Latest News

Selengkapnya Diteruskan DI NEWS.TOPSEKALI.COM

Showing posts with label Pilpres 2019. Show all posts
Showing posts with label Pilpres 2019. Show all posts

Wednesday, June 12, 2019

Dewi Tanjung, Prabowo harus di Diskualifikasi, Fadli Zon Tak Ada yang kebal Hukum

Monday, June 10, 2019

ANIES BASWEDAN, JUJURLAH..KAU

ANIES BASWEDAN, JUJURLAH..KAU!!!
7 fakta rahasia Anies Baswedan.

Sjk 2 hari lalu beredar broadcast dan twitter yg isinya: Jagat sosmed Malaysia heboh viral video dukungan Ummat Syiah dari Iran utk Anies Baswedan !!!

http://delikindonesia.com/2017/04/08/twitter-dari-malaysia-pilkada-dki-jakarta-syiah-dukung-anis-sandi/

Ini link youtube nya :
https://youtu.be/3r1XDK-RkMs

Sy salah seorg dari ribuan pendukung Anies dan Sandi. Sy jg sering wara wiri ke Roemah Juang ambil bermacam atribut kampanye.
Sy sebenarnya tdklah terlalu pusing pd keyakinan seseorang apakah dia Islam, Kristen, Buddha, Sinto, Hindu, Syiah, Ahmaddiyah atau apa saja tidak saya risaukan, karena itu urusan si pemeluk keyakinan dg Tuhannya.

Tapi broadcast dan link video itu menggelitik saya untuk mencari tahu kebenarannya.
Bila Anies benar adalah Syiah dan menyangkal keimanannya ut mendapat kursi Gubernur maka bagi saya itu adlh masalah besar !!!

Sy cari tahu dari Google, memeriksa satu persatu arsip arsip lama bbrp thn lalu. Dari hasil investigasi via google, maka kesimpulan saya Anies memang pengikut Syiah yg sdg membawa misi keagamaannya. Link Video Youtube itu menguatkan kesimpulan sy bahwa misi keagamaan Anies Baswedan didukung oleh gerakan Syiah Internasional.
Knp sy bs sampai pd kesimpulan itu ?
Ini fakta-faktanya:

FAKTA 1.
Anies Baswedan lahir tgl 7 Mei 1969.
Tahun ini Anies sdh berusia 48 tahun.
Harta Anies Baswedan total senilai Rp 7.307.042.605,-
Sbg Muslim yg berusia 48 thn dg harta Rp 7 M, aneh jk Anies tdk menunaikan rukun Islam ke 5 yi menunaikan ibadah Haji.
Hgg hari ini Anies hny beretorika tapi tidak pernah mampu menjelaskan knp ia tdk menunaikan rukun Islam ke 5..!?
Umumnya org yg mengaku Islam dan pny uang tp tdk menunaikan Ibadah Rukun Islam hnylah kaum Syiah.

Dalam sejarah, kaum Syiah itu dikenal sbg kaum yg sangat pandai bersiasat dan ber-pura2 termasuk mengingkari keyakinannya ut tercapainy tujuannya.

FAKTA  2.
Anies Baswedan ke Iran pd bl April th 2006 dlm perjlnan itu ia menyeberang ke Irak dan berada di Karbala slm 6 hr.
Bulan Desember 2014 Anies bertemu 4 mata dan tertutup dg Duta Besar Iran Mahmoud Farazandeh.

FAKTA 3 :
Bukti lain Anies adlh pengikut Syiah bs dilihat dr pilihan Anies menyekolahkan anaknya.
Anak Anies Baswedan bersekolah di SD Lazuardi di daerah Cinere. Sekolah Lazuardi adlh sklh dari yayasan Syiah.
Sekolah Lazuardi di bawah naungan Yayasan Lazuardi Hayati. Yayasan ini didirikan oleh wanita bernama Lubna Assagaf. Lubna Assagaf adlh isteri dari tokoh Syiah di Indonesia yi DR Haidar Bagir. DR Haidar Bagir adlh alumni ITB tahun 1982. Haidar Bagir jg mendirikan lembaga pendidikan Muthahhari.
Pd tahun 2003 Haidar Bagir mjd Ketua Yayasan Madina Ilmu yang mengelola Sekolah Tinggi Madina Ilmu.

Syiah sangat pandai menyusup dan mnggunakan lembaga pendidikan sbg sarana merubah ke imanan seseorang.

FAKTA 4 :
Bukti lain yg menguatkan bahwa Anies adalah pengikut Syiah bisa dilihat dari simbol kampanye Anies.
Nomor urut Anies dlm pilkada adalah no urut 3. Anehnya simbol kampanye Anies bukanlah 3 jari melainkan 5 jari.
Apa makna simbol 5 jari atau telapak tangan dan hubungannya dg Syiah?
Simbol 5 jari atau telapak tangan dlm Syiah disebut sbg Tangan Fatimah. Tangan Fatimah ini dalam bahasa Arab disebut Khamsa yg berarti lima.
Selain simbol Tangan Fatimah, simbol 5 jari bagi pengikut Syiah merupakan simbol lima orang suci atau Ahlulbait.
Krn itu pengikut Syiah sering disebut sbg mazhab Alhulbait.

FAKTA 5.
Pada bln Sept 2016 Anies sbg Menteri Pendidikan bertemu dg konselor kebudayaan Iran dan menandatangani bbrp kesepakatan yaitu Membangun Masjid Besar di makam Wali Songo, krjsm dlm pendidikan dan kebudayaan Nusantara dan Syiah dan kerjasama pengembangan tanah Wakaf.

Kita semua tahu bhw Iran adlh negara tempat berpusatnya kaum Syiah serta ajaran Syiah. Di Irak tetangga Iran juga ada tempat bersejarah kaum Syiah yi. Karbala.
Sbg pusat Syiah dan budaya Syiah, mk semua krjsm keagamaan, pendidikan dan kebudayaan adalah kerjasama utk menyebarkan Agama Syiah, Budaya Syiah dan Masjid Masjid Syiah di slrh Indonesia.

FAKTA 6.
Dukungan kaum Syiah dari Iran thdp Anies bs dilihat dr maraknya spanduk dan poster di berbagai kota di Iran.
Poster dan spanduk tsb menjadi bukti pengakuan  Ummat Syiah Iran bahwa Anies adlh Syiah. Sbg sesama Syiah maka menjadikan Anies Gubernur hrs diperjuangkan oleh gerakan Syiah Internasional dan oleh semua negara penganut Syiah.

FAKTA 7 :
Di akun aktivis anti Syiah Malaysia @rafidah32856658 dan akun anti Syiah Arab Saudi  @Q8RULQ8 disebutkan bahwa pecalonan Anies Baswedan sbg Calon Gubernur Jakarta adlh upaya Syiah utk merebut Pimpinan Ibu Kota Negara dgn ummat Islam terbesar di dunia.

Dari slrh uraian bukti di atas maka tdk diragukan bhw Anies sesungguhnya adlh pengikut Syiah.

Apa missi perjuangan Syiah yang diperjuangkan Anies?

Anies adlh pejuang Syiah di jalur politik bkn di jalur dakwah. Anies mggunakan jalur politik utk memperjuangkan aliran Syiah agar semakin kuat.
Untuk mencapai rencana itu Anies tdk segan2 mengadu domba sesama ummat Islam bahkan sesama ummat Islam alhussunah wal jamaah.
Anies merekayasa agar citra Ummat Islam Alhussunnah Wal Jammah mnjd rusak citranya dimata masyarakat dg memamerkan intimidasi & kekerasan.
Rekayasa itu dengan mengadu domba ummat Islam melalui spanduk2 SARA yg isinya mengancam sesama ummat Islam seperti menolak mensholatkan jenazah pendukung Ahok juga bagian dari rekayasa adu domba ummat yang dibuat oleh tim Anies.

Saat konvensi Demokrat SBY tertipu mulut manis Anies. Jokowi juga sudah tertipu dg tutur manis Anies. Hari ini ummat Islam banyak yg tertipu Anies juga.

Memilih Anies adlh mensukseskan rcn jahat Syiah yang ingin menghancurkan Islam Alhussunah Wal Jammaah.

Catatan Tambahan:
Link media, Youtube dan akun twitter bisa dicek. Informasi dan data tersebut diatas mudah dilacak di Google.

Lagi-Lagi,, Anies Gaungkan Keadilan

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Pak Jokowi orang Solo. Mengadu nasib di Pilgub DKI. Sukses! Pak Jokowi jadi gubernur 2012-2017. Belum tuntas, adu nasib di pilpres 2014. Sukses lagi. Pak Jokowi jadi presiden 2014-2019.

Kalau ada orang lain meniru Jokowi, adu nasib di Jakarta, ya sah-sah saja. Tidak harus sebagai gubernur atau presiden, tapi bisa jadi kuli bangunan, pedagang keliling atau pembantu rumah tangga. Kalau jadi gubernur saja boleh, mosok sekedar nyari uang ratusan ribu perbulan di Jakarta dilarang?

Apapun profesi dan pekerjaan yang akan digeluti di Jakarta, tak masalah. Yang penting gak nyolong. Politisi yang ngerampok uang negara di Jakarta saja tetap boleh tinggal di Jakarta. Punya rumah di Jakarta dan gak diusir. Nyaleg lagi. Bagaimana mungkin ada orang yang mau jadi tukang cendol atau penjual sayur di Jakarta ditolak? Mikir...

Kalau reklamasi, wajib ditolak. Kenapa? Karena langgar aturan. Banyak warga asing lagi yang rencana mau nempati. Begitu juga Alexis yang sediakan wanita impor. Karena mereka tak taat aturan. Calon tukang cendol dan pedagang sayur yang tak langgar aturan, gak nyolong uang rakyat, gak merusak moral bangsa, dan mereka warga negara asli alias pribumi, mosok mau ditolak ke Jakarta? Emang Jakarta itu ibu kota Indonesia atau China sih?

Anies tegas. Sebagai orang nomor satu di DKI, Anies tak akan melakukan operasi yustisi. Stop! Yang sudah, ya sudahlah... Bagi Anies, setiap warga negara berhak bekerja dan mendapatkan akses pekerjaan dimana saja, termasuk di DKI. Inilah keadilan. Keadilan untuk semua. Termasuk keadilan untuk rakyat kecil dan para pengangguran. Sesuatu yang seringkali terlupakan oleh para pengambil kebijakan.

Gak perlu memberi gaji para pengangguran. Itu merendahkan mereka. Lagi pula uang negara juga lagi kempas-kempis. Cenderung mengandalkan hutang dan jual aset. Jual kedaulatan? Entahlah...

Jakarta kota besar. Sekitar 60 persen ekonomi berputar di kota metropolitan ini. Otomatis, peluang kerja dan usaha sangat besar. Setidaknya, lebih besar dari kota-kota yang lain. Jauh lebih besar dari kampung si Paijo, tukang ojek yang sekarang beralih ke ojol. Orang-orang seperti Paijo ini banyak. Anies memilih memberikan kesempatan orang-orang seperti Paijo ini untuk mencari nafkah di Jakarta.

Tidak saja peluang cari makan yang diberikan Anies. Gubernur yang sukses membawa Jakarta dua kali berturut-turut dapat opini WTP dari BPK ini juga menyiapkan 300 bus jika 17 ribu orang-orang seperti Paijo ini mudik lebaran. Gratis! Gak peduli mereka para pendukung Anies atau bukan. Yang penting, mereka warga Jakarta. Anies fasilitasi mereka yang mau silaturahmi lebaran ke orang tua atau saudara di kampung. Anies gubernur untuk semua warga Jakarta. Tak membeda-bedakan mana pendukung, mana yang bukan. Itulah keadilan!

Yang perlu diyustisi itu pekerja asing ilegal. Usir, karena mereka tak punya ijin kerja. Jakarta sudah pernah mengusir mereka. Ini baru bener.

Kebijakan Anies untuk menolak operasi yustisi ini dibully oleh segelintir orang. Tak jelas apa alasannya. Kesan yang ada hanya cari-cari kesalahan. Ah, itu biasa. Wajar. Di setiap ladang selalu tumbuh rumput liar.

Setidaknya ada dua kemungkinan mengapa orang-orang itu menolak kebijakan Anies. Pertama, mungkin karena mereka belum move on. Korban kekalahan dalam kontestasi Pilgub 2017. Masih ada? Masih. Meski jumlahnya makin sedikit. Anies sudah berupaya merangkul mereka. Semoga segera sadar dan bersedia bergabung untuk sama-sama membangun Jakarta. Ini lebih positif dan produktif. Karena Jakarta milik semua.

Kedua, mungkin ada yang tak siap dengan hadirnya para pesaing (pendatang) baru dari daerah. Rizki mah gak ketuker, kata Pak Ustaz. Jangan takut! Makin banyak pesaing, makin membuat seseorang itu jadi tangguh. Begitu cara berpikir metropolis. Petarung sejati. Petarung sejati itu butuh sparing partner dan ruang kompetisi yang sportif. Jangan setiap pesaing ditutup aksesnya. Dicurangi dan diintimidasi. Itu pecundang namanya. Paham?

Pro-kontra itu biasa. Apalagi terkait dengan sebuah kebijakan. Ini dinamika dalam bernegara. Tak perlu respon baper.

Selama kebijakan itu benar, tak langgar aturan, dan terutama berorientasi untuk menggaungkan keadilan, secara sosial akan mendapatkan banyak dukungan. Ini hukum alam. Jika selama ini Anies selalu mendapatkan dukungan luas dari rakyat, tak hanya warga Jakarta, tapi juga rakyat di banyak wilayah di Indonesia, karena Anies bekerja semata-mata untuk rakyat. Rakyat dalam pengertian orang-orang kecil sebagai prioritas. Merekalah yang sering tertindas secara struktural oleh kebijakan elit. Disinilah keadilan itu oleh Anies dugaungkan. Tidak saja digaungkan, tapi terus berupaya direalisasikan. Tidak dengan kata-kata, dan tak perlu juga dengan marah-marah, tapi cukup dibuktikan. Nyata dan dapat dirasakan oleh rakyat.

Banjarnegara, 8/6/2019

Saturday, June 1, 2019

Rentetan Bibit Baru Calon Pemimpin Indonesia untuk Pilpres 2024


Pilpres 2019 telah berakhir, dan walau hasilnya masih diperdebatkan, fokus mulai beralih kepada siapa yang mungkin meneruskan Jokowi di pemilu presiden selanjutnya. Untuk Pilpres 2024 nanti, beberapa nama telah mulai disebut-sebut, mulai dari para pemimpin daerah yang masih muda, sampai ke generasi baru dari para mantan presiden. Sejauh ini, masih belum ada kandidat favorit. 
Oleh: Tabita Diela, Yarica Lei (Reuters)
Bahkan dengan hasil Pilpres 2019 saat ini masih harus dikonfirmasi secara resmi, perhatian telah beralih ke perlombaan berikutnya untuk jabatan teratas pada tahun 2024 dengan beberapa bintang politik yang naik dan tokoh-tokoh yang terhubung.
Contoh penghitungan suara oleh lembaga survei swasta dari pemungutan suara pekan lalu menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo yang berkuasa sedang menuju masa jabatan kedua dan terakhir meskipun hasilnya sedang diperselisihkan oleh penantangnya, mantan jenderal Prabowo Subianto.
Namun, ada serangkaian pemimpin baru menunggu di pinggir panggung untuk kesempatan mereka, termasuk beberapa yang, seperti Jokowi, memimpin kota atau provinsi di seluruh nusantara. Ada juga keturunan mantan pemimpin yang dipersiapkan untuk mengambil alih.
Tapi, seorang kandidat membutuhkan setidaknya 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara rakyat untuk maju mencalonkan diri. Hal ini berarti, penantang tahun ini Prabowo, yang adalah ketua partai Gerindra, bisa mencalonkan diri untuk ketiga kalinya.
“Kami memiliki banyak pemimpin potensial … Ambang batas harus diturunkan untuk memberi orang-orang ini kesempatan terbuka,” kata Arya Fernandes, seorang peneliti di Pusat Studi Strategis dan Internasional.
Berikut adalah beberapa kemungkinan pesaing untuk pemilihan 2024.
Anies Baswedan (kanan), memeluk wakilnya, Sandiaga Uno
Anies Baswedan (kanan), memeluk wakilnya, Sandiaga Uno, setelah kemenangan pemilu mereka. (Foto: EPA)
Anies Baswedan (49 tahun), adalah gubernur Jakarta. Mantan menteri pendidikan, dengan dukungan dari partai-partai oposisi dan beberapa kelompok Islam garis keras, mengalahkan gubernur Jakarta Tionghoa-Kristen dalam pemilihan yang dirusak oleh ketegangan agama. Namun, peraih beasiswa Fulbright yang berasal dari keluarga cendekiawan Muslim moderat ini dipandang menarik bagi para pemilih yang lebih muda dan mewakili wajah Islam yang lebih modern.
Sandiaga Uno (49 tahun), terpilih sebagai wakil gubernur Jakarta pada tahun 2017, tetapi mundur sebagai wakil presiden untuk Prabowo. Kekayaan ekuitas pribadinya sebagian besar berasal dari investasi di industri batubara Indonesia telah membantu mendanai Prabowo dan kampanyenya. Meskipun merupakan pendatang baru di bidang politik, kampanye Pilpres 2019 ini memungkinkannya untuk meningkatkan profilnya di seluruh Indonesia dan ia terbukti sukses menarik pemilih milenial dan wanita.
Ridwan Kamil (47 tahun), adalah gubernur provinsi terpadat di Indonesia, Jawa Barat, dan sekutu Jokowi. Seorang arsitek yang terlatih, dia sebelumnya walikota Bandung di mana dia dikreditkan dengan rebranding kota untuk mendorong kreativitas dan penggunaan teknologi. Dia telah berhasil menggunakan media sosial untuk terhubung dengan pemilih dan memiliki lebih dari 10 juta pengikut di Instagram.
Puan Maharani (45 tahun), adalah menteri bidang pengembangan manusia dan kebudayaan. Dia memiliki silsilah politik sebagai putri dari mantan presiden Megawati Soekarnoputri dan cucu dari pemimpin pertama Indonesia yang karismatik, Sukarno. Ibunya memimpin partai terbesar di parlemen, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang berada dalam koalisi yang berkuasa.
Agus Harimurti Yudhoyono (40 tahun), adalah putra tertua dari mantan presiden dan ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Politisi berpendidikan Harvard ini mengikuti ayahnya dengan memiliki karir militer dan meskipun tidak berpengalaman di politik, ia maju dalam pemilihan gubernur Jakarta pada tahun 2017, dan kalah di babak pertama. Partai Demokrat juga tidak bernasib baik tahun ini.
Nama-nama lain yang diedarkan oleh lembaga survei atau media termasuk para pemimpin daerah seperti Ganjar Pranowo (50 tahun), gubernur Jawa Tengah; Tri Rismaharini (57 tahun), walikota Surabaya; dan gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (53 tahun).
Di Indonesia bagian timur, Nurdin Abdullah (56 tahun), gubernur Sulawesi Selatan, juga dipandang sebagai penantang.
Wakil ketua parlemen dan wakil ketua partai Gerindra Fadli Zon (47 tahun), juga dipandang sebagai kandidat yang mungkin mengingat posisinya sebagai loyalis Prabowo.
Basuki Tjahaja Purnama (52 tahun), mantan gubernur Jakarta, masih memiliki banyak pendukung jika ia mencoba untuk kembali ke dunia politik bahkan dengan catatan penistaan karena menghina Alquran.
Pengusaha Miliarder, Erick Thohir (48 tahun), yang mengatur Asian Games tahun lalu dan kampanye kepresidenan 2019 di Widodo tahun lalu, juga disebut-sebut meskipun ia telah menapis minat dalam karier politik dan hingga kini tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan.
Keterangan foto utama: Agus Harimurti Yudhoyono bersama Wakil Ketua Eksekutif Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam, Ong Keng Yong, sebelum menyampaikan ceramahnya pada Jumat (13/7). Putra mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang berusia 39 tahun tersebut diperkirakan akan menjadi calon kandidat untuk pemilihan presiden tahun 2024. (Foto: Straits Times Photo/Gavin Foo)

PETAMBURAN : "JALUR GAZA" YANG LAHIR PREMATUR

PETAMBURAN : "JALUR GAZA" YANG LAHIR PREMATUR

Ada skenario jahat yang sangat patut dilihat publik. Ini terkait kerusuhan aksi 22-25 Mei 2019. Ada skenario menjadikan Petamburan dan Tanah Abang sebagai Jalur Gaza. Pusat perlawanan berdarah-darah di Jakarta. Mereka hendak memanfaatkan sentimen agama. Mereka akan mengadu domba TNI/Polri dengan rakyat, selain mendiskreditkan Pemerintahan Presiden Jokowi-JK saat ini.

Namun, skenario ini berhasil dipatahkan oleh TNI/Polri. Hebat benar kesatuan TNI/Polri dalam menghadapi rencana kerusuhan 22-25 Mei 2019. Polri/TNI menangkap eksekutor lapangan, penyelundup senjata. Bagaimana TNI/Polri mengendusnya?

Telah dirancang skenario menjadikan korban tewas dan hoaks sebagai mati sahid, martir dan mendiskreditkan Polri dan TNI. Upaya rapi ini digagalkan oleh operasi intelijen yang sangat rapi melibatkan BIN, Bais, dan TNI/Polri secara keseluruhan.

Rancangan aksi kerusuhan 22-25 Mei 2019 untuk menjadikan Petamburan sebagai simbol Islam di Indonesia. Caranya adalah dengan membuat hoaks seolah aparat membunuh mereka. Padahal yang membunuh adalah perusuh dari kelompok mereka sendiri. Kelompok teroris dan Garis yang direkrut oleh pendana yang melakukan kerusuhan.

Bahkan eksekusi terhadap 8 teroris / perusuh dari jarak dekat. Para perusuh ditembak di leher menembus ke samping belakang kepala. Tidak mungkin Polri/TNI menembak karena pada saat kerusuhan, Polri/TNI steril dari peluru tajam. Hanya peluru karet yang dipakai.

Selain itu, penembak dari jarak jauh tidak bisa mengarahkan hanya satu peluru, single bullet, ke leher. Pasti penembakan jarak jauh akan mengenai dada, atau kepala dari arah belakang atau depan. Lebih parah lagi, penembakan diarahkan semuanya di leher. Ini eksekusi terencana yang kejam.

(Begitu skenario gagal, buru-buru para mayat perusuh segera diambil. Padahal, maunya ada arak-arakan mayat seperti di Jalur Gaza. Anies telah menginisiasi dan memulai dengan mengusung keranda mayat. Persis Hamas mengelukan korban demo yang tewas melawan Israel. Skenario jahat yang Polisi harus mendalami keterlibatan Anies Baswedan dalam menglorifikasi mayat teroris dan perusuh.)

Mereka telah siap membuat video kerusuhan yang akan disebarkan. (Pemerintah Indonesia bergerak cepat memblokir media sosial.) Bahkan ada ambulans Gerindra yang mengangkut batu dan mengangkut perusuh. Bahkan jika perlu ACT serta Dompet Dhuafa berperan untuk memberikan kesaksian bombastis. Mereka menunggu moment, saat yang tepat.

Mereka adalah bagian dari skenario untuk merusak nama Polri/TNI dan Indonesia di mata dunia internasional. Mereka akan menyebarkan hoaks sesuai keinginan mereka. Sangat berbahaya organisasi seperti bahkan akan membawa kerusuhan ke peradilan internasional.

Saat bersamaan Prabowo menglorifikasi dan membesarkan perusuh yang tewas. Selain itu, narasi berita hoaks dan video seolah ada penganiayaan di masjid juga disebar. Anies Baswedan pun mengangkat mayat dan membela mereka sebagai martir. Padahal mereka perusuh yang terorganisir. Bahkan para perusuh,zpenyelundup senjata, eksekutor, dibayar untuk melakukan kerusuhan.

Skenario menjadikan Petamburan sebagai pusat perlawanan, dengan menjadikan diri sebagai korban, dibuyarkan oleh BIN, Bais, TNI/Polri. Padahal skenario awal adalah ingin mengaduk emosi umat Islam. Aktor intelektual, yang menjadi penyandang dana teroris dan perusuh, termasuk penyelundup senjata, adalah menjadikan Petamburan sebagai medan perang.

FPI pun tidak digubris oleh Polri ketika minta penangguhan penahanan terhadap 22 orang FPI yang menjadi tersangka kerusuhan. Teroris dan perusuh dibela. Ini mengidentifikasikan skenario besar untuk mengangkat peran FPI sebagai martir. Selain tentu organisasi terkait teroris GARIS yang sudah disebutkan oleh Polri. Semua tiarap.

Salah satu simpatisan FPI yang tewas Farhan Syafero meninggal di Petamburan. Informasinya simpang siur. (Itu terjadi setelah kegagalan operasi 22-25 Mei 2019.) Untuk Farhan hendak menjaga rumah Rizieq? Farhan adalah korban sia-sia dari nafsu dan semangat membuat Indonesia rusuh. Farhan gagal sama sekali sebagai martir atau sahid. Mati konyol. Korban sia-sia.

Upaya penggiringan opini bahwa aparat menembak, dengan tebaran ratusan selongsong peluru, gagal total. Bahkan Fadli Zon dan Amien Rais pun memegang selongsong peluru yang disebar simpatisannya. Akhirnya penyebar ratusan selongsong peluru ditangkap. (dan juga mustinya polisi menangkap Fadli Zon persis melakukan kapitalisasi hoaks dan penipuan fakta seperti kasus Ratna Sarumpaet).

Bangunan skenario untuk menjadikan kawasan Tanah Abang – Petamburan sebagai Jalur Gaza perjuangan adalah kejahatan luar biasa. Ini cara-cara adu domba. TNI diskenariokan untuk dibenturkan dengan Polri. Polri dibenturkan dengan rakyat. Narasi buruk dibangun oleh Amien Rais, Prabowo, Fadli Zon dan kaum Kampret tentang tewasnya para korban.

Dan, Tanah Abang-Petamburan sebagai Jalur Gaza yang didzolimi, yang dikorbankan, gagal total. Kini justru kedok skenario semakin terkuak lebar. TNI/Polri akan terus membuka tabir dan menyeret para perusuh, teroris, dan anggota ormas mana pun yang terlibat dalam kerusuhan. Sambil menunggu aktor dan dalang kerusuhan diciduk. (Penulis: Ninoy N Karundeng).

Tuesday, May 28, 2019

Jangan Coblos 01 Dan 02

Monday, May 27, 2019

Gugatan Prabowo Sandi bermodal Bukti Sampah



Gugatan Prabowo Sandi bermodal Bukti Sampah

Oleh: Petrus Bala Pattyona Advokat yang sering bersidang di MK.

Ketika Pengacara Paslon 02, Bambang Widjojanto (BW), memberikan Keterangan di hadapan awak media 23/05 malam memplesetkan Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Kalkulator. Mendengar ucapan tersebut saya berpikir positif saja karena mungkin sekedar salah ucap atau hanya gurauan belaka. Namun setelah membaca berkas Permohonan Keberatan setebal 37 halaman yang ditandatangani oleh 7 dari 8 Kuasa Hukum -- satu kuasa hukum atas nama Zulfadli - tidak membubuhkan tanda tangan,. Ejekan BW bahwa MK bukan sebagai Mahkamah Kalkulator yang berfungsi sebagai penghitung suara sengketa Pemilu, bukan hanya diucapkan di hadapan media, tetapi dinyatakan secara tegas dalam Permohonannya, bahkan ejekan lainnya tentang MK dengan melabelkan sebagai Mahkamah Kiamat dan Mahkamah Kezaliman. Saya sebagai Pengacara yang malang melintang di MK dalam berbagai sengketa di MK sangat prihatin dan terluka atas ujaran BW tersebut karena selama beracara di MK, saya tak pernah menemukan hal-hal negatif baik oleh 9 Hakim MK atau Para Panitera sehingga ujaran tersebut harus diproses secara Etik oleh Organisasi Advokat dengan sangkaan melanggar butir 2 Sumpah Advokat yang berbunyi: Saya berkewajiban menghormati pejabat-pejabat kekuasaan Kehakiman, atau bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Penegak Hukum yang berbudi luhur. Seharusnya tanpa Pengaduan dari Hakim Konstitusi maupun Panitera MK atau Rekan Sejawat, BW dan semua kuasa hukum 02 harus segera diadili dalam sidang Dewan Etik untuk dicabut Izin Prakteknya. Apalagi Denny Indrayana tak jelas kapan ujian advokat dan kapan magangnya, di suatu kantor pengacara dan membuat laporan penanganan perkara.

Terlepas dari segi Etik Profesi, membaca Permohonan Keberatan yang disampaikan di MK, dengan berbagai dalil antara lain merujuk pasal 22E ayat 1, Perubahan Ketiga UUD 45 tanggal 09/11/01 yang menyatakan: Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun. Dalam Bagian Pendahuluan Permohonan banyak menyampaikan teori-teori kejujuran oleh Thomas Aquinas atau St. Agustine atau mengutip Anastasio Somaza - Mantan Diktator Nicarakagua, bahwa kekuasaan diktator punya kekuatan dan otoritas untuk melakukan apa saja yang dikehendaki dengan berbagai manipulasi, kecurangan dan rekayasa seluruh fasilitas dan infrastruktur kekuasaan untuk kepentingan dirinya. Dalam bagian lain. Pendahuluan Permohonan juga berteori bahwa Pemilu jujur dan adil adalah syarat fundamental menjamin eksistensi dan keberlanjutan negara hukum, juga ada bagian bahwa MK sebagai Penjaga Konstitusi (the guardian of the constitution),.
Teori, Pendapat dan Argumentasi tersebut dalam beracara di MK tidak dikenal, bahkan tentang pasal 22E ayat 1 forumnya bukan di MK tetapi di Forum Legislatif saat pembentukan UU sebagai Perintah Konstitusi yang nyatanya sudah dirumuskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Boleh saja mempersoalkan suatu produk UU diuji dengan UUD 45 dengan forum pengujian di MK. Saya sering menguji UU di MK, terakhir PUU Pasal 458 ayat 6 UU Pemilu tentang Penyelenggara Pemilu yang diperiksa dalam sidang etika tak dapat mengusahakan kepada orang lain. MK dalam putusannya No. 21/PUU/2019 memberi tafsir bahwa dalam sidang DKPP, Penyelenggara Pemilu wajib hadir dan dapat didampingi bukan saat memberikan keterangan.

Dalam Permohonan Keberatan baik sistematika dan substansi Permohonan sangat jauh menyimpang dari pasal 473 UU.Pemilu tentang Perselisihan hasil Pemilu antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai Penetapan Perolehan Suara secara nasional yang dapat memengaruhi jumlah suara
Ternyata dari Bukti-bukti yang disebutkan dalam Permohonan adalah sejumlah 17 Putusan MK, dan 35 print berita online media yang dikutip.
Dalam sengketa selisih suara yang diajukan Pemohon hanya melampirkan putusan-putusan MK dan berita-berita on-line tanpa membuat tabel selisih suara, maka secara substansial Permohonan tersebut tak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut. Semua bukti-bukti dari berbagai berita on line tersebut dapat dikategorikan dalam 3 tahap yaitu sebelum pencoblosan, saat pencoblosan dan setelah pencoblosan. Sebelum Pencoblosan , Pemohon menjelaskan pelanggaran, kecurangan Pemilu secara masif yaitu misalnya: a. Penyalahgunaan APBN dan Program Kerja, b. Ketidaknetralan Aparatur Negara, Polisi dan Intelejen, c. Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN, d. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers. e. Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakan Hukum.
Kelima Pelanggaran yang masif tersebut dengan menyodorkan bukti-bukti antara lain, untuk butir a, yaitu ketidaknetralan polisi dengan studi kasus AKP Sulaiman Azis - Kapolsek Pasir Wangi Garut yang diperintahkan Kapolres untuk menggalang dukungan terhadap pasangan 01. Untuk hal ini sudah dibantah Kapolsek namun dijadikan rujukan sebagai Bukti P-11. Bukti lain ketidaknetralan Polisi yaitu dibentuknya Tim Buser Medsos, dan mendata kekuatan dukungan Capres hingga ke desa melalui aplikasi AKP SANBHAR - Bukti P-12.
Untuk ketidaknetralan aparat intelijen bukti yang disodorkan sebagai P-13 adalah jumpa pers SBY di Bogor Sabtu 23/06/18.
Untuk diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum dengan melampirkan. 4 contoh kasus yaitu pose 2 jari Anis Baswedan 09/01/19 dalam Acara Gerindra di Sentul, Pose jari Luhut dan Sri Mulyani (Tempo 06/11/18), Kades Mojokerto dituntut Percobaan karena dukung Sandi, (detikNews 11/12/18), Bawaslu setop kasus 15 Camat Makassar deklarasi dukung Jokowi (CNN Indonesia 12/03/19), Gubernur dan 9 Bupati Bengkulu dukung Jokowi, Tribun Jogja 13/01/19, Wagub Sulbar dan 5 Bupati deklarasi dukung Jokowi (Tribun Sulbar 10/01/19), 15 Gubernur tegaskan dukung Jokowi (Liputan6.com 22/09/19), 12 Kades di Sumbar deklarasi dukung Jokowi (Kompas.com. 09/04/19), 6 Kepala Daerah Maluku Utara deklarasi dukung Jokowi (Bisnis.com. 03/02/19), Bawaslu putuskan Deklarasi Ganjar dan 31 Kepala Daerah melanggar (Kompas.com. 23/02/19 dan Kasus Harry Tanoe berhenti setelah mendukung Paslon 01. Semua diberi kode Bukti P14, sampai dengan P-23).

Untuk Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN dengan melampirkan bukti print media online yang diberi kode P-24 sampai dengan P-32).
Untuk pelanggaran masif tentang penyalahgunaan APBN dan Program Pemerintah dengan memprint berbagai berita media online dan diberi kode P-33 sampai P-46).
Penyalahgunaan Anggaran BUMN dengan melampirkan berita-berita online diberi kode P-47 sampai P-51.
Bukti terakhir yang disodorkan adalah Pembatasan Kebebasan Media dan Pers dengan contoh kasus Berita Reuni 212 tidak diliput media mainstream (Bukti P-52) dan Pembatasan tayangan TV One dengan menayangkan acara ILC sesuai Twitter Karni Ilyas (Bukti P-53).
Dari seluruh bukti yang berasal dari print berita online sudah pasti ditolak MK di sidang Pendahuluan, walau ada argumentasi dalam permohonan bahwa bukti-bukti lain tidak disodorkan agar demi keamanan dan tidak rusak. Dalam persidangan di MK pengesahan seluruh bukti-bukti, yaitu Surat, Saksi, Ahli atau bukti elektronik dilakukan dalam Pemeriksaan Pendahuluan untuk dijadikan sebagai pedoman pembuktian. Sikap Pemohon yang menunda penyerahan bukti mengindikasikan sesungguhnya tidak ada bukti selisih suara dalam perhitungan berjenjang karena seharusnya melampirkan perhitungan selisih suara di berbagai TPS.
Bukti-bukti yang disodorkan beserta Petitum yang disampaikan jelas menyimpang dari hukum acara MK dan pasal 473-474 UU. Pemilu maka seharus tak perlu ada pemeriksaan lanjutan dan alangkah baiknya diputuskan dalam proses dismisal bahwa permohonan tak memenuhi syarat.
Dalam Petitumnya Pemohon mengajukan 6 Permohonan yaitu: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU No. 987/PL.01.08/KPT/06/KPU/V/2019; 3. Menyatakan Paslon 01 melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan secara TSM 4. Mendiskualifikasi Paslon 01.; 5. Menetapkan Paslon 02 sebagai Presiden dan Wapres 2019-2024.
Bagaimana menetapkan Paslon 02 sebagai Presiden 8dan Wapres tanpa menyodorkan suatu data perhitungan?
Karena bukti-bukti yang disodorkan adalah dari print out media online yang 9dalam hukum acara MK tidak dikenal, sehingga sidang tak perlu dilanjutkan lagipersidangan ini.
Pembuktian tanpa menyajikan tabel selisih suara adalah sia-sia dan permohonan keberatan yang diajukan dapat dinilai sebagai permohonan basa basi untuk menutup malu dan propanda selama ini.
Jakarta, 25/05/19 jam 12:35.

Wednesday, May 22, 2019

Pemilu dari KPU



1. Bolehkah @prabowo tidak terima dengan hasil Pemilu dari KPU?
Tentu saja sangat boleh.. Tapi apakah Prabowo boleh membatalkan hasil Pemilu karena dia tidak terima dengan hasil Pemilu dari KPU? tentu saja tidak boleh, karena dia tidak punya legal standing untuk melakukan itu.

2. Lalu siapa yang berhak menyatakan Pemilu batal?

Tidak ada satu manusia dan lembaga pun yang diberi kewenangan untuk itu. Bagaimana dengan MK? MK hanya boleh memutuskan kasus per kasus dugaan kecurangan, tidak punya kewenangan untuk membatalkan Pemilu.

3. Kalau ada bukti dugaan kecurangan di 5 TPS, maka yg diproses oleh MK hanya 5 TPS tersebut. Kalau ada kecurangan, maka datanya diperbaiki sesuai dengan data yang bisa dibuktikan. Hasilnya lalu di update ke perhitungan nasional. Hanya itu cara membuktikan ada dugaan kecurangan.

4. Apakah dari 5 TPS tersebut, @prabowo bisa mengklaim bahwa semua TPS bermasalah? tentu tidak bisa, karena di MK tidak menerima klaim, tapi menerima bukti. Kalau ada 10.000 TPS yang curang, tapi yang bisa dibuktikan cuma 5 TPS, maka yang diputuskan cuma 5 TPS.

5. Kalau begitu apakah @prabowo bisa mengajukan gugatan dugaan kecurangan berdasarkan hasil Quick Count? tentu tidak bisa, karena yg diterima oleh MK adalah hasil dari Pleno KPU, bukan Pleno lembaga survey. Lagian, ada jadwalnya jika mau ajukan gugatan ke MK, gak bisa sekarang.

6. Kalau tdk bisa, lalu kenapa @prabowo sekarang ini blingsatan kayak cacing disiram air panas? Dia blingsatan berdasarkan apa? Kalau berdasarkan hasil pleno KPU, KPU blm ada Pleno. Kalau berdasarkan Quick count lembaga survey, itu bukan hasil pleno KPU, lalu kenapa blingsatan?

7. @prabowo bilang dicurangi, ok kalau dicurangi di TPS mana? tunggu sampai ada hasil rekapitulasi KPU lalu gugat ke MK. kapan rekap selesai? oh tgl 22 Mei. Ya tunggu saja, lalu Prabowo lampirkan bukti yg dia punya dgn hasil rekapitulasi KPU, biar nanti MK putuskan mana yg benar.

8. Jadi @Prabowo ini lagi marah sama siapa? sama KPU? tapi hasilnya kan belum ada? Ini ibarat baru bercita-cita beli mobil, tapi sudah marah-marah, karena dia gak mau kalau sampai mobil itu menabrak tembok. Ini kayak orang sakit, marah terhadap sesuatu yang belum ada. Kan kacau..

9. Lalu @prabowo marah-marah sama dealer mobil itu, karena mobil yang dia cita-citakan nanti, itu bakal penyok menabrak dinding. Dia ngamuk sama dealer dan menuduh dealer itu nanti menjual mobil yang kondisinya tidak stabil. Tentu saja dealer mobil heran dengan kelakuan Prabowo.

10. Lalu @prabowo sebarkan kemana-mana bahwa mobil yang ingin dia beli, bakal menabrak tembok, lalu dia perintahkan orang-orangnya demo di dealer itu. Dealer kemudian tanya, mana bukti kami menjual ke anda? mana bukti mobil yang kami jual ke anda tidak layak?

11. @prabowo menjawab, saya belum membeli mobil di anda, tapi saya yakin anda akan menjual mobil rusak. Dealer mobil tanya, ok mana bukti bahwa kami akan menjual mobil rusak, Prabowo menjawab, saya yakin anda mau menjual mobil rusak dan anda jangan pertanyakan keyakinan saya!

12. Ya sudah, coba anda beli mobil kami, lalu anda buktikan bahwa mobil kami mobil rusak, kata Dealer. Saya belum punya uang! Saya kan baru bercita-cita ingin beli mobil! Kata @Prabowo

13. Dia marah dengan dirinya yang tidak mampu memenangkan pertarungan, sehingga dia lampiaskan dengan menuduh semua pihak yang menyampaikan fakta berdasarkan data itu curang. Dia puas jika bisa melimpahkan ketidakmampuannya ke pihak lain. Anda sakit @prabowo..

14. Saya jauh-jauh hari mengatakan, satu-satunya cara mengalahkan Jokowi adalah dengan melakukan kudeta melalui kerusuhan. Sepertinya @Prabowo akan mengarahkan kesana dengan berbagai sikap yang dia lakukan memprovokasi rakyat.

15. Sepertinya @Prabowo tidak lagi menghormati hukum, dia ingin membuat negara ini kacau. Seperti ada kepuasan ketika melihat negara ini kacau. Ada kepuasan tersendiri sehingga bisa membayar sakit hatinya karena ketidakmampuan dirinya sendiri.

Terima kasih ..... ๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ’ช๐Ÿป๐Ÿ’ช๐Ÿป
-Teddy Gusnaidi

Friday, May 17, 2019

Kecurangan? Mengadu Data C1


Kecurangan? Mengadu Data C1 ?
Oleh: Teddy Gusnaidi

1. Saya tdk ingin mengatakan Prabowo bodoh, karena saya yakin Prabowo sama sekali tdk paham UUD 45 dan UU Pemilu. Salahnya adalah, dia mempercayai para pembisik yg sama tidak pahamnya dgn dia, sehingga dengan gagahnya Menuduh curang dan meminta KPU hentikan penghitungan suara.

2. Prabowo itu sama sekali tidak paham UU Pemilu, makanya dia membiarkan BPN menolak seluruh penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan akan menarik seluruh saksinya baik di KPU Pusat, provinsi, hingga kabupaten kota.

3. Begini.., Mau seluruh saksi ditarik pada rekapitulasi baik di kecamatan, Kabupaten, Provinsi & pusat, itu tdk akan membuat Rekapitulasi tsb cacat hukum. Karena kehadiran saksi di rekapitulasi, bukan salah satu syarat yg harus dipenuhi pada rekapitulasi berdasarkan UU Pemilu.

4. Yg bisa membuat cacat rekapitulasi, jika saksi Prabowo tdk diundang, rekapitulasi tertutup & berbagai hal lain yg tlh diatur didalam UU. Kalau sdh diundang tapi tdk mau datang, tdk mau tanda tangan atau walk out, itu tdk berpengaruh sama sekali dgn proses & hasil rekapitulasi.

5. Lalu apakah Prabowo boleh beradu data dgn KPU pada rekapitulasi? sangat boleh & memang hrs begitu! Tapi ingat, data itu terbagi 2. Yg satu adalah mengadu data C1 dan yg satunya lagi adalah mengadu data Rekapitulasi. Masing-masing punya bagian sendiri yg tidak boleh dicampur.

6. Dalam Proses perhitungan data Pemilu, DATA C1 HANYA BOLEH diadu dalam proses Rekapitulasi tingkat Kecamatan. Apakah proses tsb boleh diadu di tingkat selanjutnya? tentu tdk boleh, karena memang di dalam UU Pemilu, Data C1 hanya boleh diadu pada rekapitulasi tingkat kecamatan.

7. Karena hanya di rekapitulasi kecamatanlah, para pihak bisa MEMBUKA kotak suara & menghitung ulang jika ada perbedaan data C1 yg dimiliki para saksi. Itupun jika C1 yg dipegang oleh setiap saksi dinyatakan sama-sama sah, sehingga harus menghitung ulang langsung di kotak suara.

8. Setelah selesai Rekapitulasi Kecamatan, maka tidak boleh lagi ada proses adu data C1, Tidak boleh ada lagi yang membuka kotak suara, Tidak boleh ada lagi para pihak yang menyatakan bahwa ada kecurangan perhitungan di TPS dalam rekapitulasi-rekapitulasi selanjutnya.

9. Selanjutnya adalah mengadu data rekapitulasi. Rekapitulasi Kabupaten adalah tempatnya mengadu data hasil rekapitulasi kecamatan. Tdk boleh lagi para saksi mengadu data C1. Yg ada setiap saksi membawa data hasil rekapitulasi kecamatan utk diadu. Dikhawatirkan ada data yg palsu.

10. Rekapitulasi Provinsi adalah rekapitulasi untuk mengadu data hasil rekapitulasi Kabupaten. Apakah boleh mengadu data C1? tentu tidak boleh, karena rekapitulasi Provinsi adalah mengadu data hasil rekapitulasi Kabupaten yang sudah disahkan dan dipegang oleh masing-masing saksi.

11. Lalu apakah pd rekapitulasi Nasional boleh mengadu data C1? tentu tdk boleh. jangankan mengadu data C1, mengadu data hasil Rekapitulasi kecamatan & kabupaten saja tdk boleh. Karena di Rekapitulasi Nasional hanya mengadu data hasil Rekapitulasi Provinsi. Tdk boleh selain itu.

12. Kalau begitu, apakah saat ini sia2 jika ada bukti kecurangan yg dimiliki Prabowo? tentu saja sia2, karena telah melewati Rekapitulasi Kecamatan. Salah sendiri jika mereka tdk hadir pada Rekapitulasi Kecamatan. Yg pasti Rekapitulasi Nasional itu bukan tempatnya pembuktian C1.

13. Saat rekapitulasi kecamatan, jika saksi Prabowo tdk hadir, artinya mrk memang tdk punya data C1. Kalau saksinya hadir, baik menandatangani hasil rekapitulasi atau tdk, maka hasil tsb adalah hasil yg sah secara hukum. Tdk bisa diganggu gugat lagi pada rekapitulasi selanjutnya.

14. Data C1 Prabowo saat ini tidak bisa digunakan sama sekali. Mereka bisa gunakan hanya ketika mengajukan sengketa penetapan hasil Pilpres ke MK. Jadi semua tindakan yang dilakukan Prabowo sekarang ini adalah tindakan inkonstitusional dan melawan hukum.

15. Sekali lagi, Prabowo tidak bodoh, dia hanya tidak mengerti apa-apa. Yang ada dipikirannya hanya bagaimana caranya menang walaupun menghalalkan segala cara. Nafsu membuat dia lepas kontrol dan melakukan hal yang tidak sewajarnya dilakukan oleh kebanyakan orang.

Terima kasih
Kalau pihak 02 tidak datang itu celah yg menguatkan inkontitusional mrk sendiri dan KPU punya data sbg bukti apa siap mrk




 LOVE FLOWERS FOR JOKOWI AMIN.

Mengundang Seluruh Relawan , Simpatisan dan Partai Pendukung Jokowi Amin untuk ikut dalam
"Aksi Sejuta Bunga Menuju Indonesia Maju" pada
HARI : RABU , 22 Mei 2019
Pukul : 08.30 - Selesai
Dresscode : Putih Atribut Masing Masing Elemen dan Masing Masing Peserta Membawa Bunga .(Bunga Mini Bukan Karangan Bunga).
22 Mei 2019 Merupakan Hari dimana KPU mengumumkan hasil Pemilu Pilpres 2019.

22 Mei 2019 Merupakan Tonggak dimana Indonesia Sebagai Negara Maju siap menuju Era Indonesia Emas 2045 Negara Sejahtera dan Berdikari dibawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dan Wapres KH. Ma'ruf Amin.

Aksi Sejuta Bunga ini Menjadi Tanda Mandat Rakyat dari 250 Juta Penduduk Indonesia kepada Jokowi Amin untuk melakukan perubahan dan membawa Indonesia menjadi Negara Besar Di Dunia.

Aksi Sejuta Bunga Ini Juga Menjadi Ucapan Terima Kasih kepada KPU dan Bawaslu RI yang telah bekerja keras dalam melaksanakan Pemilu 2019 secara transparan dan Jurdil.
Merdeka
Love Flowers 4 Jokowi Amin
https://politikandalan.blogspot.com/2019/05/kecurangan-mengadu-data-c1.html

Thursday, May 9, 2019

Riuh pemilihan presiden republik Indonesia


Riuh pemilihan presiden republik Indonesia negara +62 di Asia tenggara belum selesai. Walaupun secara kasat mata sang pemenang jauh sudah bisa ditebak dari laga awal.

Strategi politik dua kandidat beradu dari hal receh sampe hal yang sangat fundamental.

Jokowi belajar dari kekalahan Hillary, dan kemenangan Emanuel macron. Dia pun berkaca kepada kekalahan Fernando Hadad yang dibantai bolsonaro di pemilihan presiden Brazil. Begitu juga Prabowo dia berambisi mengikuti jejak kemenangan Donald Trump, bolsonaro dan Mahatir di Malaysia. Adu taktik . Kenyataan statistik menunjukan Jokowi menang. Prabowo kembali tumbang. Gaya politik le pane , trumph, bolsonaro dikalahkan sang petahana Joko Widodo.

Seorang pemimpin bagaimana dia belajar dari kekalahan dan kemenangan para pemimpin dunia. Itu yang jelas membedakan Prabowo dan Jokowi.

Siapa yang menyangka justru kemenangan Jokowi ditentukan oleh minoritas dan silent majority. Ketika Jokowi berhasil membagi suara mayoritas yang didengungkan politik identitas Prabowo. Faktanya Jokowi dan Prabowo sama sama berhasil memikat umat Islam. Tapi Prabowo kalah satu langkah dari jokowi. Dia kalah telak di kalangan penduduk minoritas.

Padahal penduduk non muslim di Indonesia mencapai hampir 20 juta jiwa. Prabowo ditumbangkan Jokowi di segmen pemilih ini. Persis seperti Emanuel macron di Francis. yang menentukan kemenangannya adalah minoritas muslim di Francis.

Bermain ala Donald Trump tidak cukup untuk menggoyah Jokowi. Jokowi belajar dari kekalahan Hillary. TKN sangat concern terhadap isu isu fitnah yang ditujukan ke Jokowi. Mereka sanggup mengcounternya. Satu kesalahan Hillary ketika dikalahkan Donald trumph adalah Hillary tidak bisa menepis isu dan fitnah dari serangan politik trumph.

Jokowi lebih banyak belajar dari kekalahan pemimpin pemimpin dunia, Prabowo belajar dari kemenangan para pemimpin dunia. Orang yang belajar dari kegagalan akan jauh lebih matang daripada orang yang belajar dari kesuksesan. lalu terbukti Selisih diperkirakan bisa mencapai 15 juta suara. Angka yang fantastis untuk teriak dicurangi.

Jokowi belajar kepada pilkada DKI. Bagaimana Ahok - Djarot dikalahkan Anies dengan cara brutal. Manuver Jokowi membuat Prabowo dan timnya bingung. Pemilihan kyai Ma'ruf diluar ekspektasi. Jika Prabowo memang belajar dari kemenangan pemimpin. Kenapa dia harus jauh melihat ke luar negri. Di koalisinya ada mantan presiden SBY . Beliau adalah orang yang menjabat presiden 2 periode. Lawan yang SBY kalahkan adalah PDI perjuangan.

Mengapa Prabowo begitu sungkan kepada sby? Kenapa Prabowo tidak merendahkan hati untuk minta petuah dari SBY. Padahal orang yang tau cara mengalahkan PDIP adalah SBY. Beliau berhasil 2 kali mengalahkan Megawati (termasuk prabowo) Kenapa dia harus berkiblat pada trumph dan habib Rizieq.

Yang Prabowo hadapi adalah Jokowi dengan mesin politik PDIP dan koalisinya. Tapi Prabowo kenapa masih bertarung melawan ego dan jumawanya sendiri. Seandainya Prabowo mau mengikuti saran SBY , mungkin dia sekarang akan melenggang mulus menuju istana.

Salah satu faktor kekalahan Prabowo adalah kesombongannya. Yang membuat dia kalah adalah dirinya sendiri. Bukan kecurangan, bukan KPU atau bukan pihak pihak yang dia tuduh merugikan dirinya.

PILPRES DAN NKRI


Sy forward dr p Iman Taufik, senior sy dan komisaris pt gunanusa..

❇ PILPRES DAN NKRI ❇*

Tiga jam sepuluh menit waktu perjalanan Argo Parahyangan ( Gopar ) dari Bandung pagi itu serasa begitu cepat berlalu.

Awalnya saya agak ragu menyapa pria di sebelah saya yg tengah asyik dengan majalah "Time" yg dibacanya. Tapi rupanya dengan sikap yg santun ia merasa perlu untuk menyapa terlebih dahulu. Diawali dengan formalitas perkenalan, saya sempat bertanya : "Apakah sering pakai kereta-api Jakarta-Bandung seperti ini ?"

"Ya, kereta-api merupakan pilihan yg lebih baik saat ini untuk menghindari kemacetan di tol Cikampek. Selain tepat waktu, kondisi gerbong kereta yg baru ini juga nyaman."

Dari pembicaraan di awal perkenalan, saya kemudian tahu bahwa pria yg saya taksir berusia 50 an tersebut adalah seorang pejabat di Badan Siber & Sandi Negara ( BSSN ). Ia pun pernah bertugas sebelumnya di Badan Intelejen Negara ( BIN ).

"Bagaimana pendapat Anda tentang situasi politik menjelang pilpres sekarang ini ?" Saya mencoba masuk pada pembicaraan yg lebih "serius".

"Saya tidak ingin bicara soal politik praktis yg dimainkan oleh kedua kubu paslon ya Pak, karena itu bukan domain saya. Tetapi harus saya katakan bahwa apa yg terjadi sekarang ini sesungguhnya bukan hal yg "biasa" dan "normal" sebagaimana pilpres2 yg telah lalu."

"Maksud Anda ?" Saya mencoba menggali penjelasannya lebih lanjut.

"Situasi sekarang ini sesungguhnya bukanlah semata kontestasi politik antara kubu #01 dengan #02. Tetapi di balik itu, yg terjadi sebenarnya adalah pertarungan terselubung antara mereka yg ingin mempertahankan & merobohkan NKRI."

"Apa indikatornya kok bisa dikatakan seperti itu ?"

"Sejak lama kami telah mendeteksi terjadinya upaya sistematis dari kelompok radikal di dalam negeri yg dibantu oleh jaringan internasional untuk merobohkan NKRI ini. Mereka telah lama dibiarkan berkembang dan menyusup ke institusi pendidikan, elemen masyarakat, bahkan instansi Pemerintah dan TNI. Meskipun de jure sudah dibubarkan, tetapi de facto mereka masih ada. Dan momentum pilpres ini mereka gunakan dengan memanfaatkan salah satu kubu yg bisa diajak "berkolaborasi" untuk mencapai kepentingan kelompok mereka secara bertahap. Kelompok ini berafiliasi dan didukung oleh pihak luar menggunakan proxy war ~ memecah-belah & mengadu domba ~ melalui media sosial dan serangan siber. Pada tahun 2018 yg lalu saja tercatat ada 225 juta lebih serangan siber dalam kerangka proxy war tersebut."

"Mereka berupaya mempengaruhi & mendistorsi persepsi publik agar terjadi polarisasi pendapat dalam masyarakat. Mereka menyasar masyarakat Indonesia yg sebagian besar awam dan rata2 masih berpendidikan SMP ini, antara lain dengan memanfaatkan isu2 SARA, khususnya agama. Mereka masuk ke dalam masjid2 dan pengajian dengan memanfaatkan orang2 yg punya ambisi pribadi dan pandai berorasi untuk mempengaruhi jamaah yg awam tersebut. Mereka sengaja menebarkan rasa ketakutan seperti ancaman tenaga kerja dan investasi asing, hutang negara yg semakin besar, sampai ancaman kebangkrutan negara, ditambah dengan semburan ujaran kebencian yg menyerang pribadi dan kelompok tertentu. Isu2 negatif yg dibungkus dengan kemasan agama ini akan langsung masuk pada crock brain orang2 awam tersebut sehingga akal sehatnya tidak lagi dapat berfungsi. Ketika ini terjadi, maka fakta dan data riil yg disampaikan pada mereka akan menjadi sia-sia".

Mendengar penjelasannya, sejenak terlintas dalam benak saya kata2 ilmuwan muslim dari Andalusia, Ibnu Rushd :

"Kalau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah sesuatu yg batil dengan kemasan agama"

Ia kemudian meneruskan uraiannya :

"Itulah yg disebut dengan teknik hypnowriting yg biasa dipakai dalam dunia pemasaran. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kepentingan asing dalam penguasaan ekonomi & bisnis terhadap negara kita".

"Apakah itu terjadi akibat pembubaran Petral, divestasi Freeport, pengambilalihan Blok Mahakam & Rokan, pemberantasan ilegal fishing, dan kebijakan Pemerintah RI lainnya yg merugikan banyak pihak di dalam maupun luar negeri ?"

"Ya, itu sebagian di antaranya. Di sini terjadi adanya "kolaborasi" berbagai kelompok kepentingan yg bersifat ideologis, politis, dan ekonomis. Mereka sekarang "bersinergi" dengan satu komitmen untuk meraih ambisi memenangi pilpres dalam jangka pendek dan pada gilirannya meruntuhkan NKRI dalam jangka menengah. Strategi yg populer dengan istilah propaganda Rusia atau firehouse of falsehood ini telah terbukti sukses dalam pilpres di USA dan Brasil, tetapi gagal di Swedia dan Perancis. Sedangkan proxy war yg dimainkan dengan jitu terbukti telah mampu membuat Suriah, Irak, dan Libya hancur berkeping-keping dan ekonominya dapat mereka kuasai."

"Apakah menurut Anda strategi yg sama akan bisa berhasil di Indonesia ?"

"Itu sangat tergantung pada kita sendiri. Jika kita tidak waspada dan menyadari situasi yg terjadi sekarang ini, strategi tersebut ada kemungkinan bisa berhasil. Kenyataannya, sekarang ini telah terjadi polarisasi dalam masyarakat Indonesia. Jika ini terus berlanjut setelah pilpres nanti, kita tidak tahu apa yg akan terjadi, karena cyber war memiliki beberapa tahapan sebelum akhirnya bisa menguasai sebuah negara ..."

Kemudian ia menguraikan rencana strategis yg biasa dipakai dalam cyber war sebelum meneruskan kata-katanya,

"Oleh karenanya, semua pihak sangat penting untuk menyadari situasi ini dan tidak mudah terpengaruh dengan isu2 hoaks yg diproduksi secara masif tersebut. Upaya pencegahan dan penyadaran, khususnya perlu kita lakukan pada mereka yg masih mampu memelihara akal sehatnya. Eksistensi NKRI sangat mahal untuk dipertaruhkan jika kita tidak mampu menyadari situasi ini."

Saya pun menimpali kata2 nya :

"Saya sangat setuju dengan apa yg Anda sampaikan. Betapa mahalnya ongkos yg harus ditebus untuk sebuah jabatan Presiden yg cuma 5 tahunan ini kalau harus mengorbankan persatuan & kesatuan bangsa. Semoga Tuhan masih berkenan melindungi Bangsa Indonesia dan NKRI ...."

Dari uraian dan diskusi panjang hampir 2.5 jam yg "mencerahkan" dan sekaligus mengundang kekhawatiran tersebut, pada akhirnya saya menutup pembicaraan itu dengan ucapan terima kasih dan selamat bertugas kepada pejabat BSSN tersebut.

Tanpa terasa, rangkaian kereta baru hasil produksi BUMN PT INKA ini akan segera memasuki Stasiun Besar Gambir ...

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ

Sunday, May 5, 2019

Saturday, May 4, 2019

Siapa Pengusul Pemilu Serentak Dengan Pilpres?


Siapa Pengusul Pemilu Serentak Dengan Pilpres?

Oleh : Dimas Supriyanto

MARI TANYA EFFENDI GHAZALI DAN HAKIM MK INI - Kalau penyelenggaraan Pemilu Serentak di tahun 2019 banyak menelan korban jiwa, sehingga ratusan petugas KPPS mati (maaf, meninggal) - jangan buru buru menyalahkan pemerintah dan penyelenggaranya, yaitu KPU. Apalagi menyudutkan pemerintah dan petahana Presiden Jokowi.

Silakan tanya dulu kepada Effendi Ghazali, pakar komunikasi - yang tidak komunikatif - karena ngomongnya sering melantur lantur - sok menghibur dan membingungkan itu.

Effendi Ghazali Ph.D., MPS ID, akademisi dan pakar Komunikasi dari UI dengan gelar berderet - inilah, orang yang pertama mengajukan usulan ke Mahkamah Agung (MA) agar Pemilu 2019 dilakukan serentak yakni Pemilu Legislatif (Pileg) bersama sama dengan Pemilihan Presiden (Pilpres), pada 2014 lalu.

Alasan pengajuan yang dilakukannya bersama "Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak" dengan menggugat UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) - registernya bernomor 14/PUU-XI/2013 -- lantaran pemilu serentak lebih efisien, katanya. Baik dari segi waktu maupun biaya.

Di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Rabu (20/2/2013) itu Effendi Ghazali menyatakan, gelaran pilpres dan pileg yang tidak serentak membuat boros anggaran. Jika kedua pemilihan itu dilaksanakan bersamaan, maka diperkirakan olehnya akan menghemat hingga Rp 120 triliun!

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan usulan itu! Palu pun diketok. Tok! Tok! Tok! Dan pemilu serentak dilakukan di tahun ini. Lalu korban pun jatuh bergelimpangan. Petugas KPPS, pengawas dan aparat kepolisian yang menjaganya meninggal kelelahan dan masuk rumah sakit.

Memang penggagas acara ‘Republik Mimpi’ ini, sempat mengajukan Judicial Review agar Pemilu Serentak 2019 dibatalkan dan ditolak MK. Akibatnya, dia menyesal. Tapi penolakan dan penyesalannnya bukanlah untuk membatalkan pemilu serentak, melainkan karena keputusan MK itu memberlakukan 'Presidential Threshold' yang baru diterapkan pada Pemilu 2019. Padahal dia minta sejak Pemilu 2014 lalu!

Bayangkan saja - jika sejak 2014 sudah ada pemilu serentak seperti sekarang?!

JUMLAH anggota KPPS meninggal dunia pun kini bertambah dari hari kehari. Terakhir, menjadi 144 jiwa. Selain itu, 883 anggota KPPS dilaporkan sakit.
Jumlah ini mengacu pada data KPU hingga Rabu (24/4/2019) pukul 15.15 WIB.

"Petugas pemilu kedukaan, sakit 883, wafat 144, total 1.027. Tersebar di 33 provinsi," kata Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu kemarin.

Effendi Ghazali kini hanya bisa menyatakan turut berdukacita atas meninggalnya mereka – para patriot yang memenuhi tugas negara itu.

"Tidak ada orang yang meragukan bahwa kita ikut berduka cita sedalam-dalamnya," katanya.

Dia bilang “kita” – padahal, dulu dia yang ngotot Pileg dan Pilpres 2019 serentak.

Dampak negatif pemilu serentak yang diabaikan oleh Effendi Ghazali bukan hanya meninggalnya para "Pahlawan TPPS" – para Patriot Pemilu, yang melayan rakyat pemilih yang harus mencoblos 5 surat suara sekaligus di TPS; memilih anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, anggota DPRD tingkat provinsi, anggota DPR, anggota DPD, serta calon presiden dan wakil presiden.

Yang paling konyol - stigma negatif ditimpakan kepada penyelenggara (KPU) dan pemerintah . Serta kubu petahana, yang dianggap sebagai biang kerok ini semua.

Padahal justru Effendi Ghazali dkk lah biang keroknya.

Bagi para penganut "Salawi", apa pun dan siapa pun yang bikin ricuh dalam Pemilu dan urusan lain di negara ini, tetap saja yang “dinyanyikan" adalah lagu lagu "Salawi” ; pokoknya yang Salah JokoWi.

NAMA lain yang layak disalahkan atas Pemilu Serentak di tahun 2019 ini - dan audah mengaku - adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman - yang mengetokkan palu keputusannya.

Kini dia mengaku ikut berdosa lantaran turut memutuskan dilakukan pemilihan umum (Pemilu) secara serentak. Bahkan kemudian dia mengakui penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan yang tersulit di dunia, katanya kepada laman CNNIndonesia.com.

"Saya merasa ikut berdosa karena saya ikut memutuskan. Kalau tidak salah sudah 45 orang petugas KPPS dan 15 orang polisi yang meninggal dunia (saat pemilu)," ujar Anwar di Cisarua, Bogor, Senin (22/4).

Anwar menjelaskan salah satu pertimbangan MK saat memutuskan pemilu serentak adalah efisiensi waktu dan anggaran. Namun, ia mengaku dalam pelaksanaanya, anggaran pemilu ternyata lebih besar dari perkiraan awal dan mencapai Rp35 triliun.

"Saya begitu pulang dari TPS, ternyata (sadar) betapa sulitnya Pemilu. Tapi putusan hakim MK pun bukan firman Tuhan, konstitusi saja bisa diamandemen. Ternyata anggaran pemilu (juga mencapai) sekitar Rp35 triliun," tuturnya.

Dari pengalamannya pribadi, Anwar mengaku kesulitan dalam memilih saat memasuki bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasalnya, terlalu banyak pihak yang harus dipilih dalam pemilu serentak tersebut.

"Kebetulan saya memilih di wilayah Tangsel (Tanggerang Selatan), masuk Banten. Jadi dari tingkat kesulitan memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika yang kita tau sebagai mbahnya demokrasi," sebutnya.

Anwar memastikan pelaksanaan pemilu 2019 akan menjadi bahan evaluasi ke depan.

Ia juga berharap seluruh pihak dapat menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil pemilu pada 22 Mei mendatang.

"Tapi sudah lah, ini sudah terjadi. Ini bahan evaluasi ke depan. Tugas berat masih menanti kami, saya terus terang selalu berharap mudah-mudahan pemilu ini, terutama pilpres tidak bermuara ke MK," ungkap dia.

Enteng sekali, ya – orang orang pinter ini ; para akademisi, penegak hukum dengan gelar berderet deret ini.

Nyawa orang banyak sudah bergelimpangan, dan dia cuma bilang; “Sudah lah” *

Thursday, April 18, 2019

PERIHAL QUICK COUNT


PERIHAL QUICK COUNT

Kita menunggu hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan umum (KPU) atas Pemilu kita. Bila tidak ada quick count sampai pagi ini, kita masih gelap gulita bagaimana perkiraan hasil Pemilu kita. Pasti spekulasi liar bertebaran mengingat tanah air kita yang luas dan pemilih yang besar.

Berkat ilmu pengetahuan lewat quick count, spekulasi yang tak bertanggung jawab bisa kita kurangi. Sangat alamiah kalau manusia ingin tahu segera. Ketidak-pastian adalah sumber spekulasi dan kekisruhan. Quick count ikut meredam ini.

Yang lebih penting, quick count menjadi instrumen untuk jadi pembanding hasil KPU nanti. Bila keduanya beda ekstrim, misalnya hasilnya terbalik, pasti ada yang salah, quick count atau KPU. Kalau tak ada quick count, kita tak punya alat untuk mengecek kualitas kerja KPU yang dibiayai mahal oleh rakyat. Quick count memastikan apakah Pemilu kita Jurdil atau tidak.

Berkat quick count, kita sudah punya informasi yang bisa dipertanggung-jawabkan secara ilmiah bahwa Pilpres kali ini mencatat record tingkat partisipasi: sekitar 83 persen.

Melalui exitpoll sebelum quick count dimulai, kita tahu kesaksian warga bahwa hampir semua warga menilai bahwa Pemilu kita Jurdil. Ini legitimasi demokratik atas Pemilu kita.

Dalam Pilpres 2009 dan 2014, data sudah masuk semua pada sore di hari H pemilihan. Kali ini kurang cepat. Sampai pagi ini, data masuk belum 100 persen walapun hasilnya sudah stabil. Pengitungan di TPS sekarang lebih lama. DPR harus lihat lagi mudarat Pemilu serempak ini.

Saya dari awal tidak melihat secara ilmiah maupun praktis manfaat Pemilu serempak ini. Saya tahu yang mengajukan ini dulu bukan pakar perbandingan Pemilu dan demokrasi dunia. Hanya sok tahu aja.

Di atas kerumitan yang begitu besar, Pemilu paling rumit di dunia, secara umum bangsa kita bisa melewatinys dengan baik. Saya salut dengan diri kita sebagai bangsa. Indonesia hebat!

Berbeda dengan 2014, Pilpres 2019 ini ditandai oleh tak ada satupun lembaga quick count yang melaporkan hasilnya terbalik. Ada semacam ijtima lembaga quick count tentang hasil Pilpres ini: 01 menang atas 02 dengan selisih sangat signifikan.

SAIFUL MUJANI

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531360354060344&id=173776079818775




Mas Edie Sukardi.

Ini saya tambahin soal knowledge Quick Count, copas dari group JOSMART Sentul City.

QC adalah terobosan aplikasi ilmu Statistika utk mendptkan hsl perhitungan scr cepat dr data populasi yg msh berproses, dgn metodologi sgt scientific. QC sgt akurat dgn disertai margin of error yg kecil, shg QC punya karakteristik predictive power yg handal. Di negara maju saat pemilih di ballot box yg pemilihan dilakukan scr online voting (langsung pencoblosannya ter-record ke big server di lembaga pemilunya), tdk perlu QC krn bs diperoleh hsl Real Count-RC nya.
Kunci dr semua survey dan QC adalah random sampling yg reliable dan pelaksanaan data collection yg zero error/obyektif.
Maka drpd itu lembaga survey yg melakukan QC hrs independent dan kredible, sehingga hasilnya valid dan reliabel. Apakah angka statistik dr hasil QC ada peluang error? Krn sifatnya sampling maka tentu ada error, namun secara statistika sdh diperhitungkan margin of error. Semakin akurat angka statistik nya jk margin of error hrs sgt kecil, shg hasil perhitungan populasi atau hsl Real Count tdk jauh berbeda dlm rentang error dr QC. Memang secara hukum telah disepakati bhw hasil QC dr lembaga survey tdk diakui, yang diakui yakni hasil RC dr KPU.
Namun kita hrs hargai hasil scientific QC yg sgt kuat predictive power nya sbg indikator angka kebenaran. Kemudian hrs diingat agar QC sejalan dgn RC, mk formulir C1 yg dari TPS jgn sampai dirusak, diubah, diganti dan dimanipulasi oleh pihak2 yg tdk bertanggung jawab apalagi saat data diinput ke komputer KPU. Ingat gigo (garbage in - garbage out). Oleh krn itu para saksi mulai dr tingkatan di TPS, KPPS, PPK dan KPU hrs waspada, jujur dan militan dlm menjaga hasil perhitungan tsb.
(ticke - statistikawan)


Referensi tentang Quick Count menambah sedikit pengetahuan bukan hoax

Quick Count , Bisa Dipercayakah?

Quick Count itu bukan survei atau polling. Itulah sebabnya, membandingkan akurasi Quick Count dengan survei, jelas bukan perbandingan apple to apple. Ketika survei dilakukan sebelum pemilu berlangsung, jawaban bisa meleset besar. Mencari responden secara random yang representatif terhadap populasi, membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, masih akan ada problem antara jawaban saat ditanya sebagai responden dibandingkan dengan pilihan sebenarnya pada saat pemilu.

Sebagian responden kemudian bisa saja beralih pilihan karena memang ada perbedaan waktu antara survei dan hari pemilihan. Sebagian responden bisa saja memberikan jawaban yang kurang jujur saat disurvei. Ini adalah beberapa hal yang menyebabkan hasil survei tidak seakurat yang diinginkan oleh para penyelenggara survei bila dibandingkan dengan hasil pemilu.

Lain hal nya dengan Quick Count. Ini adalah cara menghitung cepat dengan mengumpulkan data-data dari TPS. Jadi, ini bukanlah suatu survei untuk mendapatkan opini dari responden. Dengan 2000 TPS yg masing masing sekitar 200 pemilih (40.000 pemilih ) yang diambil dari total 810.329 TPS di seluruh Indonesia, pada tingkat kepercayaan sebesar 95%, margin of errornya tidak jauh dari 1%.
Artinya, kalau Quick Count ini diulangi sebanyak 100 kali, maka kemungkinannya adalah 95 kali akan memiliki kesalahan sebesar maksimal 1%. Sisanya 5%, mungkin sedikit lebih dari 1%. Peluang bahwa perhitungan akan meleset sebesar 3% saja, boleh dikatakan sangat kecil sekali.

Rumus menghitung margin of error, tidak dipengaruhi oleh jumlah populasi selama jumlah populasi minimal 20 kali dari jumlah sampel yang diambil. Kalau jumlah sampel yang diambil ditingkatkan menjadi 10.000 TPS atau sekitar 2 juta pemilih, maka tingkat error hanya akan berkurang sekitar 0.5%. Jadi, sampel di atas 2000 TPS dalam Quick Count , maka penurunan margin of error sudah sangat kecil atau tidak sebanding lurus dengan penambahan sampel.

Satu satunya cara yang membuat Quick Count bisa dipercaya adalah dengan cara memilih TPS secara random. Misal, dipilih TPS no 1, 101, 201, 301...dst. Dan tidak peduli dimana area TPS berada. Sebaliknya, cara paling mudah membuat
Quick Count yg abal abal adalah dengan mengambil sampel TPS secara bias, seperti sengaja memilih TPS dimana pendukung paslon tertentu lebih banyak. Kita bersyukur, tidak ada media besar yg tampil beda di pilpres kali ini.

Sore jam 18.00 di hari Pilpres ini, kita sudah melihat bahwa dari lembaga lembaga survei independent yg punya reputasi yg baik, paslon 01 sdh unggul rata rata sebesar 9 % - 12 %.. Dengan margin of error yg 1 % , maka sdh dapat diprediksi,
Nyaris 100 % (99.9 %) hasil perhitungan KPU akan menangkan Paslon 01.

Quick Count adalah cara ilmiah. Ini Salah satu penemuan besar dalam bidang riset sosial. Kita bisa memprediksi hasil populasi jauh sebelum selesai dihitung.

Sambil menunggu perhitungan resmi KPU, ini saatnya semua pihak berdamai. Beda pilihan dalam konteks demokrasi akan membawa persatuan yang baru, yg lebih indah.
Tuhan sayang Indonesia.๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ™

Indonesia boleh berbangga, berhasil menyelenggarakan pemilu yang
paling complicated di dunia dan Dunia memberi Pujian ๐Ÿ‘๐Ÿ‘.

Handi Irawan D
CEO Frontier Group































Sunday, April 7, 2019

Himbauan utk kita semua, terutama Lansia



Himbauan utk kita semua, terutama Lansia ,
Sebaiknya :
Langsung Ambil ( Buka ) Surat Suara Yang ABU-ABU terlebih dulu. 
Krn Kertas itu yang Pilpres. Supaya itu yang didahulukan

KENAPA ? 
Krn kalau kita lihat yg lain dulu ( Provinsi atau DPD dan lainnya ), 
kita bisa pusing dgn puluhan nama. 
Trs krn lama dibilik suara, mereka sdh di suruh suruh keluar,
sehingga kertas yg Pilpres Tidak Jadi/Belum Ditusuk! ! !  

INGAT ambil dulu dan COBLOS kertas suara ABU ABU ๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ’ช๐Ÿผ๐ŸŒท

TOLONG DISEBARKAN K SEANTERO INDONESIA YOOO?
[02/04, 09:58] Mei Trisnawati: Sosialisasi Pemilu 17 April 2019

Pada Hari Rabu
Tanggal 17 April 2019
 kita akan mengikuti Pemilu Legislatif (Pileg) dan sekaligus bersamaan dengan Pemilu Presiden (Pilpres).!

Di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kita akan diberikan 5 (lima) buah Kertas Suara (khusus Jakarta, hanya ada 4 Kertas Suara) untuk dicoblos masing-masing sekali,
dengan warna Kertas Suara yang berbeda, yaitu sebagai berikut :

๐Ÿงพ 1). Kertas Suara warna Abu-abu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

๐Ÿ“” 2). Kertas Suara warna Kuning untuk memilih DPR RI.

๐Ÿ“• 3). Kertas Suara warna Merah untuk memilih DPD RI.

๐Ÿ“˜ 4). Kertas Suara warna Biru untuk memilih DPRD Provinsi.

๐Ÿ“— 5). Kertas Suara warna Hijau untuk memilih DPRD Kota / Kabupaten (untuk Daerah selain Jakarta saja, di Jakarta tidak ada Kertas Surat warna hijau)

Tolong kita sosialisasikan kepada seluruh keluarga kita, para tetangga / warga, dan masyarakat lainnya, supaya jangan salah mencoblos  dan mengurangi Suara Tidak Sah.

Terima kasih

Share ke semua medsos kita..agar masyarakat tahu. 

๐Ÿงพ✍๐Ÿป๐Ÿ“”✍๐Ÿป๐Ÿ“•✍๐Ÿป๐Ÿ“˜✍๐Ÿป๐Ÿ“—

Tuesday, April 2, 2019

MUI Ingatkan Jangan Gunakan Isu Khilafah Untuk Provokasi di Pilpres 2019



Mudah2an masyarakat menjadi tercerahkan !

"MUI Ingatkan Jangan Gunakan Isu Khilafah Untuk Provokasi di Pilpres 2019"

[PORTAL-ISLAM.ID]  Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr. K.H. Din Syamsuddin mengingatkan kepada kedua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menghindari penggunaan isu keagamaan seperti penyebutan khilafah, karena itu merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat pejoratif (menjelekkan) pada Pilpres 2019.

Din Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu dinihari, menyebutkan bahwa imbauan itu sesuai Taushiyah Dewan Pertimbangan MUI sebagai hasil Rapat Pleno Ke-37 pada Rabu (27/3/2019).

Menurut Din, walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al-Qur'an adalah ajaran Islam yang mulia. "Manusia mengemban misi menjadi Wakil Tuhan di Bumi atau 'khalifatullah fil ardh'," kata Din merujuk surat Al-Baqarah ayat 30.

Ia menjelaskan, mempertentangkan khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan negara Islam dengan negara Pancasila, yang sesungguh sudah lama selesai dengan penegasan negara Pancasila sebagai "Darul Ahdi was Syahadah" atau negara kesepakatan dan kesaksian.

"Upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam," ujar Din.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menambahkan, menisbatkan sesuatu yang dianggap Anti-Pancasila terhadap suatu kelompok adalah labelisasi dan generalisasi (mengebyah-uyah) yang berbahaya dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, MUI mengimbau segenap elemen bangsa agar jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi Pemilu 2019 yang damai. "Mari kita ciptakan Pemilu/Pilpres yang damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban," ucapnya, seperti dilansir Antara.

Sebelumnya, mantan Kepala BIN AM Hendropriyono mengatakan Pilpres kali ini yang berhadapan Ideologi Pancasila dengan Khilafah.

Pernyataan provokatif Hendropriyono ini justru bikin resah masyarakat. Sampai-sampai mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menanggapi keras dengan mengatakan "Jangan mau dipecah belah orang-orang yang haus kekuasaan !!!!"

https://www.portal-islam.id/2019/03/mui-ingatkan-jangan-gunakan-isu.html?m=1


Khilafah Bukan dari Alquran, Khilafah Ciptaan Ulama

Mahfud MD (ibnu/detikcom)

Salatiga - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menantang siapa saja yang mampu menunjukkan sistem pemerintahan khilafah ada di dalam Alquran dan hadis. Perubahan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia tidak bisa dilakukan secara radikal.

"Saya nantang siapa saja, di mana saja, di dalam forum yang terbuka. Yang bisa menunjukkan kepada saya, tentang adanya kholifah atau khilafah tentang adanya khilafah sebagai sistem pemerintahan, ya di dalam Alquran dan hadis. Saya katakan kalau khilafah banyak, tapi bukan dari Alquran dan alhadis. Itu adalah ciptaan para ulama berdasar kebutuhan, waktu, dan tempat masing-masing," kata Mahfud.

Hal itu ia sampaikan setelah menjadi pembicara dalam seminar nasional 'Tantangan NKRI di Tengah Penetrasi Ideologi Transnasional' di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Kamis (7/12/2017). Hadir sebagai pembicara dalam seminar itu Prof KH Yudian Wahyudi (Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dan Prof Muh Zuhri (guru besar Fakultas Syariah IAIN Salatiga).

Mahfud mengatakan 57 negara Islam yang tergabung dalam OKI menganut sistem khilafah, tapi berbeda-beda. Hal tersebut bisa berbeda karena, dalam Alquran dan hadis, sistemnya tidak diajarkan.

"Kenapa beda? Ya karena memang Alquran dan alhadis tidak mengajarkan sistemnya. Prinsipnya nilainya mengajarkan bahwa khilafah harus berkeadilan. Tapi kalau sistemnya seperti apa, tidak ada," ujar Mahfud, yang menjabat anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila.

Mahfud lebih jauh menyebutkan khilafah berasal dari bahasa Arab dari kata 'sistem pemerintahan'.
"Jadi jangan berpikir mau mengganti sistem yang radikal karena tidak ada di dalam Alquran dan hadis sistem yang betul-betul menurut Islam seperti apa? Tidak ada. Arab Saudi yang dikatakan negara Islam di sana banyak korupsi juga sehingga sekarang terjadi pemecatan-pemecatan di kalangan elite, katanya islam itu khilafah. Mau niru Brunei? Di Brunei mau disebut sebagai contoh kita nggak suka, di sana nggak ada parlemen. Mau niru Malaysia? Mau niru Pakistan? Jadi semua buat sendiri-sendiri," katanya.

Adapun Indonesia telah membuat sistem pemerintahan sendiri, kata Mahfud. Menurut KH Ahmad Asan Basir dan Kiai Ahmad Sidik serta Abdurrahman Wahid dari NU dan Muhammadiyah, sistem pemerintahan di Indonesia sudah kompatibel dan cocok dengan ajaran Islam.


"Bahwa banyak konflik bukan karena sistemnya, tapi orangnya. Sama di Arab Saudi korupsinya banyak, di Malaysia sama, di Pakistan sama, di negara-negara yang disebut Islam, korupsinya juga banyak, pencurinya juga banyak, kan bukan karena sistem, orang miskinnya juga banyak itu lho," tuturnya

Monday, March 11, 2019

NGAKAK KARO - Musim Pilpres...Lucuuuuuu.


NGAKAK KARO | PART 2 | COT DOGOL MERAP | LIVE KERJATAHUN DESA PERTEGUHEN

Saturday, February 16, 2019

JANGAN PILIH CALEG YANG TAKUT PASANG FOTO JOKOWI



"Para caleg itu tidak mau pasang foto Jokowi. Bahkan banyak juga yang dari PDI.."

Begitu pernyataan seorang relawan yang juga peserta diskusi "TerimaKasih, Jokowi" di Bandung tadi. Relawan yang bergerak di lapangan menemukan banyak fakta bahwa para caleg dari partai pendukung merasa takut jika memasang foto Jokowi di baliho dan spanduk kampanyenya.

Kenapa ? Mereka takut tidak dipilih oleh warga yang tidak suka pada Jokowi.

Kenyataan itu memang menyakitkan hati. Di banyak daerah terutama Jawa Barat yang saya kelilingi, sedikit sekali foto seorang Caleg berdampingan dengan gambar Jokowi-KMA di materi kampanye mereka. Foto merekalah yang besar-besar tiada tara.

Menyedihkan memang, tapi itulah yang terjadi dan bukan rahasia lagi.

"Apa yang harus dilakukan, bang ?" Tanyanya pedih.

Sang relawan itu sendiri berjuang mati-matian dari pintu ke pintu untuk mengenalkan wajah Jokowi ke warga-warga terutama yang tidak tersentuh teknologi. Dia bukan caleg dan tidak menuntut apa-apa kecuali itu bagian dari perangnya pribadi. Perang untuk mengawal orang yang tepat memimpin negeri ini.

"Jangan dipilih Caleg yang takut memasang foto Jokowi di materi kampanyenya.." Pesanku.

"Jika mereka dalam kampanye saja sudah takut memasang foto Jokowi karena bisa tidak dipilih, mereka juga ketika sudah duduk di parlemen akan takut membela kepentingan kita nanti. Para penakut tidak perlu dibela, yang perlu kita dukung adalah para pemberani. Karena para penakut hanya berfikir untuk kepentingannya sendiri !"

Para peserta bergemuruh, bersemangat. Mereka memang kecewa karena menemukan banyak fakta di lingkungan mereka. Ketika para Caleg oposisi dengan bangga memamerkan foto Prabowo-Sandi, Caleg petahana malah malu-malu menyatakan dukungannya hanya karena takut tidak kepilih.

Takut tidak terpilih ?

Kalau penakut, mending diam di rumah saja dan tidak perlu sibuk memamerkan diri. Perjuangan itu seharusnya mempunyai pemikiran yang jauh lebih besar daripada urusan perut pribadi.

Akhirnya kami yang hadir sepakat, kami tidak akan memilih para Caleg yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Kami adalah relawan Jokowi untuk kemajuan negeri.

Curilah hati kami, jika kalian para Caleg ingin kami coblos nanti. Bagaimana kami bisa memilihmu jika sedikitpun tidak ada perhatianmu siapa yang akan memimpin negeri ini nanti ?

Seharusnya para Caleg belajar dari secangkir kopi. Jika ingin memberi nikmat sejati, maka jadilah pemberani. Karena hanya pemberani yang mengenal para pemberani.

Para penakut jangan pernah bermimpi untuk bisa merubah wajah negeri ini. Rubahlah diri kalian dulu, sebelum kalian berjanji "Kami akan menjadi suara rakyat yang kalian percayai.."

Setuju, lurrrr ? Angkat kopinya..

Denny Siregar

Monday, January 21, 2019

Daftar Tokoh yang Berubah Arah Dukungan Pada Pilpres 2019!

Sunday, January 6, 2019

Dear temen2 yang netral atau apatis dengan negeri ini..


Tulisan Teman tapi gak jauh beda dengan isi kepala saya

Mohon untuk disebar...sebagai bagian ikut menyelamatkan Negeri ini ๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™

Dear temen2 yang netral atau apatis dengan negeri ini..

Gini lho...
kalau udah bosen sama postingan orang, tinggal delete, gak usah dibaca atau ekstrimnya left grup, jd ngga usah ribet..

Trus kalau ada posting tentang politik, padahal postingannya untuk meluruskan hoax yang dilempar kubu radikal, atau mengajak toleransi tapi kamu jengah lalu kamu samakan orang2 yang meluruskan fitnah2 dengan yang nyebar hoax, mending gak usah bermedsos aja..

Buat yang merasa memilih netral atau merasa gak mau ribet, tapi sebel sama postingan yg ada kata kunci Jokowi Prabowo,
jalan2lah ke Eropa..

Lihatlah itu orang2 Suriah, refugee yang dulunya juga sama pilih netral, apatis, gak peduli, hidup nyaman, kerja normal,  bisa traveling, tapi sekarang semuanya lenyap....!

KENAPA??!
Itu karena saat hoax pertama disebarkan, mereka diam gak peduli, ngga mau ribut. Cari aman. Mereka pikir gak ada ngaruh buat kehidupannya.. mereka juga mikir ga mungkin merubah nasib mereka jadi lebih baik.

Tapi tanpa mereka sadari hoax yang terus disebarkan oleh kubu radikal lama kelamaan akan dipercaya seolah-olah jadi sebuah kebenaran..

Lalu selang waktu tiba2 kaget, bingung, 'hey apa yang terjadi di negara saya' ??? dan akhirnya mereka jadi pengungsi di negara orang..
Kamu mau mengalami seperti itu ???
Ini nyata lho sdg terjadi di negeri kita yg tercinta ini. Jangan tidur terus teman ! Banguun..

The choice is yours..
Gak mau ribet delete diam2, hibernasi dari medsos..

Orang2 yang berjuang meluruskan hoax bukan mencari polemik atau bikin ribet..

Orang yang menyebar hoax dengan yang meluruskan hoax berbeda..

Kalau gak ada hoax, pasti medsos nyaman gak gegeran terus..

I"m fed up with you people yang merasa netral, cinta damai tapi membiarkan hoax dan kebathilan..
Yang cuma mau berpikir yg penting keluarga gue baik2 saja..

Kita semua capek pegel, tapi lebih baik berjuang melawan hoax sebelum semua terlambat..
Jangan biarkan kita seperti suriah...

Jangan lupa, kalau udah gak kuat, lambaikan tangan ke kamera lalu pilih :
1. pencet unfollow
2. Freeze teman kamu untuk 30 hari
3. Atau left grup
3. kamu hibernasi beberapa bulan dari medsos
4. Meditasi/ traveling

Kalau gue mau cuek sih bisa aja, kenapa2 gue mau ikut pusing mikirin negara, gue bisa kabur ke negara orang..
Cuma gue gak bisa cuek, why ?
Because I do love my country Indonesia!

Jadi pilihannya mau damai semu atau damai sebenarnya ?

RENUNGKAN  & Take Action untuk memilih pemimpin baik dan menyejukkan.

Choose Wisely

Wednesday, October 31, 2018

Mau kecolongan lagi, bro?!



Tulisan dari Noorca M.Massardie ini bagus...
A wake up call !!!!

Insiden bendera dan mudahnya terprovokasi oleh isyu agama yang dapat menyulut radikalisasi umat membuktikan bahwa, para kader dan pendukung Capres/Cawapres No 1, tidak bekerja sama sekali di kalangan akar rumput.

Sibuk memadamkan kebakaran dan membela diri hanya akan menghabiskan energi dan mengabaikan kampanye pemberdayaan di masyarakat bawah. Massa jutaan penduduk yang tidak begitu peduli pada data, angka dan fakta keberhasilan.

Katanya kerja kerja dan kerja! Mana buktinya?

Kerja tidak cukup hanya di mulut dan di belakang meja. Siapa yang sudah terjun ke masyarakat bawah? Jangan cuma mengandalkan pada Jokowi seorang!

Masyarakat cerdas di perkotaan sudah bisa memilih dan memilah siapa yang terbaik dan terbukti baik.

Tapi, bagaimana dengan ratusan juta warga di daerah/pelosok/perkampungan yang setiap hari dicekoki fitnah dan hoax?

Ingat! Dalam pemilu one man = one vote. yang cerdas dan yang bodoh sama nilainya.

Ingat ! Lebih bahaya jutaan orang bodoh yang dipimpin seorang yang cerdas, ketimbang jutaan orang cerdas yang dipimpin seorang yang bodoh!

Mau kecolongan lagi, bro?!

Bangun! Ayo kerja yang bener! Jangan cuma nunggu kemenangan yang belum pasti! Kemenangan itu harus diperjuangkan! Sejak dari akar rumput..!!

Tags

Analisis Politik (275) Joko Widodo (150) Politik (106) Politik Baik (64) Berita Terkini (59) Pembangunan Jokowi (55) Jokowi (52) Lintas Agama (31) Renungan Politik (31) Perang Politik (29) Berita (27) Ekonomi (25) Anti Radikalisme (24) Pilpres 2019 (23) Jokowi Membangun (22) Perangi Radikalisme (22) Pembangunan Indonesia (21) Surat Terbuka (20) Partai Politik (19) Presiden Jokowi (19) Lawan Covid-19 (18) Politik Luar Negeri (18) Bravo Jokowi (17) Ahok BTP (14) Debat Politik (14) Radikalisme (13) Toleransi Agama (12) Caleg Melineal (11) Menteri Sri Mulyani (11) Perangi Korupsi (11) Berita Hoax (10) Berita Nasional (9) Education (9) Janji Jokowi (9) Keberhasilan Jokowi (9) Kepemimpinan (9) Politik Kebohongan (9) Tokoh Dunia (9) Denny Siregar (8) Hidup Jokowi (8) Anti Korupsi (7) Jokowi Hebat (7) Renungan (7) Sejarah Penting (7) Selingan (7) Ahok (6) Health (6) Perangi Mafia (6) Politik Dalam Negeri (6) Gubernur DKI (5) Jokowi Pemberani (5) KPK (5) Khilafah Makar (5) Kisah Nyata (5) Lawan Radikalisme (5) NKRI Harga Mati (5) Negara Hukum (5) Partai PSI (5) Pengamalan Pancasila (5) Pilkada (5) Refleksi Politik (5) Teknologi (5) Anti Teroris (4) Bahaya Khalifah (4) Berita Baru (4) Dugaan Korupsi (4) Indonesia Maju (4) Inspirasi (4) Kebudayaan Indonesia (4) Lagu Jokowi (4) Mahfud MD (4) Menteri Pilihan (4) Pancasila (4) Pendidikan (4) Pileg 2019 (4) Politik Identitas (4) Sejarah (4) Tokoh Masyarakat (4) Tokoh Nasional (4) Vaksin Covid (4) Adian Napitupulu (3) Adudomba Umat (3) Akal Sehat (3) Analisa Debat (3) Artikel Penting (3) Atikel Menarik (3) Biologi (3) Brantas Korupsi (3) Covid-19 (3) Demokrasi (3) Dewi Tanjung (3) Hukum Karma (3) Karisma Jokowi (3) Kelebihan Presiden (3) Kesaksian (3) King Of Infrastructur (3) Lagu Hiburan (3) Makar Politik (3) Melawan Radikalisme (3) Musibah Banjir (3) Nasib DKI (3) Nasihat Canggih (3) Negara Maju (3) Negara Makmur (3) Nikita Mirzani (3) PKN (3) Pembubaran Organisasi (3) Pemilu (3) Pendidikan Nasional (3) Pendukung Jokowi (3) Penegakan Hukum (3) Poleksos (3) Politik Adudomba (3) Rekayasa Kerusuhan (3) Rencana Busuk (3) Revisi UUKPK (3) Sederhana (3) Tanggung Jawab (3) Testimoni (3) Tokoh Revolusi (3) Waspada Selalu (3) Ada Perubahan (2) Agenda Politik (2) Akal Kebalik (2) Akal Miring (2) Anggaran Pemprov (2) Antusias Warga (2) Arsitektur Komputer (2) Basmi Mafia (2) Basmi Radikalisme (2) Beda Partai (2) Berita Internasional (2) Budiman PDIP (2) Capres Cawapres (2) Cinta Tanah Air (2) Dasar Negara (2) Denny JA (2) Erick Thohir (2) Etika Menulis (2) Filsafat (2) Fisika (2) Free Port (2) Gerakan Budaya (2) Gereja (2) Himbauan (2) Information System (2) Isu Sara (2) Jaga Presiden Jokowi (2) Jalan Toll (2) Jenderal Pendukung (2) Jihat Politik (2) Jokowi Commuter (2) Jokowi Guru (2) Jokowi Motion (2) Kabinet II Jokowi (2) Kasus Hukum (2) Kasus Korupsi (2) Kehebatan Jokowi (2) Kemajuan Indonesia (2) Kemanusiaan (2) Kerusuhan Mei (2) Komputer (2) Komunikasi (2) Kriminalisasi Ulama (2) Langkah DPRD-DPR (2) Lawam Penghianat Bangsa (2) Lawan Fitnah (2) Mafia Indonesia (2) Media Sosial (2) Menteri Susi (2) Merakyat (2) Miras (2) Motivasi (2) Nilai Rupiah (2) Olah Raga (2) Opini (2) Pembangunan Pasar (2) Pemimpin Pemberani (2) Pengadilan (2) Pengatur Strategi (2) Penjelasan TGB (2) Penyebar Hoax (2) Perangi Terroriis (2) Pidato Jokowi (2) Political Brief (2) Politik ORBA (2) Program Jokowi (2) Raja Hutang (2) Ruang Kesehatan (2) Sampah DKI (2) Selengkapnya (2) Sertifikat Tanah (2) Simpatisan Jokowi (2) Suka Duka (2) Sumber Kekuasaan (2) Survey Politik (2) Tegakkan NKRI (2) Tenaga Kerja (2) Tirta Memarahi DPR (2) Toll Udara (2) Transparan (2) Ucapan Selamat (2) Ulasan Permadi (2) Ultah Jokowi (2) Undang Undang (2) Adek Mahasiswa (1) Aksi Gejayan (1) Aksi Makar (1) Alamiah Dasar (1) Ancaman Demokrasi (1) Andre Vincent Wenas (1) Anggarana Desa (1) Anies Dicopot (1) Ansor Banten (1) Antek HTI (1) Anti Cina (1) Anti Terrorris (1) Anti Vaksin (1) Anti Virus (1) Arti Corona (1) Aset BUMN (1) Atheis (1) BIN (1) BTP (1) Bahasa Indonesia (1) Bahaya Isis (1) Bangkitkan Nasionalisme (1) Bangsa China (1) Bank Data (1) Bantu Dishare (1) Basuki Tjahaya Purnama (1) Bawah Sadar (1) Bencana Alam (1) Berani Karena Jujur (1) Berani Melapor (1) Binekatunggal Ika (1) Bintang Mahaputera (1) Bisnis (1) Bongkar Gabeneer (1) Bravo Polri (1) Bravo TNI (1) Breaking News (1) Budiman Sujatmiko (1) Bumikan Pancasila (1) Bunuh Diri (1) Busana (1) Buya Syafii Maarif (1) Calon Menteri (1) Cari Panggung Politik (1) Cctvi Pantau (1) Cendekia (1) Croc Brain (1) Cudu Nabi Muhammad (1) Cybers Bots (1) Daftar Tokoh (1) Dagang Sapi (1) Danau Toba (1) Data Base (1) Demo Bingung (1) Demo Gagal (1) Demo Mahasiswa (1) Demo Nanonano (1) Demokrasi Indonesia (1) Deretan Jenderal (1) Dewan Keamanan PBB (1) Digital Divelovement (1) Dosa Kolektif (1) Dubes Indonesia (1) Ekologi (1) Extrimis (1) FBR Jokowi (1) Faham Khilafah (1) Filistinisme (1) Filosofi Jawa (1) Fund Manager (1) G30S/PKI (1) GPS Tiongkok (1) Gagal Faham (1) Gaji Direksi (1) Gaji Komisaris (1) Gaya Baru (1) Gelagat Mafia (1) Geografi (1) Gerakan (1) Gerakan Bawah Tanah (1) Gibran (1) Grace Natalie (1) Gubernur Jateng (1) Gus Nuril (1) Gusti Ora Sare (1) HTI Penunggang (1) Hadiah Tahun Baru (1) Hari Musik Nasional (1) Hiburan (1) Hukuman Mati (1) Hypnowriting (1) Identitas Nusantara (1) Illegal Bisnis (1) Ilmu Pengetahuan (1) Ilusi Identitas (1) Imperialisme Arab (1) Indonesia Berduka (1) Indonesia Damai (1) Indonesia Hebat (1) Injil Minang (1) Intermezzo (1) Internet (1) Intoleransi (1) Investor Asing (1) Islam Nusangtara (1) Istana Bogor (1) Isu Agama (1) Isu Politik (1) J Marsello Ginting (1) Jadi Menteri (1) Jalur Gaza (1) Jangan Surahkan Indonesia (1) Jembatan Udara (1) Jenderal Moeldoko (1) Jenderal Team Jkw (1) Jilid Milenial (1) Jiplak (1) Jokowi 3 Periode (1) Jokowi Peduli (1) Jualan Agama (1) Jurus Pemerintah (1) Jusuf Kalla (1) Kadrun (1) Kambing Hitam (1) Kampus Terpapar Radikalisme (1) Kasus BUMN (1) Kasus Keluarga (1) Kebusukan Hati (1) Kecelakaan (1) Kehilangan Tuhan (1) Kehilangan WNI (1) Kekuasaan (1) Kekuatan China (1) Kemengan Jokowi (1) Kena Efisensi (1) Kepribadian (1) Keputusan Pemerintah (1) Kerusuhan 22 Mei (1) Kesaksian Politikus (1) Keseahatan (1) Ketum PSI (1) Kitab Suci (1) Kode Etik (1) Komnas HAM (1) Komunis (1) Konglomerat Pendukung (1) Kopi (1) Kota Bunga (1) Kota Misteri (1) Kota Modern (1) Kota Zek (1) Kredit Macet (1) Kuliah Uamum (1) Kunjungan Jokowi (1) Kurang Etis (1) LPAI (1) Lagu Utk Jokowi (1) Lahan Basah (1) Larangan Berkampanye (1) Larangan Pakaian (1) Lawan Rasa Takut (1) Leadership (1) Legaci Jokowi (1) Lindungi Jokowi (1) Lintas Dinamika (1) Luar Biasa (1) MPG (1) Mabok Agama (1) Mafia Ekonomi (1) Mafia Tanah (1) Mahakarya (1) Mahkamah Agung (1) Manfaat Vaksin (1) Mari Tertawa (1) Masa Kampanye (1) Masalah BUMN (1) Matematika (1) Membunuh Sains (1) Mempengaruhi Musuh (1) Mempengaruhi Orang (1) Mendisplinkan Siswa (1) Mengharukan (1) Menghasut Pemerintah (1) Menghina Lambang Negara (1) Mengulas Fakta (1) Menjaga Indonesia (1) Menjaga Jokowi (1) Menjelang Pemilu (1) Menjlang Pelantikan (1) Menko Polhukam (1) Menteri (1) Menteri Agama (1) Menteri Sosial (1) Menydihkan (1) Mesin Pembantai (1) Minuman Keras (1) Model Tulisan (1) Muhamad Ginting (1) Mumanistik (1) Muslim Prancis (1) Musu RI (1) Musuh Dlm Selimut (1) Obat Tradisional (1) Oligarki (1) Omnibus Law (1) Oramas Terlarang (1) Orang Baik (1) Orang Beragama (1) Orang Bodoh (1) Orang Kaya (1) Ormas Islam (1) Otak Kebalik (1) Overdosis Haram (1) PHK dan Buruh (1) Palestina (1) Panduan (1) Pantau Jakarta (1) Para Makar (1) Parawisata (1) Partai Baru (1) Partai Komunis (1) Pasar Murah (1) Pelarian (1) Pembayaran Utang Negara (1) Pembela Rakyat (1) Pembumian Pancasila (1) Pemerintahan Jayabaya (1) Pemilihan Presiden (1) Pemprov DKI (1) Pencerahan (1) Pencucian Uang (1) Pendukung Lain (1) Penebaran Virus so (1) Pengacau Negara (1) Pengalaman (1) Pengangguran (1) Pengaruh (1) Pengertian Istilah (1) Pengertian Otoritas (1) Penggulingan Rezim (1) Penghianat Bangsa (1) Pengobatan (1) People Power (1) Perang Dunia III (1) Perangi Tetroriis (1) Peraturan (1) Perayaan Natal (1) Percobaan (1) Perguruan Tinggi (1) Peringatan Keras (1) Peristiwa Mei 1998 (1) Pernikahan (1) Pernyataan ISKA (1) Pertamina (1) Pertemuan Politik (1) Pesan Gus Nuril (1) Pesan Habib (1) Peta Politik (1) Pidato Prisiden RI (1) Pil Pahit Srilanka (1) Pilkada 2018 (1) Pilkada Solo (1) Pilpres Curang (1) Pimpinan MPR (1) Politik Agama (1) Politik Catur Jkw (1) Politik Kepentingan (1) Politik LN (1) Politik Uang (1) Politikus (1) Pollitik (1) Profesional (1) Propaganda (1) Propaganda Firehose (1) Psikoanalisa (1) Psikologi Praktis (1) Puisi (1) Pulau Terindah (1) Quick Count (1) RUU Kadrun (1) Raja Bonar (1) Raja Debat (1) Raksasa (1) Rakyat Kecil (1) Realita Politik (1) Rekam Jejak (1) Rekapitulasi DPS (1) Reklamasi Pulau (1) Relawan Jokowi (1) Remix Sunda (1) Rendah Hati (1) Reungan Politik (1) Rhenald Kasali (1) Risma (1) Ruhut P Sitompul (1) Saksi Yehuwa (1) Sangat Canggih (1) Scandal BLBI (1) Seharah Pers (1) Sehat Penting (1) Sejarah Politik (1) Sekilas Info (1) Selamat Imlek (1) Sembuhkan Jiwasraya (1) Seni (1) Seniman Bambu (1) Shanzhai (1) Sidak Harga (1) Sidang MPR (1) Sigmun Freud (1) Silaturahmi (1) Sistem Informasi (1) Skema Kerusuhan (1) Skenario 22 Mei (1) Skenario Demonstrans (1) Skripsi (1) Soekarno (1) Stasiun KA (1) Suku Minang (1) Sumber Inspirasi (1) Super Power (1) Superkarya (1) Syirianisasi (1) System Informasi (1) TKA Siapa Takut (1) Tahun Kampret (1) Taliban (1) Tanda Kehormatan (1) Tanda Zaman (1) Tanggapan Atas Pidato (1) Tanya Jawab (1) Tebang Pilih (1) Teori Kepribadian (1) Terkaya Indonesia (1) Terorisme (1) Terrorisme (1) Tidak Becus Kerja (1) Tindakan Makar (1) Tingkat Kemiskinan (1) Tinjauan Filsafat (1) Tips dan Trik (1) Toleransi Identitas (1) Travelling (1) Tuan Rumah (1) Tukang Kayu (1) UU Cipta Kerja (1) Ucapan Gong Xi Fat Choi (1) Ulama Bogor (1) Ulasan Berita (1) Ulasan Suriah (1) Ustadz Bangsa (1) Via Vallen (1) Virus Covid-15 (1) Wajib Baca (1) Wakil Tuhan (1) Wali Kota (1) Wanita Kartini (1) Wewenang (1) Yusril Blakblakan (1)