Latest News

Selengkapnya Diteruskan DI NEWS.TOPSEKALI.COM

Showing posts with label Partai Politik. Show all posts
Showing posts with label Partai Politik. Show all posts

Saturday, March 6, 2021

Part 1 Saat ini beredar dimedia massa daftar pendiri partai demokrat. Part 2 Respon Atas Pidato Politik Pak SBY

gambar ilustrasi saja
*Saat ini beredar dimedia massa daftar pendiri partai demokrat. *
Perlu saya jelaskan bahwa ;   

(1).Itu daftar nama 99 Pendiri Partai Demokrat yg  dimuat dalam Akte Arswendi Kamuli SH, berdasarkan UU Parpol 2021. 
Romo berada dinomor 11, sebetulnya Nama lengkapnya : WISNU HERRYANTO KRESTOWO PROBOJATI NOTONEGORO, karena terlalu panjang, karena kolomnya tidak muat, oleh Dukcapil di KTP hanya tertulis nama depan saja seperti dinomor 11 tersebut.

(2). Sebelum formasi 99 tersebut diatas disyahkan oleh Menkumham, sebenarnya cikal bakal berdirinya partai demokrat hanya 3(tiga) orang yakni, Romo sendiri, Vence Rumangkang & Kurdi Mustofa.

Kemudian dari tiga orang pemrakarsa/penggagas sekaligus pendiri awal Partai Demokrat sebelum diterbitkannya UU Parpol 2001, maka disusunlah kepengurusan sebanyak 9 (sembilan) orang, yakni masing-masing dengan membawa 3 orang.
Saya membawa/mengajak Prof. S.Budhisantoso & Irzan Tanjung, kemudian Vence membawa/mengajak Prof,Rompas & Henky Luntungan,....kemudian Kurdi karena militer aktif tidak boleh bertindak sebagai pendiri partai, maka dia menunjuk temannya yakni Ahmad Yani, Mubarok dan satu lagi saya lupa. 
9(sembilan) nama pengurus tersebut setelah didaftarkan ke Depkumham waktu itu, ditunda sementara pengesahannya karena menunggu UNDANG-UNDANG PARPOL baru Tahun 2001.
Setelah UU Parpol 2001 terbit, ternyata salah satu syaratnya mengharuskan sebuah Partai Politik bisa didirikan, minimal oleh *50(lima puluh) orang.

(3). Kemudian dari 9(sembilan) pengurus tersebut masing-masing mengusulkan/membawa teman-temannya hingga jumlahnya menjadi 99(sembilan puluh sembilan) orang.
Kesembilan puluh sembilan orang itulah yang akhirnya menanda tangani Akte Notaris berdirinya Partai Demokrat, yang kemudian disyahkan oleh Menkumham.
Catatan : Awalnya diusulkan dari sembilan orang pengurus pertama waktu pembentukan, membawa teman-temannya masing-masing sebanyak 10(sepuluh) orang hingga totalnya ada 90 orang.
Namun saya dan Vence akhirnya sepakat karena partai ini kami persiapkan untuk mengusung SBY maju di Pilpres 2004, maka kemudian kami mengambil inisiatif tanggal lahirnya SBY 9 September, sebagai jumlah penanda tangan Akte berdirinya Partai Demokrat menjadi 99 orang, karena awalnya mau dibuat100 penanda tangan. 
Saya bilang jangan seratus (100) nanti jadi KURAWA...!!! 
Maka kesepakatan akhir dari 99 orang penanda tangan ini sekaligus juga sebagai deklarator berdirinya Partai Demokrat...!!!

(4). Awalnya SBY meragukan Partai Demokrat yang kami dirikan, karena sudah mendapat jaminan dari PKB yang akan mengusungnya pada Pilpres 2004.
(5). Namun dengan kerja keras dan kesungguhan kami bahwa kami sangat serius menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik SBY untuk maju di Pilpres 2004, akhirnya SBY percaya setelah kami memasukkan nama istrinya, sebagai tambahan untuk menjadi  Wakil Ketua Umum, diluar 99 orang yang telah menanda tangani Akte Pendirian Partai Demokrat.

(6). Dari 3 (tiga) cikal bakal Pendiri Partai Demokrat tersebut, konon saya dengar saudara Vence & Kurdi sudah wafat, sayapun sebenarnya dikabarkan sudah tidak ada, karena sedang  menjalani topo ngrame, yakni bersembunyi ditempat terang dan bertapa ditengah keramaian.... karena SBY telah ingkar janji kepada leluhur tanah Jawa..!??
Namun syukur alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan karunia-Nya kepada saya, sehingga masih bisa ikut menyaksikan dinamika partai yang telah kami dirikan 20 tahun yang lalu.

(7). Itulah kronologis singkat asal muasal muasal BERDIRINYA PARTAI DEMOKRAT....!!!
Yang kemudian di- klaim secara sepihak oleh SBY dan kroni-kroninya anak-anak kemarin sore, yang tidak tahu sejarah bahwa seolah-olah SBY dan dynasti yudhoyono yang menjadi pendiri dan pemilik tunggal Partai Demokrat...???? Dari mana ceritanya....bro....!!????
SBY awalnya hanya sebagai USER (pengguna),.... koq setelah jadi besar dan berhasil mengantarkan dirinya ke-singgasana Istana Negara, sekarang main klaim sepihak bahwa partai demokrat milik dynasti yudhoyono....????? Apa tidak MALU...????, saya sebagai cikal bakal yang menjadi pelaku dan saksi hidup sejarah berdirinya partai demokrat masih ada, dan alhamdulillah masih segar bugar -sehat wal afiat, sehingga bisa menulis peristiwa sejarah yang sebenarnya....!!!!!

(8). DEMOKRAT yang kami gagas dan kami dirikan 20 tahun yang lalu, sekarang sudah  menjadi milik publik yakni milik para kader dan konstituen.
Tidak boleh ada, siapapun yang yang merasa dirinya paling berhak atas partai demokrat...!!!
Kami menggagas dan mendirikan Partai Demokrat 20 tahun yang lalu, adalah untuk menjadi Partai Kader dan Partai Masa Depan..,!!!
......  Bukan partai yudhoyono..!!!

(9). Kepada para kader, terutama yang telah ikut berjuang bersama kami dari sejak deklarasi hingga sekarang, saya menyerukan bahwa tidak ada satupun dari dynasti yudhoyono yang berhak memecat kalian sebagai kader partai demokrat..!!!
Saya yang jadi jaminannya...!!! karena tidak ada satupun manusia termasuk sby,.... yang bisa memecat saya selaku inisiator sekaligus cikal bakal berdirinya partai Demokrat.
Jika diperlukan SBY sebagai Mr.NO THANK YOU, bisa head to head langsung dengan saya.

Sebagai pelaku dan saksi sejarah yang masih hidup, saya akan MEMBERIKAN TESTIMONI SEJARAH BERDIRINYA PARTAI DEMOKRAT DI INDONESIA YANG SEBENARNYA....!!!!!
Wassalam,
WHKP Notonegoro (Ki Ageng Noto).
Sabtu, 6 Maret 2021.

====================

RESPON ATAS PIDATO POLITIK PAK SBY
Ir.  KPH.  Bagas Pujilaksono Widyakanigara,  M. Sc.,  Lic. Eng.,  Ph. D. 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Saya sebagai rakyat jelata dan bukan bagian dari Partai Demokrat, ingin merespon isi pidato pak SBY tersebut.

      

Pak SBY dengan gamblang dan runtut menjelaskan dan mencoba berperilaku defensif adanya KLB Deli Serdang yang kemudian tiba-tiba secara normatif pak SBY menyimpulkan, bahwa KLB Deli Serdang ilegal,  abal-abal,  dan melawan hukum.

Pak SBY kembali secara eksplisit menyebut nama pak Moeldoko dengan sebutan KSP Moeldoko.  Sebutan KSP Moeldoko menurut saya sangat bernuansa politik yaitu mengkaitkan jabatan pak Moeldoko sebagai Kepala KSP dengan gonjang-ganjing internal Partai Demokrat (PD). Itu artinya,  ada upaya politik pencitraan dari pak SBY secara implisit mengarahkan logika waras rakyat Indonesia ke arah dimana Pemerintah terlibat atas gonjang-ganjing internal PD, walau pidato politik pak SBY selalu diakhiri dengan kalimat SAYA YAKIN PRESIDEN JOKOWI TIDAK TAHU. Bagi saya ini pidato politik ambigo.  

Lebih jauh pak SBY menilai langkah poltik pak Moeldoko tidak perwira dan memalukan korps TNI.

Sikap Presiden Jokowi sudah benar: tidak perlu komentar dan ikut campur urusan internal Partai Demokrat. Ini murni permainan politik praktis dan itu bukan urusan Presiden. 

Menurut saya,  Presiden Jokowi juga tidak punya hak melarang orang bermain politik praktis,  karena itu hak politik seseorang,  sekalipun seseorang itu pejabat negara.  Bukannya ibu Presiden Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang Mengkopolhukamnya bermain politik praktis untuk nyapres 2004?

Menurut saya,  pak SBY sebagai mantan Presiden RI dua periode, tidak bijak dalam melihat kasus ini. Pak SBY lupa, bahwa gonjang-ganjing internal PD adalah suatu peristiwa politik adanya distrust atas suatu kepemimpinan partai.  Dan ini adalah murni suatu permainan politik. Tidak perlu membawa-bawa moral dan etika segala,  karena di sisi lain banyak yang lebih tidak beretika dan tidak bermoral. 

Permainan politik bisa memasuki wilayah chaos,  sehingga untuk memahaminya, pola pokir atau mindset-nya harus bertransformasi dari kondisi normal ke abnormal.

Kondisi chaos adalah suatu obyek kajian chaotic Mathematics yang kita kenal dengan istilah game theory.  Dalam kondisi ini,  pidato pak SBY sungguh tidak berguna,  karena substansi pidato politik pak SBY kondisinya normatif normal. 

Terlalu dini saat ini, sepihak, mengatakan KLB Deli Serdang ilegal atau abal-abal atau melawan hukum.  Fakta politik saat ini, menurut saya, adalah adanya dualisme kepemimpinan PD yaitu AHY dan Moeldoko. Suka atau tidak suka,  itulah faktanya. Solusinya di pengadilan. 

Pak SBY dalam pidato politiknya di link atas mengungkit jasa pak SBY terhadap pak Moeldoko yang telah mengangkatnya menjadi Panglima TNI.  Apakah pengangkatan jabatan Panglima TNI hanya sekedar jasa?  Bukannya harus memenuhi persyaratan yang rumit dan pelik? Pak SBY juga meminta maaf kepada Tuhan atas penunjukan pak Moeldoko menjadi Panglima TNI pada kala itu.  Pertanyaan yang sama juga bisa dimunculkan,  apakah pak SBY juga meminta maaf kepada Tuhan atas penunjukan pak Andi Malarangeng menjadi Menpora RI pada kala itu,  yang akhirnya,  faktanya,  pak Andi Malarangeng tersandung kasus korupsi dan divonis bersalah di pengadilan Tipikor? Perbuatan korupsi pak Andi Malarangeng jelas merugikan rakyat Indonesia.

Ingat,  tingginya angka kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh tingginya indeks tingkat korupsi di Indonesia. Dan di era pak SBY, korupsi begitu heboh,  termasuk yang dilakukan oleh kader-kader PD. 

Logika pak SBY rancu,  karena tidak bisa membedakan antara SBY sebagai pribadi dan Mantan Presiden RI dua periode. 

Logika yang samapun bisa dimunculkan dengan apa yang dialami oleh almarhum Gus Dur dengan PKB-nya dan ibu Megawati Soekarnoputri pada kala itu. 

Saya tegaskan disini,  saya tidak punya kepentingan politik secara terbuka mendukung pihak manapun, karena saya orang di luar PD.  

Jika gonjang-ganjing politik PD ini saya analis dengan kaidah Game Theory dan saya proyeksikan dalam format NKRI,  Pancasila,  UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika,  ada hal baik yang sedang berproses lewat jalur pendewasaan berpolitik. The nature will find the way. 

Saran saya kepada pak SBY untuk lebih banyak mawas diri,  dan mencoba melihat segala permasalahan secara obyektif,  dan adil.

Saya ada di Kementerian ESDM antara tahun 2012-2014, membantu terpidana Mantan Menteri ESDM Jero Wacik dalam pengembangan Renewable Energy di Indonesia.  Saya ikut mengawal di tahap awal proyek geothermal (panas bumi) Sarula hingga tuntas,  walau harus sampai di era Presiden Jokowi. Saya tahu persis banyak proyek-proyek energi yang mangkrak.  Saya yang menulis surat ke Pemerintah soal larangan ekspor konsentrat termasuk detail tatakelola smelter, yang kemudian keluar Peraturan Pemerintah Larangan Ekspor Konsentrat pada Januari 2014. Ternyata keliru memahami tulisan saya. 

Saya juga bisa tunjuk-tunjuk kegagalan suatu rezim,  misal program BBM bersubsidi salah sasaran,  liberalisasi sistem pendidikan nasional,  radikalisme dan intoleransi agama yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, reformasi birokrasi yang hanya pepesan kosong,  dll.

Tidak perlu tunjuk-tunjuk kesalahan orang yang belum tentu bersalah.  Lebih baik menunjuk kesalahan pribadi dan meminta maaf secara terbuka ke publik. Elegan dan jantan!

Terimakasih. 
Yogyakarta,  2021-03-06
BP.  Widyakanigara

Tuesday, August 4, 2020

Sekali muncul ke publik, Partai Gelora langsung bikin heboh.

Gbr ilustrasi saja
GELORA Parpol Berbau Khilafis
‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
Sekali muncul ke publik,  Partai Gelora langsung bikin heboh. Partai besutan Mantan Presiden PKS Anis Matta itu Rabu (20/7) bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka.

Tone pemberitaan media sesungguhnya netral. Tidak ada judul yang sensasional. Hampir semua media menurunkan berita yang seragam.

Sebagai partai politik baru, mereka sedang mengenalkan diri kepada Jokowi sebagai seorang Presiden. Kepala negara.

Acara itu merupakan rangkaian safari silaturahmi dengan para pemimpin lembaga negara, tokoh politik dan tokoh masyarakat.

Tapi masalahnya menjadi lain ketika foto para petinggi Gelora, selfie bersama Jokowi.

Foto-foto itu menyebar dengan cepat di medsos dan platform pertemanan. Komentar-komentarnya dijamin bikin panas telinga.

Banyak yang menganggap Gelora bagian dari rezim. Dibentuk untuk menggembosi PKS. Partai yang kini dinilai menjadi satu-satunya  yang konsisten menjadi oposisi.

Mereka juga dianggap berkhianat kepada umat. Ketika umat sedang pasang kuda-kuda, posisi berhadap-hadapan dengan rezim pemerintah karena RUU HIP, mereka malah "merapat."

Sebagian besar petinggi Gelora memang dikenal sebagai mantan petinggi PKS.

Anis Matta bahkan pernah menjadi Presiden PKS. Dia tampil  ketika partai itu dilanda huru hara.  Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ditangkap KPK.

Bersama Anis ada Waketum Fahri Hamzah, Sekjen Mahfudz Sidiq, Bendum Achmad Rilyadi. Semuanya mantan pentolan PKS.

Ada nama-nama lain, figur populer  seperti  Ketua DPP Bidang Seni Budaya Deddy Mizwar,  mantan politisi PPP dan peragawati senior Ratih Sanggarwati.

Selain mereka, ada satu figur yang tampilannya  cukup mencolok dan mencuri perhatian. Posisinya persis berdiri di sebelah kanan Anis Matta ketika memberi penjelasan ke media.

Namanya Aubrey Dian Agustin,  generasi muda Gelora. Aubrey lulusan master dari Sekolah Bisnis ITB itu tampil tanpa jilbab.

Cukup menarik dan unik. Mantan petinggi partai dakwah, mendirikan partai Islam, tapi kadernya tidak berjilbab. Kalau menggunakan terminologi PKS, tidak syar’i.

Tampilan Aubrey cukup menjelaskan posisioning Gelora, berbeda dengan PKS.

Waspadai parpol baru, muka lama berbau khilafis ini, mereka sudah punya cabang2x diseluruh kota di Indonesia.

Tapi paling tidak lahirnya parpol Gelora yg dimotori F.Hamzah, Anis Matta (sempalan PKS) ini bisa diharapkan menggembosi voters2x PKS nantinya, semoga,
🙏🙏🙏🇮🇩

Thursday, February 6, 2020

Berita,Ulasan,Poleksos Di Indonesia ( Lengkap )



Friday, April 5, 2019

WOW...NGERI PSI SEKARANG JADI MESIN PEMBANTAI TIM PRABOWO SANDI

BEDA KAMI -- PSI -- DENGAN PARTAI LAIN

Ketum PSI: Gaya kami mengguncang zona nyaman politik lama

*Ketum PSI: Gaya kami mengguncang zona nyaman politik lama*
*Catat: Video ini tidak ada intrupsi iklan.*
*Berita Actual Dan Terpercaya,Perlu Anda Baca Segera Di *

Wednesday, March 27, 2019

Sunday, March 3, 2019

SEBUAH SKENARIO "BLASTING"



SEBUAH SKENARIO "BLASTING"

Bagaimana menanamkan dan memperkuat ingatan seseorang terhadap sesuatu? Salah satunya yang dipandang praktis dan efektif ada dengan memperlihatkan secara berulang-ulang.

Waktu menjelang coblosan sudah tidak lama lagi. Perlu menunjukkan kepada pemilih (publik) siapa capres yang akan sering mereka lihat. Jika bicara spanduk dan baliho, relawan tidak bisa berbuat banyak (domainnya TKN, TKD dan TKK).

Yang bisa kita (relawan) lakukan dengan memobilisasi orang. Lihat, beberapa waktu lalu tim relawan lawan berjejer bergandeng tangan di jalan Magelang. Kita pun bisa, tapi apa yang akan dibawa oleh tim relawan kita agar bisa menanamkan dan memperkuat ingatan publik akan nama, tulisan atau gambar Jokowi?

Cara paling aman, simple dan tidak butuh biaya banyak, adalah sbb: Pilih satu titik keramaian (yang agak luas) di setiap wilayah, kemudian kerahkan tim relawan (dengan kostum atribut/identitas Jokowi) ke sana dan menyebar (bisa berangkat dan tiba dari dan di titik yang berbeda).

Lakukan dalam waktu yang sama serentak di semua daerah, maka publik akan surprise karena di mana2 melihat orang mengenakan kaos dengan identitas Jokowi. Selain itu jg akan menumbuhkan keberanian orang yang selama ini masih takut pakai kaos Jokowi di tempat umum.

Gerakan ini sudah cukup bikin shock bagi masyarakat. Sebuah fenomena byk org pakai kaos Jokowi tapi tidak dan bukan demo, hanya berjalan-jalan (beraktivitas) biasa saja (seolah tidak saling kenal) selama sedikitnya 1 jam. Mungkin baik jika dilanjut adakan flashmob sembari membagi brosur jika ada.

Gerakan ini butuh koordinasi dan kerjasama antar komunitas relawan yang ada di masing-masing daerah, agar secara kuantitas jumlahnya lebih banyak. Jika taste the water melalui blasting kaos Jokowi ini berhasil, maka selanjutnya bisa di tetapkan hari2 tertentu seluruh anggota relawan diminta untuk mengenakan kaos Jokowi.

ForJokowi Cyber menawarkan dan menyiapkan gerakan blasting kaos pada: Minggu, 17 Maret 2019, mulai pkl. 10.00 - 11.00 wib. Berikut, silahkan dibahas oleh forum komunitas relawan di daerah masing2 untuk menentukan titik wilayahnya, contoh:
1. Yogyakarta, sepanjang jalan Malioboro;
2.
3.
4.
5.
6.
dst

Silahkan bagi info ini ke admin2 grup atau japri pengurus tim relawan. Diskusikan, kordinasikan, konsolidasikan terlebih dahulu dengan komunitas relawan Jokowi lainnya, barulah dilaunching ke publik. Demikian info gerakan kami sampaikan agar dapat direspon sebagaimana harusnya.

Salam #JokowiSatuKaliLagi

ForJokowi Cyber (FJC)

Wednesday, February 27, 2019

JADILAH RELAWAN CERDAS !!!



DEMI INDONESIA BACALAH. PERTARUNGAN JOKOWI LAWAN NEGARA TAMAK DI DUKUNG OLEH ORG2 TAMAK INDONESIA YG MEMANFAATKAN ORG2 BODOH UTK KEKUASAAN DAN DUIT.

INI kiriman dari teman yg tinggal di Australia.. certanya sangat masuk akal.. Mari kita berpikir cerdas dan sebaiknya di share ke yg lain.. masih blm terlambat..
halloo ,,,, ini ada input bagus utk buka wawasan ,

Mas Yos...., ini 👇👇 yg kita bahas semalam, tolong di baca baik baik :

JADILAH RELAWAN CERDAS !!!

Baca info penting di bawah ini sampai selesai, agar paham dan tidak mudah di adu domba, dipecah belah.
★=========♡=========★

Perjuangan jokowi sudah Sangat Berat.
Beliau berjuang di "Level Tertinggi ", dan Masih disibukkan oleh Aktifitas kerja nya yg super sibuk dan sangat padat.
Apa sih perjuangan "Level Tertinggi" jokowi ??
Begini penjelasanku:
Pertarungan di tingkat Dunia International.

Apa itu ??

Musuh Utama Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia yg sebenarnya adalah Yahudi Amerika Serikat !!
USA harus menjaga Lahan Basahnya untuk memelihara Nilai Dolar nya yaitu Tambang Emas #Gunung_Emas_Freeport .
Jokowi tetap ngotot bertahan di angka saham 51%, artinya Indonesia berhak untuk menentukan mau APA dan Mau BAGAIMANA dg tambang emas freeport tsb.
Maka Yahudi USA dg susah payah dan sangat serius berusaha mati2an MELENGSERKAN JOKOWI.
Mengapa ??
Jika tambang emas gunung Freeport lepas dari USA YAHUDI, maka mereka akan segera Miskin, mereka tidak lagi AdiKuasa.
Dolar akan terjun bebas, merosot tajam dan jadi mata uang SAMPAH.

ini mirip dg kejadian era Soekarno, Yahudi USA pasti mencari Pengkhianat Bangsa yg kala itu mereka dapat adalah sosok Soeharto.
Kebangkitan Orde Baru memang patut di waspadai, akan datang Rezim Neo OrBa, yg berisi orang2 malas, yg berkuasa penuh/absolut, makan enak, dan perempuan cantik.... siapa yg nggak tergiur ??

Maka Jokowi Main Cerdas,
Jokowi Merapat ke Kekuatan baru Dunia yaitu TIONGKOK.
Walau dia dihujat sana sini, difitnah begono begini, Chinaisasi, pro Cukong, jutaan TKA china dia tetap cuek, dan sebodo amat !!!

Maka jokowi membuka seluas luasnya dan selebar lebarnya, investor dan investasi dari TIONGKOK dan mengekang investor USA dkk nya.

Mengapa harus merapat ke TIONGKOK ??
jokowi nggak mau merapat ke Kekuatan besar lainnya, yaitu RUSIA,
krn jokowi tau dan paham, indonesia akan bernasib sama dg SURIAH,
coba perhatikan ISIS bisa Masuk kemana saja, tp ISIS SAMA SEKALI NGGAK ADA DAN NGGAK BISA MASUK KE TIONGKOK !!!!

ada Feelingku,
Yahudi USA akan jor jor an dalam PilPres 2019, mereka akan gunakan segala cara, termasuk gunakan HACKER klas Wahid, no 1 di dunia untuk masuk dan merubah data di KPU, dan memanipulasi data perolehan suara, (yg jelas untuk kemenangan lawan jokowi),

maka feelingku,
TIONGKOK tak akan tinggal diam, mereka PASTI AKAN BERTARUNG MATI MATIAN MELAWAN YAHUDI USA , krn mereka (TIONGKOK HARUS MELINDUNGI ASET INVESTASINYA),
Tiongkok juga akan jor jor an, akan mendatangkan kontra hacker untuk menjaga kemenangan jokowi, yg memang dicintai oleh sebagian besar rakyat Indonesia yg Waras.
Seru kan ??
Jangan senyum2, tertawa lepas saja, mumpung masih bebas.

Pertarungan tingkat tinggi model gini, yg akan memakan dana luar biasa besar, nggak akan sanggup dilakukan indonesia sendirian menghadapi YAHUDI USA ,
lha gimana enggak ?.
Jokowi habiskan dana untuk membangun saja, pihak sebelah udah sebar isu Aneh2 ??
Yg PKI lah, yg Non Muslim lah... kejamnya kan ??
Tujuannya apa ??
Yaaa, agar jokowi LENGSER,
siapa yg meLENGSERkan ??
Yaaa Bangsanya sendiri, yg sudah berkhianat demi kepentingan YAHUDI USA .

Jadi aku berharap kalian semua paham, SIAPA LAWAN YG SESUNGGUHNYA,,
siapa musuh didalam selimut,,
APA & BAGAIMANA PERTARUNGAN YG SEBENARNYA,,
tidak sesederhana yg kita bayangkan.

Ini urusan Bangsa !!!
Ini urusan Negara !!!
Yg harus kita dan jokowi PERJUANGKAN untuk diwariskan kpd anak cucu Indonesia.
Bahkan kita dan Jokowi tak akan sempat menikmati hasilnya, KEADILAN DAN KEMAKMURAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA !!!

Maka yg terakhir,,
MARILAH JADI RELAWAN YG CERDAS !!!!
relawan jokowi ?? --> BUKAN !!!
relawan Ahok ?? --> JELAS NGAWUR !!!
lalu ??
Yaaa, JADILAH RELAWAN BANGSA INDONESIA !!!!

bagaimana caranya menjadi Relawan CERDAS ??

Begini caranya:
Sementara jokowi bertarung di level tertinggi, maka seharusnya kita sebagai RELAWAN CERDAS harus bisa ikut bertarung dan berjuang di level menengah dan level terrendah.
Apa itu ?? dan bagaimana ??

1) MARI KITA BERUSAHA MEMBUDAYAKAN KEMBALI MORAL PANCASILA, krn bangsa kita kuat krn 5 sila dalam pancasila tsb.

2) Kawal kebijakan2 jokowi yg pro rakyat, seperti KIS, KIP, dan program2 yg lainnya.

3) Bantu awasi Birokrasi yg sering tidak mau dan tidak taat dalam melayani kepentingan Rakyat.

4) Tangkal tindakan2 dan Doktrin2 RADIKALISME dan INTOLERANSI.

Tinggal pilih mau ikut berjuang di level mana ? Tinggal pilih antara no 1 sampai 4 diatas tsb.

Kalau kalian paham, kalau kalian mau dianggap cerdas dan Tidak Bodoh, segera tentukan arah perjuangan mu !!!!
Bagikan ....." V I R A L KAN... SEBELUM T E R L A M B A T 👏 "🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Thursday, January 31, 2019

10 Tempat Wisata Banten...Bagikan temanku.


Dan saat pesta politik jangan lupa mencoblos kami:



Wednesday, January 30, 2019

Rohaniwan Katolik: NU Memberikan Sumbangan Besar Bagi Indonesia


JAKARTA - Rohaniwan Katolik, Romo Franz Magnis Suseno mengatakan Nahdlatul Ulama (NU) memberikan sumbangan besar untuk kehidupan lebih baik di Indonesia.

“Saya merasa bahwa NU sudah memberikan sumbangan besar untuk kehidupan lebih di Indonesia,” kata Romo Franz Magnis di Jakarta, Rabu (30/1).

Romo Franz menyampaikan hal itu terkait Peringatan Hari Lahir (Harlah) NU ke-93 yang jatuh pada tanggal 31 Januari 2019.

Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, NU menunjukkan bahwa bisa saling menghargai meskipun agama berbeda. Tapi dalam bercita-cita memajukan kemanusiaan dan keindonesia kita bersama-sama.

Romo Frans juga menghargas sikap NU yang terus-menerus menekankan moderasi, tidak memberikan ruang bagi paham ekstrim atau radikal yang bisa mengancam persatuan.

Sementara itu, Ketua Panitia Harlah ke-93 NU, Emha Nabil Haroen mengatakan peringatan hari lahir (Harlah) ke-93 Nahdlatul Ulama (NU) dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta pada 31 Januari 2019. Presiden Joko Widodo diminta membuka acara yang berlangsung dua hari tersebut.

“Beliau (Jokowi) nanti akan hadir. Kami minta untuk membuka acara. Acara akan berlangsung 2 hari, dari tanggal 31 Januari sampai 1 Februari," kata Emha Nabil Haroen.

Nabil mengatakan acara tersebut bakal dihadiri sekitar 1.500 peserta dari ketua dan rois Pengurus Cabang NU seluruh Indonesia. Harlah ke-93 NU tahun ini mengangkat tema 'Konsolidasi Organisasi Jelang Satu Abad NU'.

"Jadi mengonsolidasi NU struktural untuk satu irama," ujar pria yang juga menjabat Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama (IPSNU) Pagar Nusa.

NU merupakan organisasi yang didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Berdirinya organisasi Islam terbesar di Indonesia itu tak terlepas dari Hadratus Syeikh KHM Hasyim Asy'ari, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, dan KH Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.(fri/jpnn)

https://www.jpnn.com/news/rohaniwan-katolik-nu-memberikan-sumbangan-besar-bagi-indonesia?page=2



PKB Targetkan 25 Juta Suara untuk Jokowi-Maruf

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menargetkan 25 juta suara untuk Jokowi-Maruf dalam Pilpres 2019. Hal itu disampaikan Muhaimin dalam acara konsolidasi caleg PKB sekaligus haul ke-9 Abdurrahman Wahid, Gus Dur, di Balai Sarbini, Jakarta.

Muhaimin atau akrab disapa Cak Imin itu mengatakan, jumlah suara itu sebagian besar berasal dari PKB. Cak Imin menuturkan angka 25 juta suara dirasa bakal diraih jika pada Pilpres 2014 ada 11 juta suara kader PKB, Nahdhatul Ulama (NU) mendukung Jokowi.

“Keluarga besar NU, PKB, ahli sunnah dan pesantren ada 11 juta pemilih 2014 pendukung Pak Jokowi solid, kuat, hari ini kita harus lipatkan 3 kali,” kata Muhaimin, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Optimisme itu, menurut Muhaimin juga berangkat dari bertambahnya jumlah pemilih dan keputusan politik masyarakat. Ia mengklaim, kebanyakan orang pada Pilpres 2014 yang belum memiliki hak memilih, maka di Pilpres 2019 pemilih tersebut berpeluang memilih Jokowi-Ma’ruf.

“Tetangga saya yang kemarin milih pasangan sebelah sekarang alhamdulillah udah se arah sama kita (mendukung Jokowi-Ma’ruf). Dua anak saya kemarin belum punya hak memilih sekarang sudah, nah dari situ kita akan terus genjot,” tandasnya.

Jokowi yang turut hadir dalam acara tersebut berterima kasih atas dukungan partai besutan Gus Dur itu. Bahkan sesuai survei internal, ia menyebut persentase dukungan PKB kepadanya dan Ma’ruf mencapai 91 persen.

“Itu sangat tinggi, 91 persen,” tandasnya


Source : https://www.liputan6.com/pilpres/read/3816927/pkb-targetkan-25-juta-suara-untuk-jokowi-maruf

Friday, January 25, 2019

JIKA ORANG BERTANYA, BAGAIMANA DENGAN JANJI JOKOWI YANG BELUM DITEPATI?


TANYA:
"1, Jokowi belum nepati janji BUY BACK INDOSAT? "

JAWAB:
"Oke, ini mudah sekali jawabannya kalau kita sering BANYAK MEMBACA informasi yang benar. Buyback Indosat DICANCEL Presiden Jokowi sebab Indosat sudah merugi. Negara sebelah saja nyesel beli Indosat. Dan sekarang kita sudah beli satelit baru -merah putih dari Telkom"

TANYA:
"2, katanya kalau Jokowi jadi Presiden tidak bagi-bagi kekuasaan! "
JAWAB:
"Memang beliau tidak bagi-bagi kekuasaan seperti rezim Soeharto yang jadiin anak sulungnya si Tutut jadi Menteri. Atau seperti SBY yang jadiin Ibas Sekjen Partai Demokrat. Sementara Jokowi malah ngasih kerjaan anaknya jadi KOLEKTOR KECEBONG, si Kahiyang nggak lolos seleksi CPNS malah diam saja. Mana buktinya bagi-bagi kekuasaannya buat keluarganya? "

TANYA:
"3, Jokowi janji tidak menaikkan BBM! "

JAWAB:
"Tidak menaikkan BBM. Cuman subsidinya aja yg dicabut. Aslinya harga BBM udah makin murah dari yang dulu. Tapi karena subsidi dialihkan, kesannya lebih mahal. Padahal era sblmnya harga premium Rp. 6.500 skrg Rp. 6.550, subsidi utk pembangunan desa dll Kesannya ya, KESANNYA. Padahal aslinya udah turun. Selain itu harga BBM sudah SAMA antara di Jawa dan Luar Jawa, itulah yang namanya menepati janji dari sila ke 5 dari PANCASILA! "

TANYA:
"4, janjinya tidak impor pangan."

JAWAB:
"Jangan asal percaya plintiran kalimat itu, Tidak ada sejarahnya Presiden menolak impor pangan, semua itu akan disesuaikan dengan SITUASI dan KONDISI dalam negerinya. Bila melimpah di ekspor bila kekurangan ya impor, itu sah dan ada undang-undangnya."

TANYA:
"5, mobil SMK tidak ada buktinya dibikin."

JAWAB:
"Mobil SMK? Coba yang bertanya itu suruh ke Boyolali, ataw Cileungsi, Bogor pabriknya udah kelar itu, apa mereka mau beli atau cuma ngiri sama anak-anak SMK yang bisa bikin mobil itu? Maklum mereka nggak tahu kalau Presiden Jokowi sangat intensif mengawasi mobil SMK ini, ada buktinya foto orang yang dipercayai sering di undang ke Istana, cuma tidak dipublish saja ."

TANYA:
"6, janjinya Jokowi akan mempersulit investor asing! "

JAWAB:
"Persulit Investor Asing? Bayangkan itu Freeport,.. Sesuai Data, semula gajinya 400M per-tahun. Eh mendadak Jokowi ngajuin kontrak baru yang bikin gaji mereka jadi cuma 196M per-tahun. Masih merasa dipermudah kah? Dan Freeport juga setuju melepas sahamnya, atau melakukan divestasi, sebesar 51 persen kepada pemerintah Indonesia dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian yang harus selesai Januari 2022 dan ada stabilitas penerimaan negara."

TANYA:
"7, Jokowi berjanji tidak mencabut subsidi buat rakyat! "

JAWAB:
"Mana buktinya subsidi dicabut? Subsidi Listrik 450W s/d 900W untuk keluarga yang nggak mampu TIDAK DICABUT kok. Kalo mau, tinggal lapor aja ke Kelurahan, bikin surat keterangan MISKIN! Apa mereka tidak malu kalo ngaku miskin tapi getol main Facebook setiap harinya nagih janji melulu, janjinya Mahasiswa bisa kuliah cepat kelar pada ortunya saja banyak yang tidak ditepati lho! "

TANYA:
"8, Jokowi berjanji tidak ngutang lagi, buktinya utang bertambah terus! "

JAWAB:
"Nggak ngutang lagi? Helloooo... Jangankan negara, Mungkin lo aja punya utang. Negara emang berutang banyak sekarang, ribuan TRILIUN deh, sebagian utang warisan pemerintahan sebelumnya. Cuman utangnya kan buat bangun- bangun. Belanja modal lah kasarnya. Bandingkan saja dengan utang Presiden sebelumnya dengan hasilnya, LEBIH TERLIHAT mana hasilnya hayo!?
Jadi jangan ngitung utang Presiden Jokowi, tanpa ditambah dengan utangnya Presiden sebelumnya, itu namanya itung-itungan model bahlul dan asal jeplak."

TANYA:
"9, katanya Jokowi akan menyetop mobil murah!"

JAWAB:
"Itu janji sewaktu jadi Gubernur DKI Jakarta mas bro, tujuannya untuk membatasi peredaran mobil murah di Ibukota. Jadi harus dilihat konteksnya bukan ASAL MENUNTUT tapi tidak tahu permasalahannya."

TANYA:
"10, Jokowi berjanji ciptakan 10 juta lapangan pekerjaan, mana buktinya? "

JAWAB:
"Lho sudah terbukti dan akan semakin terjadi, proyek infrastruktur di seluruh Indonesia itu menyerap tenaga kerja, silahkan dihitung sob. Belum kelak kalau infrastruktur sdh mapan _10 juta lapangan pekerjaan itu mah kecil..!!
Selain itu lewat investasi asing negara bisa bayar utang yg segunung dgn lebih cepat dan lebih bnyk lagi tong.

Penyebar hoax di balas fakta
TOP markotop, cerdas, cerdik, logis bikin mereka melongo & mati gaya!!!
Seng Akur Wae Yoo...

Jokowi Presiden RI 2019-2024
salam 01 👍
  #JokowiLagi

Friday, January 18, 2019

Kesalahan Fatal Menyatakan Presiden Chief of Law Enforcement




Jika Presiden Chief Law Officer, Kekuasaan Hukum diintervensi

1). Prabowo Subianto bikin pernyataan blunder, yang mencerminkan karakter dasarnya bahwa menjadi Presiden itu sebagai chief of law enforcement. “Pernyataan yang berbahaya. Presiden menentukan kebijakan politik hukum sebagai penjabaran fungsinya sebagai kepala pemerintahan. Presiden tidak boleh intervensi atas masalah hukum. Jadi apa  yang disampaikan bahwa Presiden adalah Chief of Law Enforcement Officer  adalah cermin bawah sadarnya untuk gunakan jabatan Presiden sebagai alat intervensi hukum”

2). Atas pernyataan tersebut Hasto tidak heran mengapa Prabowo-Sandi terus melakukan kontrasting. “Berbagai persoalan lapangan yang diangkat Sandi perlu dicek kebenaran sebagai real case atau bagian dari kemasan untuk menyerang Pak Jokowi”

3). Hal yang menarik dari Debat tersebut adalah posisi Kyai Maruf sebagai Cawapres yang memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan Pak Jokowi. “Agresifnya Sandi sekedar menyampaikan pesan bahwa Sandi lebih proaktif. Namun dalam tata pemerintahan yang baik, apa yang ditampilkan Sandi dikhawatirkan akan menciptakan peluang konflik. Sebab konstitusi mengatakan Wapres itu membantu presiden. Dengan demikian posisi yang diambil Kyai Maruf sangatlah tepat, mendukung kebijakan Presiden”

4). Hasilnya, sekali bicara Pernyataan Kiai Maruf singkat namun menohok. “Mengajak semua pihak membangun budaya menghormati kaum disabilitas. Ini menunjukkan kepiawaian dan kemampuan melihat solusi atas persoalan dan tidak hanya berorasi atau tebar janji”

Hasto Kristiyanto
Sekretaris Tim Kampanye

Friday, December 28, 2018

Surat Terbuka untuk Amien Rais


Saudara Amien Rais yang kami hormati,
Setelah memerhatikan perkembangan kehidupan politik di negeri kita Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini, khususnya kiprah Saudara sendirian ataupun bersama Partai Amanat Nasional (PAN), kami sebagai bagian dari penggagas dan pendiri PAN merasa bertanggung jawab dan berkewajiban membuat pernyataan bersama dibawah ini demi mengingatkan akan komitmen bersama kita pada saat awal pendirian partai sebagai berikut:

1. PAN adalah partai reformasi yang menjunjung tiggi kebebasan berpendapat dan menegakkan demokrasi setelah 32 tahun dibawah kekuasaan absolut orde baru yang korup dan otoriter.

2. PAN adalah partai yang berazaskan Pancasila dengan landasan nilai-nilai moral kemanusiaan dan agama.

3. PAN adalah sebuah partai modern yang bersih dari noda-noda orde baru dan bertujuan menciptakan kemajuan bagi bangsa.

4. PAN adalah partai terbuka dan inklusif yang memelihara kemajemukan bangsa dan tidak memosisikan diri sebagai wakil golongan tertentu.

5. PAN adalah partai yang percaya dan mendukung bahwa setiap warga negara berstatus kedudukan yang sama di depan hukum dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, tidak mengenal pengertian mayoritas atau minoritas.

Dengan menggunakan kacamata prinsip-prinsip PAN tersebut diatas, kami mendapatkan kesan kuat bahwa Saudara Amien Rais (AR)  sejak mengundurkan diri sebagai ketua umum PAN sampai sekarang, baik secara pribadi maupun mengatasnamakan PAN, seringkali melakukan kiprah dan manuver politik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip itu.

- Saudara makin lama makin cenderung ekslusif, tidak menumbuhkan kerukunan bangsa dalam berbagai pernyataan dan sikap politik saidara..

- Saudara sebagai tokoh reformasi yang ikut berperan dalam mengakhiri kekuasaan orde baru, telah bersimpati, mendukung, dan bergabung dengan politisi yang beraspirasi mengembalikan kekuatan orde baru ke kancah politik Indonesia

- Saudara telah menjadikan agama sebagai alat politik untuk mencapai tujuan meraih kekuasaan.

- Saudara sebagai ilmuwan ilmu politik telah gagal mencerdaskan bangsa dengan ikut mengeruhkan suasana dalam negeri dalam menyebarkan berita yang jauh dari kebenaran tentang  kebangkitan PKI di negeri kita.

- Saudara sebagai orang yang berada diluar struktur utama PAN terkesan berat menyerahkan kepemimpinan PAN kepada generasi berikutnya dengan terus menerus melakukan manuver politik yang destruktif bagi masa depan partai.

Atas dasar pertimbangan semua itu, kami sebagai bagian dari pendiri PAN yang bersama saudara saat itu meyakini prinsip-prinsip yang akan kita perjuangkan bersama, menyampaikan surat terbuka ini sebagai pengingat dari sesama kawan.

Untuk itu barangkali sudah saatnya Saudara mengundurkan diri dari kiprah politik praktis sehari-hari, menyerahkan PAN sepenuhnya ke tangan generasi penerus, dan menempatkan diri Saudara sebagai penjaga moral dan keadaban bangsa serta memberikan arah jangka panjang bagi kesejahteraan dan kemajuan negeri kita.

Salam hormat dari kami semua,
Jakarta,  26 Desember 2018
Abdillah Toha
Albert Hasibuan
Goenawan Mohammad
Toeti Heraty
Zumrotin

Thursday, November 29, 2018

Bersama Bawaslu Melawan Politik Uang Oleh: Benny Sabdo*)


Kita harus lawan segala bentuk politik uang karena berdampak buruk dalam kehidupan demokrasi dan menusuk rasa keadilan.
Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
Gary Goodpaster dalam studinya mendefinisikan politik uang dalam konteks norma hukum pemilu. Dalam studinya, ia mendefinisikan politik uang sebagai bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses pemilu, yang meliputi pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Ia menyimpulkan politik uang adalah transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan. 

Baru-baru ini, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara memproses kasus dugaan money politic atau politik uang calon legislatif DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo. Caleg tersebut bernama David H. Rahardja, terjerat perkara dugaan tindak pidana pemilu, pembagian minyak goreng dalam kampanye. Kegiatan kampanye ini dilakukan tepat pada hari pertama pada masa kampanye, tidak ada pemberitahuan dan diduga menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnnya kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.   

Jaksa penuntut umum sudah melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Dengan demikian, perkara politik uang di Jakarta Utara ini yang pertama kalinya dalam Pemilu Serentak 2019 masuk babak persidangan. Berdasarkan UU 7/2017, PN Jakarta Utara dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama tujuh hari kerja setelah pelimpahan berkas perkara, dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa (in absentia). Ketentuan ini juga diatur Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu. 


Seperti diketahui sejak 2004, Indonesia sudah melaksanakan pemilu secara langsung. Salah satu catatan dalam pemilu, di Indonesia saat ini adalah adanya virus yang sulit diberantas, yaitu politik uang. Politik uang kerap dijadikan metode untuk menggapai kekuasaan dalam sebuah perhelatan politik yang bernama pemilu. Politik uang tentu berbeda dengan biaya politik. Jika biaya politik adalah harga yang harus dikeluarkan dalam konstestasi politik, seperti pembelian atribut kampanye; pemesanan bendera partai; kemeja atau seragam tim kampanye. Sedangkan politik uang meminta pihak tertentu memberikan suaranya atau jual beli suara.   

Menurut riset Indonesia Corruption Watch (ICW) di 15 provinsi terkait adanya praktik politik uang yang dilakukan caleg untuk mendulang suara pada pemilu legislatif 9 April 2014 lalu, menyimpulkan masih maraknya praktik politik uang, dengan kasus terbanyak terjadi di Provinsi Banten yaitu 36 kasus politik uang. Disusul Riau dan Bengkulu dengan 31 kasus; Sumatera Barat 31 kasus; dan Sumatera Utara 29 kasus. Kemudian, Bawaslu juga menemukan 600 dugaan politik uang dalam masa tenang ketika Pilkada 2017 kemarin. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibanding dalam Pilkada 2015 yang hanya sebanyak 92 kasus.

Praktik politik uang dalam pemilu, meskipun hal itu adalah pelanggaran, sudah bukan rahasia lagi. Hasil survei bahkan menunjukkan, mayoritas publik mengaku bersedia menerima pemberian uang dari para caleg atau partai politik. Hal ini menjadi sebuah fenomena berbahaya, membuat nilai-nilai demokrasi menjadi tercemar. Politik uang telah mereduksi kampanye pemilu. Kampanye meliputi visi, misi, dan program kerja menjadi tenggelam dalam banalitas politik uang.

Politik uang merupakan suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih (golput) maupun supaya menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilu. Pemberian dapat dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader, atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari pencoblosan. Istilah populernya yakni “serangan fajar”.


Politik uang setidaknya memiliki lima dampak buruk dalam kehidupan demokrasi. Pertama, jebakan bagi masyarakat. Kandidat yang membagikan uang kepada masyarakat biasanya akan mencari pengganti uang ketika menjabat. Hal ini sangat berbahaya karena calon tidak (fokus) menjalankan programnya yang dijanjikan, tetapi sibuk mengumpulkan uang. Kedua, merugikan kandidat dan partai pengusung. Bawaslu dapat memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan calon, jika terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif. Ketiga, menjadi “penyakit” demokrasi. Hal ini membuat kompetisi politik tidak adil dan hanya bisa diikuti oleh kandidat yang memiliki banyak uang. Keempat, menumbuhkan karakter “pengemis” bagi masyarakat yang berebut untuk mendapatkan uang kandidat. Kelima, memicu/mendorong perilaku korupsi ketika menjabat.

Perkara politik uang pada pemilu Indonesia telah menusuk rasa keadilan dan sulit diusut pelakunya. Kehadiran Sentra Gakkumdu Bawaslu dapat memberikan harapan baru dalam konteks penegakan hukum pidana pemilu. Menurut UU 7/2017, Sentra Gakkumdu kini secara organisasi melekat pada Bawaslu. Sentra Gakkumdu terdiri dari tiga institusi penegak hukum, yakni Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Perkara politik uang, pembagian minyak goreng saat kampanye di Jakarta Utara dapat menjadi momentum untuk menegakkan keadilan pemilu. Ketegasan Bawaslu dalam menindak perkara politik uang dapat meningkatkan kewibawaan sebagai lembaga pengawas pemilu.  

Kita memberikan apresiasi atas keberanian pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam menindak perkara politik uang di Jakarta Utara ini. Faktor-faktor yang turut menentukan pekerjaan penegakan hukum tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Dengan demikian, hukum bukan hanya soal peraturan, tetapi juga keterlibatan manusia secara utuh. Di sinilah relevansi membicarakan faktor keberanian penyidik dan penuntut umum dalam menindak perkara politik uang. Kita membutuhkan penegakan hukum pidana pemilu yang progresif. Penegakan hukum progresif tidak bisa diserahkan pada cara-cara konvensional, tetapi membutuhkan tipe penegakan hukum yang penuh greget (compassion, empathy dan commitment). Karenanya, faktor keberanian pun menjadi penting dan harus mendapat tempat. 

Perkara politik uang semestinya bukan hanya dipahami oleh penyelenggara pemilu, melainkan juga ditanggapi masyarakat. Namun, karena tak ada tanggapan di luar pemahaman, keluruhan cita-cita perlu dirawat dengan pemahaman atas simpang siur gejala yang tidak serapi utopia di nirvana. Ketika keluar dari nirvana, pemahaman dan tanggapan kita terhadap politik uang bertemu dengan ambiguitas, paradoks, ironi, dan campur-aduk nuansa. Meski demikian, kita tetap optimis dalam mengikis modus operandi politik uang di setiap gelaran pesta demokrasi. Bersama Bawaslu mari kita lawan segala bentuk politik uang!!!    

*) Benny Sabdo, Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakarta Utara.

Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bffc80b3be72/bersama-bawaslu-melawan-politik-uang--oleh--benny-sabdo

Tags

Analisis Politik (275) Joko Widodo (150) Politik (106) Politik Baik (64) Berita Terkini (59) Jokowi (58) Pembangunan Jokowi (54) Lintas Agama (31) Renungan Politik (31) Perang Politik (29) Berita (27) Ekonomi (25) Anti Radikalisme (24) Pilpres 2019 (23) Jokowi Membangun (22) Perangi Radikalisme (22) Pembangunan Indonesia (21) Surat Terbuka (20) Partai Politik (19) Presiden Jokowi (19) Lawan Covid-19 (18) Politik Luar Negeri (18) Bravo Jokowi (17) Ahok BTP (14) Debat Politik (14) Radikalisme (13) Toleransi Agama (12) Caleg Melineal (11) Menteri Sri Mulyani (11) Perangi Korupsi (11) Berita Hoax (10) Berita Nasional (9) Education (9) Janji Jokowi (9) Keberhasilan Jokowi (9) Kepemimpinan (9) Politik Kebohongan (9) Tokoh Dunia (9) Denny Siregar (8) Hidup Jokowi (8) Anti Korupsi (7) Jokowi Hebat (7) Renungan (7) Sejarah Penting (7) Selingan (7) imlek (7) Ahok (6) Health (6) Perangi Mafia (6) Politik Dalam Negeri (6) Gubernur DKI (5) Jokowi Pemberani (5) KPK (5) Khilafah Makar (5) Kisah Nyata (5) Lawan Radikalisme (5) NKRI Harga Mati (5) Negara Hukum (5) Partai PSI (5) Pengamalan Pancasila (5) Pilkada (5) Refleksi Politik (5) Teknologi (5) hmki (5) kota tangsel (5) natal (5) pengurus (5) peresmian (5) relawan (5) Anti Teroris (4) Bahaya Khalifah (4) Berita Baru (4) Dugaan Korupsi (4) Indonesia Maju (4) Inspirasi (4) Kebudayaan Indonesia (4) Lagu Jokowi (4) Mahfud MD (4) Menteri Pilihan (4) Pancasila (4) Pendidikan (4) Pileg 2019 (4) Politik Identitas (4) Sejarah (4) Tokoh Masyarakat (4) Tokoh Nasional (4) Vaksin Covid (4) Adian Napitupulu (3) Adudomba Umat (3) Akal Sehat (3) Analisa Debat (3) Artikel Penting (3) Atikel Menarik (3) Biologi (3) Brantas Korupsi (3) Breaking News (3) Covid-19 (3) Demokrasi (3) Dewi Tanjung (3) Hukum Karma (3) Karisma Jokowi (3) Kelebihan Presiden (3) Kesaksian (3) King Of Infrastructur (3) Lagu Hiburan (3) Makar Politik (3) Melawan Radikalisme (3) Musibah Banjir (3) Nasib DKI (3) Nasihat Canggih (3) Negara Maju (3) Negara Makmur (3) Nikita Mirzani (3) PKN (3) Pembubaran Organisasi (3) Pemilu (3) Pendidikan Nasional (3) Pendukung Jokowi (3) Penegakan Hukum (3) Poleksos (3) Politik Adudomba (3) Rekayasa Kerusuhan (3) Rencana Busuk (3) Revisi UUKPK (3) Sederhana (3) Tanggung Jawab (3) Testimoni (3) Tokoh Revolusi (3) Waspada Selalu (3) barongsai (3) jakarta (3) Ada Perubahan (2) Agenda Politik (2) Akal Kebalik (2) Akal Miring (2) Anggaran Pemprov (2) Antusias Warga (2) Arsitektur Komputer (2) Basmi Mafia (2) Basmi Radikalisme (2) Beda Partai (2) Berita Internasional (2) Budiman PDIP (2) Capres Cawapres (2) Cinta Tanah Air (2) Dasar Negara (2) Denny JA (2) Erick Thohir (2) Etika Menulis (2) Filsafat (2) Fisika (2) Free Port (2) Gerakan Budaya (2) Gereja (2) Himbauan (2) Information System (2) Isu Sara (2) Jaga Presiden Jokowi (2) Jalan Toll (2) Jenderal Pendukung (2) Jihat Politik (2) Jokowi Commuter (2) Jokowi Guru (2) Jokowi Motion (2) Kabinet II Jokowi (2) Kasus Hukum (2) Kasus Korupsi (2) Kehebatan Jokowi (2) Kemajuan Indonesia (2) Kemanusiaan (2) Kerusuhan Mei (2) Komputer (2) Komunikasi (2) Kriminalisasi Ulama (2) Langkah DPRD-DPR (2) Lawam Penghianat Bangsa (2) Lawan Fitnah (2) Mafia Indonesia (2) Media Sosial (2) Menteri Susi (2) Merakyat (2) Miras (2) Motivasi (2) Nilai Rupiah (2) Olah Raga (2) Opini (2) Pembangunan Pasar (2) Pemimpin Pemberani (2) Pengadilan (2) Pengatur Strategi (2) Penjelasan TGB (2) Penyebar Hoax (2) Perangi Terroriis (2) Pidato Jokowi (2) Political Brief (2) Politik ORBA (2) Program Jokowi (2) Raja Hutang (2) Relawan Jokowi (2) Ruang Kesehatan (2) Sampah DKI (2) Selengkapnya (2) Sertifikat Tanah (2) Simpatisan Jokowi (2) Suka Duka (2) Sumber Kekuasaan (2) Survey Politik (2) Tegakkan NKRI (2) Tenaga Kerja (2) Tirta Memarahi DPR (2) Toll Udara (2) Transparan (2) Ucapan Selamat (2) Ulasan Permadi (2) Ultah Jokowi (2) Undang Undang (2) amandemen (2) jokowi 3p (2) jokpro (2) news (2) perjuangkan (2) Adek Mahasiswa (1) Aksi Gejayan (1) Aksi Makar (1) Alamiah Dasar (1) Ancaman Demokrasi (1) Andre Vincent Wenas (1) Anggarana Desa (1) Anies Dicopot (1) Ansor Banten (1) Antek HTI (1) Anti Cina (1) Anti Terrorris (1) Anti Vaksin (1) Anti Virus (1) Arti Corona (1) Aset BUMN (1) Atheis (1) BIN (1) BTP (1) Bahasa Indonesia (1) Bahaya Isis (1) Bangkitkan Nasionalisme (1) Bangsa China (1) Bank Data (1) Bantu Dishare (1) Basuki Tjahaya Purnama (1) Bawah Sadar (1) Bencana Alam (1) Berani Karena Jujur (1) Berani Melapor (1) Binekatunggal Ika (1) Bintang Mahaputera (1) Bisnis (1) Bongkar Gabeneer (1) Bravo Polri (1) Bravo TNI (1) Budiman Sujatmiko (1) Bumikan Pancasila (1) Bunuh Diri (1) Busana (1) Buya Syafii Maarif (1) Calon Menteri (1) Cari Panggung Politik (1) Cctvi Pantau (1) Cendekia (1) Croc Brain (1) Cudu Nabi Muhammad (1) Cybers Bots (1) Daftar Tokoh (1) Dagang Sapi (1) Danau Toba (1) Data Base (1) Demo Bingung (1) Demo Gagal (1) Demo Mahasiswa (1) Demo Nanonano (1) Demokrasi Indonesia (1) Deretan Jenderal (1) Dewan Keamanan PBB (1) Digital Divelovement (1) Dosa Kolektif (1) Dubes Indonesia (1) Ekologi (1) Extrimis (1) FBR Jokowi (1) Faham Khilafah (1) Filistinisme (1) Filosofi Jawa (1) Fund Manager (1) G30S/PKI (1) GPS Tiongkok (1) Gagal Faham (1) Gaji Direksi (1) Gaji Komisaris (1) Gaya Baru (1) Gelagat Mafia (1) Geografi (1) Gerakan (1) Gerakan Bawah Tanah (1) Gibran (1) Grace Natalie (1) Gubernur Jateng (1) Gus Nuril (1) Gusti Ora Sare (1) HTI Penunggang (1) Hadiah Tahun Baru (1) Hari Musik Nasional (1) Hiburan (1) Hukuman Mati (1) Hypnowriting (1) Identitas Nusantara (1) Illegal Bisnis (1) Ilmu Pengetahuan (1) Ilusi Identitas (1) Imperialisme Arab (1) Indonesia Berduka (1) Indonesia Damai (1) Indonesia Hebat (1) Injil Minang (1) Intermezzo (1) Internet (1) Intoleransi (1) Investor Asing (1) Islam Nusangtara (1) Istana Bogor (1) Isu Agama (1) Isu Politik (1) J Marsello Ginting (1) Jadi Menteri (1) Jalur Gaza (1) Jangan Surahkan Indonesia (1) Jembatan Udara (1) Jenderal Moeldoko (1) Jenderal Team Jkw (1) Jilid Milenial (1) Jiplak (1) Jokowi 3 Periode (1) Jokowi Peduli (1) Jualan Agama (1) Jurus Pemerintah (1) Jusuf Kalla (1) Kadrun (1) Kambing Hitam (1) Kampus Terpapar Radikalisme (1) Kasus BUMN (1) Kasus Keluarga (1) Kebusukan Hati (1) Kecelakaan (1) Kehilangan Tuhan (1) Kehilangan WNI (1) Kekuasaan (1) Kekuatan China (1) Kemengan Jokowi (1) Kena Efisensi (1) Kepribadian (1) Keputusan Pemerintah (1) Kerusuhan 22 Mei (1) Kesaksian Politikus (1) Keseahatan (1) Ketum PSI (1) Kitab Suci (1) Kode Etik (1) Komnas HAM (1) Komunis (1) Konglomerat Pendukung (1) Kopi (1) Kota Bunga (1) Kota Misteri (1) Kota Modern (1) Kota Zek (1) Kredit Macet (1) Kuliah Uamum (1) Kunjungan Jokowi (1) Kurang Etis (1) LPAI (1) Lagu Utk Jokowi (1) Lahan Basah (1) Larangan Berkampanye (1) Larangan Pakaian (1) Lawan Rasa Takut (1) Leadership (1) Legaci Jokowi (1) Lindungi Jokowi (1) Lintas Dinamika (1) Luar Biasa (1) MPG (1) Mabok Agama (1) Mafia Ekonomi (1) Mafia Tanah (1) Mahakarya (1) Mahkamah Agung (1) Manfaat Vaksin (1) Mari Tertawa (1) Masa Kampanye (1) Masalah BUMN (1) Matematika (1) Membunuh Sains (1) Mempengaruhi Musuh (1) Mempengaruhi Orang (1) Mendisplinkan Siswa (1) Mengharukan (1) Menghasut Pemerintah (1) Menghina Lambang Negara (1) Mengulas Fakta (1) Menjaga Indonesia (1) Menjaga Jokowi (1) Menjelang Pemilu (1) Menjlang Pelantikan (1) Menko Polhukam (1) Menteri (1) Menteri Agama (1) Menteri Sosial (1) Menydihkan (1) Mesin Pembantai (1) Minuman Keras (1) Model Tulisan (1) Muhamad Ginting (1) Mumanistik (1) Muslim Prancis (1) Musu RI (1) Musuh Dlm Selimut (1) Obat Tradisional (1) Oligarki (1) Omnibus Law (1) Oramas Terlarang (1) Orang Baik (1) Orang Beragama (1) Orang Bodoh (1) Orang Kaya (1) Ormas Islam (1) Otak Kebalik (1) Overdosis Haram (1) PHK dan Buruh (1) Palestina (1) Panduan (1) Pantau Jakarta (1) Para Makar (1) Parawisata (1) Partai Baru (1) Partai Komunis (1) Pasar Murah (1) Pelarian (1) Pembayaran Utang Negara (1) Pembela Rakyat (1) Pembumian Pancasila (1) Pemerintahan Jayabaya (1) Pemilihan Presiden (1) Pemprov DKI (1) Pencerahan (1) Pencucian Uang (1) Pendukung Lain (1) Penebaran Virus so (1) Pengacau Negara (1) Pengalaman (1) Pengangguran (1) Pengaruh (1) Pengertian Istilah (1) Pengertian Otoritas (1) Penggulingan Rezim (1) Penghianat Bangsa (1) Pengobatan (1) People Power (1) Perang Dunia III (1) Perangi Tetroriis (1) Peraturan (1) Perayaan Natal (1) Percobaan (1) Perguruan Tinggi (1) Peringatan Keras (1) Peristiwa Mei 1998 (1) Pernikahan (1) Pernyataan ISKA (1) Pertamina (1) Pertemuan Politik (1) Pesan Gus Nuril (1) Pesan Habib (1) Peta Politik (1) Pidato Prisiden RI (1) Pil Pahit Srilanka (1) Pilkada 2018 (1) Pilkada Solo (1) Pilpres Curang (1) Pimpinan MPR (1) Politik Agama (1) Politik Catur Jkw (1) Politik Kepentingan (1) Politik LN (1) Politik Uang (1) Politikus (1) Pollitik (1) Profesional (1) Propaganda (1) Propaganda Firehose (1) Psikoanalisa (1) Psikologi Praktis (1) Puisi (1) Pulau Terindah (1) Quick Count (1) RUU Kadrun (1) Raja Bonar (1) Raja Debat (1) Raksasa (1) Rakyat Kecil (1) Realita Politik (1) Rekam Jejak (1) Rekapitulasi DPS (1) Reklamasi Pulau (1) Remix Sunda (1) Rendah Hati (1) Reungan Politik (1) Rhenald Kasali (1) Risma (1) Ruhut P Sitompul (1) Saksi Yehuwa (1) Sangat Canggih (1) Scandal BLBI (1) Seharah Pers (1) Sehat Penting (1) Sejarah Politik (1) Sekilas Info (1) Selamat Imlek (1) Sembuhkan Jiwasraya (1) Seni (1) Seniman Bambu (1) Shanzhai (1) Sidak Harga (1) Sidang MPR (1) Sigmun Freud (1) Silaturahmi (1) Sistem Informasi (1) Skema Kerusuhan (1) Skenario 22 Mei (1) Skenario Demonstrans (1) Skripsi (1) Soekarno (1) Stasiun KA (1) Suku Minang (1) Sumber Inspirasi (1) Super Power (1) Superkarya (1) Syirianisasi (1) System Informasi (1) TKA Siapa Takut (1) Tahun Kampret (1) Taliban (1) Tanda Kehormatan (1) Tanda Zaman (1) Tanggapan Atas Pidato (1) Tanya Jawab (1) Tebang Pilih (1) Teori Kepribadian (1) Terkaya Indonesia (1) Terorisme (1) Terrorisme (1) Tidak Becus Kerja (1) Tindakan Makar (1) Tingkat Kemiskinan (1) Tinjauan Filsafat (1) Tips dan Trik (1) Toleransi Identitas (1) Travelling (1) Tuan Rumah (1) Tukang Kayu (1) UU Cipta Kerja (1) Ucapan Gong Xi Fat Choi (1) Ulama Bogor (1) Ulasan Berita (1) Ulasan Suriah (1) Ustadz Bangsa (1) Via Vallen (1) Virus Covid-15 (1) Wajib Baca (1) Wakil Tuhan (1) Wali Kota (1) Wanita Kartini (1) Wewenang (1) Yusril Blakblakan (1) breaing news (1) karo (1) kontemporer (1) tari (1)