Latest News

Selengkapnya Diteruskan DI NEWS.TOPSEKALI.COM

Saturday, August 31, 2019

BUPATI HARUS IKUT TURUN MENOLAK KEBIJAKAN GUBERNUR EDY RAHMAYADI


Dalam tulisan saya yang pertama di sosmed Sabtu, 24/8/2019 sudah menyatakan penolakan rencana Gubsu bapak Edy Rahmadi. Penolakan saya karena sangat merugikan perekonomian rakyat Batak. Warga tidak ingin Gubsu Edy membawa politik agama ke danau toba dan menolak wisata Halal Syariah. Mengingat daerah Danau toba adalah wisata budaya, icon pusat sejarah suku Batak dan sejarah agama Nasrani yang menganut agama Nasrani 99%.

Dalam tulisan saya yang petama bisa dikatakan lebih 95% mendukung argumentasi saya dan sangan menolak dan mengecam rencana program bapak Gubsu Edy Rahmayadi.

Dalam hal polimik ini, pemerintah daerah Bupati Tobasa, Samosir dan Humbang Hasundutan harus ikut dan turun mendukung penolakan rakyat.

Bupati dan Wakilnya dipilih rakyat dan dipercayakan oleh rakyat untuk memimpin serta menjaga tradisi budan dan agama Nasrani supaya tidak terganggu. Oleh sebab itu, ketiga Bupati harus ikut bersama rakyat untuk menolak rencana Gubsu Edy. Sebagai Bupati tentu punya wewenang untuk menolak kebijakan gubernur jika merugikan rakyat yang dipimpinya. Terkusus yang merugikan perekonomian rakyat, melemahkan budaya adat istiadat dan agama setempat.

Adapun poin kebijakan gubsu Edy untuk danau toba yang sangat ditolak dan tidak ada tolerin adalah:

1. Menolak untuk menertipkan ternak babi dan pemotongan ternak babi.
Selama ini, tidak ada pernah warga Batak di kawasan danau toba memotong ternak babi sembarang tempat. Tidak pernah memotongnya di jalan atau di perairan danau. Jikapun ada pemotongan dan memasak daging babi di halaman rumah warga, itu hanya pada saat acara pesta. Jadi gubsu Edy jangan merusak kebisaan dan kegiatan acara pesta sehingga kami menjadi sulit untuk mengadakan pesta.

2.  Warga Batak sangat menolak diterapkan wisata Halal Syariah.
Wisata danau toba adalah daerah di kelilingi beberapa Kabupaten dan menganut agama Kristen lebih 99%. Selama ini sudah banyak kegiatan kuliner khas Batak Kristen. Dengan aturan wisata Halal Syariah tentu akan sangat merugikan perekonomian warga Batak. Dimana dengan wasita Halal Syariah kelak akan melarang kuliner Batak Kristen untuk beraktifitas di kawasan wisata danau toba. Terkusus daerah ini adalah daerah Nasrani. Namun warga Batak tidak keberatan restoran atau kuliner Muslim diadakan.

3. Warga Batak sangat menolak rencana Gubsu Edy untuk membangun beberapa Mesjid di kawadan wisata danau toba.

Rencana pembangunan Mesjid tidak ada kaitanya untuk lebih memajukan industri wisata danau toba. Mengingat warga di daerah ini 99% menganut agama Nasrani dan pusat budaya adat Batak. Jika untuk kebutuhan wisatawan Muslim, danau toba banyak hotel dan setiap hotel memiliki Musolah untuk Sholad. Dan warga Batak tidak pernah keberatan hotel mempasilitasi sebuah Musolah.

4.  Semua panitia tim pembangunan wisata danau toba harus berasal dari putera Batak Kristen.

Mengingat daerah ini adalah icon dan pusat budaya adat istiadat Batak dan daerah Nasrani, maka putera Batak yang lebih paham kebutuhan wisata danau toba. Hal ini untuk tetap terjaganya budaya dan agama Nasrani. Bagaimanapun cita-cita putera Batak adalah menjadikan kawasan ini menjadi wisata Budaya seperti Bali. Kemampuan putera Batak dan budayanya akan mampu menjadikan wisata danau toba ini lebih indah dan maju seperti Bali. Bahkan konsep dan pengolaan dari tim pembanguna wisata danau toba dari putera Batak akan mampu mengundang banyak wisatawan dari mancanegara dan nasional setiap harinya. Oleh sebab itu,  berikan putera Batak Kristen menjadi tuan didaerahnya sendiri untuk menentukan nasip dan kemajuan daerahnya.

Selama perencanaan kawasan danau toba dikembangkan, bapak Presiden sudah sering berkunjung ke daerah danau toba. Dalam berbagai kunjunganya, bapak Presiden hanya fokus untuk pembangunan infrastruktur dan memajukan budaya daerah wisatawan ini. Yang paling menarik adalah bapak Presiden lebih memperhatikan untuk memajukan dan mempertahankan tradisi budaya dan rumah adat serta kerajinan budaya Batak seperti tenun ulos. Kebijakan bapak Presiden Jokowi lah yang kami idamkan bukan kebijakan bapak Gubsu Edy hanya program agama Islam.

Sedangan bapak gubsu Edy tidak ada gebrakan untuk membangun danau toba tapi datang hanya untuk membawa agenda agama Muslim kedaerah ini denga penerapan wisata Halal Syariah.

Bapak gubsu Edy sebaiknya bekerja untuk pembangunan, jangan sibuk dengan agenda agama. Yang perlu bapak pahami bahwa daerah toba itu adalah daerah Nasrani dan pusat budaya adat istiada Batak jadi jangan mencoba menSyariahkan daerah toba.

Apapun yang terjadi, kami putera Batak akan menjaga dan mengawasi daerah Batak dari agenda politik agama Islam. Fakta yang terjadi aturan Syariah dalam industri wisata akan menjadikan wisata yang tidak sulit berkembang karena aturan-aturan Syariat Islam. Indonesia adalah negara pancasila dan kawasan danau toba adah daerah Nasrani. Oleh karena itu, jangan membawa Syariah Islam ke kawasan wisata danau toba.

Bapak Gubsu dan para Bupati, mari kita diskusikan masalah ini dan libatkan putera Batak karena kami harus menjadi Raja dan Tuan didaerah kami sendiri.

Salam danau toba.

Zainal Nainggolan

Sudah berapa juara dunia bulu tangkis dihasilkan oleh PB Djarum.

Oleh: Denny Siregar*

Sejak berdiri tahun 1969, entah sudah berapa juara dunia bulu tangkis dihasilkan oleh PB Djarum.

Saya ingat dulu semua warga berkumpul di satu tempat yang ada televisinya hanya untuk menonton bagaimana Liem Swie King bertanding. Saya ingat juga bagaimana Indonesia begitu merindukan juara di event bulu tangkis, ketika sepak bola kita sibuk dengan suap dan selalu kalah di event internasional.

Nama-nama besar di dunia bulu tangkis bukan datang dengan tiba-tiba. Mereka melakukan pelatihan begitu keras dengan sistem kompetisi yang ketat. Dan yang membuat mereka bisa menjadi juara selain diri mereka sendiri adalah berkat pelatihan dari Perkumpulan Bulu tangkis Djarum yang memang fokus dalam pengembangan anak meraih mimpinya.

Dan semua itu pasti bermuara pada dana yang dikucurkan. Selama ini memang hanya perusahaan rokok Djarum yang mau membina anak-anak di bidang bulu tangkis dari nobody menjadi somebody.

Dan sekarang apa yang dilakukan selama 50 tahun digugat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI.

KPAI mendadak "menyerang" PB Djarum karena mengeksploitasi anak demi keuntungan perusahaannya. Eksploitasi? Gak salah tuh?

Di mana KPAI ketika PB Djarum menghindarkan anak-anak dari bahaya narkoba dengan membangun tempat berlatih untuk mereka?

KPAI tidak pernah melakukan apa-apa.

Di mana KPAI ketika PB Djarum fokus menghasilkan juara-juara dunia saat para anggota KPAI juga dulu menonton mereka, bersorak saat menang, menangis saat kalah, dan bersyukur ada yang membawa nama Indonesia di dunia internasional?

KPAI tidak pernah melakukan apa-apa, bahkan mungkin tidak terpikir oleh mereka untuk berjuang supaya pemerintah menganggarkan ratusan miliar rupiah, supaya anak-anak yang berprestasi bisa mendapat tempat supaya mereka berkembang sesuai minatnya.

Sekarang bahkan KPAI terpikir untuk membubarkan PB Djarum hanya karena masalah logo untuk event pembinaannya. Bagi KPAI logo itu bagian dari propaganda PB Djarum supaya anak-anak merokok?

KPAI harusnya bertanya pada Haryanto Arbi, pemain legendaris yang juga berhasil berkat binaan PB Djarum. Apakah ia merokok? Apakah PB Djarum memperbolehkan semua anak binaannya merokok atau mengharuskan mereka merokok? Jelas tidak mungkin, karena mereka olahragawan.

Lalu jika PB Djarum dibubarkan hanya karena masalah logo, atau PB Djarum akhirnya berhenti membina anak-anak karena merasa bukannya dikasih terima kasih malah dianggap eksploitasi, terus apa yang akan dilakukan KPAI?

Hanya mengimbau supaya anak-anak harus menjadi juara dunia? Hanya memberi mimpi tanpa solusi supaya anak-anak mau mencapai mimpinya?

Aneh memang KPAI ini. Kenapa tidak sibuk mengurusi hal lain yang lebih penting. Biarkan PB Djarum mengurusi tugasnya dalam bidangnya, mereka sudah berpengalaman 50 tahun untuk itu.

Sini saya kasih sedikit petunjuk untuk KPAI. Di sekolah-sekolah mulai SD sampai SMA, banyak anak-anak yang dipaksa untuk membenci mereka yang tidak seagama dan dipaksa untuk berpakaian sesuai agama sesuai agama kepala sekolah atau gurunya.

Malah ada gerakan di kegiatan ekstrakurikuler untuk membenci Pancasila dan mengusung khilafah di sana.

Mending KPAI fokus di sana. PB Djarum sudah berjasa menghindarkan banyak anak supaya tidak terdoktrin lewat kegiatan olahraga dengan dana mereka sendiri tanpa mengganggu pemerintah.

Seruput dulu, KPAI.

*Penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi

Ikut Kampanyekan "kepindahan Ibu Kota" 💐🌱


Ikut Kampanyekan "kepindahan Ibu Kota" 💐🌱

Visi Soekarno Atas Indonesia

Banyak orang yang nggak tau bahwa Bung Karno adalah salah satu Presiden yang amat mengerti tata ruang kota dan tata ruang wilayah geopolitik, dia sendiri sudah mendesain seluruh wilayah Indonesia dengan bagian-bagian pembangunannya, hal ini menjadi satu bagian dari dokumen Deklarasi Ekonomi Djuanda 1960.

Kebanyakan dari orang-orang Sukarno hanyalah seorang arsitek yang gemar mendesain patung, hasil karyanya untuk rumah hanyalah beberapa rumah di Bandung yang ia gambar saat ia berkolaborasi dengan Insinyur Rooseno, atau ketika ia baru lulus kuliah THS (skg ITB) membuat jembatan-jembatan kecil.

Bahkan secara sarkastis, mahasiswa-mahasiswa anti Sukarno di tahun 1965 meledek Bung Karno sebagai "Orang Tua Pikun, Patung kok dikira celana" samberan ini meledek soal pidato Sukarno, bahwa Patung itu seperti celana, sebagai sebuah kehormatan bangsa.

Padahal Sukarno adalah pemikir besar, ia mendesain bukan saja patung-patung yang banyak meniru model Eropa Timur, ia mendesain kota-kota besar masa depan Indonesia.

Di tahun 1958 setelah pengusiran warga Belanda dan pengambilalihan modal-modal Belanda sebagai bagian pernyataan siap perang Indonesia dengan merobek-robek perjanjian KMB, Sukarno sebenarnya sudah merancang Djakarta menjadi kota tempur.

Seperti kota Singapura di mana seluruh bujur jalannya lurus-lurus dan lebar sekali, sebenarnya itu disiapkan untuk menjadi markas atas penguasaan wilayah Asia Tenggara.

Bagi Bung Karno stabilitas Asia Tenggara adalah segala-galanya untuk melepaskan Indonesia dari politik ketergantungan modal dan politik invasi wilayah-wilayah produk apa yang ditakutkan Sukarno pernah diucapkan pada Djuanda "Amerika sekarang tak lebih dengan Belanda, mereka tak berminat terhadap kesatuan wilayah, mereka hanya berminat wilayah-wilayah kaya modal, wilayah produktie, inilah yang menyamakan mereka dengan Belanda di tahun 1947 dimana agresi militer mereka dinamakan dengan sandi "Operatie Produkt".

Wilayah-wilayah yang jadi prioritas Sukarno setelah siap perang dengan Belanda adalah Irian Barat, merebut Irian Barat dan menjadi satu bagian NKRI adalah satu syarat agar bangsa ini menjadi paling kuat di Asia. Selain Irian Barat yang menjadi perhatian penting Bung Karno adalah Kalimantan.

Awalnya Semaun yang membawa saran tentang perpindahan ibukota, -Semaun adalah konseptor besar atas tatanan ruang kota-kota satelit Sovjet Uni di wilayah Asia Tengah - dan ini kemudian disambut antusias oleh Bung Karno, selama 1 tahun penuh Bung Karno mempelajari soal Kalimantan ini, ia berkesimpulan "masa depan dunia adalah pangan, sumber minyak dan air.

Pertahanan militer bertumpu pada kekuatan Angkatan Udara". Bung Karno membagi dua kekuatan itu besar pertahanan nasional dalam dua garis besar : Pertahanan Laut di Indonesia Timur dengan Biak menjadi pusat armada-nya (ini sesuai dengan garis geopolitik Douglas MacArthur) dan Pertahanan Udara di Kalimantan. Lalu Bung Karno mencari kota yang tepat untuk menjadi 'Pusat Kalimantan'.

Lalu pada satu malam di hadapan beberapa orang Bung Karno dengan intuisinya mengambil mangkok putih di depan peta besar Kalimantan, ia menaruh mangkok itu ke tengah-tengah peta, kemudian Sukarno berkata dengan mata tajam ke arah yang mendengarnya "Itu Ibukota RI" Bung Karno menunjuk satu peta di tepi sungai Kahayan.

Lalu Bung Karno ke tepi Sungai Kahayan dan melihat sebuah pasar yang bernama Pasar Pahandut, dari Pasar inilah Bung Karno mengatakan "Ibukota RI dimulai dari sini" ini sama persis dengan ucapan Daendels di depan Asisten Bupati Sumedang saat membangun jalan darat Pos Selatan untuk gudang arsenal Hindia-Perancis, ketika itu ia menunjuk satu tempat yang kita kenal sekarang sebagai Bandung "Bandung jadi titik nol wilayah pertahanan Jawa".

Lalu Bung Karno menyusun dasar-dasar kota administrasi provinsi dengan dibantu eks Gubernur Jawa Timur RTA Milono, pada saat penyusunan birokrasi itu Bung Karno sedang menyiapkan cetak biru besar tentang rancangan tata ruang negara dari Sabang Sampai merauke. Antara Pulau Sumatera-Jawa dan Bali akan dibangun terowongan bawah tanah, karena rawan gempa Bung Karno meningkatkan armada pelabuhan antar pulau dipesan kapalnya dari Polandia.

Tapi rencana membuat channel seperti di selat Inggris tetap diprioritaskan bahkan menjelang kejatuhannya di tahun 1966 ia bercerita tentang channel bawah tanah yang menghubungkan Pulau Sumatera-Jawa dan Bali. Pusat pelabuhan dagang bukan diletakkan di Jawa, tapi disepanjang pesisir Sumatera Utara- Kalimantan-Sulawesi, Sukarno mempersiapkan rangkaian pelabuhan yang ia sebut sebagai "Zona Tapal Kuda".

Wilayah Jawa dan Bali dijadikan pusat lumbung pangan. Kota-kota baru dibangun, pilot project-nya adalah Palangkaraya dan Sampit, setelah itu Djakarta juga dibangun untuk display ruang atau model kota modern, Jakarta tetap dijadikan pusat kota jasa Internasional sementara Palangkaraya menjadi pusat pemerintahan dan pertahanam militer udara, Biak di Irian Barat jadi pertahanan militer laut dan Bandung jadi Pusat Pertahanan militer darat. Seluruh jalan Palangkaraya dibuat lurus-lurus dan menuju satu bunderan besar, bila perang dengan Inggris beneran terjadi maka jalan-jalan itu diperlebar sampai empat belas jalur untuk pendaratan pesawat Mig21 yang diborong dari Sovjet Uni.

Rencana tata kota sampai dengan tahun 1975. Rafinerij atau tambang-tambang minyak milik asing akan diambil alih dan diberikan pada serikat-serikat buruh penguasaan saham diatasnamakan negara dan uangnya untuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan umum.

Pangdam Kaltim di pertengahan tahun 1960-an Brigjen Hario Ketjik adalah salah satu fanatik Sukarnois yang menerapkan rencana ini di Kalimantan Timur. Pembangunan tata ruang kota Palangkaraya diatur amat teliti, sampai sekarang tata ruang kota Palangkaraya paling rapi di Indonesia. Visi Sukarno, di tahun 1975 Indonesia akan jadi bangsa terkuat di Asia dan menjadi salah satu negara adikuasa dunia dalam konteks the big five : Amerika Serikat, Inggris, Sovjet Uni dan Jepang, Jepang dan Cina menurut Sukarno masih bisa dibawah Indonesia.

Dan Indonesia jadi negara terkuat di Asia memimpin tiga zona wilayah. (Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Timur).

Setelah Bung Karno kalah duluan sama Suharto dalam penguasaan keadaan saat Gestapu 1965, Bung Karno diinternir, Suharto amat takut dengan bentuk persebaran kekuatan wilayah, ia bertindak seperti Amangkurat I yang paranoid terhadap kekuatan pesisir, ia tarik seluruh kekuatan modal dan manusia ke satu pusat yaitu : Jawa.

Padahal Jawa disiapkan Sukarno sebagai pulau yang khusus lumbung pangan dan pariwisata, pulau peristirahatan, sekarang Jawa adalah pusat segala-galanya, menjadi pulau paling padat sedunia dan tidak memiliki kenyamanan sebagai sebuah 'surga khatulistiwa' sementara Kalimantan dibiarkan kosong melompong.

Andai saja akademisi kita tidak ikut-ikutan mengotori dirinya seperti comberan mulut politikus, ada baiknya menggali "rencana-rencana Sukarno" ini ketimbang mengomentari dan mengamati 'Para Maling main politik'. Bersiaplah kaum muda untuk kembali ke peradaban Sukarno...Peradaban penuh daulat dan kehormatan!!........

 (. Anton DH Nugrahanto)
Visi Soekarno Atas
Indonesia

Iyyas Subiakto: ILC dan Karni Ilyas Sumber Produk Kebencian


Tulisan pegiat medsos Iyyas Subiakto dengan judul: Iyyas Subiakto ‘Semprot’ Karni Ilyas dan Tv One “Stop Produksi Kebencian” mendapat respon yang dahsyat dari pembaca, sudah dilihat lebih dari 20 ribu orang dan di share lebih dari 7 ribu orang.

Dalam tulisan terbarunya Iyyas melanjutkan bahwa program Indonesia Lawyer Club (ILC) di TvOne sangat tidak mendidik dan bahkan sering kali program itu menyerang pemerintah tapi dengan dalih mengkritik, Iyyas menekankan kepada TvOne dan Karni Ilyas untuk menyetop program kebencian ini lebih jauh, karena berbahaya bagi masyarakat, dan akan menurunkan wibawa pemerintah saat ini.


Seperti yang semalam saya sampaikan bahwa TvOne adalah salah satu media yang selama 5 tahun terakhir melalui acara ILC nya Bang Karni Ilyas telah membentuk opini menjadi program penyerang pemerintah melalui sekumpulan manusia nyinyir amoral, mereka terus meletupkan kata-kata tak senonoh yang mestinya tidak keluar dari mulut orang terdidik, atau kaum intelek.

Tulisan pendek saya tentang itu dilike lebih dari 10 ribu orang, dan di share mendekati 2 ribu, ini menandakan bahwa program ILC sudah demikian dipandang meracuni pikiran masyarakat dengan terus dijejali kebencian kepada pemerintah, tingkat kegusaran pemirsa atas serangan terus menerus itu sudah diatas ambang batas kewajaran, apalagi sekelompok manusia pembenci Pak Jokowi itu sengaja dipiara oleh Bang Karni dan dijadikan amunisi yang ditembakkan tanpa henti. Karena ruang celotehan itu adalah media Tv yang sangat luas ditonton di seantero negeri, sehingga dampaknya masif, sesuai segmennya.


Sebagai warga negara yang terdidik harusnya Bang Karni Ilyas tau batas mana kritik membangun dan mana yang cuma manyun, dagelan politik ini harusnya sudah berhenti, karena Pak Jokowi sudah resmi memenangi kontestasi, kenapa terus tak henti dimaki, padahal kerja yang dilakukannya terukur, walau tidak 100% mencapai hasil yang direncanakan. Wajar, karena Indonesia negara besar, bukan sebesar gedung Senayan dimana 600-an orang yang berkumpul dengan hasil kinerja mengesahkan RUU menjadi UU dibawah 50% saja.

UU adalah alat pemerintah untuk bisa bekerja, bila dukungan itu lemah maka akan mempengaruhi kinerja pemerintah, tapi lembaga yang mendudukkan dirinya terhormat dan mulia itu tak pernah dimaki-maki seperti halnya Pak Jokowi, malah bintang kembar dari Senayan yang selalu tampil elegan karena punya kursi tetap di ILC untuk terus bisa leluasa mengumbar bahasa mencela, menjadikan pemerintah seolah sebagai gudangnya salah.

Dari sanalah pernah keluar istilah rakyat tidak makan infrastruktur, Indonesia dikuasai asing, dan olok-olok yang lain dari mulut orang yang harusnya lebih pantas harakiri daripada sok mengerti. Apa itu pantas?, harusnya tidak bagi manusia berakhlak.

Negara yang porak poranda dibonsai orba ini dan sekarang sedang menghirup oksigen pembangunan agar bisa mengejar ketertinggalan, kenapa kesannya TvOne hadir sebagai saingan negara, seolah tidak rela Indonesia ditata agar bisa sejajar dengan tetangganya, dan kemajuannya kelak dirasakan bangsa serta anak cucunya.


Kenapa, emang Pak Jokowi itu lebih jelek dari Soeharto dan SBY, yang 42 tahun cuma bisa membiarkan Petral dan Freeport, jadi penguras devisa dan aset negara, serta memelihara tengkulak yang mengendalikan Bulog sampai membuat ketahanan pangan kita rentan, irigasi tanpa bendungan, kilang minyak dibiarkan tua, sementara di Singapura ada refinery, kilang minyak dinegara sebesar Jakarta itu dibangun untuk mensupply Indonesia, aneh tapi nyata. Itulah yang membuat income perkapita kita hanya 7% dibanding Singapura, dan 1/3 nya Malaysia, 1/2 nya Thailand, kita hanya menang lawan Philipina. Ini karena Soeharto 11-12 dengan Marcos.

Memasuki masa bakti kedua pemerintahan Pak Jokowi dengan program meneruskan pembangunan infrastruktur, serta SDM, seharusnya kita punya konsensus kebangsaan untuk menyudahi caci maki, mengendapkan hati sebagaimana mestinya manusia yang berpancasila agar kelak kalimat beradab tidak sekedar untuk cuap-cuap, tapi dibuktikan dalam sikap.


Salam hormat buat Bang Karni, karena kita yakin beliau jauh lebih mengerti bahwa 64 juta suara yang tidak memilih Pak Jokowi tidak harus terus dikompori untuk membenci, karena kebencian yang terpatri akan menjadi dendam, dan akhirnya mereka akan menjadi asing dinegeri sendiri. Saat itulah bila ditanya apakah dia orang Indonesia, tatapannya kosong, jawabannya lirih.. Emang Indonesia disebelah mananya Jakarta, karena saat itu telapak kakinya mengambang tidak menjejak ketanah airnya, saat itulah mereka gamang sebagai bangsa, bahkan mungkin sebagai manusia Indonesia.

Saya yakin hal itu tidak terjadi kalau Bang Karni berhenti menanggapi Rocky dan Ridwan Saidi, akan lebih baik acara tak bergizi itu diakhiri, karena mudhorotnya lebih besar dari manfaatnya. (ARN)
Arrahmahnews.com, Jakarta –
KINI SAATNYA KITA SIAPKAN BAHU YANG KOKOH BERSAMA UNTUK INDONESIA, AGAR SEMUA BEBAN MENJADI RINGAN.
https://arrahmahnews.com/2019/08/25/iyyas-subiakto-ilc-dan-karni-ilyas-sumber-produk-kebencian/


TALIBAN DI TUBUH KPK MULAI RESAH...


Saya dulu ada dibarisan terdepan membela KPK..

Saat itu terjadi kriminalisasi KPK oleh Polri dengan bahasa "Cicak versus Buaya". Bagi saya, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah asset yang harus dijaga supaya tidak hancur, apalagi dengan prestasi mereka memenjarakan banyak koruptor kakap.

Bahkan saking semangatnya saya membela KPK, saya sempat percaya bahwa Ketua KPK waktu itu bebas dari noda. Sampai saya kecewa ternyata foto yang beredar saat dia bersama wanita diranjang ternyata benar adanya.

Disanalah saya kemudian berpikir ulang tentang KPK. Bukan terhadap lembaganya, tetapi "orang-orang" didalamnya, yang jauh dari suci dan masih tergoda dunia.

Dan ketika Pilpres 2019, saat Prabowo menunjuk Novel Baswedan sebagai calon jaksa agungnya, saya mulai bertanya, "Apakah orang didalam KPK sudah masuk politik sekarang ?".

Ditambah atraksi mantan wakil ketua KPK, Bambang Wijoyanto sebagai pengacara BPN di Mahkamah Konstitusi yang seperti "membela yang bayar", habis sudah kepercayaan saya terhadap sebagian orang-orang di dalam KPK.

Saya mulai bertanya-tanya...

Dan - BOOM - meledaklah informasi dari internal KPK, bahwa didalam ada yang namanya kelompok Taliban.

Kelompok ini sangat mendominasi KPK. Mereka membangun kerajaan didalam lembaga superbody ini. Mereka berkuasa atas kasus mana yang harus diangkat dan mana yang dipendam. Ini sangat berbahaya. Senjata KPK bisa diarahkan kepada mereka yang punya pandangan politik berbeda.

Bahayanya KPK lembaga ini sudah tercitra "suci" dan lawannya adalah "penjahat".

Sadar akan bahaya itu, saat pemilihan Panitia seleksi calon pimpinan KPK, Jokowi kemudian memilih orang-orang yang berintegritas untuk membersihkan "radikalisme" di dalam KPK.

Salah satu tugasnya adalah membersihkan KPK dari unsur kepentingan, karena itu tugas Pansel kali ini lebih berat karena mengusik "kerajaan" di dalam KPK.

Benar saja. Sekarang Pansel diserang dari berbagai macam arah. LSM-LSM yang diduga adalah tentakel yang dipelihara KPK, mulai sibuk menghantam Pansel melalui pembentukan opini di media.

"Para Taliban" di dalam KPK memang handal bermain dalam pembentukan opini, penghancuran karakter, sehingga orang yang belum dinyatakan bersalah pun sudah menjadi terdakwa. Saya pernah merasakan itu ketika mencoba membongkar adanya Taliban di dalam KPK.

Dan besok, mereka akan mulai memainkan narasi "Save KPK".

Ini adalah narasi yang dibangun kelompok yang sekarang mendominasi KPK, supaya calon dari Kepolisian dan Kejaksaan bisa terlempar dari bursa. Kenapa ?  Karena jika Ketua KPK kelak bukan orang yang pengalaman dalam penyidikan dan penyelidikan, akan bisa diatur-atur oleh kelompok mereka.

Kelompok Taliban di dalam KPK memang ingin menguasai KPK dengan terus memperbanyak penyidik independen. Masalah "penyidik independen" yang masuk tanpa melalui tes yang benar inilah yang kemudian mencuat lewat surat dari internal KPK yang resah dengan situasi di dalam sendiri.

Salah satu narasi Save KPK adalah dengan kembali memunculkan tema "Cicak versus Buaya". Ini maksudnya membenturkan kembali KPK dengan Kepolisian supaya orang percaya bahwa Kepolisian sedang ingin menguasai KPK.

Padahal anggota Pansel dipilih oleh Jokowi. Berarti serangan terhadap keputusan Pansel berarti bagian dari serangan mementahkan agenda Jokowi sendiri untuk membersihkan kelompok radikal di tubuh KPK.

Narasi "Save KPK" ini mirip dengan narasi "Membela Islam" tapi yang mengusung adalah kelompok radikal. Jadi hati-hati dengan pelintiran isu yang malah bisa menguntungkan Taliban di dalam KPK.

Saya setuju "Save KPK".

Tapi yang perlu diselamatkan adalah KPK kembali sebagai lembaga independen tanpa ada kepentingan politik pasca Pilpres didalamnya..

Seruput dulu kopinya, kawan.. ☕☕☕

Denny Siregar




SURAT KEPADA PRESIDEN
|| Minoritas Kecewa Berat...

Pak Jokowi...
Sejak Pilpres 2014 lalu, kami kaum minoritas adalah pendukung setia anda. Benar, suara kami mungkin cuma sekutil, namun kami adalah penentu. Kami adalah "Swing Voter", kepada siapa kami berayun maka ia-lah yg akan jadi pemenang.

Melihat selisih suara pada Pilpres yang lalu, dapat kami pastikan bahwa penentu kemenangan anda adalah kami: SUARA MINORITAS. Tanpa suara minoritas yg hampir 100% bulat, anda tidak akan duduk menjadi Presiden, baik pada periode yg lalu maupun sekarang.

Ketahuilah Pak Jokowi...
Satu-satunya alasan mengapa kami tidak memilih Prabowo, rival anda, adalah karena ia dikelilingi kaum, tokoh dan ormas radikalis yg menurut kami berpotensi akan mengancam keberadaan NKRI dan kebebasan kami dalam beribadah.

Lalu, apa yg kami dapat wahai pak Jokowi? Mana balas budimu kepada kami? Hampir setiap hari kami "disuguhi" tontonan dan berita yg membuat hati kami nyeri : gereja ditutup paksa, dilarang, didemo, dirusak, dibakar, disegel dengan dalih ketiadaan ijin. Padahal berpuluh ribu masjid di seluruh Indonesia juga berdiri tanpa IMB/ijin semestinya. Dan ironisnya, gereja kami yg sudah lengkap ijin-nya tetap saja dihancurkan, dengan bom!

Pak Jokowi...
Kami tidak pernah meminta banyak. Walau negeri ini bukan negara Islam, kami tak pernah cemburu melihat Islam selalu diistimewakan dalam berbagai hal.

Kami tak pernah menuntut didirikan Christian Center sebagaimana Islamic Center yg berdiri dimana-mana. Kami tak pernah menuntut harus ada Sekolah-sekolah Kristen Negeri di pelosok tanah air. Kami juga tak menuntut adanya Universitas/Institut Kristen Negeri, walau di daerah mayoritas Kristen sekalipun. Kami tak menuntut adanya "Gereja Negara" sbgmana Masjid Istiqlal. Dan kami tak pernah menuntut negara ikut campur membantu agar kami dapat beribadah/berziarah ke Israel, ke tanah suci kami, dst.

Permintaan kami cuma satu...

Biarkanlah kami bebas beribadah sebagaimana yg sudah dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945: Jangan persulit kami beribadah. Jangan halangi kami mendirikan rumah ibadah dengan berbagai dalih diskriminatif dan ketidakadilan. Cabut SKB 2 Menteri yg pernah anda janjikan pada tahun 2014 lalu.

Begitu hebatnya negeri ini, dimana setiap orang jauh lebih mudah dan jauh lebih bebas mendirikan lapak judi, lapak pelacuran, lapak narkoba dll dibandingkan mendirikan gereja yg 100% utk kebaikan dan kemulian Tuhan.

Berlebihan-kah permintaan di atas, wahai Pak Jokowi, Presiden kami?

Ttd.
Luc Martin Sitepu
FORUM SOSIAL POLITIK






Peneguhan Pancasila di Tangan Hadhratussyekh dan Gus Dur


KH Abdurrahman Wahid dan kakeknya, Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari pernah sama-sama berikhtiar meneguhkan Pancasila dengan caranya masing-masing. Kiai Hasyim As’yari pada 1945 mentashih rumusan Pancasila dari Tim 9 sudah sesuai syariat Islam atau belum. Hal ini karena ada kelompok Islam tertentu yang kejelasan terminologi syariat Islam ke dalam sila Ketuhanan.

Sedangkan Gus Dur juga bersama tim perancang naskah hubungan Pancasila dengan Islam berhasil meyakinkan umat untuk mempertegas Pancasila sebagai asas tunggal organisasi pada 1984. Adapun ayah Gus Dur, KH Wahid Hasyim juga berhasil merumuskan Pancasila secara sistematis seperti yang kita ketahui saat ini.

Pada 1945, kelompok-kelompok Islam tertentu menilai bahwa kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa tidak jelas sehingga perlu diperjelas sesuai prinsip Islam. Akhirnya, Soekarno bersama tim sembilan yang bertugas merumuskan Pancasila pada 1 Juni 1945 mempersilakan kelompok-kelompok Islam tersebut untuk merumuskan mengenai sila Ketuhanan.

Setelah beberapa hari, pada tanggal 22 Juni 1945 dihasilkan rumusan sila Ketuhanan yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kalimat itu dikenal sebagai rumusan Piagam Jakarta. Rumusan tersebut kemudian diberikan kepada tim sembilan. Tentu saja bunyi tersebut tidak bisa diterima oleh orang-orang Indonesia yang berasal dari keyakinan yang berbeda.

Poin agama menjadi simpul atau garis besar yang diambil Soekarno yang akhirnya menyerahkan keputusan tersebut kepada Hadlratussyekh KH Hasyim Asy’ari untuk menilai dan mencermati apakah Pancasila 1 Juni 1945 sudah sesuai dengan syariat dan nilai-nilai ajaran Islam atau belum.

Saat itu, rombongan yang membawa pesan Soekarno tersebut dipimpin langsung oleh KH Wahid Hasyim yang menjadi salah seorang anggota tim sembilan perumus Pancasila. Mereka menuju Jombang untuk menemui KH Hasyim Asy’ari. Sesampainya di Jombang, Kiai Wahid yang tidak lain adalah anak Kiai Hasyim sendiri melontarkan maksud kedatangan rombongan.


Setelah mendengar maksud kedatangan rombongan, Kiai Hasyim Asy’ari tidak langsung memberikan keputusan. Prinspinya, Kiai Hasyim Asy’ari memahami bahwa kemerdekaan adalah kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan perpecahan merupakan kerusakan (mafsadah) sehingga dasar negara harus berprinsip menyatukan semua. Untuk memutuskan bahwa Pancasila sudah sesuai syariat Islam atau belum, Kiai Hasyim Asy’ari melakukan tirakat.

Di antara tirakat Kiai Hasyim ialah puasa tiga hari. Selama puasa tersebut, beliau meng-khatam-kan Al-Qur’an dan membaca Al-Fatihah. Setiap membaca Al-Fatihah dan sampai pada ayat iya kana’ budu waiya kanasta’in, Kiai Hasyim mengulangnya hingga 350.000 kali. Kemudian, setelah puasa tiga hari, Kiai Hasyim Asy’ari melakukan shalat istikharah dua rakaat. Rakaat pertama beliau membaca Surat At-Taubah sebanyak 41 kali, sedangkan rakaat kedua membaca Surat Al-Kahfijuga sebanyak 41 kali. Kemudian beliau istirahat tidur. Sebelum tidur Kiai Hasyim Asy’ari membaca ayat terkahir dari Surat Al-Kahfi sebanyak 11 kali. (Sumber: KH Ahmad Muwafiq)

Paginya, Kiai Hasyim Asy’ari memanggil anaknya Wahid Hasyim dengan mengatakan bahwa Pancasila sudah betul secara syar’i sehingga apa yang tertulis dalam Piagam Jakarta (Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) perlu dihapus karena Ketuhanan Yang Maha Esa adalah prinsip ketauhidan dalam Islam.

Sila-sila lain yang termaktub dalam sila ke-2 hingga sila ke-5 juga sudah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam. Karena ajaran Islam juga mencakup kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Atas ikhtiar lahir dan batin Kiai Hasyim Asy’ari tersebut, akhirnya rumusan Pancasila bisa diterima oleh semua pihak dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia hingga saat ini.

Adapun riwayat ketika Gus Dur secara mudah memutuskan bahwa Pancasila itu Islami dan final diceritakan oleh salah satu sahabat Gus Dur, KH Ahmad Mustofa Bisri yang akrab disapa Gus Mus dalam Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus karya KH Husein Muhammad (2015).

Bahkan, Gus Mus sendiri merupakan pelaku sejarah dalam perumusan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi dalam Muktamar NU 1984 tersebut. Dia salah satu kiai yang ditunjuk oleh Gus Dur untuk menjadi anggota dalam tim perumusan deklarasi hubungan Islam dan Pancasila.


Muktamar NU 1984 juga menjadi tonggak sejarah bagi organisasi para kiai pesantren ini untuk kembali ke Khittah 1926. NU menegaskan diri sebagai Jami’yyah Diniyyah Ijtima’iyyah (organisasi sosial kegamaan) sesuai amanat pendirian organisasi pada 1926, bukan lagi sebagai organisasi politik praktis.


Dalam Muktamar 1984 itu ada tiga komisi, salah satunya adalah komisi khittah yang membahas paradigma, gagasan dasar, dan konsep hubungan Islam dan Pancasila. Dua komisi lain membahas tentang keorganisasian yang dipimpin oleh Drs Zamroni dan komisi AD/ART dipimpin oleh KH Tholhah Mansur. Dengan jumlah anggota rapat komisi yang cukup banyak, mereka membahas secara terpisah di tempat yang berbeda.


Gus Dur memimpin subkomisi yang merumuskan deklarasi hubungan Islam dan Pancasila. Salah seorang cucu Hadltrassyekh KH Muhammad Hasyim Asy’ari  (1871-1947) ini kemudian menunjuk lima orang kiai sebagai anggotanya, yaitu KH Ahmad Mustofa Bisri dari Rembang, Dr KH Hasan dari Medan, KH Zahrowi, KH Mukafi Makki, dan dr Muhammad dari Surabaya.


Gus Dur membuka rapat dengan bertanya kepada anggotanya satu per satu soal pendapatnya tentang hubungan Islam dan Pancasila. Mereka menyampaikan pandangannya terhadap satu per satu sila dalam Pancasila disertai sejumlah argumen keagamannya. Gus Dur mendengarkan dan menyimak dengan penuh perhatian.


Pada dasarnya, Pancasila menurut para kiai dalam subkomisi ini tidak bertentangan dengan Islam, justru sebaliknya sejalan dengan nilai-nilai Islam. “Pancasila itu Islami,” simpul mereka seperti diungkapkan Gus Mus.


Usai mereka menjawab, Gus Dur berkata, “Bagaimana jika ini (Pancasila itu Islami, red) saja yang nanti kita sampaikan, kita deklarasikan di hadapan sidang pleno Muktamar?” tanya Gus Dur. Tanpa pikir panjang, mereka setuju, sepakat bulat, lalu rapat ditutup. “Al-Fatihah!” Menurut pengakuan Gus Mus, kala itu Gus Dur tersenyum manis, ya manis sekali.


Lalu Gus Mus memberikan kesaksian, “Gus Dur hebat sekali. Rapat untuk sesuatu yang mendasar dan pondasi bagi penataan relasi kehidupan berbangsa dan bernegara hanya diputuskan dalam waktu 10 menit! Sementara komisi yang lain rapat sampai berjam-jam bahkan hingga subuh untuk memutuskan pembahasan sesuai bidangnya masing-masing.”

Friday, August 30, 2019

APA YANG SEDANG TERJADI SEKARANG


TEMAN-TEMAN, TOLONG DI-SHARE KE MASYARAKAT AGAR MEREKA BISA PAHAM APA YANG SEDANG TERJADI SEKARANG.

Cc: Presiden Joko Widodo

GEJOLAK POLITIK SECARA SPORADIS TERJADI DI DAERAH

Penulis: Abdul Malik (Wasek  KKI, ketua AMBB)

Monas dan Jakarta tidak lagi menjadi simbol perlawanan ketidak-sukaan kepada Pemerintahan Jokowi.

Para bohir atau cukong politik mengalihkan gerakan perlawanan ke daerah yang dikemas secara halus, seperti tidak ada kaitan antara satu kejadian dengan kejadian lainnya.

Masyarakat harus waspada dan cerdas dalam menyikapi gerakan sporadis jangan ikut terpancing menjadi panas dan gaduh, karena itu yang mereka inginkan.

Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, tekanan politik dengan isu agama yang melibatkan jutaan massa turun ke Monas, bisa dilokalisir menjadi kecil dan tercerai-berai

Demo di Cianjur yang dilakukan mahasiswa dengan berakhir pembakaran Empat putra bangsa polisi kita.

Viralnya secara tiba tiba Video Ustad Somad yang sudah 3 tahun berlalu.

Viralnya Video pendeta tentang air zam-zam.

Penyerbuan oleh ormas ke asrama mahasiswa Papua, yang berujung penangkapan.

Dan yang terjadi sekarang di Monokwari, Papua.

Penyerangan kantor Polisi oleh pelaku tunggal. Penembakan prajurit Polisi dan Tentara oleh OPM.

Semua kejadian diatas intinya menuntut Pemerintah menegakkan hukum secara Adil.

Kejadian diatas seolah-olah berdiri sendiri tidak ada kaitan satu sama lain. Masyarakat sengaja digiring kepada kejadian-kejadian di daerah seolah-olah ada ketimpangan hukum antara mayoritas dan minoritas, antara Papua dan luar Papua.

Kita harus waspada, karena ini merupakan jebakan. Sasaran utamanya tetap Jokowi dan pemerintahan barunya.

Saat persoalan keadilan dan hukum yang diangkat dengan melibatkan isu SARA, maka baik pendukung Jokowi maupun yang anti Jokowi akan bersatu menuntut pemerintah.

Pada point ini petualang politik dan bohir berhasil membangun Narasi dan masyarakat percaya.

Pengikut ormas radikal mereka turunkan untuk saling berhadap hadapan dengan masyarakat berkait isu Agama seperti kasus UAS.

Disisi lain Mahasiswa akan digerakan untuk berdemo yang bersifat lokal di daerah yang di desain dengan berakhir rusuh dan ini akan menjadi bola liar menggoyang pusat kekuasaan.

Para Alumni  yang selama ini berdiri paling depan menentang Jokowi, akan berdiri di belakang layar melalui ceramah ceramah provokatif.

Yuk Mari kita rapatkan barisan jangan beri mereka sedikitpun celah untuk mengacaukan bangsa ini. Waspada dan jeli agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Jaga emosi jangan terpancing.

KERUSUHAN PAPUA TERKINI

AKU MAKIN KAGUM KEPADA KANG JOKOWI

https://politikandalan.blogspot.com/2019/08/aku-makin-kagum-kepada-kang-jokowi.html
Analisis Peter F Gontha..., bahwa utang Jokowi hanya Rp. 16 T. dalam 4 tahun pemerintahannya...:

Salah satu tuduhan haters yang tersebar di medsos..., adalah Jokowi membuat Indonesia ketiban utang raksasa.

Bayangkan..., utang Indonesia mencapai Rp.5000 Triliun (5000 T).

Buaanyaaak sekali..., bagaimana bisa membayarnya.....?

Doni..., sopir Grabcar di Bekasi...., termakan isu itu...., ia memaki-maki Jokowi melalui medsos.

Seorang advokat di Cikampek..., Elyasa SH..., mengumbar kebencian terhadap Jokowi dengan menulis utang negara 5000 T tadi.

Tohir..., seorang da’i di Lampung..., teman Elyasa di Yogya...; melakukan hal sama.

Indonesia..., menurutnya..., akan bangkrut di tangan Jokowi..., karena utang yang sundul langit.

Benarkah demikian....?

Peter F Gontha...., pengusaha sukses pendiri RCTI..., SCTV..., Berita Satu..., Indovision..., dan First Media...; menyodorkan data dan fakta..., bahwa Indonesia di era Jokowi tidak akan bangkrut..., bahkan akan melejit perekonomiannya..., karena Jokowi bukan penumpuk utang.

Malah..., dialah presiden yang menurunkan utang Indonesia.

Gontha..., di awal tulisannya, menyebutkan...: Di dunia ini..., ada tiga negara yang terancam bangkrut pada tahun 2018 karena krisis moneter....; yaitu Turki..., Venezuela..., dan Malaysia.

Seperti dilansir Reuters..., Menteri Keuangan Malaysia Lim Guang Eng menjelaskan..., total utang Malaysia mencapai 1.087 triliun ringgit. (sekitar Rp3.500 T)..., pada 31 Desember 2017.

Konon..., utang tersebut berhilir pada kasus mega korupsi mantan Perdana Menterinya..., Najib Razak beserta istrinya.

Nasib perekonomian Negeri Jiran pun di ujung tanduk....; warga Malaysia membuat gerakan aksi melunasi utang dengan cara iuran atau patungan.

Ini dilakukan melalui sebuah situs crowdfunding....; di samping itu, PM Mahathir Mohamad memotong gaji para Menteri dan anggota parlemen seluruh negara bagian sebesar 10%..., untuk mengurangi utang yang mencapai 1.087 T Ringgit itu.

Betul...., utang Indonesia lebih besar dari Malaysia.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia..., pada akhir April 2018..., jumlah utang luar negeri (ULN) berada di angka 356,9 Miliar USD...., atau sekitar Rp 5.000 T.

Pertanyaannya...: Kenapa Malaysia terancam bangkrut..., sementara Indonesia tidak....?

Demikian pertanyaan Gontha...., pria yang mendapat julukan “Rupert Murdoch” Indonesia (karena memiliki media massa) itu..., menjawab sendiri pertanyaannya.

Menurut Gontha..., hal itu terjelaskan dari rasio utang negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Utang Malaysia memang hanya Rp 3.500 triliun...., tapi rasionya terhadap PDB lebih dari 60%.

Sebaliknya Indonesia..., meski berutang hingga Rp 5.000 T..., namun rasio utangnya terhadap PDB hanya 29%.

Dengan rasio utang yang lebih dari 60% PDB..., Malaysia akan sulit membayar cicilan utangnya.

Hal ini akan membawa efek berantai kondisi moneter Malaysia..., tulis mantan akuntan di City Bank New York itu.

Tahun-tahun sebelumnya..., Malaysia jarang sekali punya utang lebih dari 300 Miliar Ringgit.

Utang yang mencapai 1.087 Triliun Ringgit itu terjadi akibat dugaan kasus korupsi di 1MDB (1 Malaysia Development Berhad).

1MDB adalah semacam BUMN..., yang didirikan mantan PM Najib Razak untuk menghimpun dana pembiayaan proyek infrastruktur Malaysia.

Turki..., nyaris bangkrut karena pemborosan dan salah kalkulasi..., sedangkan Venezuela bangkrut karena dulu..., di jaman Hugo Chavez..., terlalu menina-bobokan rakyatnya dengan subsidi macam-macam..., yang berasal dari petro dolar.

Akibatnya..., ketika harga minyak jatuh..., negeri pun kolaps.

Keuangan negara ambles...., rakyat marah karena harga-harga melejit..., dan dunia internasional tak mempercayainya lagi.

Indonesia Hebat.....!!

Tulis Gontha...: Ada yang salah dari kritik oposisi terhadap utang pemerintah.

Mengapa....?

Karena cerita balutan utang yang dikritik oposisi hanya menekankan kata "utangnya saja"..., tanpa penjelasan komprehensif.

Oposisi hanya mengkritik sisi kritisnya..., sedangkan sisi prospeknya disembunyikan.

Soal utang negara..., tulis Gontha..., sepanjang pemerintahan Jokowi tercatat sekitar Rp 1.644,22 T.

Bila utang Era Jokowi tadi ditambah dengan utang Era SBY (sampai tahun 2014 sebesar Rp 2.608,8 T)..., memang jumlahnya besar sekali.

Per-Juli 2018..., tercatat 4.253,02 T.

So..., utang Jokowi hanya Rp 1.644,22 T...., tapi oposisi mengangkatnya menjadi Rp.5000 T.

Padahal..., jika cermat itung-itungannya..., utang Jokowi jauh lebih kecil dibanding utang SBY.

Pertanyaan berikutnya..., tulis Gontha..., manfaat apa yang dirasakan rakyat dari utang Era Jokowi.....?

Jawabnya adalah...:

Pembangunan infrastruktur secara massif di seluruh Indonesia...!

Mulai infrastruktur air..., pertanian..., listrik..., BBM (satu harga)..., dan jalan raya.

Semua wilayah terisolasi dibuka...., Jokowi membuka gerbang konektivitas seluruh nusantara...., mulai dari wilayah terpencil..., termasuk perbatasan (dengan negara lain)..., dan wilayah terdepan di pulau-pulau kecil di tengah Samudera Hindia dan Pasifik.

Tak hanya itu...., ada yang luput dari perhatian publik.

Jokowi selain menambah utang..., juga membayar utang yang jumlahnya cukup besar.

Lihat data...:

Total utang jatuh tempo dari 2014 (Era SBY) hingga 2018 (Era Jokowi)..., yang dibayar pemerintah mencapai Rp.1.628 T.

Utang yang dibayar ini merupakan pinjaman dan surat berharga negara (SBN).

Pada tahun 2014 misalnya..., pemerintahan Jokowi membayar utang jatuh tempo Rp.237 T.

Tahun 2015..., sebesar Rp.226,26 T.

Tahun 2016..., sejumlah Rp.322,55 T.

Sedangkan tahun 2017..., sebesar Rp 350,22 T.

Bahkan tahun 2018 di tengah isu miring..., Jokowi membayar utang senilai Rp 492,29 T.

Jokowi berutang Rp 1.644 T..., tapi mampu membayar utang Rp 1.628 T.

Artinya..., utang Jokowi sejatinya cuma Rp 16 T dalam 4 tahun kepemimpinannya.

Bandingkan dengan utang tinggalan SBY selama 10 tahun..., yang mencapai Rp.2.608.8 Triliun.

Kenapa Era SBY utangnya demikian besar....?

Karena untuk menyubsidi BBM Rp.300 Triliun/tahun...., belum lagi rente yang dicatut broker minyak Petral di Singapura.

Kedua kanker tersebut telah dipotong Jokowi.

Gontha..., akuntan handal lulusan Praehap Institute di Belanda itu bertanya..., apakah hal itu bisa disebut gali lubang tutup lubang....?

No...., hanya pebisnis anak papi dan mami yang menyatakan pemerintah berutang untuk gali lubang tutup lubang..., tulis mantan Vice Presiden American Express Bank Asia yang mulai berbisnis dari bawah itu.

Jokowi..., sebelum jadi presiden adalah pengusaha handal.

Ia bukan pengusaha rente...., bukan pengusaha Papa minta saham.

Hidup dalam berbisnis..., tulis Gontha..., perlu modal....; dan modal didapat dari utang.

Dengan berutang..., pelaku bisnis bisa membeli aset..., atau alat penggerak usaha...., dan hasilnya bisa untuk membayar utang.

Lihat driver gojek...; awalnya berutang untuk beli motor...., motor itu untuk ojek online (ojol).

Pendapatannya dari ojol bersih..., katakan antara Rp.5 - 8 juta sebulan.

Ia bisa menghidupi anak istrinya..., dan melunasi cicilan motornya.

Motor pun kemudian jadi aset sang driver.

Itu pula yang dilakukan negara.

Asal kalkulasinya cermat..., utang itu akan terbayar dan negara punya aset.

Hebatnya lagi..., tidak seperti motor yang nilai intrinsiknya terus turun dari tahun ke tahun....; jalan tol..., pelabuhan..., bendungan..., dan bandara nilai intrinsiknya makin lama makin mahal.

Negara pun berlimpah aset berharga...., kaya.

Jokowi selama 4 tahun mampu membayar utang Rp.1.628 Triliun.

Jokowi berjanji tidak akan menambah utang lagi..., khususnya utang luar negeri berbasis USD.

Jokowi juga menginginkan semua pembangunan infrastruktur rampung secepatnya...., artinya infrastruktur tersebut segera menghasilkan uang.

Kalau dalam 4 tahun Jokowi bisa membayar Rp 1.628 triliun...., lalu setiap tahunnya pendapatan negara meningkat karena infrastruktur yang dibangunnya telah menghasilkan uang..., maka besar kemungkinan Indonesia bisa membayar utang lebih besar dari angka jatuh tempo sebelumnya.

Bila itu terjadi..., tulis Gontha (akuntan kaliber internasional)..., sekitar 10 tahun lagi, Indonesia akan bebas utang.

Woooww....

Bila tercapai..., Indonesia akan tumbuh menjadi negara kuat dan makmur.

Semoga tulisan ini mencerahkan kaum Bigot otak miring muka badak bibir dower.
https://politikandalan.blogspot.com/2019/08/aku-makin-kagum-kepada-kang-jokowi.html

Manuver Tommy Soeharto Goyang Jokowi di Papua


Dan ternyata memang keluarga Cendana memiliki saham di Freeport yang kini diusik Jokowi lewat kebijakannya. Saya tak membayangkan kalau Tomy sampai masuk jadi wakil rakyat di Papua, bukannya mensejahterakan, bisa-bisa ikut mendukung gerakan Papua merdeka agar kepentingannya bersama Freeport bisa leluasa di sana.

Berikut sedikit cuplikan hasil penelitian kekayaan Cendana yang bersinggungan dengan Freeport di Papua. Paul Hunt yang menulis di koran Guardian & Mail yang terbit di Inggris, 1 Agustus beberapa tahun lalu, memperkirakan bahwa nilai kekayaan tak teraudit dari yayasan-yayasan Suharto sendiri sekitar US$ 5 milyar.

Dengan kurs terakhir di mana US$ 1 melonjak-lonjak di sekitar Rp 14.000, berarti kekayaan yayasan-yayasan Suharto sekitar Rp 60 trilyun. Namun menurut taksiran badan rahasia AS, Central Intelligence Agency (CIA), sebagaimana dikutip dalam tesis Ph.D. Jeffrey Winters tahun 1991, kekayaan Presiden Suharto sendiri mencapai US$ 15 billion. Jumlah itu harus dilipat dua, kalau kekayaan seluruh anggota keluarga besarnya mau dimasukkan juga (Vriens, 1995: 49).

Itu baru taksiran tahun 1991, delapan tahun sebelum Nusamba menguasai saham-saham empuk di tambang tembaga-emas-perak PT Freeport Indonesia di Irian Jaya, serta raksasa automotif PT Astra Internasional. Makanya taksiran nilai total kekayaan seluruh keluarga besar Suharto, sebesar US$ 40 milyar (Newsweek, 26 Januari 1998), cukup masuk akal. Juga, cukup untuk menebus bangsa Indonesia dari kemelut moneter sekarang ini, tanpa harus berhutang pada IMF.

Begitulah kira-kira alasan Tomy begitu muak dengan pemerintah sekarang yang berusaha mengacak-acak Freeport yang berarti mengacak-acak keluarga Cendana. Akankah kita serahkan Papua kembali ke pangkuan orba yang sekian lama menjarah kekayaan alamnya tanpa balas budi pada rakyat Papua. Menariknya setelah Papua terpinggirkan begitu lama dan dikuras banyak oleh Freeport, kenapa baru sekarang Tomy bersuara? Pastinya ada lobster dibalik terumbu karang.

Begitulah kura-kura.

Referensi:

https://m.detik.com/news/berita/d-4206188/manuver-tommy-soeharto-goyang-jokowi-di-papua

https://m.detik.com/news/berita/4164008/tommy-soeharto-nyaleg-dari-dapil-papua-ini-daftar-penantangnya

Newsweek, edisi 26 Januari 1998

Vriens, Hans (1995). “The grandson also rises,” Asia, Inc ., Maret, hal. 46-51.



trending

Niha Alif
I'm wonder woman. Add me on my twitter @NihayaturR and my ig @niha_alif

Thursday, August 22, 2019

MENDIRIKAN NEGARA BARU BUKAN SOLUSI


Musda Mulia sebagai pendiri ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace) memberikan pengalamannya soal gerakan Radikalisme. Musda Mulia juga mengajak anak muda untuk terus menjaga dan merawat bangsa Indonesia. Temukan kami di: Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCmuM... Instagram : https://www.instagram.com/officialtop... Twitter : https://twitter.com/topurgent_ Facebook : https://www.facebook.com/official.top...

Tuesday, August 20, 2019

Keberanian KH. Said Aqil Sirodj dalam Menyampaikan Kebenaran


Luar Biasa  Komisaris Telkom.. di hajar kyai Said.. Telkom Sarang Wahabi.. Jenggot dan Cingkrang.. termasuk PLN... Indosat. Dll

Monday, August 12, 2019

BIN Akui Larang Pegawai Berjenggot dan Pakai Celana Cingkrang

Gambar Ilustrasi

Badan Intelijen Negara menerbitkan surat edaran yang melarang pegawai memelihara jenggot, berambut panjang dan memakai celana cingkrang atau celana di atas mata kaki. Surat edaran ini telah dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Komunikasi dan Infomasi BIN.

“Aturan itu untuk kepentingan internal, kami sudah rutin mengatur soal ini,” kata Deputi Bidang Komunikasi dan Infomasi BIN, Sundawan Salya kepada CNNIndonesia, Kamis (18/5).

Dawan menjelaskan selama ini pegawai BIN yang bekerja di kantor memiliki seragam berwarna putih dan hitam. Berbeda dengan petugas di lapangan yang bebas berpakaian sesuai kebutuhan pekerjaan.

“Lewat aturan ini kami ini ingin menjaga estetika dan etika dalam berpakaian,” kata dia.
Yuliawati, CNN Indonesia

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170518141425-20-215725/bin-akui-larang-pegawai-berjenggot-dan-pakai-celana-cingkrang

Tuesday, August 6, 2019

WAGUB NGGAK ADA, GUBERNURNYA NGGAK BECUS KERJA. PENINGNYAAA WARGA JAKARTA !

ANIES BLOON MENGOLAH SAMPAH DKI JAKARTA

SIAPA BILANG AHOK TIDAK BISA JADI MENTERI ?


KERJA ANIES SEBAGAI GUBERNUR DKI STANDAR LEBIH BERKAH JIKA DIPECAT

Tags

Analisis Politik (275) Joko Widodo (150) Politik (106) Politik Baik (64) Berita Terkini (59) Pembangunan Jokowi (55) Jokowi (52) Lintas Agama (31) Renungan Politik (31) Perang Politik (29) Berita (27) Ekonomi (25) Anti Radikalisme (24) Pilpres 2019 (23) Jokowi Membangun (22) Perangi Radikalisme (22) Pembangunan Indonesia (21) Surat Terbuka (20) Partai Politik (19) Presiden Jokowi (19) Lawan Covid-19 (18) Politik Luar Negeri (18) Bravo Jokowi (17) Ahok BTP (14) Debat Politik (14) Radikalisme (13) Toleransi Agama (12) Caleg Melineal (11) Menteri Sri Mulyani (11) Perangi Korupsi (11) Berita Hoax (10) Berita Nasional (9) Education (9) Janji Jokowi (9) Keberhasilan Jokowi (9) Kepemimpinan (9) Politik Kebohongan (9) Tokoh Dunia (9) Denny Siregar (8) Hidup Jokowi (8) Anti Korupsi (7) Jokowi Hebat (7) Renungan (7) Sejarah Penting (7) Selingan (7) Ahok (6) Health (6) Perangi Mafia (6) Politik Dalam Negeri (6) Gubernur DKI (5) Jokowi Pemberani (5) KPK (5) Khilafah Makar (5) Kisah Nyata (5) Lawan Radikalisme (5) NKRI Harga Mati (5) Negara Hukum (5) Partai PSI (5) Pengamalan Pancasila (5) Pilkada (5) Refleksi Politik (5) Teknologi (5) Anti Teroris (4) Bahaya Khalifah (4) Berita Baru (4) Dugaan Korupsi (4) Indonesia Maju (4) Inspirasi (4) Kebudayaan Indonesia (4) Lagu Jokowi (4) Mahfud MD (4) Menteri Pilihan (4) Pancasila (4) Pendidikan (4) Pileg 2019 (4) Politik Identitas (4) Sejarah (4) Tokoh Masyarakat (4) Tokoh Nasional (4) Vaksin Covid (4) Adian Napitupulu (3) Adudomba Umat (3) Akal Sehat (3) Analisa Debat (3) Artikel Penting (3) Atikel Menarik (3) Biologi (3) Brantas Korupsi (3) Covid-19 (3) Demokrasi (3) Dewi Tanjung (3) Hukum Karma (3) Karisma Jokowi (3) Kelebihan Presiden (3) Kesaksian (3) King Of Infrastructur (3) Lagu Hiburan (3) Makar Politik (3) Melawan Radikalisme (3) Musibah Banjir (3) Nasib DKI (3) Nasihat Canggih (3) Negara Maju (3) Negara Makmur (3) Nikita Mirzani (3) PKN (3) Pembubaran Organisasi (3) Pemilu (3) Pendidikan Nasional (3) Pendukung Jokowi (3) Penegakan Hukum (3) Poleksos (3) Politik Adudomba (3) Rekayasa Kerusuhan (3) Rencana Busuk (3) Revisi UUKPK (3) Sederhana (3) Tanggung Jawab (3) Testimoni (3) Tokoh Revolusi (3) Waspada Selalu (3) Ada Perubahan (2) Agenda Politik (2) Akal Kebalik (2) Akal Miring (2) Anggaran Pemprov (2) Antusias Warga (2) Arsitektur Komputer (2) Basmi Mafia (2) Basmi Radikalisme (2) Beda Partai (2) Berita Internasional (2) Budiman PDIP (2) Capres Cawapres (2) Cinta Tanah Air (2) Dasar Negara (2) Denny JA (2) Erick Thohir (2) Etika Menulis (2) Filsafat (2) Fisika (2) Free Port (2) Gerakan Budaya (2) Gereja (2) Himbauan (2) Information System (2) Isu Sara (2) Jaga Presiden Jokowi (2) Jalan Toll (2) Jenderal Pendukung (2) Jihat Politik (2) Jokowi Commuter (2) Jokowi Guru (2) Jokowi Motion (2) Kabinet II Jokowi (2) Kasus Hukum (2) Kasus Korupsi (2) Kehebatan Jokowi (2) Kemajuan Indonesia (2) Kemanusiaan (2) Kerusuhan Mei (2) Komputer (2) Komunikasi (2) Kriminalisasi Ulama (2) Langkah DPRD-DPR (2) Lawam Penghianat Bangsa (2) Lawan Fitnah (2) Mafia Indonesia (2) Media Sosial (2) Menteri Susi (2) Merakyat (2) Miras (2) Motivasi (2) Nilai Rupiah (2) Olah Raga (2) Opini (2) Pembangunan Pasar (2) Pemimpin Pemberani (2) Pengadilan (2) Pengatur Strategi (2) Penjelasan TGB (2) Penyebar Hoax (2) Perangi Terroriis (2) Pidato Jokowi (2) Political Brief (2) Politik ORBA (2) Program Jokowi (2) Raja Hutang (2) Ruang Kesehatan (2) Sampah DKI (2) Selengkapnya (2) Sertifikat Tanah (2) Simpatisan Jokowi (2) Suka Duka (2) Sumber Kekuasaan (2) Survey Politik (2) Tegakkan NKRI (2) Tenaga Kerja (2) Tirta Memarahi DPR (2) Toll Udara (2) Transparan (2) Ucapan Selamat (2) Ulasan Permadi (2) Ultah Jokowi (2) Undang Undang (2) Adek Mahasiswa (1) Aksi Gejayan (1) Aksi Makar (1) Alamiah Dasar (1) Ancaman Demokrasi (1) Andre Vincent Wenas (1) Anggarana Desa (1) Anies Dicopot (1) Ansor Banten (1) Antek HTI (1) Anti Cina (1) Anti Terrorris (1) Anti Vaksin (1) Anti Virus (1) Arti Corona (1) Aset BUMN (1) Atheis (1) BIN (1) BTP (1) Bahasa Indonesia (1) Bahaya Isis (1) Bangkitkan Nasionalisme (1) Bangsa China (1) Bank Data (1) Bantu Dishare (1) Basuki Tjahaya Purnama (1) Bawah Sadar (1) Bencana Alam (1) Berani Karena Jujur (1) Berani Melapor (1) Binekatunggal Ika (1) Bintang Mahaputera (1) Bisnis (1) Bongkar Gabeneer (1) Bravo Polri (1) Bravo TNI (1) Breaking News (1) Budiman Sujatmiko (1) Bumikan Pancasila (1) Bunuh Diri (1) Busana (1) Buya Syafii Maarif (1) Calon Menteri (1) Cari Panggung Politik (1) Cctvi Pantau (1) Cendekia (1) Croc Brain (1) Cudu Nabi Muhammad (1) Cybers Bots (1) Daftar Tokoh (1) Dagang Sapi (1) Danau Toba (1) Data Base (1) Demo Bingung (1) Demo Gagal (1) Demo Mahasiswa (1) Demo Nanonano (1) Demokrasi Indonesia (1) Deretan Jenderal (1) Dewan Keamanan PBB (1) Digital Divelovement (1) Dosa Kolektif (1) Dubes Indonesia (1) Ekologi (1) Extrimis (1) FBR Jokowi (1) Faham Khilafah (1) Filistinisme (1) Filosofi Jawa (1) Fund Manager (1) G30S/PKI (1) GPS Tiongkok (1) Gagal Faham (1) Gaji Direksi (1) Gaji Komisaris (1) Gaya Baru (1) Gelagat Mafia (1) Geografi (1) Gerakan (1) Gerakan Bawah Tanah (1) Gibran (1) Grace Natalie (1) Gubernur Jateng (1) Gus Nuril (1) Gusti Ora Sare (1) HTI Penunggang (1) Hadiah Tahun Baru (1) Hari Musik Nasional (1) Hiburan (1) Hukuman Mati (1) Hypnowriting (1) Identitas Nusantara (1) Illegal Bisnis (1) Ilmu Pengetahuan (1) Ilusi Identitas (1) Imperialisme Arab (1) Indonesia Berduka (1) Indonesia Damai (1) Indonesia Hebat (1) Injil Minang (1) Intermezzo (1) Internet (1) Intoleransi (1) Investor Asing (1) Islam Nusangtara (1) Istana Bogor (1) Isu Agama (1) Isu Politik (1) J Marsello Ginting (1) Jadi Menteri (1) Jalur Gaza (1) Jangan Surahkan Indonesia (1) Jembatan Udara (1) Jenderal Moeldoko (1) Jenderal Team Jkw (1) Jilid Milenial (1) Jiplak (1) Jokowi 3 Periode (1) Jokowi Peduli (1) Jualan Agama (1) Jurus Pemerintah (1) Jusuf Kalla (1) Kadrun (1) Kambing Hitam (1) Kampus Terpapar Radikalisme (1) Kasus BUMN (1) Kasus Keluarga (1) Kebusukan Hati (1) Kecelakaan (1) Kehilangan Tuhan (1) Kehilangan WNI (1) Kekuasaan (1) Kekuatan China (1) Kemengan Jokowi (1) Kena Efisensi (1) Kepribadian (1) Keputusan Pemerintah (1) Kerusuhan 22 Mei (1) Kesaksian Politikus (1) Keseahatan (1) Ketum PSI (1) Kitab Suci (1) Kode Etik (1) Komnas HAM (1) Komunis (1) Konglomerat Pendukung (1) Kopi (1) Kota Bunga (1) Kota Misteri (1) Kota Modern (1) Kota Zek (1) Kredit Macet (1) Kuliah Uamum (1) Kunjungan Jokowi (1) Kurang Etis (1) LPAI (1) Lagu Utk Jokowi (1) Lahan Basah (1) Larangan Berkampanye (1) Larangan Pakaian (1) Lawan Rasa Takut (1) Leadership (1) Legaci Jokowi (1) Lindungi Jokowi (1) Lintas Dinamika (1) Luar Biasa (1) MPG (1) Mabok Agama (1) Mafia Ekonomi (1) Mafia Tanah (1) Mahakarya (1) Mahkamah Agung (1) Manfaat Vaksin (1) Mari Tertawa (1) Masa Kampanye (1) Masalah BUMN (1) Matematika (1) Membunuh Sains (1) Mempengaruhi Musuh (1) Mempengaruhi Orang (1) Mendisplinkan Siswa (1) Mengharukan (1) Menghasut Pemerintah (1) Menghina Lambang Negara (1) Mengulas Fakta (1) Menjaga Indonesia (1) Menjaga Jokowi (1) Menjelang Pemilu (1) Menjlang Pelantikan (1) Menko Polhukam (1) Menteri (1) Menteri Agama (1) Menteri Sosial (1) Menydihkan (1) Mesin Pembantai (1) Minuman Keras (1) Model Tulisan (1) Muhamad Ginting (1) Mumanistik (1) Muslim Prancis (1) Musu RI (1) Musuh Dlm Selimut (1) Obat Tradisional (1) Oligarki (1) Omnibus Law (1) Oramas Terlarang (1) Orang Baik (1) Orang Beragama (1) Orang Bodoh (1) Orang Kaya (1) Ormas Islam (1) Otak Kebalik (1) Overdosis Haram (1) PHK dan Buruh (1) Palestina (1) Panduan (1) Pantau Jakarta (1) Para Makar (1) Parawisata (1) Partai Baru (1) Partai Komunis (1) Pasar Murah (1) Pelarian (1) Pembayaran Utang Negara (1) Pembela Rakyat (1) Pembumian Pancasila (1) Pemerintahan Jayabaya (1) Pemilihan Presiden (1) Pemprov DKI (1) Pencerahan (1) Pencucian Uang (1) Pendukung Lain (1) Penebaran Virus so (1) Pengacau Negara (1) Pengalaman (1) Pengangguran (1) Pengaruh (1) Pengertian Istilah (1) Pengertian Otoritas (1) Penggulingan Rezim (1) Penghianat Bangsa (1) Pengobatan (1) People Power (1) Perang Dunia III (1) Perangi Tetroriis (1) Peraturan (1) Perayaan Natal (1) Percobaan (1) Perguruan Tinggi (1) Peringatan Keras (1) Peristiwa Mei 1998 (1) Pernikahan (1) Pernyataan ISKA (1) Pertamina (1) Pertemuan Politik (1) Pesan Gus Nuril (1) Pesan Habib (1) Peta Politik (1) Pidato Prisiden RI (1) Pil Pahit Srilanka (1) Pilkada 2018 (1) Pilkada Solo (1) Pilpres Curang (1) Pimpinan MPR (1) Politik Agama (1) Politik Catur Jkw (1) Politik Kepentingan (1) Politik LN (1) Politik Uang (1) Politikus (1) Pollitik (1) Profesional (1) Propaganda (1) Propaganda Firehose (1) Psikoanalisa (1) Psikologi Praktis (1) Puisi (1) Pulau Terindah (1) Quick Count (1) RUU Kadrun (1) Raja Bonar (1) Raja Debat (1) Raksasa (1) Rakyat Kecil (1) Realita Politik (1) Rekam Jejak (1) Rekapitulasi DPS (1) Reklamasi Pulau (1) Relawan Jokowi (1) Remix Sunda (1) Rendah Hati (1) Reungan Politik (1) Rhenald Kasali (1) Risma (1) Ruhut P Sitompul (1) Saksi Yehuwa (1) Sangat Canggih (1) Scandal BLBI (1) Seharah Pers (1) Sehat Penting (1) Sejarah Politik (1) Sekilas Info (1) Selamat Imlek (1) Sembuhkan Jiwasraya (1) Seni (1) Seniman Bambu (1) Shanzhai (1) Sidak Harga (1) Sidang MPR (1) Sigmun Freud (1) Silaturahmi (1) Sistem Informasi (1) Skema Kerusuhan (1) Skenario 22 Mei (1) Skenario Demonstrans (1) Skripsi (1) Soekarno (1) Stasiun KA (1) Suku Minang (1) Sumber Inspirasi (1) Super Power (1) Superkarya (1) Syirianisasi (1) System Informasi (1) TKA Siapa Takut (1) Tahun Kampret (1) Taliban (1) Tanda Kehormatan (1) Tanda Zaman (1) Tanggapan Atas Pidato (1) Tanya Jawab (1) Tebang Pilih (1) Teori Kepribadian (1) Terkaya Indonesia (1) Terorisme (1) Terrorisme (1) Tidak Becus Kerja (1) Tindakan Makar (1) Tingkat Kemiskinan (1) Tinjauan Filsafat (1) Tips dan Trik (1) Toleransi Identitas (1) Travelling (1) Tuan Rumah (1) Tukang Kayu (1) UU Cipta Kerja (1) Ucapan Gong Xi Fat Choi (1) Ulama Bogor (1) Ulasan Berita (1) Ulasan Suriah (1) Ustadz Bangsa (1) Via Vallen (1) Virus Covid-15 (1) Wajib Baca (1) Wakil Tuhan (1) Wali Kota (1) Wanita Kartini (1) Wewenang (1) Yusril Blakblakan (1)