tahun Kampret (1) Taliban (1) Tanda Kehormatan (1) Tanda Zaman (1) Tanggapan Atas Pidato (1) Tanya Jawab (1) Tebang Pilih (1) Teori Kepribadian (1) Terkaya Indonesia (1) Terorisme (1) Terrorisme (1) Tidak Becus Kerja (1) Tindakan Makar (1) Tingkat Kemiskinan (1) Tinjauan Filsafat (1) Tips dan Trik (1) Toleransi Identitas (1) Travelling (1) Tuan Rumah (1) Tukang Kayu (1) UU Cipta Kerja (1) Ucapan Gong Xi Fat Choi (1) Ulama Bogor (1) Ulasan Berita (1) Ulasan Suriah (1) Ustadz Bangsa (1) Via Vallen (1) Virus Covid-15 (1) Wajib Baca (1) Wakil Tuhan (1) Wali Kota (1) Wanita Kartini (1) Wewenang (1) Yusril Blakblakan (1)