Latest News

Selengkapnya Diteruskan DI NEWS.TOPSEKALI.COM

Thursday, June 20, 2019

Gerakan Nasional Kembali Ke Busana Identitas Bangsa Nusantara



















Gerakan Nasional Kembali Ke Busana Identitas Bangsa Nusantara

Persamaan perkembangan politik sama polanya dengan apa yang terjadi di Timteng

-gambar ilustrasi-

Mengamati perkembangan politik dalam negeri akhir-akhir ini, sebagai pengamat Timteng, saya langsung melihat persamaan polanya dengan apa yang terjadi di Timteng. Mengapa bisa sama? Ya karena memang para inisiator Arab Spring ‘berguru’ pada konsultan yang sama. Google saja nama NED atau Srdja Popovic. Keduanya adalah proxy dari kekuatan adidaya ekonomi dunia. Saya juga pernah cerita tentang hal ini di buku saya Prahara Suriah, bisa didonlot gratis. [1]

Revolusi Tunisia dipicu oleh tewasnya Bouazizi (membakar diri). Sebelum Bouazizi, sudah ada beberapa pemuda frustasi yang bunuh diri, tapi 17 Desember 2010 (hari kematian Bouazizi) adalah momen di mana para inisiator demo dengan kekuatan penuh memanfaatkan kematiannya dengan memainkan isu yang memang ‘relate’ (terhubung) dengan keresahan masyarakat umum (misal, kesulitan ekonomi, korupsi elit, dll) sehingga massa bisa didorong untuk turun ke jalan secara besar-besaran. Akhirnya, Presiden Ben Ali tumbang.

Di Mesir, ketika aksi-aksi protes mulai terjadi di awal Februari 2011 (dengan isu kesulitan ekonomi), tiba-tiba saja beberapa orang berkuda dan ber-unta menerobos kerumunan, terjadi kerusuhan, dan yang dituduh pelakunya tentu saja rezim Mubarak. Aksi-aksi demo semakin tereskalasi, semakin banyak korban berjatuhan, massa semak  , demo semakin besar, dan akhirnya, Mubarak tumbang.

Di Suriah, muncul aksi demo di Daraa (Maret 2011), sebuah kota kecil di dekat perbatasan Yordania. Kisah yang disebar melalui medsos&media mainstream: ada anak muda yang tewas disiksa polisi karena membuat grafiti. Dalam aksi demo itu, ada sniper yang menembak, jatuh korban, baik di pihak massa maupun aparat keamanan.

Versi media mainstream: “Demo di Daraa memicu aksi protes di berbagai kota lainnya dan dihadapi dengan kekerasan oleh rezim Assad. Dan karena itulah rakyat pun angkat senjata untuk membalas.” Tentu saja awalnya, media mainstream (CNN, BBC, Aljazeera dkk) tidak menyebutkan bahwa yang angkat senjata sebenarnya adalah milisi-milisi Ikhwanul Muslimin, Hizbuttahrir, dan Al Qaida (tahun 2013, ISIS dideklarasikan).

Menurut Irjen Pol. Drs. Suntana, M.Si. (Wakabaintelkam Polri) yang pernah ke Suriah, di awal-awal masa demo itu banyak sekali polisi Suriah yang tewas karena mereka dilarang untuk melawan, akibatnya malah mereka yang diserang massa atau sniper. [beliau cerita di acara Bedah Buku Prahara Suriah di PP Muhammadiyah, 18 Jan 2019]

Cerita Irjen Suntana persis seperti yang pernah saya tulis di berbagai artikel dan di buku Prahara Suriah (2013) berdasarkan penelusuran berbagai berita non-mainstream. Awalnya pemerintah Suriah memang terlalu kalem, demo-demo dibiarkan, polisi dilarang menembak, bahkan tahanan politik (IM, HTI, Al Qaida) dibebaskan demi ‘mengambil hati’ para demonstran. Bukannya melunak, mereka semakin garang, dan perang Suriah pun berlangsung hingga 8 tahun.

Sampai saat ini, para teroris (atau “mujahidin”, menurut mereka sendiri) masih bercokol di Idlib, sisa-sisa ISIS masih ada di beberapa lokasi.

Benang merah aksi demo di Timteng dan Indonesia (dalam kasus pilpres) ada 4:
1. Isu ekonomi dipakai untuk membangkitkan kemarahan massa.
2. Isu orang yang “tewas dibunuh rezim” diblow-up besar-besaran melalu medsos.
3. Ada negara adidaya yang berperan di balik layar [2], istilah di Indonesia: ada ‘bohir’-nya.
4. Pelaku demo baik di Tunisia, Mesir, maupun Suriah, banyak orang IM dan HT (di Suriah, mereka bahkan angkat senjata).

Baik IM maupun HT punya cabang di Indonesia, dan seperti bisa Anda perhatikan, merekalah yang sangat militan menyebarluaskan isu kesulitan ekonomi (=Indonesia dijajah China) dan isu “orang dibunuh rezim” (petugas KPPS yang gugur dalam menjalankan tugas). Bahkan akhir-akhir ini mereka menyebarluaskan narasi yang sangat berbahaya: emak-emak disuruh menimbun bahan pangan dan menarik uang di bank.

Mengapa sangat bahaya? Bila rakyat berhasil dibuat panik, terjadi rush, bank-bank tumbang, sembako mahal dan langka, mereka akan mudah diprovokasi untuk turun ke jalan. Di saat yang sama, sel-sel tidur sudah siap meledakkan bom di mana-mana. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Syekh Al Buthy sebelum beliau gugur syahid (dibom oleh “jihadis”, tak lama setelah Yusuf Qardhawi, ulama IM, memberikan fatwa di Aljazeera, bahwa wajib membunuh siapa saja yang bekerja sama dengan pemerintah Suriah), menasehati para demonstran Suriah:

“Wahai umat, jangan sekali-kali membuka pintu kemudian kalian memasuki sebuah lorong yang tidak kalian ketahui kemana akhirnya; jangan pernah membuka pintu menuju kehancuran; dimana satu langkah kalian ayunkan akan diikuti oleh langkah lain yang makin membuat kalian terpuruk.” [3]

Yang beliau maksudkan, segera terbukti kebenarannya. Para demonstran Suriah, mengira sedang berjuang tapi akhirnya membuka pintu kepada para ‘penunggang’ dan negeri mereka pun dilanda perang bertahun-tahun.

Dalam ceramahnya yang lain, beliau berkata, “Ketika pintu fitnah dibuka, hanya orang pintar yang tahu ketika awal pintu itu dibuka, sedangkan orang bodoh baru mengetahuinya setelah semua hancur.”

Mari jadi orang pintar, mulai bergerak, nasehati kalangan terdekat untuk jangan coba-coba membuka pintu yang akan membawa kita pada kehancuran. Di grup-grup WA dan medsos, lawan narasi mereka. Ingatlah, negeri ini ibarat kapal, jika tenggelam, semua penumpangnya akan ikut tenggelam.
https://politikandalan.blogspot.com/2019/06/persamaan-perkembangan-politik-sama.html
[1] https://dinasulaeman.wordpress.com/2019/01/01/pdf-prahara-suriah/
[2] https://www.youtube.com/watch?v=lpXbA6yZY-8
[3] https://www.facebook.com/cerdasgeopolitik/videos/362515347587349/
https://dinasulaeman.wordpress.com/2019/06/10/waspadai-bisnis-penggulingan-rezim/

Tuesday, June 18, 2019

Anak Ningrat Versus Aktivis '98 dalam Pemerintahan Jokowi


Anak Ningrat Versus  Aktivis '98 dalam Pemerintahan Jokowi

Oleh :  Aznil Tan (Aktivis '98 dan Koordinator Nasional Poros Benhil)


Presiden RI Joko Widodo membuka peluang kepada aktivis '98 untuk mengisi jabatan menteri. Hal itu disampaikan Jokowi pada Acara Halal Bi Halal Presiden Republik Indonesia Bersama Aktivis '98  di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, hari Minggu tanggal 16 Juni 2019.

Ada 3 alasan melandasi Jokowi membutuhkan Aktivis 98 dalam pemerintahannya. Pertama, Aktivis '98 adalah pelaku sejarah. Pada 21 tahun yang lalu, sejarah mencatat sebuah gerakan mahasiswa menumbangkan rejim Orde Baru dibawah pimpinan Jenderal Soeharto yang berkuasa dari tahun 1966 hingga 1998.

Mahasiswa menuntut reformasi, yaitu perubahan sistem segala bidang  dalam membangun tatanan berbangsa dan bernegara Indonesia Baru keluar dari cara sistem Orde Baru yang sentralistik, militeristik dan KKN (Korupsi,Kolusi dan Nepotisme). Selama 1 tahun lebih mahasiswa melakukan aksi mimbar bebas dan turun ke jalan di kampus-kampus yang memakan korban dikalangan mahasiswa. Akhirnya pada pagi hari tanggal 21 Mei 1998, Presiden Jenderal Soeharto mengundurkan diri setelah gelombang massa mahasiswa berbagai perguruan tinggi menduduki gedung MPR/DPR dengan taruhan nyawa. 

Sejarah besar itu dihormati Jokowi yang sekarang menduduki posisi sebagai Presien RI. Sejarah besar itu, Jokowi menyadari bahwa dirinya bisa menjadi Presiden RI karena adanya reformasi yang dilakukan para aktivis '98 tersebut. 

Kedua, potensi kekritisan yang ada pada diri aktivis '98. Jokowi menginginkan jika ia ditetapkan sebagai presiden terpilih semua harus berani mengevaluasi dan mengoreksi yang masih harus dikerjakan, kekurangan, serta pekerjaan yang harus diselesaikan.

Potensi itu sangat besar dimiliki para kalangan Aktivis '98. Selain perlawanan Aktivis '98 pada pemerintahan Soeharto yang ABS (Asal Bapak Senang) juga lahir dari sebuah koreksi terhadap permasalahan berbangsa dan bernegara yang saat itu menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial, ketidakadilan, ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa (Jawa Centris), dan tingginya pelanggaran HAM. Berdasarkan kondisi tersebut membuat mahasiswa pada saat itu bersikap kritis dan berani melakukan evaluasi total serta tuntutan perubahan. Stigma yang melekat pada mahasiswa sebagai generasi hedonis, akhirnya terbantahkan. Mahasiswa berani mempertaruhkan nyawanya menuntut reformasi yang sangat tabu dibicarakan pada saat itu. Orang yang punya keberanian mengkritisi dan melakukan evaluasi total lah yang bisa melakukan reformasi dan mustahil reformasi lahir karena pola pikir datar-datar saja (book thinking) dan bermental inferior. 

Ketiga,  Jokowi membutuhkan sosok eksekutor yang kuat dan berkarakter dalam mengeksekusi setiap keputusan yang sulit dalam kondisi apapun. Potensi itu sangat ada pada aktivis '98. Generasi '98 adalah generasi yang masih muda dan belum terkontaminasi penyakit masa lalu yang memandang kekuasaan sebagai sebuah jabatan feodal yang berperilaku lalim, dan ingin dihormati sehingga malas bekerja ke bawah. Perlawanan terhadap sistem feodal dan pemimpin di belakang meja itu menjadi agenda perlawanan para aktivis '98 untuk menuntut perubahan paradigma kepemimpinan yang melayani rakyat dan bekerja turun kebawah.

Sosok kepemimpinan Jokowi adalah model kepemimpinan yang dicita-citakan oleh Aktivis '98  dalam memimpin pemerintahan yang melayani, egaliter, sederhana, dan tidak malu terjun ke bawah meskipun dia orang nomor satu di Indonesia. Mustahil seorang eksekutor akan berkarakter kuat jika bermental feodal.

Aktivis '98 yang ditempa dalam kondisi pemerintahan Orde Baru yang menakutkan dengan taruhan nyawa sudah terbiasa menghadapi kondisi sesulit apapun dalam membuat keputusan. Maka pada periode pemerintahan Jokowi nanti, Aktivis '98 adalah mitra yang tepat dalam memajukan Indonesia. Bak gayung bersambut.


Politik Ningrat

Pemerintahan Jokowi kedepan akan dikerubuti oleh elit-elit politik. Tak pelak lagi dari kalangan anak elit politik pun akan mengambil posisi strategis di pemerintahan Jokowi. 

Bermodal nama besar orangtuanya menjadi nilai bargaining untuk mengisi jabatan-jabatan politik di kabinet Jokowi nanti. Lobi-lobi politik sudah mulai dilakukan. Alasan rekonsiliasi dan konsolidasi merupakan celah untuk masuk ke pemerintahan Jokowi ditengah kekisruhan politik ketika pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Sandi menggugat hasil Pemilihan Presiden yang diumumkan oleh KPU tanggal 21 Mei 2019. 

Perlawanan dalam semangat reformasi selain membasmi korupsi dan kolusi juga membasmi pemerintahan yang nepotisme. Ketika Soeharto mengangkat anaknya Siti Hardijanti Rukmana sebagai Menteri Sosial RI pada Kabinet Pembangunan VII tahun 1998, sehingga menambah nyala api besar menuntut reformasi dan pelengseran Soeharto. 

Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungan politik atas dasar motif balas budi dan transaksi kekuasaan bukan berdasarkan kemampuannya. Fenomena ini sedang trend muncul pada saat sekarang ini ketika para elit-elit politik yang sudah tua memposisikan anak-anaknya mengisi posisi strategis di dalam pemerintahan Jokowi.

Praktek nepotisme sangat terlihat pada suatu pemerintahan berupa politik dinasti, yaitu politik yang indentik dengan sistem kerajaan dengan melakukan  pewarisan kekuasaan secara turun temurun dari ayah kepada anak agar tetap berada di lingkaran kekuasaan.

Anak-anak ningrat elit politik inilah yang sekarang menjadi bayang-bayang mengincar pemerintahan Jokowi kedepan. Sedangkan Jokowi sendiri menjauhkan anaknya dari kancah kekuasaan dan bagi-bagi kue. Keteladanan ini lah membuat salah satu faktor rakyat memilih Jokowi sebagai presiden RI agar tidak gentar lagi membasmi nepotisme.   

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bahwa nepotisme merupakan sebuah pelanggaran hukum. Persoalannya adalah pelanggaran hukum ini dibiarkan begitu saja tanpa ada kepastian hukum untuk penanganannya. Sampai saat sekarang ini sejak undang-undang itu berlaku belum ada penanganan kasus nepotisme dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan. 

Dengan kondisi politik kedepan yang begitu kuat dari pihak rival Jokowi melakukan delegitimasi pemerintahannya maka bukan suatu hal mustahil kehadiran anak-anak ningrat politik tersebut mendapat jatah kekuasaan. Jokowi bisa jadi akan kewalahan membawa pemerintahannya jika tidak mengakomodir kepentingan elit tua yang masih haus kekuasaan tersebut. Bagi mereka, kekuasaan itu adalah sebuah gengsi tertinggi yang harus diwariskan kepada anak cucunya seperti merasa negara ini adalah milik nenek-moyangnya. 

Pola pikir dan mental kuno ini menjadi tantangan aktivis '98 untuk bisa bersaing dengan anak-anak politik ningrat tersebut dalam ikut berkiprah memajukan Indonesia pada pemerintahan Jokowi. Meski demikian, Jokowi berulang kali menyatakan bahwa pemerintahannya 5 tahun kedepan tidak punya beban politik. Menurut Jokowi, pihaknya selalu melihat seseorang sesuai dengan kapasitasnya.

Saatnya Aktivis '98 tampil "gila" sebagaimana gilanya mereka ketika mempertaruhkan nyawanya pada 21 tahun yang lalu mengkritisi permasalahan nasional dalam melakukan perubahan untuk kemajuan Indonesia.

Ayo, Aktivis rebut kekuasaan 2019! "Kami Siap" bukan sekedar slogan dan hanya berkesan ingin berkuasa tetapi tidak memberi nilai tambah kepada kemajuan Indonesia sebagaimana yang diperjuangkan 21 tahun yang lalu. Aktivis '98 harus singkirkan para benalu!


LOGIKA JUNGKIR BALIK

Ada Rahmad Baequni. Ustad yang proses evolusinya belum selesai. Dia tahu jemaahnya rata-rata gak datang ketika dulu ada pembagian otak. Makanya Baequni berdakwah dengan omongan asal njeplak.

Misalnya dia ngotot masjid Cipularang ada simbol iluminati. Sampai mengharamkan orang sholat di sana. Baginya sholat di masjid itu sama saja menyembah Dajjal. Entahlah, Baequni beragama tapi takut dengan segitiga. Kayak Vampir yang takut dengan bentuk salib.

Baequni bilang, Rizieq sang buronan adalah salah satu dari tujuh ulama yang akan membaiat Imam Mahdi. Astagah. Pasti Kak Ema akan tertawa terkaing-kaing mendengar kisah seperti ini.

Baequni juga ngomong, nama pulau Jawa itu berasal dari bahasa Arab. Begitu juga Borneo, Sumatera dan Kalimantan. Ia mencari gothak-gathuk kata biar ngepas.

Kesal dengan Baequni, ada netizen yang menjawab, apa Baequni juga bicara nama Maria Ozawa juga tadinya perempuan Arab. Nama aslinya Mayiatul Zahwa. Dia sering nawarin mie instan pada suaminya. "Makan mie ya, Bi..."

Makanya orang mengenalnya sebagai Miyabi.

Bagi Baequni, ketika dunia memasuki milenium kedua, kita mengenal istilah Y2K. Kepanjangan dari Year 2000. Mau tahu, Baequni ngomong apa? "Y2K itu singkatan dari Year of Yesus Kingdom," ujarnya berapi-api. Padahal orang Indonesia saja yang menyebut Jesus sebagai Yesus.

Baequni adalah fenomena ustad yang bacotnya bergerak lebih cepat dari bayangannya sendiri. Di dunia yang keranjingan viral ini, orang lucu dan orang gila memang bisa jadi setara. Yang penting viral. Semakin ngaco, semakin viral.

Selain Baequni ada juga Bambang Wijajanto dan tim hukum BPN. Dalam statemennya di persidangan MK, mereka bilang salah satu bukti kecurangan Jokowi adalah ILC Karni Ilyas gak siaran lagi. Sayangnya Bambang gak bicara bahwa tidak dilanjutkannya episode Cinta Fitri juga bagian dari kecurangan Pemilu. Atau Caesar yang kembali joget setelah hijrah merupakan bukti kecurangan yang tidak terbantahkan. Eeaaa...

Tampaknya Bambang dan tim hukum BPN gak terlalu peduli dengan logika waras. Mereka hanya ingin menjadikan persirangan MK untuk memenuhi hasrat para pendukung Prabosan yang susah mikir sehat. Pokoknya Jokowi curang. Soal apa buktinya, mohon hakim nyari sendiri.

Mereka juga punya hitung-hitungan sendiri. Gak perlu data. Asal comot saja. Prabowo mendapat 71 juta suara, katanya. Prabowo menang 52%. Prabowo keren. Prabowo hebat. Prabowo jujur. Anak yang berbakti dan pandai menabung. Disayangi guru dan handai taulan.

Terus? Ayo dong, lantik Prabowo jadi Presiden. Kasian kan, udah lama mimpi basah tapi gak menang-menang.

Sekali lagi. Di jaman ini orang lucu dan orang gila memang setara. Yang penting viral.

Tapi ada sosok lain yang sebel ketika kelakuannya viral --Anies Baswedan.

Kita tahu Anies dulu ngotot menentang reklamasi.

Jaman Ahok, meski sudah mengeluarkan Pergub, Ahok menolak mengeluarkan IMB kepada pengembang reklamasi. Dia mensyaratkan perlu dibuat Perda yang mengatur soal pembagian hak 15% dari NJOP untuk Pemerintah. Jika ditotalkan jumlahnya ratusan triliun rupiah. Dananya buat rakyat. Tapi waktu itu DPRD menolak.

Ahok dan DPRD bertahan dengan posisinya masing-masing. Akibatnya IMB gak keluar.

Tapi Sanusi, seorang pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Gerindra berusaha belusukan menemui para pengembang untuk menentang rencana Ahok ini. Sanusi gak ikhlas kalau keuntungan pengembang dibagi kepada rakyat. Dia meminta duit buat kantongnya sendiri. Kini Sanusi mendekam di penjara, karena ketahuan menerima suap dalam kasus itu.

Berbeda dengan Anies. Dia gak perlu nunggu perdebatan apa rakyat perlu kebagian dari hasil reklamasi. Diam-diam Anies mengeluarkan IMB. Pengusaha senang. Duit ratusan triliun yang mestinya dibagi buat rakyat, bisa dikantongi. Paling juga mesti bagi-bagi sekian triliun buat pejabat yang memudahkan usaha mereka.

Kalau membaginya hanya dua tuga trilun, cincaulah...

Waktu kampanye Anies dulu juga mengandalkan bacot untuk menyuapi pendukungnya. Lagaknya ngotot menolak reklamasi.

Sama kayak Baequni dan Bambang Cs, gak perlu akal sehat untuk ngomong kepada publim. Bagi mereka rakyat adalah sejenis mahluk yang otaknya kecil. Gampang dibohongi dengan omongan segentong.

Sebagai rakyat jelata yang waras kita memang kudu panjangin sabar melihat fenomena mereka-mereka itu. Yang paling penting harus selalu waspada agar gak ketularan virusnya. Serangan virus ke otak akan membuat manusia berubah jadi Pinokio.

Apa nasihat Abu Kumkum kalau di sekitar kita penuh dengan para pemuja gerombolan perusak akal sehat itu?

"Kum, teman kantorku kebanyakan termasuk gerombolan seperti itu. Aku harus gimana?," keluh seseorang kepada Abu Kumkum.

"Taburi garam di sekeliling mejamu..."

www.ekokuntadhi.id

Membahas dan menganalisa "kekuatan" China.


Baru2 ini, beberapa pakar cendekiawan universitas terkenal di Eropa dan AS, berkumpul di Amsterdam, Belanda.

Membahas dan menganalisa "kekuatan" China.

 Mereka menyimpulkan bahwa skrg "China is unstopable" dgn paparan sbb:

1. Patuhi sosialisme, tetapi tdk menolak kapitalisme, patuhi kepemimpinan partai dan tdk menolak pengawasan partai.

2. Model ekonomi yg berlaku jarang ada didunia. Bukan ekonomi yg dimiliki publik, juga bkn ekonomi pasar. Tapi Model gabungan yg sangat efektif.

3. Patriotisme nasional sangat luar biasa. Mereka juga sering bertengkar di dalam, tetapi begitu ada serangan dari luar, tanpa dikomando, semua 1,4 miliar rakyat sepakat melawan , msh ingat Insiden Sade membuat Korsel kehilangan 2/5 pasar.

4. Tingkat atas selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya yg jarang ada di negara lain, baik sekarang atau sejak zaman dahulu kala. Menghapus pajak pertanian, pengentasan kemiskinan dan bantuan utk bencana ...
Mereka sehati melakukan yg terbaik.

5. Mekanisme Pemilihan pemimpin senior Tiongkok terunik didunia yg membutuhkan wkt lebih dari 10 thn utk diselidiki, diseleksi, dievaluasi dan tidak ada satu kelompok berkepentingan yg dapat mengaturnya.

6. Tiongkok ingin melakukan apa pun yang di dianggap penting dan tidak ada yg tdk bisa, krn mereka bisa melakukan semua SDM, sumber daya keuangan, dan semua bhn material didalam negeri tanpa adanya hambatan.

7. Generasi muda dididik semaximal utk menjadi pilar negara dimasa mendatang: ruang angkasa, nuklir, elektronik, Semiconductor chip, KA cepat , dan bidang lainnya.
Usia pemimpin rata2 hanya 39,4 tahun, 40% dari mereka adalah siswa yang kembali dari kuliah di luar negeri.

8. China memiliki sistem industri terlengkap di dunia: dari membuat jarum hingga membuat kapal induk, dari desain hingga produk jadi, tidak perlu tenaga eksternal.

9. China memiliki inventaris keuangan yg sangat besar. China memiliki hampir 4T  USD dalam cadangan dan memberikan pinjaman kepada AS 2,1 T USD, surplus fiskal, deposito bank, dan cadangan lain total sekitar 8 triliun yuan. Kemampuan finansialnya adalah se-jumlah dari Eropa, Amerika, Jepang dan Rusia.

10. Menciptakan barang2 bermerek Tiongkok jarang ada lawan. Dunia mengacu pada produk unggulan individu sebagai merek, sementara China menggunakan model bisnis baru: e-commerce, Alipay, interkoneksi KA super cepat, dan group keuangan lebih besar dari AS.
Model bisnis yang mereka buat dalam waktu singkat menciptakan akumulasi nilai yg sangat besar.

11. Tiongkok memiliki kemampuan kontrol makro yang langka. Gejolak keuangan Asia dan krisis subprime mortgage yang dibuat oleh Amerika Serikat tidak berdampak pada Tiongkok, dan krisis tsb dengan cepat ditangkal.

12. Tiongkok memiliki pasar yang sangat besar. Dia dapat sepenuhnya mempromosikan barang untuk konsumsi sendiri, dan pada saat yang sama, dgn export dapat menenggelamkan pasar.

13. China sdh memikirkan banyak hal utk yg akan datang , planning yg terhebat di dunia. China memiliki rencana 5 thn dan 10 thn, one belt one road , dan mungkin rencana 20, 30, 40, 50 thn. Kemampuan  mengantisipasi adalah dasar dari mengatasi hampir segala jenis krisis.

14. Kebijakasaan (policy) yang baik diturunkan dari generasi ke generasi. Sedangkan di banyak negara lain: seorang presiden memiliki ide sendiri2.
Di China, dengan melayani rakyat adalah tujuan utama, mereformasi dan membuka diri, dan bisa digunakan beberapa dekade, dari generasi ke generasi berikutnya...
Contoh: 5 kebijakan luar negeri Zhou En Lai , sampai skrg msh dipakai, antara lain “masyarakat yg hidup damai” msh menjadi prinsip2 diplomatik luar negeri China.
Ini adalah perwujudan dari kepercayaan utk dunia dan bertanggung jawab kepada kesejahteraan dunia secara bersama.

15. Kekuatan pembangunan infrastruktur besar China dlm semua aspek, tidak ada yang bisa menandingi. Perkembangan China dalam 40 thn terakhir, bukan hanya bbrp aspek tertentu,  ... tapi overall menyeluruh.

China tdk terkalahkan, China sendiri tidak ada masalah besar di dalam negeri, dengan demikian tidak ada satu kekuatan didunia yg dpt menghentikan kemajuannya ...

Bantah Prabowo-Sandi, Menteri Basuki Tegaskan Peresmian Tol Bukan Dikebut untuk Pemilu


Bantah Prabowo-Sandi, Menteri Basuki Tegaskan Peresmian Tol Bukan Dikebut untuk Pemilu http://kom.ps/AFzNTF

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membantah pengerjaan dan peresmian sejumlah ruas tol dikebut untuk kepentingan pemilu.

Hal ini disampaikan Basuki menanggapi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dalam gugatan mereka di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam gugatan di MK, BPN menuding peresmian jalan tol cenderung dipaksakan untuk mengambil simpati masyarakat jelang pemilu.

"Mana yang merasa dipaksakan? Kalau enggak diresmikan, nggak bisa orang mudik," tepis Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Basuki menegaskan bahwa pemerintah membangun infrastruktur termasuk jalan tol untuk digunakan oleh masyarakat. Pembangunan itu bukan untuk kepentingan pemilu.


"Buat saya, enggak ada urusannya dengan pemilu. Itu ada yang mundur dua bulan baru diresmikan. Ada yang mundur dua bulan. Kalau buat saya mohon maaf, enggak ada urusan saya dengan yang begitu," kata dia.

Basuki mengatakan, peresmian jalan tol memang akan segera dilakukan apabila pembangunan sudah selesai. Ia juga menilai tak ada masalah yang muncul dari tol-tol yang sudah diresmikan.

"Jadi mana yang dipaksakan? Enggak ada. Kalau memang orang melihat dipaksakan, yang mana coba. Menurut saya Insya Allah enggak ada," kata dia.



BADUT-BADUT KUASA HUKUM 02 DALAM SIDANG PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh: Saiful Huda Ems.

Sebelumnya penulis memohon maaf jika kiranya judul tulisan ini terdengar vulgar dan terkesan melecehkan, meski sebenarnya penulis tidak bermaksud demikian, melainkan hanya sebagai bentuk kritikan keras penulis pada tim kuasa hukum Paslon 02 yang biasanya juga sangat akrab dengan bahasa-bahasa seperti itu. Jadi katakanlah ini semacam usaha penulis untuk menciptakan keseimbangan bahasa, karena barangkali dengan cara ini mereka segera menyadari kecerobohannya sebagai lawyer, akademisi atau kaum intelektual yang selama ini lari dari tanggung jawab moralnya.

Dalam jiwa seorang advokat itu haruslah tertanam kesadaran, bahwa mereka bukan hanya dituntut untuk cakap, piawai dalam beracara di pengadilan, melainkan juga harus mengerti, memahami dan memperhatikan secara baik etika profesinya sebagai advokat. Jadi tidak boleh seorang advokat atau ketua tim kuasa hukum Paslon 02 secara sembarangan melecehkan martabat lembaga peradilan dengan mengatakan,"Mahkamah Konstitusi (MK) jangan jadi Lembaga Kalkulator". Pernyataan seperti itu sangatlah tidak etis dan termasuk tindakan pidana yang digolongkan sebagai contempt of court, atau penghinaan terhadap pengadilan.

Berikutnya, penulis menyebut mereka Tim Kuasa Hukum Paslon 02 sebagai Badut-Badut, karena dalam kenyataannya persoalan yang sedemikian besar dihadapinya, yang memaksa jutaan warga negara Indonesia bahkan dunia memperhatikannya, yakni gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dijadikannya seperti panggung lelucon, meskipun kadang penulis juga masih ragu apa yang sebenarnya terjadi, mereka itu sebenarnya ingin membuat rame suasana dengan lucu-lucuan, ataukah sebenarnya mereka ini memang aslinya benar-benar tidak mengerti hukum acara di MK?

Renungkan, mereka sebelumnya telah menuduh bahwa Paslon 01 (Jokowi-MA) telah melakukan kecurangan pemilu yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), dan mereka menyatakan akan membawa bukti kecurangan itu sampai 12 truk yang siap akan disampaikan. Namun dalam faktanya di dalam proses sidang PHPU di MK hari ini (14 Juni 2019) bukti fisik yang diklaim sampai 12 truk itu tidak ada. Bambang Widjojanto sebagai ketua tim kuasa hukum Paslon 02 (Prabowo-Uno) saat ditanyakan mengenai bukti itu oleh hakim ketua MK hanya menjawab dengan berkelit, bahwa ada 12 truk bukti yang siap akan disampaikan, namun karena sopir truknya lelah maka belum bisa diserahkan ke MK. Sekali lagi coba renungkan, betapa konyolnya alasan ketua tim kuasa hukum Prabowo-Uno ini.

Selisih 17 juta suara yang disengkatakan dalam gugatan sidang PHPU di MK ini tidaklah akan mudah dibuktikan, kecuali pihak Prabowo memelihara Jin yang bisa mengumpulkan bukti secara kilat dan lengkap, oleh karena itu tim kuasa hukumnya gagap dalam bersidang dan semakin tergelincir dalam pamer kebadutan jika tidak ingin dikatakan pamer kebodohan. Mereka seperti tidak bisa membedakan tugas, fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan KPU dan BAWASLU, akibatnya mereka mengira MK berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara pelanggaran PEMILU yang bersifat TSM.

Mereka memaksa MK untuk memutuskan perselisihan hasil PILPRES berdasarkan permohonan yang diajukannya (Paslon 02), yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran PILPRES yang bersifat TSM itu. Mereka tidak mengerti, bahwa ketentuan Pasal 463 UU No.7 Tahun 2017 Tentang PEMILU dimana MK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pelanggaran PEMILU, karena hal itu telah menjadi kewenangan dari BAWASLU. MK hanya berwenang untuk mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil PILPRES yang dapat mempengaruhi hasil PILPRES, maka setelah mereka menyadari hal itu mereka membuat teriakan yang baru, yakni memohon pada MK untuk mendiskualifikasi Capres atau Cawapres, yang lagi-lagi itu permohonan konyol karena hal itu bukanlah kewenangan MK.

Tak hanya kekonyolan seperti yang telah penulis uraikan di atas, dalam sidang hari ini di MK lagi-lagi kita sebagai advokat --apalagi para Hakim MK nya--  juga dibikin geleng-geleng kepala dengan inkonsistensi Petitum (tuntutan yang diminta oleh penggugat kepada hakim untuk bisa dikabulkan) yang diajukan oleh pihak pemohon (Tim Kuasa Hukum Paslon 02). Pada Petitum pertama mereka memohon supaya pemungutan suara ulang agar diulang di seluruh TPS, yang tentunya bakal terjadi lagi kematian masal karena lelahnya para petugas KPPS di lapangan, namun pada Petitum kedua mereka memohon pemungutan suara ulang cukup dilakukan pada wilayah Jokowi-MA menang, sedangkan di tempat atau daerah Prabowo-Uno menang tidak perlu ada pemungutan suara ulang.

Beruntung para hakim MK nya terdiri dari orang-orang yang cerdas, sabar, arif dan bijaksana serta berpengalaman, tidak bermental temperamental seperti Capres sebelah yang mudah marah dan ngambekan, hingga hakim MK memutuskan untuk mempersilahkan mereka agar melengkapi argumentasi dan dokumentasi yang dibutuhkan untuk mengikuti sidang berikutnya di hari Selasa 18 Juni 2019. Beruntung pula tim kuasa hukum termohon (KPU) dan pihak terkait yaitu tim kuasa hukum Jokowi-MA seperti Pak Yusril Ihza Mahendra, Pak Teguh Samudera, Pak I Wayan Sudirta dll. merupakan orang-orang yang sabar dan tenang dalam mengikuti persidangan, dan rileks dalam menghadapi tim kuasa hukum Prabowo-Uno. Bayangkan kalau yang ada disana para advokat petarung berdarah muda seperti penulis dkk. lainnya, akan seperti apa nasib tim kuasa hukum Prabowo-Uno.

Kemangan Paslon 01 Jokowi-MA itu sudah semakin tampak terang benderang, meski demikian kita harus tetap bersabar menunggu sampai keputusan hakim MK ini benar-benar final dan mengikat. Mari kita semua panjatkan doa dan terus memberi support moril untuk kesuksesan para hakim MK dan tim kuasa hukum termohon (KPU) dan Pihak Terkait, yaitu tim kuasa hukum Jokowi-MA dan BAWASLU. Merdeka !...(SHE).

Jakarta, 14 Juni 2019.

Saiful Huda Ems (SHE). Advokat dan Penulis



TIM KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PASANGAN CALON 01 JOKO WIDODO – MA’RUF AMIN


PRESS RELEASE

TIM KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PASANGAN CALON 01 JOKO WIDODO – MA’RUF AMIN

Bahwa adanya permintaan perlindungan saksi oleh Tim Kuasa Hukum Paslon 02 pada persidangan perselisihan pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), dalam berbagai kesempatan, menyatakan bahwa mereka akan meminta perlindungan saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam proses pembuktian di persidangan Perselsisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di MK, maka kami Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon 01 Joko widodo- KH. DR. Mak'ruf Amin, perlu me nyampakian hal- hal sebagai berikut;

PERTAMA : kami memandang bahwa langkah politik hukum yg ditempuh Tim Penasehat Hukum BPN Paslon 02 sebagai bagian dari upaya membangun framing adanya politik teror, dimana seoalah-olah ada upaya dari pihak-pihak tertentu yg mengintimidasi baik fisik maupun pisikis kepada saksi 02, sehingga pada saatnya nanti para saksi tidak akan mau menghadiri dan memberikan kesaksian di persidangan MK karena alasan takut diteror sehingga kehilangan kebebasan dan kemandirian dalam memberikan kesaksian;

Ini berarti Tim Kuasa Hukum BPN Paslon 02 telah dengan sengaja membangun persepsi bahwa pemerintah tidak hadir dalam memberikan perlindungan keamanan dan rasa nyaman dalam kehidupan bernegara bangsa. Negara menjamin dan telah memiliki sistem hukum dalam melindungi saksi pada setiap perkara.

KEDUA, Langkah tim Penasehat Hukum 02 adalah langkah yang kurang bijak dan mendidik, bahkan lebih jauh lagi cara tersebut sebagai uapaya melumpuhkan akal sehat publik dalam bangunan penegakan hukum. Dalam kultur politik demokrasi modern, kami menyadari sepenuhnya penegakan hukum harus dilakukan dengan cara cara yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan tak terpikir sedikitpun dari kami akan menggunakan cara- cara kotor berupa teror dalam menjalankan peran dan fungsi kami sebagai bagian penegak hukum. Langkah kami adalah langkah yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku;

KETIGA, sebaliknya, kami menduga tim penasehat hukum 02 telah gagal menghadirkan saksi fakta yaitu saksi yg melihat, mendengar dan mengalami secara langsung atas suatu peristiwa hukum, lalu tuduhan ada teror dijadikan instrumen untuk menutupi kegagalanya bukankah hal ini yg disebut pembunuhan akal sehat.

KEEMPAT; Bahwa setelah kami memeriksa dengan seksama berbagi gerakan dan issu issu seputaran Pilpres, justru kami yang paling disudutkan lewat berbagai gerakan politik partisan dengan cara memproduksi opini

yang mengandung jauh dari kebenaran faktual yang meut berita berita hoax atau fitnah seprti kasus Ratna Sarumpaet, kasus surat suara tercoblos sebanyak 7 kontener,mak-mak yang memprovokasi masyarakat yang konon dilarang azan, RUU LGBT, penghapusan kurikulum agama di sekolah sekolah, pembubaran pondok pesantren dsb, hal ini mencerminkan betapa tidak dewasanya dalam membangun tatanan berdemokrasi berkeadaban.

KELIMA; Bahwa oleh karena itu maka kami menghimbau kepada tim Penasehat Hukum 02 untuk menghentikan langkah langkah kontra produktif dalam proses penegakan hukum kita dan bersikap lebih arif dan bijaksana dalam membela kepentingan hukum klienya dengan mengedepankan cara cara yang sesuai dengan koridor hukum yang berkeadaban sehingga iklim penegakan hukum kita khususnya dalam persidangan perselisihan hasil pemilu di MK RI dapat berjalan lancar, aman, adil dan beradab.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk menjadi maklum bagi kita semua.

Dikeluarkan di: Jakarta
Tanggal: 17 Juni 2019

Hormat Kami

Tim kuasa hukum Pihak Terkait Paslon 01 Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin

Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc Ketua Tim Kuasa Hukum
Ade Irfan Pulungan, S.H. Sekretaris Tim Kuasa Hukum

JAKARTA MENJADI KOTA MISTERI


JAKARTA KOTA MISTERI

Sejak ditinggalkan Ahok, Jakarta mendadak menjadi kota misteri..

Misteri berawal dari Balaikota yang dulunya sangat terbuka, dimana masyarakat datang berduyun-duyun mengadukan masalahnya dan disambut Ahok dengan sukacita. Mereka dulu bisa selfie dan pulang dengan gembira karena solusi masalah sudah ada.

Sekarang, Balaikota tertutup tirai mirip warteg saat bulan Ramadhan. Wartawan tidak boleh meliput apalagi warga yang punya masalah, cuma diintip saja dari dalam. Kalau jelek, ya ditinggal. Kalau cakepan dikit, tinggalkan no hape anda di meja pendaftaran.

Misteri banget, sampai ada rencana untuk membuat film horor dengan judul "Guna-guna Oke Oce". Ini seperti ilmu hitam yang muncul saat kampanye dan hilang ketika sudah terpilih. Sudah tidak terdengar lagi kabarnya meski katanya sudah ada ribuan calon pengusaha.

Mungkin mereka sudah menjadi zombie yang keliling kemana-mana sambil berkata berulang-ulang, "Katanya dimodalin.. Katanya dimodalin.. Mana ?"

Misteri terbesar adalah misteri reklamasi. Dulu pada masa Ahok reklamasi Jakarta yang sudah dilegalkan sejak 1995, akan dikeluarkan IMB asal pengembang bayar kontribusi tambahan 15 persen. Dari kontribusi itu, Pemprov DKI bisa mendapat tambahan pendapatan 179 triliun rupiah.

Tentu saja aksi Ahok itu membuat pengembang marah karena mereka jadi rugi bandar. Jatuhlah Ahok dan terbitlah Anies dengan slogannya yang terkenal "Tolak Reklamasi !"

Lalu - Sim Salabim - mendadak IMB untuk pengembang di reklamasi terbit, tapi gak pake 15 persen kontribusi tambahan. Hiii.. horor sekali.

Lalu muncullah aksi-aksi DPR untuk menuntut penjelasan pada Anies dengan nama keren "interpelasi". Tapi ini juga pasti hilang, karena memang sangat misteri. Orang bilang hangat-hangat tai ayam.. emang tai ayam hangat ya ?

Yang menarik, ada kelompok SJW dengan slogan "perjuangan suci" yang pada masa Ahok teriak keras supaya menolak reklamasi, sekarang mendadak mati suri. Mungkin dah pada kenyang, jadi tidurnya mapan..

Jakarta memang penuh dengan misteri ditengah angka APBD yang tinggi, sebesar 70 triliun rupiah. Apalagi kalau 2024 ada yang mau maju sebagai Capres negeri ini, sulapan bisa terjadi di sana sini.

Kemana KPK disaat seperti ini ? Maaf, KPK sedang sibuk dengan kasus lain yang lebih seksi. Sesama bus kota dilarang saling mendahului.

Paling misteri tentu kursi Wagub DKI..

Sesudah ditinggalkan Sandiaga Uno, kursi itu sampai sekarang tidak ada yang mengisi. Dengar-dengar kalau malam Jumat Kliwon, kursi itu bergerak-gerak sendiri. Malah pernah ada yang memergoki ada bayangan seseorang disana tapi kemudian hilang. Dia meninggalkan pesan, "Mau berapa ? Dp dulu di muka.."

Itulah mungkin kenapa Jokowi mau pindahkan ibukota jauh dari Jakarta. Dia sudah tidak tahan dengan bahasa klenik dan obat kuat disana.

"Banyak grandongnya.." Kata seorang teman yang berprofesi dukun dan sempat beriklan mini, "Anda punya masalah dengan istri ? Sama. Saya juga. Hubungi 081234xxxx. Kita curhat2an sesama lelaki.."

Tapi melihat wajah Gubernur yang terpampang di cover majalah supranatural, saya sempat bangga juga. "Akhirnya, ada juga yang menghargai kerja Gubernur DKI. Jokowi boleh ada di cover majalah Time. Ahok boleh nampang di majalah Globe. Tapi itu majalah asing. Nah, beliau akhirnya dihargai oleh majalah terbitan anak bangsa sendiri.."

Meski tetap judulnya misteri, "Pangeran Diponegoro apa dulu Arab juga ya ?"

Ahh.. bingung aku bingung, mending seruput kopi..

Denny Siregar

WASPADA ADA SKENARIO BESAR UNTUK MENGADU DOMBA UMAT ISLAM DI INDONESIA

Peringatan Keras Jokowi pada Dua Menteri


Peringatan Keras Jokowi pada Dua Menteri

Jokowi sejatinya sudah betul-betul kesal dengan para menterinya. Salah dua menteri yang kurang performed adalah Mendikbud dan Menristekdikti. Kenapa hasil pekerjaannya tidak menghasilkan sesuai dengan harapan Jokowi. Mau bukti?

“Saya sudah menyampaikan kepada Mendikbud juga, agar kita ini memiliki fleksibilitas sehingga bisa merespons setiap perubahan-perubahan yang ada di dunia. Mendikbud, Menristekdikti itu sangat harus sangat responsif terhadap perubahan-perubahan yang ada di global maupun perubahan-perubahan yang kita hadapi di negara kita,” kata Jokowi di Rapimnas Hanura di Hotel Stone, Legian, Bali, Jumat (4/8/2017).

Hasilnya? Terdapat lebih dari 600 ribu lulusan perguruan tinggi menganggur. Mereka gagal bersaing untuk bisa bekerja, alias kurang ketrampilan teknis. Kurang skills. Gagal di bidang ketenagakerjaan. Apa penyebabnya?
Salah satu yang banyak dibahas adalah kurikulum yang jadul. Ketinggalan zaman. Jokowi sendiri menyebutnya tidak responsif. Artinya, kurikulum itu hanya upaya melanggengkan rutinitas. Tidak ada upaya merespons dunia kerja dan dunia luar yang berubah.

Buktinya peringkat perguruan tinggi Indonesia kalah dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. NUS Singapura berperingkat nomor 11 di dunia. UI berperingkat 601 di dunia. Sangat menyedihkan. Bobrok dan gagal total.

Sementara itu di bidang pembangunan mental dan ideologi, Jokowi juga tidak kalah geramnya. Jokowi telah memberi contoh dengan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai sumber khilafah dan ajaran ISIS. Jokowi juga telah membentuk BPIP (Badan Penguatan Ideologi Pancasila).

Namun, yang terjadi dua kementerian itu, Mendikbud dan Menristekdikti itu adalah cuek. Dorongan Jokowi itu tidak disambut. Hasilnya? Intoleransi, radikalisme yang dibangun oleh HTI, Wahabi, Ikhwanul Muslimin, merebak di sekolah dan kampus-kampus negeri.

Lihatlah. Dosen, mahasiswa, pekerja beramai-ramai membagun radikalisme lewat kegiatan kampus. Kampus bukan menjadi lembaga pendidikan untuk membangun bangsa, malah untuk merusak bangsa. Lulusan yang terampil dan berkarakter bukan tujuan pendidikan. Hanya burqah, hijab serta celana cingkrang, jenggot dan arabisasi yang mewarnai dunia pendidikan Indonesia. *Dua kementerian itu tidak melakukan apa pun selain pembiaran.

Maka, Jokowi dengan tegas memberikan peringatan yang begitu jelas. Peringatan Jokowi selalu dibungkus dengan bahasa yang santun, namun lugas.

“Saya ingatkan Bapak-Ibu semuanya. Kita lihat, bicara masalah Tesla Mobile, fantastis, masa depan. Gagasan hyperloop. Berbicara SpaceX, bagaimana mengelola angkasa, agar berguna bagi manusia. Kita masih berkutat untuk hal yang tidak produktif. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat-menghujat yang selalu mengembangkan negative thinking, suudzon terhadap yang lain. Fitnah, kabar bohong. Apakah ini mau diteruskan?” ungkap Jokowi.

Peringatan ini terkait dengan dunia pendidikan yang terjebak rutinitas sejak zaman kuno. Tidak ada upaya membenahi pendidikan secara sistematis untuk menjawab tantangan. Tantangan profesionalitas dan tantangan pembangunan karakter ideologis untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Perubahan dunia berjalan dengan sangat cepat. Ini yang harus kita sadari. Jangan sampai kita terjebak rutinitas, keseharian kita, dan tidak sadar bahwa dunia sudah berubah sangat cepat,” papar Jokowi di Kampus IPB Dramaga, Bogor, Rabu (6/9/2017).

Yang lebih parah lagi, rutinitas di dunia pendidikan itu juga menggambarkan mentalitas korup. Mental dunia pendidikan harus diubah. Unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat untuk dunia pendidikan harus dibuang dari kampus dan sekolah. Contohnya adalah radikalisasi, intoleransi, sektarianisme, dan diskriminasi yang merebak terkait SARA. Sangat menyedihkan.

Maka, demi dan untuk Indonesia maju, sudah sangat mendesak Jokowi untuk melakukan langkah nyata untuk menemukan menteri-menteri di bidang pendidikan dan agama (karena adanya dualisme pengelolaan pendidikan). Sedang dicari menteri yang nasionalis, Pancasilais, profesional, dan yang mampu bekerja secara profesional dan berkarakter mencintai bangsa dan negara. (Penulis: Ninoy N Karundeng).
https://politikandalan.blogspot.com/2019/06/peringatan-keras-jokowi-pada-dua-menteri.html

Monday, June 10, 2019

ANIES BASWEDAN, JUJURLAH..KAU

ANIES BASWEDAN, JUJURLAH..KAU!!!
7 fakta rahasia Anies Baswedan.

Sjk 2 hari lalu beredar broadcast dan twitter yg isinya: Jagat sosmed Malaysia heboh viral video dukungan Ummat Syiah dari Iran utk Anies Baswedan !!!

http://delikindonesia.com/2017/04/08/twitter-dari-malaysia-pilkada-dki-jakarta-syiah-dukung-anis-sandi/

Ini link youtube nya :
https://youtu.be/3r1XDK-RkMs

Sy salah seorg dari ribuan pendukung Anies dan Sandi. Sy jg sering wara wiri ke Roemah Juang ambil bermacam atribut kampanye.
Sy sebenarnya tdklah terlalu pusing pd keyakinan seseorang apakah dia Islam, Kristen, Buddha, Sinto, Hindu, Syiah, Ahmaddiyah atau apa saja tidak saya risaukan, karena itu urusan si pemeluk keyakinan dg Tuhannya.

Tapi broadcast dan link video itu menggelitik saya untuk mencari tahu kebenarannya.
Bila Anies benar adalah Syiah dan menyangkal keimanannya ut mendapat kursi Gubernur maka bagi saya itu adlh masalah besar !!!

Sy cari tahu dari Google, memeriksa satu persatu arsip arsip lama bbrp thn lalu. Dari hasil investigasi via google, maka kesimpulan saya Anies memang pengikut Syiah yg sdg membawa misi keagamaannya. Link Video Youtube itu menguatkan kesimpulan sy bahwa misi keagamaan Anies Baswedan didukung oleh gerakan Syiah Internasional.
Knp sy bs sampai pd kesimpulan itu ?
Ini fakta-faktanya:

FAKTA 1.
Anies Baswedan lahir tgl 7 Mei 1969.
Tahun ini Anies sdh berusia 48 tahun.
Harta Anies Baswedan total senilai Rp 7.307.042.605,-
Sbg Muslim yg berusia 48 thn dg harta Rp 7 M, aneh jk Anies tdk menunaikan rukun Islam ke 5 yi menunaikan ibadah Haji.
Hgg hari ini Anies hny beretorika tapi tidak pernah mampu menjelaskan knp ia tdk menunaikan rukun Islam ke 5..!?
Umumnya org yg mengaku Islam dan pny uang tp tdk menunaikan Ibadah Rukun Islam hnylah kaum Syiah.

Dalam sejarah, kaum Syiah itu dikenal sbg kaum yg sangat pandai bersiasat dan ber-pura2 termasuk mengingkari keyakinannya ut tercapainy tujuannya.

FAKTA  2.
Anies Baswedan ke Iran pd bl April th 2006 dlm perjlnan itu ia menyeberang ke Irak dan berada di Karbala slm 6 hr.
Bulan Desember 2014 Anies bertemu 4 mata dan tertutup dg Duta Besar Iran Mahmoud Farazandeh.

FAKTA 3 :
Bukti lain Anies adlh pengikut Syiah bs dilihat dr pilihan Anies menyekolahkan anaknya.
Anak Anies Baswedan bersekolah di SD Lazuardi di daerah Cinere. Sekolah Lazuardi adlh sklh dari yayasan Syiah.
Sekolah Lazuardi di bawah naungan Yayasan Lazuardi Hayati. Yayasan ini didirikan oleh wanita bernama Lubna Assagaf. Lubna Assagaf adlh isteri dari tokoh Syiah di Indonesia yi DR Haidar Bagir. DR Haidar Bagir adlh alumni ITB tahun 1982. Haidar Bagir jg mendirikan lembaga pendidikan Muthahhari.
Pd tahun 2003 Haidar Bagir mjd Ketua Yayasan Madina Ilmu yang mengelola Sekolah Tinggi Madina Ilmu.

Syiah sangat pandai menyusup dan mnggunakan lembaga pendidikan sbg sarana merubah ke imanan seseorang.

FAKTA 4 :
Bukti lain yg menguatkan bahwa Anies adalah pengikut Syiah bisa dilihat dari simbol kampanye Anies.
Nomor urut Anies dlm pilkada adalah no urut 3. Anehnya simbol kampanye Anies bukanlah 3 jari melainkan 5 jari.
Apa makna simbol 5 jari atau telapak tangan dan hubungannya dg Syiah?
Simbol 5 jari atau telapak tangan dlm Syiah disebut sbg Tangan Fatimah. Tangan Fatimah ini dalam bahasa Arab disebut Khamsa yg berarti lima.
Selain simbol Tangan Fatimah, simbol 5 jari bagi pengikut Syiah merupakan simbol lima orang suci atau Ahlulbait.
Krn itu pengikut Syiah sering disebut sbg mazhab Alhulbait.

FAKTA 5.
Pada bln Sept 2016 Anies sbg Menteri Pendidikan bertemu dg konselor kebudayaan Iran dan menandatangani bbrp kesepakatan yaitu Membangun Masjid Besar di makam Wali Songo, krjsm dlm pendidikan dan kebudayaan Nusantara dan Syiah dan kerjasama pengembangan tanah Wakaf.

Kita semua tahu bhw Iran adlh negara tempat berpusatnya kaum Syiah serta ajaran Syiah. Di Irak tetangga Iran juga ada tempat bersejarah kaum Syiah yi. Karbala.
Sbg pusat Syiah dan budaya Syiah, mk semua krjsm keagamaan, pendidikan dan kebudayaan adalah kerjasama utk menyebarkan Agama Syiah, Budaya Syiah dan Masjid Masjid Syiah di slrh Indonesia.

FAKTA 6.
Dukungan kaum Syiah dari Iran thdp Anies bs dilihat dr maraknya spanduk dan poster di berbagai kota di Iran.
Poster dan spanduk tsb menjadi bukti pengakuan  Ummat Syiah Iran bahwa Anies adlh Syiah. Sbg sesama Syiah maka menjadikan Anies Gubernur hrs diperjuangkan oleh gerakan Syiah Internasional dan oleh semua negara penganut Syiah.

FAKTA 7 :
Di akun aktivis anti Syiah Malaysia @rafidah32856658 dan akun anti Syiah Arab Saudi  @Q8RULQ8 disebutkan bahwa pecalonan Anies Baswedan sbg Calon Gubernur Jakarta adlh upaya Syiah utk merebut Pimpinan Ibu Kota Negara dgn ummat Islam terbesar di dunia.

Dari slrh uraian bukti di atas maka tdk diragukan bhw Anies sesungguhnya adlh pengikut Syiah.

Apa missi perjuangan Syiah yang diperjuangkan Anies?

Anies adlh pejuang Syiah di jalur politik bkn di jalur dakwah. Anies mggunakan jalur politik utk memperjuangkan aliran Syiah agar semakin kuat.
Untuk mencapai rencana itu Anies tdk segan2 mengadu domba sesama ummat Islam bahkan sesama ummat Islam alhussunah wal jamaah.
Anies merekayasa agar citra Ummat Islam Alhussunnah Wal Jammah mnjd rusak citranya dimata masyarakat dg memamerkan intimidasi & kekerasan.
Rekayasa itu dengan mengadu domba ummat Islam melalui spanduk2 SARA yg isinya mengancam sesama ummat Islam seperti menolak mensholatkan jenazah pendukung Ahok juga bagian dari rekayasa adu domba ummat yang dibuat oleh tim Anies.

Saat konvensi Demokrat SBY tertipu mulut manis Anies. Jokowi juga sudah tertipu dg tutur manis Anies. Hari ini ummat Islam banyak yg tertipu Anies juga.

Memilih Anies adlh mensukseskan rcn jahat Syiah yang ingin menghancurkan Islam Alhussunah Wal Jammaah.

Catatan Tambahan:
Link media, Youtube dan akun twitter bisa dicek. Informasi dan data tersebut diatas mudah dilacak di Google.

Lagi-Lagi,, Anies Gaungkan Keadilan

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Pak Jokowi orang Solo. Mengadu nasib di Pilgub DKI. Sukses! Pak Jokowi jadi gubernur 2012-2017. Belum tuntas, adu nasib di pilpres 2014. Sukses lagi. Pak Jokowi jadi presiden 2014-2019.

Kalau ada orang lain meniru Jokowi, adu nasib di Jakarta, ya sah-sah saja. Tidak harus sebagai gubernur atau presiden, tapi bisa jadi kuli bangunan, pedagang keliling atau pembantu rumah tangga. Kalau jadi gubernur saja boleh, mosok sekedar nyari uang ratusan ribu perbulan di Jakarta dilarang?

Apapun profesi dan pekerjaan yang akan digeluti di Jakarta, tak masalah. Yang penting gak nyolong. Politisi yang ngerampok uang negara di Jakarta saja tetap boleh tinggal di Jakarta. Punya rumah di Jakarta dan gak diusir. Nyaleg lagi. Bagaimana mungkin ada orang yang mau jadi tukang cendol atau penjual sayur di Jakarta ditolak? Mikir...

Kalau reklamasi, wajib ditolak. Kenapa? Karena langgar aturan. Banyak warga asing lagi yang rencana mau nempati. Begitu juga Alexis yang sediakan wanita impor. Karena mereka tak taat aturan. Calon tukang cendol dan pedagang sayur yang tak langgar aturan, gak nyolong uang rakyat, gak merusak moral bangsa, dan mereka warga negara asli alias pribumi, mosok mau ditolak ke Jakarta? Emang Jakarta itu ibu kota Indonesia atau China sih?

Anies tegas. Sebagai orang nomor satu di DKI, Anies tak akan melakukan operasi yustisi. Stop! Yang sudah, ya sudahlah... Bagi Anies, setiap warga negara berhak bekerja dan mendapatkan akses pekerjaan dimana saja, termasuk di DKI. Inilah keadilan. Keadilan untuk semua. Termasuk keadilan untuk rakyat kecil dan para pengangguran. Sesuatu yang seringkali terlupakan oleh para pengambil kebijakan.

Gak perlu memberi gaji para pengangguran. Itu merendahkan mereka. Lagi pula uang negara juga lagi kempas-kempis. Cenderung mengandalkan hutang dan jual aset. Jual kedaulatan? Entahlah...

Jakarta kota besar. Sekitar 60 persen ekonomi berputar di kota metropolitan ini. Otomatis, peluang kerja dan usaha sangat besar. Setidaknya, lebih besar dari kota-kota yang lain. Jauh lebih besar dari kampung si Paijo, tukang ojek yang sekarang beralih ke ojol. Orang-orang seperti Paijo ini banyak. Anies memilih memberikan kesempatan orang-orang seperti Paijo ini untuk mencari nafkah di Jakarta.

Tidak saja peluang cari makan yang diberikan Anies. Gubernur yang sukses membawa Jakarta dua kali berturut-turut dapat opini WTP dari BPK ini juga menyiapkan 300 bus jika 17 ribu orang-orang seperti Paijo ini mudik lebaran. Gratis! Gak peduli mereka para pendukung Anies atau bukan. Yang penting, mereka warga Jakarta. Anies fasilitasi mereka yang mau silaturahmi lebaran ke orang tua atau saudara di kampung. Anies gubernur untuk semua warga Jakarta. Tak membeda-bedakan mana pendukung, mana yang bukan. Itulah keadilan!

Yang perlu diyustisi itu pekerja asing ilegal. Usir, karena mereka tak punya ijin kerja. Jakarta sudah pernah mengusir mereka. Ini baru bener.

Kebijakan Anies untuk menolak operasi yustisi ini dibully oleh segelintir orang. Tak jelas apa alasannya. Kesan yang ada hanya cari-cari kesalahan. Ah, itu biasa. Wajar. Di setiap ladang selalu tumbuh rumput liar.

Setidaknya ada dua kemungkinan mengapa orang-orang itu menolak kebijakan Anies. Pertama, mungkin karena mereka belum move on. Korban kekalahan dalam kontestasi Pilgub 2017. Masih ada? Masih. Meski jumlahnya makin sedikit. Anies sudah berupaya merangkul mereka. Semoga segera sadar dan bersedia bergabung untuk sama-sama membangun Jakarta. Ini lebih positif dan produktif. Karena Jakarta milik semua.

Kedua, mungkin ada yang tak siap dengan hadirnya para pesaing (pendatang) baru dari daerah. Rizki mah gak ketuker, kata Pak Ustaz. Jangan takut! Makin banyak pesaing, makin membuat seseorang itu jadi tangguh. Begitu cara berpikir metropolis. Petarung sejati. Petarung sejati itu butuh sparing partner dan ruang kompetisi yang sportif. Jangan setiap pesaing ditutup aksesnya. Dicurangi dan diintimidasi. Itu pecundang namanya. Paham?

Pro-kontra itu biasa. Apalagi terkait dengan sebuah kebijakan. Ini dinamika dalam bernegara. Tak perlu respon baper.

Selama kebijakan itu benar, tak langgar aturan, dan terutama berorientasi untuk menggaungkan keadilan, secara sosial akan mendapatkan banyak dukungan. Ini hukum alam. Jika selama ini Anies selalu mendapatkan dukungan luas dari rakyat, tak hanya warga Jakarta, tapi juga rakyat di banyak wilayah di Indonesia, karena Anies bekerja semata-mata untuk rakyat. Rakyat dalam pengertian orang-orang kecil sebagai prioritas. Merekalah yang sering tertindas secara struktural oleh kebijakan elit. Disinilah keadilan itu oleh Anies dugaungkan. Tidak saja digaungkan, tapi terus berupaya direalisasikan. Tidak dengan kata-kata, dan tak perlu juga dengan marah-marah, tapi cukup dibuktikan. Nyata dan dapat dirasakan oleh rakyat.

Banjarnegara, 8/6/2019

Wednesday, June 5, 2019

Selamat Hari Raya Idul Fitri


Tuesday, June 4, 2019

Caleg Stres Gagal Pileg 2019 • Banyak Caleg Gagal Stres Jadi Gila.Mudah2an Tidak Ada Seperti Ini Di WAG ini.



Ini dia Tingkah lucu si caleg gagal yang mulai STRESS

Video 4 Hasil Penelitian SETARA INSTITUT tentang Kaum Islamis di Perguruan Tinggi Negeri

Video 4 Hasil Penelitian SETARA INSTITUT tentang Kaum Islamis di Perguruan Tinggi Negeri

Video 1 Hasil Penelitian SETARA INSTITUT tentang Kaum Islamis di Perguruan Tinggi Negeri


Video 2 Hasil Penelitian SETARA INSTITUT tentang Kaum Islamis di Perguruan Tinggi Negeri



Video 3 Hasil Penelitian SETARA INSTITUT tentang Kaum Islamis di Perguruan Tinggi Negeri

Saturday, June 1, 2019

Rentetan Bibit Baru Calon Pemimpin Indonesia untuk Pilpres 2024


Pilpres 2019 telah berakhir, dan walau hasilnya masih diperdebatkan, fokus mulai beralih kepada siapa yang mungkin meneruskan Jokowi di pemilu presiden selanjutnya. Untuk Pilpres 2024 nanti, beberapa nama telah mulai disebut-sebut, mulai dari para pemimpin daerah yang masih muda, sampai ke generasi baru dari para mantan presiden. Sejauh ini, masih belum ada kandidat favorit. 
Oleh: Tabita Diela, Yarica Lei (Reuters)
Bahkan dengan hasil Pilpres 2019 saat ini masih harus dikonfirmasi secara resmi, perhatian telah beralih ke perlombaan berikutnya untuk jabatan teratas pada tahun 2024 dengan beberapa bintang politik yang naik dan tokoh-tokoh yang terhubung.
Contoh penghitungan suara oleh lembaga survei swasta dari pemungutan suara pekan lalu menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo yang berkuasa sedang menuju masa jabatan kedua dan terakhir meskipun hasilnya sedang diperselisihkan oleh penantangnya, mantan jenderal Prabowo Subianto.
Namun, ada serangkaian pemimpin baru menunggu di pinggir panggung untuk kesempatan mereka, termasuk beberapa yang, seperti Jokowi, memimpin kota atau provinsi di seluruh nusantara. Ada juga keturunan mantan pemimpin yang dipersiapkan untuk mengambil alih.
Tapi, seorang kandidat membutuhkan setidaknya 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara rakyat untuk maju mencalonkan diri. Hal ini berarti, penantang tahun ini Prabowo, yang adalah ketua partai Gerindra, bisa mencalonkan diri untuk ketiga kalinya.
“Kami memiliki banyak pemimpin potensial … Ambang batas harus diturunkan untuk memberi orang-orang ini kesempatan terbuka,” kata Arya Fernandes, seorang peneliti di Pusat Studi Strategis dan Internasional.
Berikut adalah beberapa kemungkinan pesaing untuk pemilihan 2024.
Anies Baswedan (kanan), memeluk wakilnya, Sandiaga Uno
Anies Baswedan (kanan), memeluk wakilnya, Sandiaga Uno, setelah kemenangan pemilu mereka. (Foto: EPA)
Anies Baswedan (49 tahun), adalah gubernur Jakarta. Mantan menteri pendidikan, dengan dukungan dari partai-partai oposisi dan beberapa kelompok Islam garis keras, mengalahkan gubernur Jakarta Tionghoa-Kristen dalam pemilihan yang dirusak oleh ketegangan agama. Namun, peraih beasiswa Fulbright yang berasal dari keluarga cendekiawan Muslim moderat ini dipandang menarik bagi para pemilih yang lebih muda dan mewakili wajah Islam yang lebih modern.
Sandiaga Uno (49 tahun), terpilih sebagai wakil gubernur Jakarta pada tahun 2017, tetapi mundur sebagai wakil presiden untuk Prabowo. Kekayaan ekuitas pribadinya sebagian besar berasal dari investasi di industri batubara Indonesia telah membantu mendanai Prabowo dan kampanyenya. Meskipun merupakan pendatang baru di bidang politik, kampanye Pilpres 2019 ini memungkinkannya untuk meningkatkan profilnya di seluruh Indonesia dan ia terbukti sukses menarik pemilih milenial dan wanita.
Ridwan Kamil (47 tahun), adalah gubernur provinsi terpadat di Indonesia, Jawa Barat, dan sekutu Jokowi. Seorang arsitek yang terlatih, dia sebelumnya walikota Bandung di mana dia dikreditkan dengan rebranding kota untuk mendorong kreativitas dan penggunaan teknologi. Dia telah berhasil menggunakan media sosial untuk terhubung dengan pemilih dan memiliki lebih dari 10 juta pengikut di Instagram.
Puan Maharani (45 tahun), adalah menteri bidang pengembangan manusia dan kebudayaan. Dia memiliki silsilah politik sebagai putri dari mantan presiden Megawati Soekarnoputri dan cucu dari pemimpin pertama Indonesia yang karismatik, Sukarno. Ibunya memimpin partai terbesar di parlemen, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang berada dalam koalisi yang berkuasa.
Agus Harimurti Yudhoyono (40 tahun), adalah putra tertua dari mantan presiden dan ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Politisi berpendidikan Harvard ini mengikuti ayahnya dengan memiliki karir militer dan meskipun tidak berpengalaman di politik, ia maju dalam pemilihan gubernur Jakarta pada tahun 2017, dan kalah di babak pertama. Partai Demokrat juga tidak bernasib baik tahun ini.
Nama-nama lain yang diedarkan oleh lembaga survei atau media termasuk para pemimpin daerah seperti Ganjar Pranowo (50 tahun), gubernur Jawa Tengah; Tri Rismaharini (57 tahun), walikota Surabaya; dan gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (53 tahun).
Di Indonesia bagian timur, Nurdin Abdullah (56 tahun), gubernur Sulawesi Selatan, juga dipandang sebagai penantang.
Wakil ketua parlemen dan wakil ketua partai Gerindra Fadli Zon (47 tahun), juga dipandang sebagai kandidat yang mungkin mengingat posisinya sebagai loyalis Prabowo.
Basuki Tjahaja Purnama (52 tahun), mantan gubernur Jakarta, masih memiliki banyak pendukung jika ia mencoba untuk kembali ke dunia politik bahkan dengan catatan penistaan karena menghina Alquran.
Pengusaha Miliarder, Erick Thohir (48 tahun), yang mengatur Asian Games tahun lalu dan kampanye kepresidenan 2019 di Widodo tahun lalu, juga disebut-sebut meskipun ia telah menapis minat dalam karier politik dan hingga kini tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan.
Keterangan foto utama: Agus Harimurti Yudhoyono bersama Wakil Ketua Eksekutif Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam, Ong Keng Yong, sebelum menyampaikan ceramahnya pada Jumat (13/7). Putra mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang berusia 39 tahun tersebut diperkirakan akan menjadi calon kandidat untuk pemilihan presiden tahun 2024. (Foto: Straits Times Photo/Gavin Foo)

Setelah Aksi 22 Mei: 5 Prospek Indonesia Pasca-Pemilu

Demokrasi di Indonesia telah dinodai oleh kerusuhan pada beberapa waktu lalu yang menewaskan 8 orang dan ratusan lainnya terluka. Dalang di balik kerusuhan ini pun masih terus diselidiki. Dan seiring sisa-sisa kerusuhan pada Aksi 22 Mei lalu mulai mereda, berikut beberapa poin mengenai aspek utama yang akan membentuk masa depan Indonesia pasca-pemilu.
Oleh: Erin Cook (The Diplomat)
Aksi 22 Mei lalu di Jakarta menyusul diumumkannya hasil resmi Pilpres 2019, telah membayangi proses pemilu yang seharusnya damai dan produktif. Demonstrasi selama dua hari yang menewaskan delapan orang dan ratusan lainnya luka-luka ini membuat khawatir komunitas bisnis, dan memicu kembali ketakutan akan kekerasan etnis yang menargetkan minoritas Tionghoa-Indonesia.
Dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi akan disidangkan dalam beberapa minggu mendatang, baik pemerintah maupun oposisi telah menyerukan ketenangan. Investigasi terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran pun terus berlanjut.
Seiring kita melangkah ke fase berikutnya, berikut adalah beberapa pemikiran awal tentang Aksi 22 Mei serta bagaimana itu bisa menjadi faktor dalam perkembangan masa depan Indonesia pasca-pemilu.

AKSI 22 MEI TIDAK SEPERTI 1998

Tidak mengherankan, kerusuhan di Jakarta mau tidak mau menimbulkan perbandingan dengan tahun 1998, ketika terjadinya protes penggulingan Presiden Soeharto dan mengantarkan demokrasi di negara Asia Tenggara ini.
Sebagian besar, perbandingan seperti itu tidak bertahan lama, karena skala peristiwa terbaru ini hampir tidak mendekati apa yang kita lihat pada tahun 1998.
Tentu saja, perbedaan yang mencolok adalah bahwa kali ini pemilunya terselenggara secara demokratis, dan negara serta mayoritas masyarakat yang memberikan suara tampaknya berada di pihak yang sama.
Namun, perlu diperhatikan pula kegelisahan di kalangan masyarakat muda Indonesia terhadap pemain kunci yang sama—Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Keamanan Wiranto—yang bermanuver untuk mendapatkan kekuasaan selama 21 tahun.
Periode Reformasi telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi yang paling vital bagi tatanan dunia. Dan ini harus dilanjutkan.

MENGEVALUASI PENGUMUMAN DINI

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengumumkan kemenangan resmi Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin pada mulanya disebut-sebut sebagai langkah yang cerdas. Walau tenggat waktu pengumuman ditetapkan pada 22 Mei, namun pengumuman dini pada 21 Mei dipandang sebagai cara untuk meredam protes yang direncanakan untuk hari berikutnya.
Jika dilihat-lihat, ini adalah pemikiran yang pendek. Kebingungan mengenai pengumuman dini itu dijadikan konspirasi bahwa KPU dan pemerintah bersekongkol untuk merugikan pihak oposisi.
Walau KPU dan pengamat lainnya memiliki alasan dalam mempertahankan bahwa apa yang dilakukannya tidak salah, namun dengan begitu banyaknya yang dipertaruhkan, mengevaluasi kembali apakah keputusan itu merupakan langkah yang cerdas adalah sesuatu yang tepat.
Pengumuman hasil pemilu seharusnya tidak ditahan karena takut akan reaksi pemilih yang tidak senang, tetapi pengumuman hasil pemilu juga mungkin memicu kekerasan pada malam sebelum rencana demonstrasi.
Karenanya, aparat negara benar-benar mengantisipasi hal ini dan banyak petugas yang dikerahkan. Namun, pengumuman tengah malam itu mungkin bisa membatasi protes yang memanas menjadi hanya satu hari saja.
Gugatan Pilpres di MK: Memahami Langkah Terbaru Prabowo
Tim hukum untuk BPN Prabowo-Sandi mendaftarkan dokumen-dokumen gugatan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, 24 Mei 2019. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

PROSPEK SURAM GUGATAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Seperti yang diharapkan, kandidat yang kalah telah mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat (24/5) malam.
“Lima puluh satu lembar bukti terdiri dari beberapa dokumen dan kesaksian. Ada saksi fakta dan saksi ahli,” kata pengacara utama Bambang Widjojanto kepada media, pada Jumat (24/5) malam.
Bukti ini hampir pasti kurang kuat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan untuk membalikkan kekalahan. Pengguggat akan diminta untuk menghasilkan bukti bahwa setidaknya setengah dari suara dalam margin diperoleh secara curang oleh kandidat yang menang atau terdapat kesalahan KPU.
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, mengatakan kepada Tempo bahwa gugatan itu “membutuhkan keajaiban.”
Menulis di Indonesia at Melbourne, Dave McRae menjabarkan alasan mengapa gugatan ini pasti akan kalah. Dengan selisih 17 juta suara antara pemenang dan oposisi, klaim skema kecurangan massal yang entah bagaimana terjadi di seluruh negeri tanpa diketahui oleh siapa pun adalah konyol. Begitu pula tuduhan konspirasi besar-besaran antara tempat-tempat pemungutan suara dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Yang terpenting, McRae mencatat, persepsi publik terhadap kepercayaan terhadap lembaga pemilu tetap tinggi.

KESEMPATAN BERFOTO UNTUK ANIES BASWEDAN

Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berada di luar kota pada saat terjadi kerusuhan, kemudian kembali ke Jakarta setelah rencana kunjungan ke Jepang pada Rabu (22/5) pagi. Kepemimpinannya atas ibu kota setelah memenangkan pemilihan umum tahun 2016—yang memanas dan membuat pendahulunya Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama kalah dan dipenjara karena penistaan agama—telah mendapat penilaian yang beragam.
Responsnya terhadap kerusuhan telah banyak dikritik. Kesempatan berfoto selama kegiatan pembersihan oleh Pasukan Oranye dan petugas pemadam kebakaran, dinodai dengan rekaman yang memperlihatkan Anies yang dielu-elukan oleh para demonstran.
Kerumunan berseru, “Anies 2024!” yang menyoroti posisi sulit gubernur itu, mengingat banyak dari kelompok-kelompok ini mendukungnya dan Sandiaga Uno untuk memenangkan Pilgub Jakarta 2017.

BAGAIMANA MASA DEPAN SANDIAGA UNO?

Calon wakil presiden Sandiaga Uno mendapati dirinya berada di posisi yang sulit. Secara transparan menggunakan kampanye 2019 untuk kemungkinan pencalonan tahun 2024, ia sekarang berisiko menjauhkan dirinya dari para pemilih Jokowi-Amin, yang berpotensi mendukungnya jika sudah tak berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Jika ia bergerak untuk memadamkan kekhawatiran itu, ia berisiko kehilangan pendukungnya di Jakarta yang membawanya ke Balai Kota sebagai Wakil Gubernur.
Aksi politik Sandiaga Uno sejauh ini sangat mengagumkan. Tapi apa yang akan dia lakukan selanjutnya masih belum jelas. Dia telah berkomitmen untuk menggugat di pengadilan, tetapi ia sempat banyak dibicarakan sesaat setelah pemungutan suara bahwa ia berusaha menjauhi tim kampanyenya.
Pintu masih sedikit terbuka baginya untuk kembali pada jabatan Wakil Gubernur Jakarta yang belum terisi, tetapi ia tampaknya tidak mungkin melakukannya. Dengan koalisi yang begitu cair dalam politik Indonesia, gagasan Sandiaga Uno bergabung dengan pemerintah dalam kapasitas tertentu telah diperkirakan, tetapi itu belum akan terjadi sampai setelah proses gugatan di MK selesai.
Keterangan foto utama: Kandidat presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo dan cawapres Ma’ruf Amin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama capres oposisi Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Uno sebelum debat pilpres putaran terakhir di Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. (Foto: Reuters)
https://politikandalan.blogspot.com/2019/06/setelah-aksi-22-mei-5-prospek-indonesia.html Source : 
https://www.matamatapolitik.com/listicle-analisis-5-prospek-pasca-pemilu-setelah-kerusuhan-dan-aksi-22-mei/

Tags

Analisis Politik (275) Joko Widodo (150) Politik (106) Politik Baik (64) Berita Terkini (59) Pembangunan Jokowi (55) Jokowi (52) Lintas Agama (31) Renungan Politik (31) Perang Politik (29) Berita (27) Ekonomi (25) Anti Radikalisme (24) Pilpres 2019 (23) Jokowi Membangun (22) Perangi Radikalisme (22) Pembangunan Indonesia (21) Surat Terbuka (20) Partai Politik (19) Presiden Jokowi (19) Lawan Covid-19 (18) Politik Luar Negeri (18) Bravo Jokowi (17) Ahok BTP (14) Debat Politik (14) Radikalisme (13) Toleransi Agama (12) Caleg Melineal (11) Menteri Sri Mulyani (11) Perangi Korupsi (11) Berita Hoax (10) Berita Nasional (9) Education (9) Janji Jokowi (9) Keberhasilan Jokowi (9) Kepemimpinan (9) Politik Kebohongan (9) Tokoh Dunia (9) Denny Siregar (8) Hidup Jokowi (8) Anti Korupsi (7) Jokowi Hebat (7) Renungan (7) Sejarah Penting (7) Selingan (7) Ahok (6) Health (6) Perangi Mafia (6) Politik Dalam Negeri (6) Gubernur DKI (5) Jokowi Pemberani (5) KPK (5) Khilafah Makar (5) Kisah Nyata (5) Lawan Radikalisme (5) NKRI Harga Mati (5) Negara Hukum (5) Partai PSI (5) Pengamalan Pancasila (5) Pilkada (5) Refleksi Politik (5) Teknologi (5) Anti Teroris (4) Bahaya Khalifah (4) Berita Baru (4) Dugaan Korupsi (4) Indonesia Maju (4) Inspirasi (4) Kebudayaan Indonesia (4) Lagu Jokowi (4) Mahfud MD (4) Menteri Pilihan (4) Pancasila (4) Pendidikan (4) Pileg 2019 (4) Politik Identitas (4) Sejarah (4) Tokoh Masyarakat (4) Tokoh Nasional (4) Vaksin Covid (4) Adian Napitupulu (3) Adudomba Umat (3) Akal Sehat (3) Analisa Debat (3) Artikel Penting (3) Atikel Menarik (3) Biologi (3) Brantas Korupsi (3) Covid-19 (3) Demokrasi (3) Dewi Tanjung (3) Hukum Karma (3) Karisma Jokowi (3) Kelebihan Presiden (3) Kesaksian (3) King Of Infrastructur (3) Lagu Hiburan (3) Makar Politik (3) Melawan Radikalisme (3) Musibah Banjir (3) Nasib DKI (3) Nasihat Canggih (3) Negara Maju (3) Negara Makmur (3) Nikita Mirzani (3) PKN (3) Pembubaran Organisasi (3) Pemilu (3) Pendidikan Nasional (3) Pendukung Jokowi (3) Penegakan Hukum (3) Poleksos (3) Politik Adudomba (3) Rekayasa Kerusuhan (3) Rencana Busuk (3) Revisi UUKPK (3) Sederhana (3) Tanggung Jawab (3) Testimoni (3) Tokoh Revolusi (3) Waspada Selalu (3) Ada Perubahan (2) Agenda Politik (2) Akal Kebalik (2) Akal Miring (2) Anggaran Pemprov (2) Antusias Warga (2) Arsitektur Komputer (2) Basmi Mafia (2) Basmi Radikalisme (2) Beda Partai (2) Berita Internasional (2) Budiman PDIP (2) Capres Cawapres (2) Cinta Tanah Air (2) Dasar Negara (2) Denny JA (2) Erick Thohir (2) Etika Menulis (2) Filsafat (2) Fisika (2) Free Port (2) Gerakan Budaya (2) Gereja (2) Himbauan (2) Information System (2) Isu Sara (2) Jaga Presiden Jokowi (2) Jalan Toll (2) Jenderal Pendukung (2) Jihat Politik (2) Jokowi Commuter (2) Jokowi Guru (2) Jokowi Motion (2) Kabinet II Jokowi (2) Kasus Hukum (2) Kasus Korupsi (2) Kehebatan Jokowi (2) Kemajuan Indonesia (2) Kemanusiaan (2) Kerusuhan Mei (2) Komputer (2) Komunikasi (2) Kriminalisasi Ulama (2) Langkah DPRD-DPR (2) Lawam Penghianat Bangsa (2) Lawan Fitnah (2) Mafia Indonesia (2) Media Sosial (2) Menteri Susi (2) Merakyat (2) Miras (2) Motivasi (2) Nilai Rupiah (2) Olah Raga (2) Opini (2) Pembangunan Pasar (2) Pemimpin Pemberani (2) Pengadilan (2) Pengatur Strategi (2) Penjelasan TGB (2) Penyebar Hoax (2) Perangi Terroriis (2) Pidato Jokowi (2) Political Brief (2) Politik ORBA (2) Program Jokowi (2) Raja Hutang (2) Ruang Kesehatan (2) Sampah DKI (2) Selengkapnya (2) Sertifikat Tanah (2) Simpatisan Jokowi (2) Suka Duka (2) Sumber Kekuasaan (2) Survey Politik (2) Tegakkan NKRI (2) Tenaga Kerja (2) Tirta Memarahi DPR (2) Toll Udara (2) Transparan (2) Ucapan Selamat (2) Ulasan Permadi (2) Ultah Jokowi (2) Undang Undang (2) Adek Mahasiswa (1) Aksi Gejayan (1) Aksi Makar (1) Alamiah Dasar (1) Ancaman Demokrasi (1) Andre Vincent Wenas (1) Anggarana Desa (1) Anies Dicopot (1) Ansor Banten (1) Antek HTI (1) Anti Cina (1) Anti Terrorris (1) Anti Vaksin (1) Anti Virus (1) Arti Corona (1) Aset BUMN (1) Atheis (1) BIN (1) BTP (1) Bahasa Indonesia (1) Bahaya Isis (1) Bangkitkan Nasionalisme (1) Bangsa China (1) Bank Data (1) Bantu Dishare (1) Basuki Tjahaya Purnama (1) Bawah Sadar (1) Bencana Alam (1) Berani Karena Jujur (1) Berani Melapor (1) Binekatunggal Ika (1) Bintang Mahaputera (1) Bisnis (1) Bongkar Gabeneer (1) Bravo Polri (1) Bravo TNI (1) Breaking News (1) Budiman Sujatmiko (1) Bumikan Pancasila (1) Bunuh Diri (1) Busana (1) Buya Syafii Maarif (1) Calon Menteri (1) Cari Panggung Politik (1) Cctvi Pantau (1) Cendekia (1) Croc Brain (1) Cudu Nabi Muhammad (1) Cybers Bots (1) Daftar Tokoh (1) Dagang Sapi (1) Danau Toba (1) Data Base (1) Demo Bingung (1) Demo Gagal (1) Demo Mahasiswa (1) Demo Nanonano (1) Demokrasi Indonesia (1) Deretan Jenderal (1) Dewan Keamanan PBB (1) Digital Divelovement (1) Dosa Kolektif (1) Dubes Indonesia (1) Ekologi (1) Extrimis (1) FBR Jokowi (1) Faham Khilafah (1) Filistinisme (1) Filosofi Jawa (1) Fund Manager (1) G30S/PKI (1) GPS Tiongkok (1) Gagal Faham (1) Gaji Direksi (1) Gaji Komisaris (1) Gaya Baru (1) Gelagat Mafia (1) Geografi (1) Gerakan (1) Gerakan Bawah Tanah (1) Gibran (1) Grace Natalie (1) Gubernur Jateng (1) Gus Nuril (1) Gusti Ora Sare (1) HTI Penunggang (1) Hadiah Tahun Baru (1) Hari Musik Nasional (1) Hiburan (1) Hukuman Mati (1) Hypnowriting (1) Identitas Nusantara (1) Illegal Bisnis (1) Ilmu Pengetahuan (1) Ilusi Identitas (1) Imperialisme Arab (1) Indonesia Berduka (1) Indonesia Damai (1) Indonesia Hebat (1) Injil Minang (1) Intermezzo (1) Internet (1) Intoleransi (1) Investor Asing (1) Islam Nusangtara (1) Istana Bogor (1) Isu Agama (1) Isu Politik (1) J Marsello Ginting (1) Jadi Menteri (1) Jalur Gaza (1) Jangan Surahkan Indonesia (1) Jembatan Udara (1) Jenderal Moeldoko (1) Jenderal Team Jkw (1) Jilid Milenial (1) Jiplak (1) Jokowi 3 Periode (1) Jokowi Peduli (1) Jualan Agama (1) Jurus Pemerintah (1) Jusuf Kalla (1) Kadrun (1) Kambing Hitam (1) Kampus Terpapar Radikalisme (1) Kasus BUMN (1) Kasus Keluarga (1) Kebusukan Hati (1) Kecelakaan (1) Kehilangan Tuhan (1) Kehilangan WNI (1) Kekuasaan (1) Kekuatan China (1) Kemengan Jokowi (1) Kena Efisensi (1) Kepribadian (1) Keputusan Pemerintah (1) Kerusuhan 22 Mei (1) Kesaksian Politikus (1) Keseahatan (1) Ketum PSI (1) Kitab Suci (1) Kode Etik (1) Komnas HAM (1) Komunis (1) Konglomerat Pendukung (1) Kopi (1) Kota Bunga (1) Kota Misteri (1) Kota Modern (1) Kota Zek (1) Kredit Macet (1) Kuliah Uamum (1) Kunjungan Jokowi (1) Kurang Etis (1) LPAI (1) Lagu Utk Jokowi (1) Lahan Basah (1) Larangan Berkampanye (1) Larangan Pakaian (1) Lawan Rasa Takut (1) Leadership (1) Legaci Jokowi (1) Lindungi Jokowi (1) Lintas Dinamika (1) Luar Biasa (1) MPG (1) Mabok Agama (1) Mafia Ekonomi (1) Mafia Tanah (1) Mahakarya (1) Mahkamah Agung (1) Manfaat Vaksin (1) Mari Tertawa (1) Masa Kampanye (1) Masalah BUMN (1) Matematika (1) Membunuh Sains (1) Mempengaruhi Musuh (1) Mempengaruhi Orang (1) Mendisplinkan Siswa (1) Mengharukan (1) Menghasut Pemerintah (1) Menghina Lambang Negara (1) Mengulas Fakta (1) Menjaga Indonesia (1) Menjaga Jokowi (1) Menjelang Pemilu (1) Menjlang Pelantikan (1) Menko Polhukam (1) Menteri (1) Menteri Agama (1) Menteri Sosial (1) Menydihkan (1) Mesin Pembantai (1) Minuman Keras (1) Model Tulisan (1) Muhamad Ginting (1) Mumanistik (1) Muslim Prancis (1) Musu RI (1) Musuh Dlm Selimut (1) Obat Tradisional (1) Oligarki (1) Omnibus Law (1) Oramas Terlarang (1) Orang Baik (1) Orang Beragama (1) Orang Bodoh (1) Orang Kaya (1) Ormas Islam (1) Otak Kebalik (1) Overdosis Haram (1) PHK dan Buruh (1) Palestina (1) Panduan (1) Pantau Jakarta (1) Para Makar (1) Parawisata (1) Partai Baru (1) Partai Komunis (1) Pasar Murah (1) Pelarian (1) Pembayaran Utang Negara (1) Pembela Rakyat (1) Pembumian Pancasila (1) Pemerintahan Jayabaya (1) Pemilihan Presiden (1) Pemprov DKI (1) Pencerahan (1) Pencucian Uang (1) Pendukung Lain (1) Penebaran Virus so (1) Pengacau Negara (1) Pengalaman (1) Pengangguran (1) Pengaruh (1) Pengertian Istilah (1) Pengertian Otoritas (1) Penggulingan Rezim (1) Penghianat Bangsa (1) Pengobatan (1) People Power (1) Perang Dunia III (1) Perangi Tetroriis (1) Peraturan (1) Perayaan Natal (1) Percobaan (1) Perguruan Tinggi (1) Peringatan Keras (1) Peristiwa Mei 1998 (1) Pernikahan (1) Pernyataan ISKA (1) Pertamina (1) Pertemuan Politik (1) Pesan Gus Nuril (1) Pesan Habib (1) Peta Politik (1) Pidato Prisiden RI (1) Pil Pahit Srilanka (1) Pilkada 2018 (1) Pilkada Solo (1) Pilpres Curang (1) Pimpinan MPR (1) Politik Agama (1) Politik Catur Jkw (1) Politik Kepentingan (1) Politik LN (1) Politik Uang (1) Politikus (1) Pollitik (1) Profesional (1) Propaganda (1) Propaganda Firehose (1) Psikoanalisa (1) Psikologi Praktis (1) Puisi (1) Pulau Terindah (1) Quick Count (1) RUU Kadrun (1) Raja Bonar (1) Raja Debat (1) Raksasa (1) Rakyat Kecil (1) Realita Politik (1) Rekam Jejak (1) Rekapitulasi DPS (1) Reklamasi Pulau (1) Relawan Jokowi (1) Remix Sunda (1) Rendah Hati (1) Reungan Politik (1) Rhenald Kasali (1) Risma (1) Ruhut P Sitompul (1) Saksi Yehuwa (1) Sangat Canggih (1) Scandal BLBI (1) Seharah Pers (1) Sehat Penting (1) Sejarah Politik (1) Sekilas Info (1) Selamat Imlek (1) Sembuhkan Jiwasraya (1) Seni (1) Seniman Bambu (1) Shanzhai (1) Sidak Harga (1) Sidang MPR (1) Sigmun Freud (1) Silaturahmi (1) Sistem Informasi (1) Skema Kerusuhan (1) Skenario 22 Mei (1) Skenario Demonstrans (1) Skripsi (1) Soekarno (1) Stasiun KA (1) Suku Minang (1) Sumber Inspirasi (1) Super Power (1) Superkarya (1) Syirianisasi (1) System Informasi (1) TKA Siapa Takut (1) Tahun Kampret (1) Taliban (1) Tanda Kehormatan (1) Tanda Zaman (1) Tanggapan Atas Pidato (1) Tanya Jawab (1) Tebang Pilih (1) Teori Kepribadian (1) Terkaya Indonesia (1) Terorisme (1) Terrorisme (1) Tidak Becus Kerja (1) Tindakan Makar (1) Tingkat Kemiskinan (1) Tinjauan Filsafat (1) Tips dan Trik (1) Toleransi Identitas (1) Travelling (1) Tuan Rumah (1) Tukang Kayu (1) UU Cipta Kerja (1) Ucapan Gong Xi Fat Choi (1) Ulama Bogor (1) Ulasan Berita (1) Ulasan Suriah (1) Ustadz Bangsa (1) Via Vallen (1) Virus Covid-15 (1) Wajib Baca (1) Wakil Tuhan (1) Wali Kota (1) Wanita Kartini (1) Wewenang (1) Yusril Blakblakan (1)