Latest News

Selengkapnya Diteruskan DI NEWS.TOPSEKALI.COM

Monday, September 30, 2019

LAPORAN HASIL PENGUNGKAPAN KASUS ADANYA RENCANA MEMBUAT CHAOS MENGGUNAKAN HANDAK

Denny Siregar JOKOWI ITU MENGERIKAN



Jokowi tak Pernah Lemahkan KPK


Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) yang digagas oleh DPR RI mengundang sejumlah polemik di tengah masyarakat. Ada yang menyebut setuju untuk di revisi namun tidak sedikit pula yang menyebut tidak setuju. Adanya hal tersebut Presiden Joko Widodo pun memiliki sikap berbeda dalam menanggapi revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK). Ia menyebut tak semua usulan DPR dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disetujui pemerintah. Dia tak ingin KPK diperlemah. Lalu apa tujuan sebenarnya DPR RI merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi? Benarkah ada unsur ketakutan dari DPR itu sendiri terhadap KPK? Dan bagaimana seharusnya RUU KPK itu dibuat? Simak perbincangan menariknya bersama Mantan Ketua KPK Antasari Azhar. https://politikandalan.blogspot.com/2019/09/denny-siregar-jokowi-itu-mengerikan.html #AntasariAzhar #Newsmaker #MedcomID


MEREKA MAU MEMBAKAR INDONESIA



Malam mendekati demo "Mujahid 212", beberapa orang kumpul di rumah seorang dosen di Institut Pertanian di Bogor.

Dosen ini kemudian memberikan arahan ingin membuat kerusuhan seperti 1998. Caranya adalah dengan membakar ruko-ruko "Cina" disepanjang Grogol sampai Roxy dengan bom molotov.

Sesudah itu, puluhan orang bayaran akan dikoordinir untuk membuat kerusuhan dan diarahkan untuk menciptakan korban jiwa supaya masyarakat makin terbakar dan menimbulkan demo lebih besar.

Tujuannya, supaya Jokowi mundur seperti mundurnya Soeharto.

Untung saja, Densus 88 mengetahui rencana ini dan menangkap para pelaku, sehingga demo Sabtu kemarin berjalan dengan aman. Dengan ditangkapnya jaringan teroris ini, maka terputuslah rantai mereka antara pimpinan dan pendemo bayaran.

Siapa para pelaku yang ditangkap Densus 88 itu ? Jangan kaget. Mereka adalah para relawan Prabowo. Mereka dibayar 300 ribu rupiah untuk membuat kerusuhan. Bayangkan, 300 ribu rupiah saja...

Saya sebelumnya juga mendengar, triliunan rupiah uang disiapkan untuk membuat "Indonesia terbakar". Miliaran rupiah sudah ada ditangan beberapa elit dan sudah disalurkan ke beberapa tangan di lapangan.

Kerusuhan sudah disusun sedemikian rupa sesudah gagal aksi 22 Mei saat pengumuman MK yang menimbulkan beberapa korban jiwa.

Aura Pilpres 2019 sebenarnya belum selesai. Jadi jangan dikira bahwa lawan politik sudah pasrah dengan situasi yang ada. Mereka terus membangun situasi supaya negeri ini rusuh dan mereka mengambil alih kekuasaan.

Para pendukung khilafah juga mengambil momentum ini sebagai aksi dengan pengerahan massa. Sayangnya, karena pendana lapangan dan penyedia senjata ditangkap Densus 88, mereka yang dilapangan pun bingung dan pulang ke rumah karena logistik tidak ada.

Padahal sebelumnya, dengan jaringan mereka di kelompok pengajian dan BEM mahasiswa yang merupakan kader mereka, bara apinya sudah dipanaskan. Ditambah dengan jaringan mereka melalui para guru di sekolah menengah, para pelajar sudah mengipas api supaya baranya tetap menyala.

Dan puncaknya di acara Mujahid 212, mereka berencana akan membakar Jakarta dengan bom molotov yang sudah disiapkan..

Tapi Tuhan tidak ingin negeri indah ini kembali memerah. Melalui Densus 88 yang menyusup di berbagai kantung mereka, puncak kerusuhan berhasil diredam.

Terimakasih Densus 88. Terimakasih TNI dan Polri..

Percayalah. Kami juga tidak tinggal diam. Narasi jahat mereka di media sosial, biar netizen yang melawan. Karena ini perang jihad. Mereka "jihad" untuk menghancurkan negeri ini, kami jihad untuk mempertahankannya.

Ini bukan tentang Jokowi. Ini tentang NKRI..

Seruput kopinya...

Denny Siregar
https://politikandalan.blogspot.com/2019/09/mereka-mau-membakar-indonesia.html
politikandalan.blogspot.com


Denny Siregar: SAYA BERSAMA JOKOWI

Denny Siregar: Seujung Rambut Lagi, Indonesia Perang Saudara
Denny Siregar berbicara tentang faktor- faktor yang membuat radikalisme berkembang di Indonesia. Denny dalam video ini juga menuturkan pendapatnya, apa yang akan dilakukan oleh Joko Widodo lima tahun ke depan setelah Pilpres 2019. Tulisan menarik dari Denny dapat dilihat melalui tautan ini https://www.tagar.id/tag/dennysiregar disajikan di Tagar. Video ke2 : https://youtu.be/a2gqbYAJXQU








Sunday, September 29, 2019

SURAT DARI MEDSOS


Mohon di berikan pencerahan kpd keluarga sanak saudara sebangsa setanah air Indonesia...🇮🇩🇮🇩

SURAT DARI MEDSOS :   Banyak yang menyalahkan aparat yang melakukan tindakan pemukulan..     sebenarnya simpel, kita tarik garis lurus Tidak ada asap kalau tidak ada api .
Dan adanya pasukan Sabhara dan Brimob Polri disana bukan sbg pendukung atau pro ke DPR / MPR, Tapi menjalankan tupoksi nya sbg PHH ( Pasukan Huru Hara ) .
Kenapa brimob sampai ada pemukulan ?
Kau lempari polisi dgn batu, polisi diam, kau lempari bom molotov, polisi diam, kau ludahi aparat, Polri hanya berlindung di balik tameng. Ketika Polri maju pukul mundur kalian dgn gas air mata & water canon, kalian bilang polri anarkis.
Siapa yang anarkis ?
Kembali ke awal kalimat saya Tidak ada asap kalau tidak ada api .
Polri jaga dan stand by dari kalian belum datang sampai kalian betul2 bubar.
Tidak makan,
tidak mengabarkan keluarga dirumah,
tidak ibadah demi jaga keamanan kalian dan gedung dpr,
tidak duduk spt kalian yg bergantian maju mundur.
Bayangkan di balik tameng itu BAPAK MU, SAUDARA MU, ATAU BAHKAN ORANG YANG KAU SAYANGI KAU LEMPARI BATU !

Polri punya keluarga sama spt kalian dirumah. Penyampaian pendapat telah di atur dlm UU berikut peraturan2 nya. Contoh :
1. Tidak melakukan tindakan anarkis
2. Tidak merusak fasilitas umum
3. Tidak membakar ban
4. Membubarkan diri sesuai dengan ketentuan yang sudah tertera dlm IJIN PENYAMPAIAN PENDAPAT Sudah kalian jalankan belum 4 point di atas ?
Semua di langgar, ketika polri bertindak kau bilang Polri anarkis ?
Kami manusia !
Punya nurani dan otak bahkan keluarga sama spt kalian.
Polri ada di tengah2 pendemo bukan sbg musuh, tp sbg penengah antara DPR dan Mahasiswa agar tdk ada kress bahkan jangan sampai masuk ke gedung Dpr spt kejadian ‘98. Apa salah POLRI kalian kambing hitamkan ? Polri kalian salahkan bertindak anarkis dll. Pd hal pemicu & yg anarkhis adalah massa pendemo yg tdk punya nurani.....????

KALAU KALIAN DEMO DENGAN AMAN, IKUTI ATURAN UU PENYAMPAIAN PENDAPAT, POLRI TDK AKAN BERTINDAK TEGAS .

Masih ingat Polri jadi korban pembakaran oleh mahasiswa kemarin ?
Mana keadilan utk anggota Polri ?
Di papua Brimob terkena busur panah, mana ada keadilan ?
Di JKT mobil Water Canon, Raimas kalian rusak. Salah apa ?
Polri bukan musuh kalian adik2, ada nya Polri justru menjaga situasi agar tdk memanas, budayakan tertib dlm segala hal di mulai dari diri sendiri,
Dgn niat yg baik......🙏🙏🙏🙏🙏

Tlg Viralkan agar masyarakat paham akan tugas Polri.

PANGGUNG POLITIK JOKOWI YANG TIDAK TERLIHAT OLEH AWAM..


Ketika awal Jokowi berkuasa, teman saya mengatakan bahwa yang paling berbahaya secara politik adalah sikap Jokowi yang ingin memaksa Freeport mengakhiri Kontrak Kerja dan patuh kepada UU Minerba.

Karena ini menyangkut kepentingan AS yang Lima Presiden sebelumnya tidak mampu menghadapi.

Apalagi Jokowi bukan presiden yang pemimpin Partai, yang tentu tidak punya kekuatan terorganisir di akar rumput menahan gejolak serangan politik dalam negeri.

Benarlah.

Tahun 2015 suhu politik memanas dengan munculnya skandal “Papa minta saham” yang berkaitan dengan Dirut PT. Freeport Indonesia dan Setya Novanto bersama Murez.

Isi rekaman itu menyeret nama nama mantan presiden sebelumnya yang terlibat dalam konspirasi tingkat tinggi.

Setya Novanto lolos dari kasus ini karena dia tidak mau bersaksi atas isi rekaman itu.

Secara tidak langsung Novanto menyelamatkan muka para presiden sebelumnya.

Tanpa operasi Intelligent Asing tidak mungkin rekaman yang sudah setahun lebih muncul lagi kepublik dan membuat gemetar elite politik.

Ini seakan sinyal kepada Jokowi bahwa jangan main main dengan Freeport.

Apakah itu cukup?

Belum. !!

Pada bulan Februari 2016, Kapal selam AS berkekuatan nuklir mendekati perairan Indonesia.

Ini provokasi yang berbahaya.

Jokowi telah memerintahkan TNI AL harus tanpa ragu menjaga teritori Indonesia.

Makanya Tim reaksi cepat Western Fleet Quick Response (WFQR) TNI AL dipiloti Kapten Laut (P) S Hayat dan Lettu Laut (P) Asgar Serli bergerak cepat menuju wilayah perairan Nongsa, Batam.

Pusat Penerbangan TNI AL yang bermarkas di Tanjungpinang harus melaksanakan prosedur tetap dalam Standar operasi tempur untuk menjaga teritory Indonesia.

Berita ini tidak begitu di perhatikan oleh Publik.

Padahal saat itu prajurit TNI berhadapan dengan Angkatan laut AS yang menggunakan Kapal selam modern untuk mendekati perairan Indonesia.

Saya yakin apalah arti kekuatan Helikopter Helikopter BO 105 nomor lambung NV-408, di bandingkan dengan kekuatan angkatan laut AS.

Tapi prajurit TNI tanpa sedikitpun ragu terus me shadow kapal selam itu untuk segera menjauh dari perairan Indonesia.

Selesai?

Belum. !!!!

Masih ada lagi…

Di penghujung tahun 2016 atau bulan november terjadi aksi massa umat islam yang dikenal dengan gerakan GNMF MUI untuk memenjarakan Ahok yang dituduh menistakan agama.

Namun sebetulnya diarahkan untuk menjatuhkan Jokowi.

Terbukti dalam aksi 411 ratusan ribu orang berdemontrasi mengepung istana negara.

Aparat dengan kesetian tinggi kepada Presiden berhasil menjaga ketertiban demo tersebut walau sempat terjadi gesekan dengan aparat.

Selesai?

Juga Belum!

Sebulan kemudian diadakan lagi aksi 212, tujuan tetap sama memenjarakan Ahok dengan target Istana negara.

Kali ini Jokowi datangi peserta demo dengan percaya diri, dan memastikan dia tidak takut dan dia bukan musuh umat islam.

Apakah itu cukup?

Belum!!

Pada saat hari Pilkada DKI, Kapal induk bertenaga nuklir milik Amerika Serikat (AS) USS Carl Vinson memasuki wilayah Indonesia dengan alasan mengawal kunjungan Wakil Presiden AS Mike Pence ke Indonesia.

Kunjungan dengan kawalan berkekuatan besar ini secara tidak langsung AS menerapkan smart power terhadap Indonesia.

“Kamu jangan coba coba melawan saya“.

Pada bulan itu memang sedang dilakukan perundingan dengan Freeport.

Jokowi menghadapi tekanan itu dengan tenang.

Dalam pertemuan dengan Jokowi, Mike tidak menyinggung soal Freeport.

Provokasi AS di perairan Indonesia dan adanya pressure group sebagai proxy AS yang membuat stabilitas politik dalam negeri terganggu, menguatkan argumen para elite politik dan Jenderal bahwa berhadapan dengan kepentingan AS di Indonesia sangat berbahaya.

Tahun 2017 Prabowo mengatakan bahwa Indonesia harus menghormati kepentingan AS.

Bahkan Prabowo sampai mengingatkan pemerintah Jokowi bahwa Amerika Serikat pernah membantu bangsa Indonesia pada beberapa hal.

Tentu ini berkai6tan dengan kekisruhan perundingan dengan Freeport.

Sikap Jokowi sudah jelas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Kewajiban divestasi hingga 51 persen.

Sikap ini dipegang dengan konsisten.

Teman saya bilang bahwa bukan hanya AS yang dibuat Jokowi tidak berdaya.

China juga merasakan sikap keras Jokowi.

Dalam pertemuan APEC di Beijing.

Jokowi dengan tegas akan memberikan ruang ALKI kepada AS.

Dengan demikian tidak berdesakan dengan China di Malaka.

Bahkan Jokowi menolak dengan keras klaim Cina atas laut Cina Selatan & menggantinya dengan Natuna Utara!!!

Yang membuat pemerintah Cina geram, tapi apa daya yang dihadapi adalah Jokowi si manusia keras kepala yang sangat mencintai negerinya.

Dan kalian masih bilang Jokowi antek Cina???

Kalian mau tahu muka antek Cina dan penjilat pantat cina?

Nih.....!! 👇

Setelah pertemuan APEC di Beijing Jokowi akan membangun pelabuhan check point di Nusa Tenggara Barat (NTB) & Sulawesi.

Waktu itu baik China & AS setuju untuk mengakhiri konflik laut cina selatan.

Atas kesepakatan itu China merasa aman dengan program OBOR untuk menghubungkan China ASEAN.

Pembangunan kereta logistik digelar dari Guangxie melalui Vietnam, Thailand, Malaysia Singapore dan rencana dengan jembatan laut Malaka akan terhubung dengan Indonesia ( Dumai ).

Saat sekarang jalur kereta sudah sampai di Malaysia.

Dan sedang membangun tunnel ke Singapore.

Sementara AS sedang memperkuat investasi explorasi gas di blok santa fee dan marsela ( laut Arafuru- Maluku ) dan Mahakam, kalimantan timur.

Tetapi dalam perjalanannya Jokowi tidak pernah komit dengan kesepakatan APEC itu.

Jokowi tidak menanggapi proposal jembatan Selat Malaka yang menghubungkan Dumai dengan Malaka.

Padahal proyek itu sudah dapat izin prinsip dari pemerintah SBY.

Program Toll laut Jokowi bukannya mendukung OBOR malah bersaing dengan OBOR.

China pusing.

Bagaimana dengan AS?

Blok Mahakam di take over oleh Pertamina awal tahun ini dan Blok marsela di bangun di darat dan sekarang justru Jokowi akan membangun pangkalan militer di Kepulauan Arafuru.

AS tambah pusing.

“Bagaimana mau kerjasama kalau tidak ada yang komit".

Jokowi seenaknya mengabaikan komitment yang dibuatnya.

Kata teman konsultan Geostrategis kepada saya.

Saya hanya tersenyum.

Saya katakan kepada teman bahwa OBOR ( One Belt One Road ) tidak akan dapat peluang menyentuh Malaka sebelum Sumatera terkoneksi dengan toll laut maupun toll darat.

Jokowi tidak mau mengorbankan Geostrategisnya untuk kepentingan asing.

Janji China akan menggelontorkan dana USD 30 miliar untuk jalan toll Sumatera & toll laut, nyatanya hanya 10% saja cair.

Mau komit bagaimana?

Amerika juga sama, tidak ada niat baik menyelesaikan masalah Freeport dengan mulus.

Mau komit bagaimana ?

Saya rasa ini hanya pertimbangan fairly.

Kalau mau bersinergi, China dan AS harus tunjukkan itikad baik.

"Sekarang Indonesia, ada atau tidak ada china atau AS pembangunan jalan terus sesuai agenda.

"Agenda Jokowi untuk Indonesia", Kata saya.

“Jadi apa usul kamu ?" Kata teman sambil mengerutkan kening.

"Menurut saya, china selesaikan saja komitment membiayai jalan toll Sumatera dan toll laut, dalam koridor B2B.

Kemudian AS gunakan Jepang & Eropa bangun koneksitas Kalimatan & Sulawesi.

Dukung penyelesaian masalah freeport.

Nah kalau itu semua sudah selesai, Jokowi akan komit.

Mengapa?

Karena kalau infrastruktur terbangun, Indonesia juga siap bersaing atas program OBOR nya China dan Grand Pacific nya Amerika.

Kan tidak mungkin Indonesia hanya jadi penonton.”

“Wah saya yakin Jokowi akan gagal Pilpres 2019.
Terlalu banyak musuh."

Apalagi proxy China dan AS ada disemua Partai Politik di Indonesia.

“Kata teman saya hanya tersenyum. Memang perjuangan mempertahankan NKRI itu tidak mudah".

Mengapa ?

Musuhnya bukan saja orang asing tetapi juga dari dalam negeri yang berkedok pengamat, tokoh agama, politisi & mereka tanpa rasa malu secara vulgar menunjukan keberpihakannya terhadap asing.

Tidak ada mereka berdemo memberikan dukungan kepada Presiden dalam upaya nasionalisasi SDA kita.

Bagi mereka bagaimana caranya agar agenda asing terkabulkan dan Jokowi jatuh, entah bagaimana caranya.

Yang penting mereka dapat uang dan kekuasaan.

“Negeri kami merdeka berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Engga ada yang kami takuti dengan asing apalagi proxy kambing, proxy sapi, proxy kampret.

Karena yang menjaga kami adalah Tuhan..Allah SWT.

Apakah ada yang lebih hebat dari Tuhan? “ kata saya.

Tidak percaya?

Nah! ...

Terbukti kini di penghujung tahun kekuasaan Jokowi, Blok Mahakam, Blok Rokan dan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia selesai dan Jokowi masih bisa tersenyum tanpa beban menyapa rakyat dengan gaya jenakanya.

Belakangan AS dan China harus bermanis muka kepada Jokowi agar Indonesia berperan dalam proposal Indopacific dan tetap saja Jokowi menentukan arah proposal itu sesuai dengan kepentingan Indonesia.

Sementara gerakan pressure group semakin kehilangan ide dan pijakan politik.

Beberapa diantara mereka kini tersangkut kasus pidana dan mungkin ada yang hampir gila karena ngoceh salah terus.

Pemilu 2019 adalah panggung Jokowi, untuk periode kedua dengan dukungan penuh dari koalisi partai yang akan menguasai kursi minimal 70% di DPR.

Wahai anak negeri... Jangan biarkan Jokowi berjalan sendiri.🙏.
https://politikandalan.blogspot.com/2019/09/panggung-politik-jokowi-yang-tidak.html

Tuesday, September 24, 2019

YANG MANAKAH MENUNJUKKAN ORANG BERAGAMA?


Yang berbaju merah bernama Intan Syafrini Fazrianti. Dia berjibaku sebagai relawan memadamkan kebakaran hutan. Dari raut mukanya kita seakan ikut merasakan perjuangannya. Menahan panasnya asap. Letih tapi tak menyerah.

Foto mbak Intan kita sandingkan dengan foto sekelompok wanita yg khusus datang ke lokasi kebakaran berpakaian sesuai syariat islam.

Mereka khusus membawa dan membentangkan bendera HTI untuk mempertegas identitas mereka.

Mereka berfoto2 dengan latar belakang kebakaran hutan.
Samar2 kita bahkan melihat orang2 yg sedang sibuk memadamkan kebakaran.
Mereka seakan bangga dengan identitas keislaman yg mereka pamerkan lewat pakaian dan bendera.
--------------
Mereka berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan, tapi ada pula yang datang bawa bendera hitam Selfie sambil teriak "kebakaran hutan tuntas dengan Khilafah"
WARAS !

Surat Terbuka kepada : Presiden Republik Indonesia


Kepada Yth,
Bapak Ir. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Yang mulia Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia :
Saya, Gus Madun, Warga Negara Indonesia, ketua umum Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia yang sejak tahun 2008(??) aktif bersama dengan aktivis2  pengiat Anti korupsi lainnya berusaha mengumpulkan bukti 2 dan saksi-2, menyampaikan berbagai tindak pidana korupsi pada KPK, namun sudah sepuluh tahun berjalan, kami menyaksikan terjadinya jual beli, pilah kasus yang terang - terangan dilakukan oleh sejumlah oknum 2 KPK,  berbagai upaya pemerasan , penggelapan, perampokan dengan berkedok kasus, barang bukti, sitaan fiktif telah dilakukan oleh oknum 2 KPK hingga oknum 2 dan keluarga nya menikmati harta haram yang di sembunyikan, bahkan ekstrimis aliran sesat telah menggerogoti SDM KPK, para pendukung Taliban mulai terang2 an menyebarkan anti PANCASILA , anti Pemerintah, Anti agama lain nya dalam kesempatan khotbah di mesjid / mushola di lingkungan KPK,  mereka membidik, menghajar siapapun yang dipandang menghambat didirikan negara syariat Islam Indonesia , ICW dan para oknum mahasuswa HTI yang terang 2 an mendapat aliran dana dari Israel justru menjadi alat pemukul oknum2 KPK dalam hal mempropagandakan  kebohongan kepalsuan tindakan oknum2 KPK, mereka tidak segan2 mekriminalisasi siapapun yang dianggap menghalangi langka mempengaruhi , merubah dan menguasasi haluan Negara untuk bisa mengwujudjan negara Taliban / Syariat Islam Indonesia , dimata pejabat Pemerintah dan rakyat termasuk Yang Mulia Bapak Joko Widodo adalah musuh Islam aliran Taliban, semuanya adalah manusia murtad, haram yang wajib dibasmi.
Kami minta Bapak Presiden segera memerintahkan Aparat keamanan menangkap oknum2 KPK tersebut, Membubarkan KPK yg identik dengan teroris/ komunis dan musuh Rakyat.
Mencetak korupsi menindak korupsi NKRI telah memiliki lembaga handal Kepolisian dan  kejaksaan yang konstitusi sesuai dengan UUD 1945,  sedangkan KPK TIDAK KONSTITUSI, semua rakyat tahu penyidik , penuntut umum KPK adalah berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan, meskipun ahir 2 ini telah disusupi oleh kedok pegawai tetap namun faktanya oknum2 Taliban yang berkedok penyelidik Penyidik dan penuntut umum dalam tubuh KPK, para ekstrimis / komunis telah berusaha menguasai negara dengan melalui KPK dan para anteknya, sekaki lagi bubarkan KPK, Bubarkan ICW!                                                                                               
apa yang saya sampaikan ini merupakan pengaduan dari saya madun hariyadi, yang tahu persis sepak terjang kpk dan saya juga memiliki sejumlah fakta sebagai bukti mengenai perbuatan mereka,
untuk itu saya meminta kepada yang mulia bapak presiden untuk segera mengambil sikap tegas mengeluarkan perpu pembekuan kpk untuk sementara, stop oprasional dan bentuk tim khusus menyelidiki masalah yang ada di internal kpk,
dan kami juga meminta kepada bapak presiden joko widodo perintahkan aparat penegak hukum memproses secara hukum oknum2 kpk yang terbukti melanggar hukum,
ketegasan bapak presiden sangat kami harapkan agar tidak ada peluang bagi kelompok - kelompok di kpk yang memprovokasi publik yang bisa menimbulkan perpecahan.

Madun Hariyadi - 081288246859
Penggiat Anti Korupsi GPHN RI
(Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia)

MK Tegaskan Pengurus Ormas Bertentangan Pancasila Dipenjara Seumur Hidup http://detik.id/6mztaQ

Hayoo kita minta Polisi segera menangkap semua pengurus dan pengikut Ormas terlarang di Indonesia seperti HTI. Bersihkan NKRI dari pengurus dan pengikut Ormas terlarang di Indonesia seperti HTI agar NKRI tetap Damai dan sejahtera berdasarkan UUD 45 dan Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika
............................................
MK Tegaskan Pengurus Ormas Bertentangan Pancasila Dipenjara Seumur Hidup
Andi Saputra - detikNews
MK Tegaskan Pengurus Ormas Bertentangan Pancasila Dipenjara Seumur Hidup
Sidang MK (ari/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atas UU Ormas. Alhasil, sejumlah ancaman hukuman pidana bagi anggota ormas adalah konstitusional.

Pemohon meminta sejumlah pasal dihapus. Yaitu Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas selengkapnya menyatakan:

(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 1 tahun.

(2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

Menurut MK, pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Seseorang meskipun menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas namun tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana diuraikan di atas maka orang yang bersangkutan bukanlah subjek yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas," demikian putus MK sebagaimana dikutip detikcom, Rabu (22/5/2019).

Baca juga: Petisi Tolak Izin FPI Jadi Atensi Mendagri

Menurut MK, seseorang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU Ormas adalah jika ia melakukan perbuatan yang dilarang itu dengan sengaja baik kesengajaan dengan kemungkinan (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn), kesengajaan dengan maksud/tujuan (opzet als oogmerk), ataupun kesengajaan dengan kepastian (opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn) - dan dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

"Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang didasarkan pada proposisi bahwa seseorang diancam pidana karena orang itu menjadi anggota atau pengurus Ormas padahal yang melakukan pelanggaran adalah Ormasnya adalah tidak benar," ujar MK.

Baca juga: FPI Menyoal Petisi Viral

Berikut larangan yang diatur UU Ormas yang digugat:

1. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.
2. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan.
4. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaa terhadap agama yang dianut di Indonesia
5. Menggunakan nama, lambang, bendera dkk gerakan separatis atau organisasi terlarang.
6. Melakukan kegiatan separatis.
7. Menganut dan mengembangkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.

Khusus point 3, 4,5,6 dan 7 dihukum penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

Mari kita gelorakan hestek #SayaBersamaJokowi


SEBARKAN…!!!

Teman-teman

Hestek #TurunkanJokowi yg digagas para pecundang yang SAKIT HATI karena kalah dalam Pilpres (MCA, HTI, Radikalis anti Pancasila & para gedibal-nya] harus KITA LAWAN

Mari kita gelorakan hestek #SayaBersamaJokowi ini bukan hanya soal dukung mendukung di Pilpres lagi, akan tetapi ini adalah gerakan kita semua untuk MELAWAN mrk para bedebah yg menunggangi demo mahasiswa yang menolak RUU Mineral dan Batu Bara, RUU Pertanahan, RUU KUHP, dan RUU Pemasyarakatan  yang berlangsung kemarin, hari ini & beberapa hari kedepan.


Sekali lagi yg punya akun twitter, IG dan FB yuks… gaungkan hestek :  #SayaBersamaJokowi

SURAT UNTUK ADEK MAHASISWA YANG SUKA MAEN SEMPRITAN..


Adek2 mahasiswa tersayang,

Apakah adek2 mahasiswa tahu, bahwa pada tahun 2015, seorang Effendy Simbolon pernah berkata, “Kalau seorang Jokowi bisa membubarkan Petral, saya akan botak..”.

Dan pada tahun yang sama juga, Jokowi membubarkan Petral yang sudah beroperasi puluhan tahun - yang disebut Faisal Basri dilindungi langit ketujuh - sehingga semua transaksi migas langsung ditangani Pertamina.

Apakah adek2 mahasiswa tahu itu ?

Coba tanya senior kalian dulu, betapa kenaikan harga BBM seribu saja dulu bisa memicu antrian di pom bensin begitu panjang di seluruh Indonesia dan menaikkan harga2 barang ?

Adek2 mahasiswa tahu itu ?

Dan siapa yang bisa menyelesaikan semua masalah itu tanpa bertele2 dan tegas terhadap bisnis yang diperkirakan meraup uang negara 250 triliun per tahun ? Jokowi bukan ? Pernahkan kalian memberi kartu hijau buat beliau untuk itu ?

Dan adik2 mahasiswa tahu, jika isi laut kita dirampok dan negara rugi ribuan triliun rupiah selama puluhan tahun ?

Siapa yang bisa menyelamatkan situasi itu dengan menenggelamkan ratusan kapal asing yag selama ini menikmati kekayaan laut kita ? Jokowi, bukan ? Apakah dia mendapat kartu hijau sebagai tanda penghormatan dari kalian ?

Adik2 mahasiswa tahu, selama puluhan tahun kita merdeka masih banyak wilayah di Papua sana gelap gulita dan tidak ada akses jalan menuju kesana.

Menurut adek2, siapa yang kemudian berjibaku mengucurkan dana ratusan triliun rupiah dan mengerahkan TNI AD untuk membangun ribuan kilometer jalan disana di medan yang berat dan penuh kontak senjata ? Jokowi, kah ?

Kapan ya kita memberi dia kartu hijau untuk itu ?

Adek2 mahasiswa mungkin sudah terlalu nyaman kuliah di kota, dengan semua fasilitas yang ada sehingga tampak gemuk dan lembek tubuhnya.

Tambun dan sulit bergerak dari tempat duduknya sehingga tidak tahu bahwa Jokowi dalam setahun mengunjungi ratusan tempat di seluruh Indonesia guna memastikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih ada.

Pernahkah adek2 memberinya kartu hijau untuk itu sekedar menghormati apa yang dia kerjakan untuk bangsa Indonesia ?

Kalau Jokowi mau, adek2, ngapain dia bubarkan Petral ? Kan dia bisa minta 10 persen setiap tahun untuk menumpuk kekayaan keluarganya ?

Ngapain juga Jokowi capek2 bangun Papua, toh lebih enak bangun Jawa dimana banyak media yang meliput disana untuk pencitraan dirinya ?

Atau ngapain sih ledakin kapal asing perompak ikan kita, jika dia bisa minta komisi sebagai kepala negara yang tidak akan mengusiknya ?

Sulit ya memberinya kartu hijau ? Karena adek2 hanya memandangnya sebelah mata dengan kedengkian luar biasa tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi diluar sana..

Mahasiwa itu bukan hanya harus pintar dalam pelajaran, adek2, tapi juga harus luaskan wawasan.. Jadi mulailah membaca, jangan hanya sibuk protes saja. Apalagi pake share status Jonru yang jelas2 fitnahnya..

Adek2 mahasiswa yang suka nyemprit dan kasih kartu kuning, jadilah mahasiswa berprestasi Internasional jika ingin terkenal. Sensasi itu murahan adek2, seperti beberapa anggota DPR itu yang sibuk berkata tapi minim bekerja.

Sekali2 minum kopilah sama abang sini, biar abang cerahkan. Jadikan dirimu sebagai ahli di jurusanmu, itulah yang terpenting. Jangan seperti beberapa kakak yang dulu kuliah di jurusan pertanian tapi malah tersesat jadi ahli bekam..

Setuju, adek2 mahasiswa ? Angkat kopinya. Seruputtt...eh tolong dikurangi micinnya ya. Tidak baik untuk kesehatan jiwa..

www.dennysiregar.com

MARI BERGERAK UNTUK MELINDUNGI PRESIDEN


Oleh :
Rudi S Kamri

Presiden Joko Widodo saat ini sedang dikerjain oleh sekelompok petualang politik di negeri ini. Dengan menggunakan barisan mahasiswa dan buruh mereka bergerak membuat gaduh seluruh negeri.

Tujuannya tunggal : Ingin menggagalkan pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019. Ini gerakan makar yang terencana yang tidak mampu diantisipasi oleh aparat intelijen negara. Para aktor makar tersebut bebas berkeliaran karena Pembantu Presiden di jajaran Polhukam sangat lemah dan memble.

Tidak apa-apa. Saatnya kita turun melindungi Presiden. Caranya ?
Yang main medsos gencarkan perlawanan SAYA BERSAMA JOKOWI.
Yang bisa menulis, tulislah dukungan kepada Presiden Jokowi.
Yang siap turun ke lapangan, nunggu komando dari tokoh-tokoh pemimpin Organ Relawan.
Dan bagi kita semua mari dukung Presiden Jokowi dengan DOA setiap saat sampai pelantikan tanggal 20 Oktober 2019.

Mari kita teriakkan bersama :
SAYA BERSAMA JOKOWI !!!
#SayaBersamaJokowi
Salam SATU Indonesia
23092019
https://politikandalan.blogspot.com/2019/09/mari-bergerak-untuk-melindungi-presiden.html

Platform kita (RKN) ialah  Perdamaian dan Persatuan Nasional Indonesia yang kompak dan harmonis.. 
menuju Indonesia Raya nan Jaya..
adil dan makmur.

oleh karenanya seperti apapun Dinamika yg muncul di negara ini harus kita sikapi secara arif dan bijaksana.. 

Kita semua mesti sadar bahwa memang negara kita sedang gonjang ganjing dgn berbagai isu..

kita harus tanggap bahwa anak2 dan adik2 kita para Mahasiswa  dan Generasi muda  serta Generasi Milenial kita.. sedang menjalani 
proses belajar... mencari jati diri dan membentuk kematangan emosional serta kapasitas intelektual mereka.

Jelas mereka butuh perhatian dan bom bunga  kita.. baik sebagai orang tua.. sebagai senior 
dan sesepuh..
mulai dari kluarga, 
dlm lingkungan masyarakat dan 
kehidupan berbangsa..

oleh karena itu.. baiklah setiap pesan yg kluar dari RKN.. entah konteksnya inisiatif individu/ perseorangan maupun lembaga haruslah selaras..
untuk maksud yg utama dan mulia yakni..

Menyejukan, Mendamaikan, Mempersatukan setiap elemen bangsa dan.. Mengeratkan Rantai Konsolidasi Nusantara Indonesia tercinta..  ❤

Demikian saudara dan saudari. 

salam solidaritas Nusantara...
❤Indonesia  
     Merekat 
❤Indonesia Kuat 
❤Indonesia 
     Hebat.

terimKsih 🤗
dari saudara mu.

PENUMPANG GELAP MEMAINKAN AKSI GEJAYAN.


Penumpang gelap kembali menggalang aksi untuk menggagalkan pelantikan Jokowi pada bulan Oktober ini. Penumpang gelap adalah kelompok yang menunggangi calon presiden Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 lalu. Kedok para penumpang gelap ini terbongkar. Tujuan mereka bukan untuk memenangkan Prabowo-Sandi tapi memanfaatkan untuk kepentingan mereka yakni menancapkan ideologi khilafah pada kontestasi pilpres.
Faktanya misi penumpang gelap ini pada pilpres 2019 gagal total. Apakah mereka akan berhenti..? Ternyata tidak..!! Kini para penumpang gelap ini aktif menggalang aksi dengan memanfaatkan isu-isu populis seperti UU KPK, RUU KUHP, RUU PKS, isu Kahutla, dsb.
Rakyat Indonesia harus sadar bahwa gerakan para penumpang gelap ini tak kan berhenti sebelum mereka merebut kekuasaan dengan terus menunggangi isu-isu yang muncul di masyarakat tanpa peduli korban jiwa harus berguguran...

Salam NKRI 🇮🇩

AKU MENDENGAR SEMUA TUDUHAN KALIAN


Kalian bilang aku ini Presiden BONEKA, keturunan PKI...
Dan entah apalagi kata-kata busuk kalian.
Katanya orangtuaku tidak jelas.
Agamaku dipertanyakan.
Memilihku dianggap haram.

Aku terpukul dan beberapa kali jatuh tersungkur.
Hanya demi Indonesia
aku bangkit lagi.
Kerja, kerja, dan kerja.
Tapi...
Tetap saja kalian bilang rakyat tak makan aspal jalan Papua...
BBM satu harga, tak ada guna... itu karena kalian dibutakan.

Kalian tertawa saat rupiah terpuruk.
Malah mengharap lebih buruk.
4 tahun perjuangan mengambil alih Freeport, kalian bilang itu hoax.
Jika memang aku ini buruk,
mengapa presiden sebelumnya tak mampu melakukan itu semua?.

Mengapa...?

Ingin rasanya aku marah,
Tapi... aku sadar
Pekerjaan kita masih banyak.

Kulupakan semua caci maki.
Kutepis sakitnya hinaan.
Aku lebih memilih bekerja, kerja,dan kerja.
Untuk anak cucuku, untukmu, untuk kita, untuk Indonesia, dan untuk kalian yang mencaciku.

Aku hanyalah manusia biasa,
yang jauh dari kata SEMPURNA.

#JokowiMasihYangTerbaik

Riwayati Jamiela ✍🙏👍

Repost HariMerdeka Drecpecs ✊🇮🇩
@m.bahrunnajach

3 Blunder TVOne Soal Kabut Asap Riau, Sasar Jokowi Tapi Gagal! Wkwkwk!


Ninanoor

Saya tidak mengkultuskan sosok Jokowi, namun dari perilaku dan kebiasaan beliau sejauh ini, saya yakin bahwa beliau ini memang orang baik. Selalu mendapat deraan fitnah, hoaks dan tudingan. Namun ada saja kejadian yang menyebabkan semua fitnah, hoaks dan tudingan itu berbalik ke pelakunya. Seperti contohnya yang terjadi pada TVOne baru-baru ini. Stasiun televisi satu ini memang terkenal dengan arah dan orientasinya yang memang tidak berpihak pada Presiden Jokowi. Berbagai informasi yang ditayangkan di TVOne memang nampak sekali ada upaya framing di baliknya. Saya tidak bilang ini salah, ya silakan saja. Sama saja dengan Seword yang selalu berada di sisi Jokowi. Tidak ada yang salah dengan arah dan orientasi. Yang penting sportif, dan mainnya yang cantik dong. Jangan kayak ILC, salah satu acara andalan TVOne yang kerap tidak sportif dan main kasar. Tapi nggak apa-apa kok, nggak ada elo nggak rame hehehe….

Sekarang ini salah satu topik yang hot, yang bisa dipakai untuk memojokkan Presiden Jokowi adalah adanya karhutla dan kabut asap di Riau. Tentu saja TVOne juga ikut bermain di area ini. Salahin saja Jokowi. Lupakan kalau Riau itu punya perangkat pemda sendiri dari yang paling bawah seperti RT dan RW, hingga sampai ke paling atas, Gubernurnya. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, pencegahan itu penting. Ketika titik-titik api masih sedikit harusnya sudah bisa dituntaskan. Ini sudah banyak, warganya juga banyak jadi korban, baru deh…

Dalam rangka mem-framing semua kesalahan atas karhutla dan kabut asap ke Jokowi, ada 2 sarana yang dipakai oleh TVOne, yakni ILC dan acara berita. Saya akan memaparkan ke-3 blunder dalam 2 bagian acara itu.

ILC

Acara ILC yang ditayangkan pada Selasa malam (17/9) lalu, bertajuk “SOS Asap Mengancam Kami, Benarkah Ada Mafia Di Balik Kebakaran?”. Saya tidak menontonnya secara langsung. Jadi yang saya lihat adalah satu segmennya saja yang ada di Youtube. Ini merupakan Blunder pertama.

Awalnya saya melihat potongan videonya dari sebuah akun pegiat media sosial Twitter bernama @Aryprasetyo85.

https://twitter.com/Aryprasetyo85/status/1174204037157347328

Dalam video itu seorang ibu yang katanya adalah salah satu korban kabut asap Riau bercerita tentang anaknya yang jadi korban kabut asap yang akhirnya meninggal dunia. Namun ternyata kejadian ini terjadinya di tahun 2009! Eh?? “Woy @karniilyas @ILCtv1 @tvOneNews Lupa di briefing niiih yg diwawancarain.. wkwk Yg bener yg mana?? Korban 2009 apa 2011? Kok baru curhat nya skrg.. Apa itu standar @karniilyas jg @ILCtv1 yg ptg ada bahan utk salahkan Pemerintahan,” demikian tulis @Aryprasetyo85. Tepok jidat!

Blunder kedua, saya temukan ketika saya melihat video ILC itu secara lebih lengkap, di bawah ini videonya.

Nampak sekali bahwa video berdurasi 27 menit ini merupakan propaganda PKS. Ketiga perempuan yang bercerita di sana, termasuk ibu yang ada di klip video yang diunggah @Aryprasetyo85, sama-sama memuji-muji jasa PKS yang menyediakan tempat bagi mereka. Blundernya adalah kita tahu betapa ngomelnya Presiden Jokowi dalam rapat terbatas soal kabut asap ini ketika beliau datang langsung ke Riau. Terhadap siapa? Ya terhadap pemerintah daerah Riau, yang membiarkan karhutla hingga jadi besar dan jadi kabut asap yang pekat dan mengepung wilayah Riau. Ini sudah saya tulis sebelumnya, tentang bagaimana salahnya skala prioritas Gubernur Riau dan Wali Kota Pekanbaru, yang memilih kunker ke luar negeri ketika kabut asap sedang pekat-pekatnya.

https://seword.com/umum/oh-riau-gubernurnya-ke-thailand-walikotanya-ke-kanada-mahasiswanya-bakar-ban-4T5Db5ct3z

Siapa yang mengusung Gubernur Riau Syamsuar? Tidak lain adalah PKS! Sumber Siapa yang mengusung Wali Kota Pekanbaru? Ya sama, PKS lagi Sumber. Jadi siapa yang kinerjanya buruk sehingga akhirnya tidak sanggup mengatasi titik api kecil yang akhirnya menjelma jadi besar dan ganas macam itu? Tanya lah sama PKS!

Acara Berita

Yang pertama kali memperhatikan Blunder ketiga ini adalah seorang pegiat media sosial Twitter lainnya, yakni akun @eko_kuntadhi. Dia mengunggah sebuah foto acara berita TVOne, yang mengandung keanehan.

https://twitter.com/eko_kuntadhi/status/1174541635952099330

www.google.com

Pembawa beritanya sama-sama memakai masker hehehe… Mungkin maksudnya seperti menambahkan suasana seperti apa yang mereka beritakan. “Maksud TV One mau meledek Jokowi karena kebakaran hutan di Sumatera. Tapi kantor TV One di Pulogadung. Asap kebakaran gak sampai sana. Yang sesungguhnya mereka rasakan adalah udara Jakarta yg penuh polutan. Yang kena tabok malah Anies...,” tulis @eko_kuntadhi. Blunder kaaan? Huehehehe….

Makanya mainnya yang cantik dan disusun dengan benar dong. Agar tidak jadi blunder. Memang niat jelek itu adaaa aja halangannya. Malah jadi senjata makan tuan dan kena batunya sendiri, batu gede pula, sampai 3 kali. Demikian kura-kura….

(Sekian)

JOKOWI PAHAM AGENDA TALIBAN DI REVISI KUHP


Top. Presiden Jokowi. Pesan pendek ke Presiden Jokowi 15 September 2019 bersambut. Pesan itu adalah tentang revisi KUHP. RUU KUHP adalah pintu kaum Taliban menghancurkan Indonesia. Istilah Taliban tepat menggambarkan kongkalikong politik, Ikhwanul Muslimin, ISIS, koruptor, HTI, khilafah, Salafi Wahabi, teroris, bandar narkoba di Indonesia.

Tujuan Revisi KUHP untuk Ciptakan Kerusuhan di Masyarakat

Akibat Revisi KUHP Australia telah memeringatkan warganya untuk tidak pergi ke Indonesia. Akan banyak negara yang akan ketakutan datang ke Indonesia. Karena faktor konservatisme bebal ala Taliban diterapkan di Indonesia.

Bisa dibayangkan. Jika seorang WNA yang tinggal di Indonesia tiba-tiba dilaporkan oleh Lurah tempat mereka tinggal, dituduh kumpul kebo di rumah yang dia sewa. Atau dua perempuan menginap sebuah kost dituduh lesbi, atau tamu lelaki homo oleh lurah, dengan tekanan ormas keagamaan radikal.

Partai agama PKS senang. Maka Nasir Djamil mendorong agar secepatnya RUU KUHP segera disahkan. Ada apa? Mari kita lihat.

Pasal tentang ternak. Sudah umum di pedesaan, ayam berkeliaran di pekarangan tetangga. Di bawah RUU KUHP, pemilik ayam yang berkeliaran di pekarangan orang lain didenda atau dipenjara. Demikian berlaku pula untuk kambing, kerbau, babi, kucing, monyet, sapi, kerbau, kuda, dll.

Belum lagi soal perempuan di luar rumah di atas pukul 22.00 akan dipenjara,didenda. Diskriminasi. Bagaimana dengan pekerja perempuan di mall, atau lembur, pulang dari hang out, perempuan pekerja pabrik, atau penyanyi kafe tutup jam 02.00? Ditangkap dan dipenjarakan.

Jelas merusak kearifan lokal – komunal. Kebersamaan. Gotong-royong. Toleransi. Kemajuan. Modernitas. Kesamaan jender.

Ini agenda Taliban menjadikan Indonesia sebagai negara tanpa nilai-nilai kebangsaan. Dengan digantikan hukum agama ala Taliban: konservatisme, jumud, bodoh, kemunduran.

Taliban Kecoh Jokowi dan Netizen

Untuk itu secara strategis, masif, semua kelompok anti NKRI bergerak. Mereka berbagi peran untuk meloloskan KUHP versi Taliban ini. Caranya?

Mereka melakukan demo-demo bergelombang ke DPR, KPK, dan kota-kota Indonesia. Topik yang diusung adalah UU KPK yang baru. Itu dilakukan bersamaan dengan membuat Papua bergolak. Konspirasi barisan sakit hati eks Kampret, Kadal Gurun, Onta Bego, dan Taliban yang membakar hutan secara sengaja. Bukti ada ditangkap TNI.

Berdemo, bakar hutan, menenteng topik UU KPK, sebagai cara mengalihkan publik dari agenda besar: loloskan revisi KUHP yang menjadi alat sangat strategis untuk menghancurkan Indonesia.

Karena dengan UU KUHP itu maka mereka berkesempatan merusak sendi ekonomi – lewat wisata halal, wisata syariah, hotel syariah, rumah sakit syariah, perumahan syariah, yang mengotak-kotakkan antara calon penghuni surga dan neraka.

Surga dan neraka dijadikan alat menentukan kebijakan kehidupan bernegara. Kisruh dan ketidaknyamanan , kerusuhan dan konflik, saling curiga, adalah cara pertama untuk menanamkan radikalisme yang ditawarkan sebagai alat masuk surga.

Dan, salah satu agenda Taliban dan kelompok teroris, intoleran, koruptor adalah meloloskan revisi KUHP. Karena hanya di negara yang aman dan damai maka khilafah tidak akan laku. Khilafah, teroris, ISIS, Taliban akan bisa hidup subur di negara gagal Timur Tengah sana. Maka Jokowi pun berusaha menyetop pengesahan RUU KUHP. (Penulis: Ninoy N Karundeng).


---------------------------------------------------------------------

Dari FB bang Gatot...

NASIB_WAN_ABUD_DAN_KADALBOTAK_TALIBAN_KINI_BERADA_DI_UJUNG_TANDUK ...

* KADAL BOTAK TALIBAN mencoba membangun opini kepada masyarakat bahwa Jokowi Pro Korupsi. Ini dilakukan karena ketakutannya KADAL BOTAK TALIBAN atas eksistensinya di KPK akan terancam jika sampai revisi UU KPK itu disetujui oleh Presiden ...

* Kekuasaan yang dibangunnya di KPK selama 12 tahun akan musnah, sistem yang sudah dibangun untuk menguasai KPK dari hulu hingga hilir akan di sikat habis oleh Irjen Firli ...

* KADAL BOTAK TALIBAN memanfaatkan KPK sebagai mesin politik pencetak uang bagi dirinya dan kelompoknya yang terkenal dgn julukan POLISI TALIBAN. Di samping itu KADAL BOTAK TALIBAN juga membangun jaringan dgn kelompok radikal HTI, FPI, PKS untuk menguasai Indonesia melalui tangan KPK ...

* Kolaborasi kelompok radikal HTI, FPI, PKS dgn KADAL BOTAK TALIBAN akan menjadi amunisi yang bombastis di 2024 untuk bisa menjadikan WAN ABUD sebagai RI-1.

* Melalui KPK, nantinya KADAL BOTAK TALIBAN bisa menyadap dan mentargetkan lawan2 politik WAN ABUD untuk dijadikan target KPK dan juga membongkar rahasia lawan2 politik WAN ABUD untuk dikerdilkan elektabilitasnya melalui penyadapan ...

* KADAL BOTAK TALIBAN juga akan mengamankan WAN ABUD dalam menggarong APBD untuk biaya politiknya maju dalam pilkada DKI 2022 dan selanjutnya maju sebagai capres 2024. Biaya politik tsb tidaklah sedikit, membutuhkan ratusan milyar bahkan triliunan. Untuk maju di Pilkada DKI 2022 saja bisa menghabiskan 500 miliar, kemudian jika 2024 maju lagi sebagai capres bisa membutuhkan biaya 2-3 triliun lebih ...

* Pertanyaannya WAN ABUD apakah memiliki uang sebanyak itu..???!!!! WAN ABUD bukan dari keluarga kaya raya, dia hanyalah wong kere yg nasibnya bisa beruntung karena Sandi mengangkatkanya sebagai Gubernur untuk mendampinginya dan semua modal Sandi yang mengeluarkannya. Artinya WAN ABUD hanya modal MOKONDO aja..!!!!

* Benang merahnya semua sudah jelas kan, mengapa kelompok radikal HTI, FPI, PKS ingin menguasai KPK melalui tangan KADAL BOTAK TALIBAN. Karena KPK adalah mesin politik yang sangat ampuh digunakan untuk mengumpulkan pundi2 uang haram hasil sitaan koruptor, dan bekerja sama dgn pelaku koruptor untuk memendamkan kasus dgn imbalan yang fantastis hingga ratusan miliar. Disisi lain melalui KADAL BOTAK TALIBAN akan mengamankan kepala daerah dari partai oposisi spt GERINDRA DAN PKS agar bisa mulus menggarong APBD untuk biaya operasional politik partai tsb, juga untuk membiayai kelompok radikal HTI, FPI dari dana hasil curian tsb ...

** WAN ABUD alias  ARAB EMPRUT akan manfaatkan dgn sebaik-baiknya posisinya yang strategis sebagai Gubernur menggarong APBD yang nilainya hingga triliunan itu. Lampu hijau yang diberikan KADAL BOTAK TALIBAN kepada WAN ABUD, akan dimanfaatkan dgn sebaik-baiknya oleh WAN ABUD untuk menjarah APBD untuk persiapan membiayai karir politiknya yang nilainya tidak sedikit ...

* Dengan kolaborasi kelompok radikal HTI, FPI, PKS, KADAL BOTAK TALIBAN, dan WAN ABUD maka rencana jahat menggarong uang negara akan berjalan mulus dan ambisi untuk bisa berkuasa di 2024 akan terbuka lebar ... WAN ABUD akan dijadikan icon oleh kelompok radikal HTI, FPI sebagai pemimpin umat Islam. Kelompok radikal HTI, FPI akan memoles citra WAN ABUD dgn membentuk opini melalui media dan buzzer2 di medsos. Strategi ini sebagai langkah menggalang dukungan rakyat dan simpati umat Islam ...

* Mereka boleh saja membangun mimpi itu, tapi itu hanyalah mimpi dan belum terealisasi. Apakah Pemerintah tidak tahu dgn kondisi itu..??? Tentu saja Pemerintah sudah membaca semua itu, apalagi Pemerintah memiliki BIN, BAIS yang bisa membaca kondisi politik di tanah air ...

* Untuk memutus mata rantai mereka, maka DPR sebagai perwakilan partai politik mengamputasi kekuasan KPK yang hanya dimanfaatkan untuk disalahgunakan oleh KADAL BOTAK TALIBAN untuk kepentingan politik dgn merevisi UU KPK dan mengangkat Irjen Firli sebagai Ketua KPK. Dgn diangkatnya Irjen Firli menjadi Ketua KPK, nantinya akan mengamputasi kekuatan POLISI TALIBAN yang selama ini sudah menggurita menguasai KPK dan menghapuskan WADAH PEGAWAI KPK yang juga sebagai tempat bersarangnya para kelompok radikal HTI di sana ...

Dgn strategi ini, maka KPK akan bersih dari POLISI TALIBAN dan KADAL BOTAK TALIBAN akan habis dan musnah dari KPK. Maka dgn musnahnya mesin politik kelompok radikal HTI di KPK, akan membuat kelompok radikal HTI semakin kesulitan membangun jaringan dan mengumpulkan dana untuk melakukan aksinya ...

* Jika mesin pencetak uang yang ada di KPK sudah lumpuh, maka WAN ABUD nasibnya pun akan berada di ujung tanduk, karena tdk ada lagi yang mengamankan atau membekingi dirinya dalam merampok APBD ...

Semoga saja Irjen Firli bisa menghabiskan BANDIT2 BUSUK TALIBAN yang ada di KPK, agar kelompok radikal HTI tidak bisa menguasai KPK dan merusak NKRI. Kita tunggu sepak terjangnya Irjen Firli .... Merdekaaaaaa 🤺🤺🤺🤺🤺🤺🤺🤺🤺🤺



KOTA BUNGA ATAU KOTA ARAB Malah KOTA ZEK😡👺???


Sekitar 4 Tahun saya tidak ke Kota Bunga( Puncak, Bogor) ; jadi minggu lalu saya ke Kota Bunga hari Jumat. Ternyata Kantor Kota Bunga sekarang hanya buka Senin s/d Rabu. Karena sudah telanjur di Kota Bunga, saya riset lah kepo melihat-lihat.

Di Pintu I ada bangunan besar dengan Plang besar MARKAS ALJAZEERA. Saya pikir Kantor Berita Al Jazeera, ternyata bukan. Itu Restoran dan Hotel yang konon kata Penjaga rumah saya, ada satu ruangan yang hanya bisa dimasuki oleh kaum Pria saja. "Apa ada tari perut yang melempar-lempar uang di atas perut pak ???" tanya saya. Jawab si Penjaga: "Mungkin bu". (Dia orang lokal, jadi dia juga mungkin ikut merahasiakan); Hmmmmmmmmm.

Jalan antara pintu 1 dan 2 Kota Bunga banyak sekali Restoran, Kafe, dan tempat usaha dengan plang bahasa ARAB , jadi kita tidak mengerti itu resto apa, karena tidak ada bahasa Indonesianya atau Inggris. (Bukankah ini seHARUSnya SeSegera DiTERTIBkan??????)

Saya kelilingi Kota Bunga; beberapa perempuan Arab berjalan pakai Cadar bersama anak-anaknya. Nyaman banget mereka terlihat, seperti di negara mereka. Terlihat ada Lelaki-lelaki Arab bergerombol di beberapa rumah sambil menghisap SHISHA , tertawa-tawa (ngakak).

Saya putuskan datangi salah satu rumah dengan supir dan penjaga rumah, dan mereka semua berdiri menyambut saya dengan tegang awalnya. Saya memperkenalkan diri saya  dan mengajak mereka ngobrol di teras villa yang mereka sewa. They spoke broken  english. Salah satu cukup terpelajar dan berbahasa Inggris dengan cukup baik bahkan punya kartu nama.  Laki-laki tu semua "married man" dari negeri Saudi dan lagi "HOLIDAY" saja di Indonesia tanpa keluarga, Dan mereka juga saling mengenal satu sama lain di Kota Bunga. (Mungkin tadi mereka sedang cekikikan saling sharing tentang perempuan lokal).

Sudah 1 minggu mereka disana dan mereka dijemput oleh satu agent langsung dari Bandara ke Kota Bunga. Jadi praktis mereka tidak pernah kemana-mana selain kawasan Puncak. Amazing !!! Enggak kepengen sama sekali ke Bali atau Raja Ampat.

Si Intelek bercerita, banyak Agent  yang memang HANYA menawarkan wisata dari Arab langsung ke Kota Bunga termasuk menyediakan "PROSTITUSI". Jadi Wisata "Direct to Kota Bunga" ini masuk dalam kelompok middle upper class lah. Sekarang Wilayah Ciawi mereka anggap lower-class (secara khusus saya bertanya mengapa tidak ke Ciawi). Sesekali konsentrasi saya terpecah karena beberapa Arabmen naik motor besar GERUNG-GERUNG-GERUNG SUARANYA seperti GENG MOTOR dan mendengar mereka berteriak-teriak dengan excited. Lalu terdengar bunyi ledakan...  saya bertanya "bunyi apa itu???"  ternyata bunyi PETASAN di siang bolong TANPA event apapun!!! Saya yakin di negara mereka-pun PASTI TIDAK sebebas itu main petasan.

Saya tidak tahu siapa Pemilik kawasan Kota Bunga sekarang, yang meminta iuran PPL sebesar hampir Rp. 500.000 rupiah per bulan, tapi MEMBIARKAN konsep Kota Bunga yang lama menjadi seperti konsep kawasan PROSTITUSI Arab. Kata Penjaga Villa saya, sudah sering Orang Indonesia yang menginap disana terkejut-kejut dan ribut dengan Arab karena mereka main petasan tidak dilarang.

Menurut saya masalah KeBEBASan KULTUR dan SEX ARAB di Puncak ini sudah sangat2 luar biasa , kebablasan dan tanpa kontrol dari PEMERINTAH.
Presiden @Jokowi HARUS Segera memerintahkan Menteri , PEMDA  dan pihak-pihak terKait Yg Sdh Lama MengHALALkan bahkan MenCIPTAkan KONDISI Ini untuk Segera memeriksa seluruh kawasan puncak itu. Saya yakin selain Prostitusi , sangat2 banyak pelanggaran lain seperti masalah perijinan tempat usaha, ijin tinggal dan sebagainya.

KOTA BUNGA-ku jadi KOTA ARAB & WISATA ZEK
SUNGUH SANGAT2 MEMALUKAN & MERUSAK NKRI



SURAT_TERBUKA_BUAT_GUBERNUR_JAKARTA


#SURAT_TERBUKA_BUAT_GUBERNUR_JAKARTA
#DARI_KAMI_DIRIAU
Apakah Bapak pernah kenal yang namanya Syamsuar? Itu nama Gubernur kami. Dia tengah jadi korban bully dari rakyatnya sendiri, karena ulah Bapak yang katanya mau mengirimkan bantuan, dengan mengutus 65 orang relawan.

Yth Bapak Anies...
Coba jelaskan niat bapak yang baik itu bukan pencitraan di atas penderitaan.

Dengan banyaknya pilihan tekhnologi, pernahkah Bapak menghubungi Gubernur kami, menelponnya atau mengirimi dia pesan dan bertanya bantuan jenis apa yang paling dibutuhkan? atau pernahkah Bapak bertanya pada Kemendagri soal ini untuk memfasilitasi?

Sesama sejawat Gubernur, Bapak sekalipun tak pernah melakukan komunikasi apalagi koordinasi. Bapak hanya buat acara gegap gempita di jantung Ibukota. Bapak foto-foto dengan gagahnya dengan latar belakang tugu monas. Mendatangkan sebanyak-banyaknya media nasional. Dalam waktu sekejap Bapak mendadak jadi Pahlawan. Menghiasi pemberitaan-pemberitaan.

Padahal pahlawan sejati adalah mereka yang mau menolong diam-diam. Tak banyak cerita tapi jelas bekerja. Sudah ada ribuan TNI dan Polisi datang ke Riau, sudah ada puluhan tenaga kesehatan, mereka semua meninggalkan keluarga demi menolong korban asap di sini. Mereka jauh dari publikasi. Sementara Bapak mau mengirim 65 orang saja malah berisik sekali. Acara pelepasannya saja dibikin seremonial resmi.

Yth Bapak Anies...
Yang kami butuhkan di sini udara segar, adakah satu kaleng oksigen portable segar sudah Bapak kirimkan?
Yang kami butuhkan di sini masker N95, adakah satu helai masker sudah Bapak kirimkan?
Yang kami butuhkan di sini adalah mengungsi, apakah Bapak bersedia menyediakan 65 tiket evakuasi bagi korban asap di sini?
Yang kami butuhkan di sini adalah doa agar turun hujan, adakah Bapak pernah mengajak saudara kami di Jakarta, hingga ke setiap Masjid dan Musholanya, untuk sama-sama mendoakan agar di Sumatera dan Kalimantan segera turun hujan?

Bantuan itu jelas pulak manfaatnya!

Bagaimana bisa Bapak mengirimkan bantuan ke lokasi yang Bapak sama sekali tidak mengerti kondisi sebenarnya, itupun tanpa koordinasi apa-apa? Padahal Bapak dan Syamsuar itu sama-sama sebagai Gubernur.
Bapak seperti grasa grusu saja mumpung bencananya masih ada.

Yth Bapak Anies...
Sebagai korban asap kami berterimakasih atas niat baik yang ingin Bapak lakukan. Semoga niat baik Bapak dibalas pahala oleh Allah SWT. Tapi Pak kalau boleh bertanya, bukankan DKI Jakarta menempati peringkat kedua kualitas udara terburuk di dunia?

Bukankan masalah rakyat Jakarta dan rakyat Riau hampir sama? Bahkan saudara-saudara kami di Jakarta harus menghirup udara berkualitas terburuk di dunia itu hampir sepanjang tahun. Mungkin kami masih lebih sedikit beruntung, hanya menderita di musim karhutla saja.

Kami mohon maaf Pak Anies, dari Riau belum ada mengirim bantuan untuk Jakarta, karena kami yakin Bapak bisa mengatasinya sebagai pemimpin. Mungkin bila Gubernur kami memberi bantuan untuk Jakarta mengatasi polusi udaranya, saya yakin Bapak sebagai Gubernur akan melakukan hal yang sama, menolak juga.

Yth Bapak Anies...
Jika niat anda memang baik sebagai sesama saudara sebangsa senegara, sangat bermanfaat bila Bapak gedor-gedor pintu kantor Menteri Kesehatan, atau gedor-gedor pintu Istana Negara, agar lebih gesit lagi kerjanya membantu para korban bencana. Bukankah pintu-pintu itu tak jauh dari kantor Bapak? Mungkin itu akan jauh lebih bermanfaat, daripada Bapak gegap gempita mengirim bantuan yang tidak sesuai kebutuhan.

Sebagian rakyat Riau kini membully pemimpinnya sendiri karena ulah Bapak. Sebagian lainnya lagi memuja muji Bapak dengan luar biasa. Bapak berhasil mengobok-ngobok hati rakyat Riau dalam situasi bencana. Misi Bapakpun tercapai atas nilai kemanusiaan. Nilai yang paling tertinggi derajatnya dalam kehidupan bersosial manusia.

Sementara nilai kemanusiaan yang coba pemimpin Riau tunjukkan justru hanya jatuh jadi bahan bully-an. Sebagian rakyat Riau seperti kehilangan tunjuk ajar. Kepala BPBD Riau bilang ''Kami bukan menolak, tapi kalau mau membantu, bantulah pemadaman di Jambi dan Sumsel, karena di sanalah banyak titik api,''.

Kebaikan hati pemimpin di Riau yang lebih mengedepankan kemaslahatan saudaranya di Jambi dan Sumsel, agar bantuan diarahkan pada yang lebih membutuhkan, semuanya bagai tenggelam ke dasar gambut. Habis tak berbekas hanya menyisakan kabut sumpah serapah pada pemimpinnya sendiri.

Yth Bapak Anies...
Bagaimana bisa Bapak mengajarkan nilai-nilai baik kemanusiaan, dengan membunuh nilai-nilai kemanusiaan lainnya? Bagaimana bisa Bapak menjadi pahlawan dengan membunuh nilai-nilai kepahlawanan lainnya?

Yth Bapak Anies...
Sebagai Gubernur yang katanya bakal jadi Calon Presiden Indonesia di masa depan, Bapak sudah semakin membuat kami di sini semakin sesak, membuat Riau kami semakin terkotak-kotak... #copas

PERUBAHAN PETA POLITIK MENJELANG PELANTIKAN II PRESIDEN JOKOWI


Cerdas tapi licik, kata itulah yang nampaknya tepat untuk kita tujukan pada para broker mafia politik yang sedang bermain api di minggu-minggu terakhir ini.  Saya katakan cerdas karena mereka bisa memahami rahasia besar "dapur politik" kubu Jokowi, khususnya semenjak Ketua Umum PDIP Megawati secara norak terang-terangan di depan publik menyemprot kader partainya yang terpilih kembali jadi Presiden, yakni Jokowi, dan tidak malu-malu memaksa Jokowi untuk menyiapkan posisi menteri terbanyak dari partainya. Kecerdasan mereka kedua adalah ketika mereka dengan jelas melihat kubu pendukung Jokowi dari kalangan Politisi hingga Mahasiswa dan LSM mulai terbelah, khususnya sebelum dan sesudah disahkannya UU KPK, serta rencana disahkannya RUU KUHP, RUU Kemasyarakatan dan Revisi UU Pertahanan.

Selanjutnya saya katakan mereka juga licik, karena mereka memanfaatkan semua itu untuk dijadikan sebagai amunisi isu politiknya untuk menggagalkan pelantikan Jokowi sebagai presiden di bulan Oktober 2019 mendatang. Maka digerakkanlah berbagai demo-demo mahasiswa di beberapa kota untuk menentang pengesahan UU KPK, serta RUU KUHP, RUU Kemasyarakatan dan Revisi UU Pertahanan. Terakhir saya sudah mendengar pula akan terjadi demo besar-besaran lagi dalam waktu dekat ini yang melibatkan berbagai kampus dari beberapa penjuru tanah air. Selain itu sudah menjadi rahasia umum, kerusuhan di Papua beberapa waktu lalu tak terlepas dari salah satu cara mereka untuk menciptakan instabilitas politik dan keamanan nasional, yang diharapkan wibawah Pemerintahan Jokowi jatuh hingga agenda Pelantikan Presiden Oktober mendatang bisa digagalkan. Hari ini saya juga mendengar, di Wamena Papua kembali rusuh, beberapa gedung dibakar oleh gerakan massa yang masih belum jelas. Itu terjadi di beberapa titik berbeda secara bersamaan. Maka sangatlah tidak mungkin jika ini dilakukan secara spontan, melainkan sudah pasti sangat terencana !.

Konflik vertikal kali ini merupakan tanda adanya pergeseran peta politik dari yang sebelumnya, yang biasanya ditandai dengan konflik horizontal. Jika konflik-konflik sebelumnya adalah massa pendukung Jokowi vs massa pendukung prabowo, tapi kali ini adalah massa yang kritis berbaur dengan massa yang anti pada Pemerintahan Jokowi. Yang menyedihkan kali ini, nampaknya para pendukung Jokowi yang masih lugu-lugu, polos soal politik begitu mudah dimanfaatkan oleh mereka yang sejak lama anti dan bernafsu ingin menjatuhkan Presiden Jokowi. Rakyat Papua dan sebagian besar mahasiswa yang awalnya menjadi pendukung berat Jokowi, sekarang mulai banyak yang terhasut hingga mereka mulai bringas pada Pemerintahan Jokowi, hingga melakukan berbagai aksi dan bakar-bakar disana-sini.

Sebagai Agent of social change Mahasiswa memang sangat wajar untuk bersikap kritis pada kebijakan-kebijakan Pemerintah, namun ketika sikap kritis itu tidak ditunjang oleh pemahaman peta politik yang memadai, mahasiswa hanya akan dijadikan budak atau alat dari segelintir mafia politik yang ingin memanfaatkan aksi-aksi mahasiswa untuk meraih keuntungan politik dan ekonominya sendiri. Coba saja dipikirkan, kenapa Presiden Jokowi sendiri yang ingin dan berkepentingan memperkuat KPK, tapi malah mereka tuduh berbasa-basi dan ingin memperlemah KPK? Presiden Jokowi yang meminta pengesahan RUU KUHP ditunda karena mungkin Jokowi melihat ada banyak penyimpangan pasal-pasal disana, tapi malah disalahkan? Mereka harus tau, Presiden tidak sama dengan DPR ! Dan DPR yang lama ini mayoritas masih diisi oleh para pembenci Jokowi, meski partainya sudah banyak yang ikut bergabung dengan Jokowi ! Sebagian besar dari mereka-mereka itu ingin menggiring dan menjebak Jokowi sebagai pelopor Syariatisasi NKRI melalui agenda RUU KUHP yang dipersiapkannya ! Apakah mereka tidak memahami itu?

Mereka seharusnya juga memahami, bahwa setelah Presiden Jokowi terpilih kembali secara resmi sebagai Presiden RI, tidak semua partai politik dan politisi-politisi pendukungnya ingin benar-benar mempertahankan Jokowi, tapi haqul yakin banyak pula yang diam-diam sangat bernafsu untuk menjatuhkannya. Sebagian dari politisi-politisi itu awalnya hanya ingin memanfaatkan popularitas Capres Jokowi, hingga diharapkan mereka dapat terpilih menjadi anggota DPR berkat Jokowi effect, dan setelah mereka sukses terpilih jadi anggota DPR, sebagian dari mereka akan melancarkan tahap atrategi politik berikutnya, yakni menjatuhkan Jokowi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu tiada lain karena mereka tau, Jokowi adalah presiden yang sangat anti terhadap korupsi. Jokowi adalah presiden yang sangat paham soal birokrasi, hingga Jokowi selalu menutup celah-celah sistem yang dijadikan jalan para calon-calon koruptor untuk korupsi. Olehnya, dalam menghadapi sosok Jokowi yang seperti itu, semua tikus-tikus negara akan bergabung untuk menjatuhkan atau menggagalkan Pelantikan Presiden Jokowi. Dan tikus-tikus negara seperti itu tak terbatas hanya pada mereka yang masih bertengger di Partai Oposisi, melainkan juga di Partai Pendukung.

"Beri jatah kami banyak menteri, ataukah anda akan kami jatuhkan !"...Begitulah kira-kira semboyan dan ancaman diam-diam mereka pada Presiden Jokowi di balik manuver-manuver politiknya selama ini. Pertanyaan saya pada teman-teman di LSM yang selama puluhan tahun ini ikut terlibat dalam perjuangan konsolidasi demokrasi, akan kalian kemanakan suara politik kalian? Masihkah kekesalan kalian soal disahkannya UU KPK, akan menjadikan kalian tanpa sadar maju bersama para tikus-tikus negara untuk meruntuhkan kewibawaan pemerintahan Jokowi yang kemarin sebelum PILPRES kita bela bersama? Berpikirlah secara jernih, jangan sampai kalian tiba-tiba tanpa sadar digiring dan dipimpin aksi oleh tokoh-tokoh ORMAS yang selama ini kalian kritisi, yakni FPI dan HTI ! Sapere aude !...(SHE).
Oleh: Saiful Huda Ems.
23 September 2019.

Saiful Huda Ems (SHE). Advokat dan Penulis, Mantan Demonstran '98 dan salah satu pelopor penggulingan Rezim Soeharto di Jerman tahun 1991-1995.

POLITIK CATUR JOKOWI, SEMAK DIPUKUL ULAR KELUAR


Luar biasa politik di Indonesia. Nafsu mengesahkan revisi KUHP begitu kental. Ini memecah pendukung Jokowi. Juga revisi UU KPK. Pro-kontra tercipta. Lalu bidak catur apa yang Jokowi mainkan? Benar, langkah politiknya memunyai fatsun. Punya aturan. Punya pakem. Itu untuk hal-hal yang prinsip. Misalnya tentang hubungannya dengan parpol di koalisi.

Yang jelas. Dia tidak mau diatur-atur, meskipun mendengarkan parpol tentu. Karena tanpa dukungan parpol langkah pembangunan Jokowi bakal tersendat. Dalam batas tertentu, semua keputusan ada di tangannya. Presiden RI. Yang menguatkan salah duanya: Relawan dan relawan netizen (bukan hanya buzzer resmi Jokowi). Ini benar.

Dari Internal Jokowi

Posisi politik yang belum jelas membutuhkan petunjuk. Orang, menteri, pejabat, politikus sedang wait and see. Bahkan oposisi pun menimbang – dan menantang. Tawar-menawar posisi. Orang awam banyak bingung – termasuk relawan yang tulus.

Jokowi melihatnya berbeda. Kisruh Papua, pembakar hutan, revisi UU KPK, revisi KUHP, dan goro-goro lain dirancang oleh pihak tertentu tampil ke permukaan. Dasarnya adalah untuk kepentingan masing-masing. Bukan kepentingan negara. Dan, lagi-lagi dia paham.

Banyak yang keluar dari semak politik. JK tampil. Ma’ruf Amin muncul. Dia berbeda pendapat dengan Jokowi. Malah dia mengritik soal impor dan ekspor pangan. Secara ngawur Amin menampilkan data soal nilai ekspor Indonesia dibanding impor. Tujuan Amin apa? Ngerek nama MUI. Another bargaining position.

Menteri saling-silang. BUMN. Lembaga. Mengatur posisi. Antara tetap menjadi menteri. Atau tersingkir. Yang pasti tersingkir pasti, bersikap lucu. Kalau bisa, membangkang. Misalnya, Jokowi melarang perubahan pejabat di kementerian dan lembaga. Nekat mengganti pejabat ini-itu. Jokowi diam. Cukup mencatat. Hanya soal waktu. Out.

Oposisi Menari

Politikus oposan menggeliat, sehabis keok Pilpres 2019. Kebakaran hutan – yang secara sengaja dibakar oleh oposan Jokowi – didemo oleh Kadal Gurun. Satu per satu muncul. Fadli Zon soal kebakaran hutan. Dahnil Simandjuntak, dan lainnya. Yang dikomentari termasuk tentu Revisi UU KPK. Semua salah Jokowi. Tentu.

Di berbagai kota, muncul lagi emak-emak jumud bin bahlul demo. Di Bogor, anak-anak SMP dengan simbol khilafah berkeliaran di jalanan: mengecam Jokowi. Soal KPK, soal kebakaran hutan. Mereka mengedarkan sumbangan. Seolah terjadi tragedi kemanusiaan.

Otak mereka disusupi kebencian ala Onta Bahlul, Kadal Gurun, Taliban. Bahkan demo di lokasi kebakaran dengan bendera khilafah – bukan memadamkan api. Soal sholat minta hujan pun Jokowi disalahkan. Ini memang khas dari para eks Kampret yang kini bergelar mentereng: Kadal Gurun, Taliban.

Diam bagai Burung Nazar

Yang diam pun ada. SBY. Dia sedang memetik yang dia tanam. Belasungkawa atas meninggalnya Kristiani. Dia mengakhiri politik SBY. Demokrat tentu. Dan, AHY. Sesuai dengan hukum alam.

Kisruh politik. Intoleransi. Radikalisme. Indonesia tengah memetik buah minimal 10 tahun pembiaran ormas radikal oleh SBY. Kaum radikal yang dikiranya akan bermanfaat untuk AHY.

Celakanya, yang memetik Anies Baswedan-Sandi. SBY dengan ambisi Ani-nya untuk AHY gagal total. Tikungan tajam politik yang diambil oleh JK merontokkan AHY. Selain itu, radikalisme menguatkan PKS dan Gerindra – menggerus kekuatan Demokrat di DPR.

Dia mengamati kekisruhan. Pintar. Licik. Teori politik text-book dia praktikkan. Mengerikan. Tak mengherankan logistiknya sampai 2024 dia jauh lebih kuat dari Jokowi 10 tahun. Cerdas dia soal ini. Hingga kini para birokrat masih dari masa SBY. Jika mengambil langkah. Oportunis.

Ular Keluar dari Semak

Semak dipukul, bukan oleh Jokowi, mengeluarkan ular tentu. Kisruh di berbagai bidang membuat semua tampak makin benderang. Semua orang. Menteri. Politikus. Skondan. Pembisik. Penasihat. Pembantu. Tenaga ahli. Staf ahli. Pimpinan lembaga.

Dari reaksi mereka atas kisruh itu, Jokowi menyaring. Menimbang. Memastikan. Menguatkan. Bahkan mengganti dan menyingkirkan. Bahkan, berdasarkan gebukan semak yang Jokowi tak lakukan. Para begundal sendiri yang memukul semak. Dan, mereka sendiri yang keluar. Jokowi tinggal pukul kepala ular. Tok. Tok. Satu. Satu. (Penulis: Ninoy N Karundeng).

https://www.facebook.com/1468423442/posts/10219841350172027

JANGAN BIARKAN JOKOWI SENDIRI, HTI TUNGGANGI DEMO, HINDARI MARTIR


Yang saya tuliskan selama sepekan ini terbukti. Mereka akan terus membuat kisruh. Tak akan berhenti selama 5 tahun. Upaya mendirikan negara khilafah, jika tidak ditindak tegas, maka akan semakin marak. Hukum tentang menindak penyebar ajaran khilafah tidak ada. Setiap ada kesempatan kisruh  mereka akan memanfaatkannya. Bahaya laten khilafah. Maka jangan biarkan Jokowi sendirian.

Akibat Rekonsiliasi Politik Rusak Penegakan Hukum

Rancangan kerusuhan 22-25 Mei 2019 yang gagal total. Bravo Polri/TNI yang sigap dan taktis. Polri berhasil mengendus sampi ke aktor intelektualnya. Namun, sayangnya atas nama rekonsiliasi politik, para perusuh, para begundal, para pembunuh secara sengaja, kelompok khilafah yang akan menjerumuskan adu domba polisi membunuh demonstran, mereka tidak dihukum.

Komjen Polisi  M. Iqbal pun gagal mengumumkan aktor intelektual kerusuhan yang nyaris membuat perang saudara itu. Bahkan para perusuh anarkis pun sampai kini tidak jelas – bahkan mungkin telah dibebaskan. Atas nama rekonsiliasi politik. Maka mereka tidak kapok. Tidak jera.

Tak pelak. Eks Kampret alias Kadal gurun dan Taliban  turun di jalanan. Tujuan mereka jelas untuk menjatuhkan Jokowi. Sahih. Mahasiswa yang bergerak sangat berbahaya karena berpotensi ditunggangi oleh Khilafah, HTI, Ikhawanul Muslimin, dan kaum Monaslimin, koruptor, dan para pengkhianat bangsa.

Saya sore tadi datang. Melihat. Indikasi ditunggani semakin besar. Bukan hanya di depan gedung DPR/MPR. Dari sekitaran tampak Gedung DPR/MPR, logistik disediakan oleh gerakan Khilafah. Mereka tak segan memaksakan diri masuk, walau harus menggeser barikade beton. Dengan atas nama agama, mereka mengintimidasi Polisi dan TNI. Untung mereka sabar. Dari tampilan cingkrang, jidat hitam, plus jenggot, dan omongan bergaya agamis, mereka adalah confirmed khilafah.

Salah Antisipasi

Gerakan membakar hutan benar terjadi. Inisiasi pembakaran sudah sejak Februari 2019. Sayangnya antisipasi kurang. Ini harus disadari sepenuhnya. Memang di dalam tubuh pemerintahan, entah itu gubernur, bupati, camat, lurah, disinyalir banyak sekali  eks Kampret, kadal gurun, dan Taliban. Tentu mereka akan ogah-ogahan bekerja. Jangankan memadamkan api kebakaran hutan dan lahan. Mendukung kinerja Jokowi pun mereka oposan. Enggan.

Begitu kekeringan maksimal, ditambah kekalahan kontestasi politik, maka kebakaran hutan dan lahan adalah kesalahan Jokowi. Itu yang disebut oleh Kampret.  Juga Fadli Zon. Akibat teriakan Zon, maka para eks Kampret pun selfie dan foto-foto di lahan kebakaran. Senang. Tujuannya mendiskreditkan Jokowi.

Secara sistematis revisi UU KPK dan revisi KUHP dijadikan polemik. Terlepas dari kesalahan akibat tidak ada sosialisasi. Mana pasal yang direvisi. Mana yang tidak. Apa tujuannya.Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) gagal berperan menjadi PR Pemerintahan Jokowi-JK. Gagal. Yang lumayan berhasil bidang informatika – jaringan internet. Akibatnya? Pelintiran informasi lebih dominan.

Kondisi ini ditambah lagi bebalnya DPR untuk memaksakan revisi. Bahkan pengesahan revisi KUHP secara serampangan dan tergesa-gesa. Lagi-lagi sembrono. Ini terbukti dari 11 pasal yang sangat Jokowi sudah ingatkan untuk ditunda. DPR tetap tidak  sensitif. Maka demo makin membesar.

Pendukung Jokowi Terpecah
Untuk kali pertama Netizen waras pendukung Jokowi terpecah. Bahkan dalam satu ruangan relawan yang sama. Tentu karena ada kepentingan. Entah apa. Yang jelas, di tengah rancangan menuju Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 20 Oktober 2019, gerakan untuk tidak melantik Jokowi bergema. Itu bergema di Yogyakarta.

Para mahasiswa itu tak sadar telah dimanfaatkan oleh gerombolan kadal gurun, Taliban, Monalismin, yang mirip dengan ketika KAMI – saya ikut terlibat penggulingan eyang saya Presiden Soeharto di 1998 – ditunggangi oleh Amien Rais. Tak disangka dia adalah wujud provokator. Kadal gurun. Rakyat paham.

Hindari Korban Tewas

Maka menghadapi provokasi demo-demo di depan DPR – dengan selebaran dan ajakan viral melalui media sosial – dibutuhkan martir. Ada yang tewas. Setelah pembunuhan di 22 Mei 2019 gagal total. Kini mereka akan melakukan pola yang sama.

Perlu diwaspadai upaya membuat martir dari pendemo. Satu nyawa saja melayang maka akan dikapitalisasi menjadi isu seperti Mei 1998. Jokowi jadi target.

Polisi dan TNI pasti akan menahan diri menghadapi mahasiswa di DPR. Yang penting adalah Polri dan TNI menjaga gedung DPR dan obyek vital dari gerakan mahasiswa yang sudah disusupi khilafah tersebut.

Oleh sebab itu maka, tak ada jalan lain. Para relawan Jokowi dan pendukung Jokowi. Pencinta demokrasi. Pembela NKRI harus siap-siap bergerak melakukan perlawanan terhadap gerakan khilafah yang menunggani mahasiswa tersebut.

Sekali lagi. Yang harus dihindari adalah jatuhnya korban. Persis seperti kasus 22 Mei 2019 lalu. Polri dan TNI bertindak taktis. Tanpa peluru tajam. Hingga rancangan membuat kerusuhan menggagalkan pelantikan Jokowi-Amin 20 Oktober 2019 dapat ditekuk. (Penulis: Ninoy N Karundeng).
https://politikandalan.blogspot.com/2019/09/jangan-biarkan-jokowi-sendiri-hti.html

Tangkap! Operasi Menggagalkan Jokowi Dilantik: Dari Papua, Revisi UU KPK Sampai Karhutla!


Selama ini tak ada pengamat yang mampu menjelaskan fenomena politik pasca Pilpres. Pun tak ada prediksi arah politik yang jelas. Semua memudar seiring munculnya isu krusial, berbahaya, dan mengkhawatirkan. Entah kenapa, tak ada yang mampu mengurainya.

Secara kasat mata, tidak ada hubungan antara kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya sampai menimbulkan kekacauan dengan isu revisi UU KPK yang juga menimbulkan kegaduhan serta dengan maraknya pembakaran hutan di beberapa daerah. Peristiwa itu beruntun bertalu-talu dengan daya gebuk yang luar biasa.

Kasus Papua hampir saja mengakibatkan perang saudara. Apabila tidak ditangani dengan profesional, bukan tidak mungkin akan berujung lepasnya Papua dari Indonesia. Atau setidaknya menumpahkan darah sesama anak bangsa.

Menariknya, walau penyelesaian di Papua berakhir dengan cepat, tidak menimbulkan korban lebih banyak, serta tidak sampai menimbulkan diintegrasi bangsa, kesalahan tetap ditimpakan kepada Jokowi.

Isu revisi UU KPK pun sejatinya bukan kalah gaduhnya. Yang paling keras berontak adalah pegawai KPK. Ada juga reaksi dari para aktivis – yang entah dengan kemurnian dukungannya terhadap pemberantasan korupsi entah karena agenda tersendiri – tetapi tidak sekuat reaksi dari internal KPK.

Menariknya, bukan DPR – yang berinisiatif merevisi UU KPK – yang jadi sasaran tembak paling keras, melainkan Jokowi. Pada saat yang sama, serangan terhadap legislator menghilang dengan sendirinya seperti kentut ditelan bumi, tak terdengar tetap baunya tetap menyengat.

Bersamaan dengan kedua kasus dan isu di atas, bencana kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan sudah menghadang di hadapan mata. Pemerintah daerah tidak mampu – atau memang tidak mau - menangani Karhutla. Ke mana gubernunya, kita tidak tahu.

Pada akhirnya, Jokowi harus tetap menjadi sasaran tembak. Seolah, pemerintah pusatlah yang paling bertanggung jawab atas karhutla sementara pemdanya lepas begitu saja. Mereka teriak Jokowi di mana, mereka memaki Jokowi. Tetapi pada saat yang sama mereka tidak teriak kepada pemdanya, tidak memaki gubernurnya. Pokoknya, semua salah Jokowi, habis perkara.

Memang seluruh pemerintahan adalah tanggung jawab presiden. Tetapi bukan berarti semua harus ditangani oleh presiden. Lah kalau semua harus ditangani presiden, untuk apa ada gubernur, untuk apa ada otonomi daerah, untuk apa pemda digaji rakyat? Mengenai ini proporsionallah mengkritik.

Kasus Papua sudah ditangani meskipun masih menyisakan tugas yang tidak ringan kepada Polri dan TNI. Isu revisi UU KPK sudah dalam pembahasan. Bencana karhutla pun sudah langsung ditangani presiden. Intinya semua diselesaikan secara proporsional dan profesional.

Lalu tiba-tiba duar……. Ada rencana aksi unjuk rasa dengan judul besar; Gerakan Rakyat Menolak…!! Jika dilihat alasan aksi unjuk rasa yang tertera di undangan, tidak tampak penolakan terhadap siapa dan apa.

Tetapi dari narasi yang beredar di jejaring sosial, gerakan ini adalah gerakan menolak Jokowi yang dianggap gagal menyejahterakan rakyat dan mengabaikan kepentingan bangsa sebagaimana narasi dalam gambar di bawah ini:

Perlu diketahui juga bahwa jauh hari sebelum undangan unjuk rasa ini beredar, beredar video rencana menggagalkan Jokowi dilantik jadi presiden yang diprovokatori Sri Bintang. Katanya jangan sampai Jokowi dilantik jadi presiden. Video lainnya adalah video orasi salah satu kader Gerindra dalam suatu aksi dengan seruan yang sama mau menggagalkan pelantikan Jokowi pada Oktober nanti.

Alasannya apa? Persis seperti yang ada dalam ajakan unjuk rasa di atas dan tiga isu yang saya bahas. Hanya saja ada penambahan tentang residu pemilu, BPJS, dan revisi UU ketenagakerjaan, serta RUU apa tidak jelas.

Nah kalau nanti mereka demo, lalu rusuh, langsung tangkap saja. Tidak ada ceritanya rakyat menolak presiden terpilih dilantik hanya karena subjektivitas dan kebencian semata!

Terlalu naif kalau kita mengabaikan keterkaitan semua isu sebelum, sedang dan yang akan terjadi pada Jumat nanti yang bertujuan untuk menggagalkan Jokowi jadi presiden. Tapi terlalu naif juga kalau kita merasa panik atas gerakan sambal yang mereka gulirkan. Seolah-olah segelintir orang dan seabrek isu panas akan cukup menggagalkan presiden terpilih dilantik.

Kalau bukan untuk menggagalkan Jokowi dilantik – karena sepertinya terlalu muluk agenda mereka – untuk apa semua keributan ini?

Kasus Papua mengancam disintegrasi bangsa. Tercium agenda kaum radikalis sebagai pemicu keributan serta terlibatnya kader Gerindra.

Isu KPK diwarnai dengan munculnya istilah ‘polisi Taliban’. Dikompori oleh Novel Baswedan-Bambang Widjayanto. Keduanya selalu menyerang Jokowi dalam setiap kesempatan.

Karhutla terparah di Riau – daerah di mana Jokowi ditundukkan lawannya pada Pilpres. Terciduk oknum-oknum pembakar hutan. Perusahaan juga terlibat dalam pembakaran hutan. Kejanggalan-kejanggalan ditemukan.

Dari pembahasan di atas, ada dua kemungkinan agendanya yaitu menggagalkan Jokowi dilantik atau menimbulkan kekacauan. Keduanya memiliki kepentingan dan agenda yang sama yaitu ingin berkuasa tetapi dengan tujuan yang berbeda.

Tetapi saya yakin, meskipun tetap harus waspada, Jokowi dan jajarannya sudah mencium agenda pihak-pihak tersebut. Keyakinan itu muncul ketika Jokowi mampu mengambil langkah yang tidak gegabah dan juga tidak mudah terbaca tetapi tetap dalam jalur yang aman.

Jokowi diserang melalui kasus Papua, provokatornya terhempas sedemikian menyedihkannya. Jokowi diserang melalui KPK, malah kebusukan KPK malah muncul ke permukaan. Jokowi diserang melalui karhutla, justru terbongkar gubernur dan jajarannya tidak becus menangani karhutla. Jadi masih dalam jalur aman yang wajar.

Jangan macam-macam, rating Tempo di PlayStore sudah mencapai 1.1 dari sebelumnya 4.1 dengan jumlah pemberi rating 11 ribuan lebih. Itu tidak sekedar rating menurun, melainkan tanda bahwa masih banyak orang yang mencintai Jokowi karena dia melihat langkah Jokowi masih pada jalur aman yang wajar.
Oleh: Mora Sifudan
Salam dari rakyat jelata 💪


MARI BERGERAK UNTUK MELINDUNGI PRESIDEN

Oleh :
Rudi S Kamri

Presiden Joko Widodo saat ini sedang dikerjain oleh sekelompok petualang politik di negeri ini. Dengan menggunakan barisan mahasiswa dan buruh mereka bergerak membuat gaduh seluruh negeri.

Tujuannya tunggal : Ingin menggagalkan pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019. Ini gerakan makar yang terencana yang tidak mampu diantisipasi oleh aparat intelijen negara. Para aktor makar tersebut bebas berkeliaran karena Pembantu Presiden di jajaran Polhukam sangat lemah dan memble.

Tidak apa-apa. Saatnya kita turun melindungi Presiden. Caranya ?
Yang main medsos gencarkan perlawanan SAYA BERSAMA JOKOWI.
Yang bisa menulis, tulislah dukungan kepada Presiden Jokowi.
Yang siap turun ke lapangan, nunggu komando dari tokoh-tokoh pemimpin Organ Relawan.
Dan bagi kita semua mari dukung Presiden Jokowi dengan DOA setiap saat sampai pelantikan tanggal 20 Oktober 2019.

Mari kita teriakkan bersama :
SAYA BERSAMA JOKOWI !!!

#SayaBersamaJokowi

Salam SATU Indonesia
23092019

Tags

Analisis Politik (275) Joko Widodo (150) Politik (106) Politik Baik (64) Berita Terkini (59) Jokowi (58) Pembangunan Jokowi (54) Lintas Agama (31) Renungan Politik (31) Perang Politik (29) Berita (27) Ekonomi (25) Anti Radikalisme (24) Pilpres 2019 (23) Jokowi Membangun (22) Perangi Radikalisme (22) Pembangunan Indonesia (21) Surat Terbuka (20) Partai Politik (19) Presiden Jokowi (19) Lawan Covid-19 (18) Politik Luar Negeri (18) Bravo Jokowi (17) Ahok BTP (14) Debat Politik (14) Radikalisme (13) Toleransi Agama (12) Caleg Melineal (11) Menteri Sri Mulyani (11) Perangi Korupsi (11) Berita Hoax (10) Berita Nasional (9) Education (9) Janji Jokowi (9) Keberhasilan Jokowi (9) Kepemimpinan (9) Politik Kebohongan (9) Tokoh Dunia (9) Denny Siregar (8) Hidup Jokowi (8) Anti Korupsi (7) Jokowi Hebat (7) Renungan (7) Sejarah Penting (7) Selingan (7) imlek (7) Ahok (6) Health (6) Perangi Mafia (6) Politik Dalam Negeri (6) Gubernur DKI (5) Jokowi Pemberani (5) KPK (5) Khilafah Makar (5) Kisah Nyata (5) Lawan Radikalisme (5) NKRI Harga Mati (5) Negara Hukum (5) Partai PSI (5) Pengamalan Pancasila (5) Pilkada (5) Refleksi Politik (5) Teknologi (5) hmki (5) kota tangsel (5) natal (5) pengurus (5) peresmian (5) relawan (5) Anti Teroris (4) Bahaya Khalifah (4) Berita Baru (4) Dugaan Korupsi (4) Indonesia Maju (4) Inspirasi (4) Kebudayaan Indonesia (4) Lagu Jokowi (4) Mahfud MD (4) Menteri Pilihan (4) Pancasila (4) Pendidikan (4) Pileg 2019 (4) Politik Identitas (4) Sejarah (4) Tokoh Masyarakat (4) Tokoh Nasional (4) Vaksin Covid (4) Adian Napitupulu (3) Adudomba Umat (3) Akal Sehat (3) Analisa Debat (3) Artikel Penting (3) Atikel Menarik (3) Biologi (3) Brantas Korupsi (3) Breaking News (3) Covid-19 (3) Demokrasi (3) Dewi Tanjung (3) Hukum Karma (3) Karisma Jokowi (3) Kelebihan Presiden (3) Kesaksian (3) King Of Infrastructur (3) Lagu Hiburan (3) Makar Politik (3) Melawan Radikalisme (3) Musibah Banjir (3) Nasib DKI (3) Nasihat Canggih (3) Negara Maju (3) Negara Makmur (3) Nikita Mirzani (3) PKN (3) Pembubaran Organisasi (3) Pemilu (3) Pendidikan Nasional (3) Pendukung Jokowi (3) Penegakan Hukum (3) Poleksos (3) Politik Adudomba (3) Rekayasa Kerusuhan (3) Rencana Busuk (3) Revisi UUKPK (3) Sederhana (3) Tanggung Jawab (3) Testimoni (3) Tokoh Revolusi (3) Waspada Selalu (3) barongsai (3) jakarta (3) Ada Perubahan (2) Agenda Politik (2) Akal Kebalik (2) Akal Miring (2) Anggaran Pemprov (2) Antusias Warga (2) Arsitektur Komputer (2) Basmi Mafia (2) Basmi Radikalisme (2) Beda Partai (2) Berita Internasional (2) Budiman PDIP (2) Capres Cawapres (2) Cinta Tanah Air (2) Dasar Negara (2) Denny JA (2) Erick Thohir (2) Etika Menulis (2) Filsafat (2) Fisika (2) Free Port (2) Gerakan Budaya (2) Gereja (2) Himbauan (2) Information System (2) Isu Sara (2) Jaga Presiden Jokowi (2) Jalan Toll (2) Jenderal Pendukung (2) Jihat Politik (2) Jokowi Commuter (2) Jokowi Guru (2) Jokowi Motion (2) Kabinet II Jokowi (2) Kasus Hukum (2) Kasus Korupsi (2) Kehebatan Jokowi (2) Kemajuan Indonesia (2) Kemanusiaan (2) Kerusuhan Mei (2) Komputer (2) Komunikasi (2) Kriminalisasi Ulama (2) Langkah DPRD-DPR (2) Lawam Penghianat Bangsa (2) Lawan Fitnah (2) Mafia Indonesia (2) Media Sosial (2) Menteri Susi (2) Merakyat (2) Miras (2) Motivasi (2) Nilai Rupiah (2) Olah Raga (2) Opini (2) Pembangunan Pasar (2) Pemimpin Pemberani (2) Pengadilan (2) Pengatur Strategi (2) Penjelasan TGB (2) Penyebar Hoax (2) Perangi Terroriis (2) Pidato Jokowi (2) Political Brief (2) Politik ORBA (2) Program Jokowi (2) Raja Hutang (2) Relawan Jokowi (2) Ruang Kesehatan (2) Sampah DKI (2) Selengkapnya (2) Sertifikat Tanah (2) Simpatisan Jokowi (2) Suka Duka (2) Sumber Kekuasaan (2) Survey Politik (2) Tegakkan NKRI (2) Tenaga Kerja (2) Tirta Memarahi DPR (2) Toll Udara (2) Transparan (2) Ucapan Selamat (2) Ulasan Permadi (2) Ultah Jokowi (2) Undang Undang (2) amandemen (2) jokowi 3p (2) jokpro (2) news (2) perjuangkan (2) Adek Mahasiswa (1) Aksi Gejayan (1) Aksi Makar (1) Alamiah Dasar (1) Ancaman Demokrasi (1) Andre Vincent Wenas (1) Anggarana Desa (1) Anies Dicopot (1) Ansor Banten (1) Antek HTI (1) Anti Cina (1) Anti Terrorris (1) Anti Vaksin (1) Anti Virus (1) Arti Corona (1) Aset BUMN (1) Atheis (1) BIN (1) BTP (1) Bahasa Indonesia (1) Bahaya Isis (1) Bangkitkan Nasionalisme (1) Bangsa China (1) Bank Data (1) Bantu Dishare (1) Basuki Tjahaya Purnama (1) Bawah Sadar (1) Bencana Alam (1) Berani Karena Jujur (1) Berani Melapor (1) Binekatunggal Ika (1) Bintang Mahaputera (1) Bisnis (1) Bongkar Gabeneer (1) Bravo Polri (1) Bravo TNI (1) Budiman Sujatmiko (1) Bumikan Pancasila (1) Bunuh Diri (1) Busana (1) Buya Syafii Maarif (1) Calon Menteri (1) Cari Panggung Politik (1) Cctvi Pantau (1) Cendekia (1) Croc Brain (1) Cudu Nabi Muhammad (1) Cybers Bots (1) Daftar Tokoh (1) Dagang Sapi (1) Danau Toba (1) Data Base (1) Demo Bingung (1) Demo Gagal (1) Demo Mahasiswa (1) Demo Nanonano (1) Demokrasi Indonesia (1) Deretan Jenderal (1) Dewan Keamanan PBB (1) Digital Divelovement (1) Dosa Kolektif (1) Dubes Indonesia (1) Ekologi (1) Extrimis (1) FBR Jokowi (1) Faham Khilafah (1) Filistinisme (1) Filosofi Jawa (1) Fund Manager (1) G30S/PKI (1) GPS Tiongkok (1) Gagal Faham (1) Gaji Direksi (1) Gaji Komisaris (1) Gaya Baru (1) Gelagat Mafia (1) Geografi (1) Gerakan (1) Gerakan Bawah Tanah (1) Gibran (1) Grace Natalie (1) Gubernur Jateng (1) Gus Nuril (1) Gusti Ora Sare (1) HTI Penunggang (1) Hadiah Tahun Baru (1) Hari Musik Nasional (1) Hiburan (1) Hukuman Mati (1) Hypnowriting (1) Identitas Nusantara (1) Illegal Bisnis (1) Ilmu Pengetahuan (1) Ilusi Identitas (1) Imperialisme Arab (1) Indonesia Berduka (1) Indonesia Damai (1) Indonesia Hebat (1) Injil Minang (1) Intermezzo (1) Internet (1) Intoleransi (1) Investor Asing (1) Islam Nusangtara (1) Istana Bogor (1) Isu Agama (1) Isu Politik (1) J Marsello Ginting (1) Jadi Menteri (1) Jalur Gaza (1) Jangan Surahkan Indonesia (1) Jembatan Udara (1) Jenderal Moeldoko (1) Jenderal Team Jkw (1) Jilid Milenial (1) Jiplak (1) Jokowi 3 Periode (1) Jokowi Peduli (1) Jualan Agama (1) Jurus Pemerintah (1) Jusuf Kalla (1) Kadrun (1) Kambing Hitam (1) Kampus Terpapar Radikalisme (1) Kasus BUMN (1) Kasus Keluarga (1) Kebusukan Hati (1) Kecelakaan (1) Kehilangan Tuhan (1) Kehilangan WNI (1) Kekuasaan (1) Kekuatan China (1) Kemengan Jokowi (1) Kena Efisensi (1) Kepribadian (1) Keputusan Pemerintah (1) Kerusuhan 22 Mei (1) Kesaksian Politikus (1) Keseahatan (1) Ketum PSI (1) Kitab Suci (1) Kode Etik (1) Komnas HAM (1) Komunis (1) Konglomerat Pendukung (1) Kopi (1) Kota Bunga (1) Kota Misteri (1) Kota Modern (1) Kota Zek (1) Kredit Macet (1) Kuliah Uamum (1) Kunjungan Jokowi (1) Kurang Etis (1) LPAI (1) Lagu Utk Jokowi (1) Lahan Basah (1) Larangan Berkampanye (1) Larangan Pakaian (1) Lawan Rasa Takut (1) Leadership (1) Legaci Jokowi (1) Lindungi Jokowi (1) Lintas Dinamika (1) Luar Biasa (1) MPG (1) Mabok Agama (1) Mafia Ekonomi (1) Mafia Tanah (1) Mahakarya (1) Mahkamah Agung (1) Manfaat Vaksin (1) Mari Tertawa (1) Masa Kampanye (1) Masalah BUMN (1) Matematika (1) Membunuh Sains (1) Mempengaruhi Musuh (1) Mempengaruhi Orang (1) Mendisplinkan Siswa (1) Mengharukan (1) Menghasut Pemerintah (1) Menghina Lambang Negara (1) Mengulas Fakta (1) Menjaga Indonesia (1) Menjaga Jokowi (1) Menjelang Pemilu (1) Menjlang Pelantikan (1) Menko Polhukam (1) Menteri (1) Menteri Agama (1) Menteri Sosial (1) Menydihkan (1) Mesin Pembantai (1) Minuman Keras (1) Model Tulisan (1) Muhamad Ginting (1) Mumanistik (1) Muslim Prancis (1) Musu RI (1) Musuh Dlm Selimut (1) Obat Tradisional (1) Oligarki (1) Omnibus Law (1) Oramas Terlarang (1) Orang Baik (1) Orang Beragama (1) Orang Bodoh (1) Orang Kaya (1) Ormas Islam (1) Otak Kebalik (1) Overdosis Haram (1) PHK dan Buruh (1) Palestina (1) Panduan (1) Pantau Jakarta (1) Para Makar (1) Parawisata (1) Partai Baru (1) Partai Komunis (1) Pasar Murah (1) Pelarian (1) Pembayaran Utang Negara (1) Pembela Rakyat (1) Pembumian Pancasila (1) Pemerintahan Jayabaya (1) Pemilihan Presiden (1) Pemprov DKI (1) Pencerahan (1) Pencucian Uang (1) Pendukung Lain (1) Penebaran Virus so (1) Pengacau Negara (1) Pengalaman (1) Pengangguran (1) Pengaruh (1) Pengertian Istilah (1) Pengertian Otoritas (1) Penggulingan Rezim (1) Penghianat Bangsa (1) Pengobatan (1) People Power (1) Perang Dunia III (1) Perangi Tetroriis (1) Peraturan (1) Perayaan Natal (1) Percobaan (1) Perguruan Tinggi (1) Peringatan Keras (1) Peristiwa Mei 1998 (1) Pernikahan (1) Pernyataan ISKA (1) Pertamina (1) Pertemuan Politik (1) Pesan Gus Nuril (1) Pesan Habib (1) Peta Politik (1) Pidato Prisiden RI (1) Pil Pahit Srilanka (1) Pilkada 2018 (1) Pilkada Solo (1) Pilpres Curang (1) Pimpinan MPR (1) Politik Agama (1) Politik Catur Jkw (1) Politik Kepentingan (1) Politik LN (1) Politik Uang (1) Politikus (1) Pollitik (1) Profesional (1) Propaganda (1) Propaganda Firehose (1) Psikoanalisa (1) Psikologi Praktis (1) Puisi (1) Pulau Terindah (1) Quick Count (1) RUU Kadrun (1) Raja Bonar (1) Raja Debat (1) Raksasa (1) Rakyat Kecil (1) Realita Politik (1) Rekam Jejak (1) Rekapitulasi DPS (1) Reklamasi Pulau (1) Remix Sunda (1) Rendah Hati (1) Reungan Politik (1) Rhenald Kasali (1) Risma (1) Ruhut P Sitompul (1) Saksi Yehuwa (1) Sangat Canggih (1) Scandal BLBI (1) Seharah Pers (1) Sehat Penting (1) Sejarah Politik (1) Sekilas Info (1) Selamat Imlek (1) Sembuhkan Jiwasraya (1) Seni (1) Seniman Bambu (1) Shanzhai (1) Sidak Harga (1) Sidang MPR (1) Sigmun Freud (1) Silaturahmi (1) Sistem Informasi (1) Skema Kerusuhan (1) Skenario 22 Mei (1) Skenario Demonstrans (1) Skripsi (1) Soekarno (1) Stasiun KA (1) Suku Minang (1) Sumber Inspirasi (1) Super Power (1) Superkarya (1) Syirianisasi (1) System Informasi (1) TKA Siapa Takut (1) Tahun Kampret (1) Taliban (1) Tanda Kehormatan (1) Tanda Zaman (1) Tanggapan Atas Pidato (1) Tanya Jawab (1) Tebang Pilih (1) Teori Kepribadian (1) Terkaya Indonesia (1) Terorisme (1) Terrorisme (1) Tidak Becus Kerja (1) Tindakan Makar (1) Tingkat Kemiskinan (1) Tinjauan Filsafat (1) Tips dan Trik (1) Toleransi Identitas (1) Travelling (1) Tuan Rumah (1) Tukang Kayu (1) UU Cipta Kerja (1) Ucapan Gong Xi Fat Choi (1) Ulama Bogor (1) Ulasan Berita (1) Ulasan Suriah (1) Ustadz Bangsa (1) Via Vallen (1) Virus Covid-15 (1) Wajib Baca (1) Wakil Tuhan (1) Wali Kota (1) Wanita Kartini (1) Wewenang (1) Yusril Blakblakan (1) breaing news (1) karo (1) kontemporer (1) tari (1)