Latest News

Selengkapnya Diteruskan DI NEWS.TOPSEKALI.COM

Showing posts with label Berita Terkini. Show all posts
Showing posts with label Berita Terkini. Show all posts

Saturday, March 13, 2021

Berita Terbaru Hari Ini, Mampus Gugatan 56 M ,Tommy Soharto Rupanya Senjata Makan Tuan


*Berita Terbaru Hari Ini, Mampus Gugatan 56 M ,* 
*Tommy Soharto Rupanya Senjata Makan Tuan*

Tuesday, February 23, 2021

Eko Kuntadhi Ungkap Kronologi Sebenarnya Kasus Nakes Pematang Siantar

*Eko Kuntadhi Ungkap Kronologi Sebenarnya* *Kasus Nakes Pematang Siantar*
Jakarta, ARRAHMAHNEWS.COM – Eko Kuntadhi dalam akun Twitternya mengungkap kronologi sebenarnya soal 4 tenaga forensik yang terjerat pasal penistaan agama. Menurut Eko Kuntadhi hentikan kriminaslisasi nakes RSUD Pematang Siantar menggunakan pasal penistaan agama.

Tanggal 20 September 2020, seorang pasien bernama Zakiyah meninggal di RSUD Djasemen Saragih, Pematang Siantar. Pasien menderita beberapa penyakit dalam dan dinyatakan suspect Covid-19.

Suami korban, Fauzi mulanya menolak jenazah istrinya dimandikan nakes lelaki. 
Nah...pihak nakes meminta Fauzi mencari orang lain.

Karena harus cepat diurus, pihak nakes memberi waktu satu-dua jam kepada Fauzi untuk mencari tenaga yang bisa memandikan jenazah. 
Akan tetapi Fauzi tidak bisa menghadirkan orang tersebut.

Kemudian Fauzi menandatangani surat persetujuan, memberi izin jenazah istrinya dimandikan nakes. 
Prosesi pemandian dilakukan, setelah mendapat persetujuan dari suami almarhumah.
Namun belakangan,
Entah mengapa tiba-tiba Fauzi kembali mempermasalahkan kenapa yang memandikan istrinya adalah nakes lelaki?! 
Padahal sejak awal Fauzi sudah tahu, TIDAK ada nakes perempuan di bagian forensi RSUD tersebut.

Protes Fauzi makin menggema, setelah isu agama digoreng luar biasa!!

Dirut RSUD yang memang bukan definitif, langsung dipindahkan. 
Ia adalah staf Dinkes Pemkot. 
Sementara,
Karena tekanan ke-4 Nakes tersebut langsung dijadikan tersangka. Penetapan ini didasarkan pada pendapat MUI Pematang Siantar.

Pihak nakes dan rekan sejawat berkali-kali mendatangi suami almarhumah untuk mengklarifikasi kasus ini. Mereka hanya menjalankan tugas sesuai (Prokes) protokol kesehatan. Mereka ingin melindungi keluarga almarhumah agar tidak tertular Covid-19.

Akan tetapi Fauzi ngotot. 
Tetap meminta mereka dihukum. 
Kengototan Fauzi ditambah dengan desakan tokoh berpaham Radikal disana yang semakin membakar dengan isu agama. 
Suasana semakin panas!! 
Seolah-olah para nakes itu sengaja memandikan jenazah untuk melecehkan agama. Padahal itu adalah tugas mereka.

Dan tidak ada nakes wanita di bagian Forensik. Dari keempat nakes itu, 1 PNS. Dan 3 tenaga honorer. Pasal yang dikenakan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Namun mereka belum ditahan. 
Alasan polisi, karena jasanya masih dibutuhkan. 
Gila!! 
Orang yang jasanya masih dibutuhkan tapi dijerat dengan kriminalisasi begitu.

Semua orang juga tahu, suasana Covid-19 adalah kondisi darurat. 
Kita tidak bisa menggunakan logika normal. 
Mereka hanya petugas kesehatan. 
Bukan ahli agama yang tahu tata cara memandikan jenazah sesuai fiqh. 
Tetapi mereka hanya jalani tugas. Gak ada secuilpun niatan menista agama.

Kasus ini terus bergulir karena desakan kelompok-kelompok yang berfikir Radikal. 
Kelompok yang selalu mempertentangkan semuanya dengan dalih agama.

Mereka diberi ruang oleh MUI daerah untuk berkiprah. Mestinya aparat keamanan tidak boleh kalah oleh tekanan seperti ini. 
Polanya selalu sama. 
Kita ingat kasus Ahok. 
Menggunakan massa juga untuk menekan hukum.

Kasus Ibu Meliana di Tanjung Balai, juga menggunakan massa. 
Sampai membakar rumah dan vihara. 
Kini masalah yang sama menimpa nakes di RSUD. Pola dan logikanya sama.
EditC.310
Source : https://arrahmahnews.com/2021/02/23/eko-kuntadhi-ungkap-kronologi-sebenarnya-kasus-nakes-pematang-siantar/

Monday, January 25, 2021

Berita Penting Sekitar Praktek Intoleransi Di Departement Pendidikan, Perpres Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara,Kumpulan Mainstream Dan Medsos Indonesia

*Berita Penting Sekitar Praktek Intoleransi Di* *Departement Pendidikan, Perpres* 
*Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara,*
*Kumpulan Mainstream Dan Medsos Indonesia*

20210125 HARI SENEN Kumpulan Berita Aktual
*Berita menarik yang menjadi sorotan hari ini adalah soal Jilbab di Sumbar.* Mendikbud Nadiem Makarim akan membuka hotline pengaduan terkait adanya praktik intoleransi. Hal itu dilakukannya untuk mencegah terulangnya kejadian yang dialami siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat yang diwajibkan mengenakan jilbab.
Isu lain yang ramai dibicarakan masyarakat adalah soal pelantikan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang akan dilakukan di Istana Negara Jakarta pada Rabu (27/1). “Iya,” katanya, Minggu (24/1). Setelah resmi dilantik, Listyo akan menyandang jenderal bintang empat.
*Anak penguasa Orde Baru, Tommy Soeharto menggugat pemerintah* membayar ganti rugi sebesar Rp56 miliar terkait tanah dan bangunan miliknya tergusur dalam proyek pembangunan Tol Depok-Antasari (Desari), di Jakarta Selatan.
Properti yang digusur tersebut adalah bangunan kantor seluas 1.034 meter persegi, pos jaga seluas 15 meter persegi, bangunan garasi seluas 57 meter persegi, dan tanah seluas 922 meter persegi. Ini juga menjadi berita hangat yang menjadi perbincangan masyarakat pagi hari ini. 

*Berikut Isue selengkapnya :*

*1.Mendikbud) Nadiem Makarim angkat bicara soal kasus siswi di Padang, Sumatera Barat *yang diminta memakai jilbab. Nadiem meminta pemerintah daerah (pemda) setempat memberikan sanksi tegas ke para pihak yang terlibat. Ia menekankan aturan seragam sekolah harus tetap menghormati siswa dalam menjalankan keyakinannya masing-masing. “Saya minta pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya,” kata Nadiem dalam video yang diunggah di akun Instagram resminya, Minggu (24/1).

*2.Menteri Nadiem akan membuka hotline pengaduan terkait adanya praktik intoleransi*. Hal itu dilakukannya untuk mencegah terulangnya kejadian yang dialami siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat yang diwajibkan mengenakan jilbab. “Sebagai tindakan konstruktif berdasarkan kejadian ini, dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline khusus pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa,” kata Nadiem, Minggu (24/1) seraya  mengatakan, pemerintah tidak akan menoleransi guru dan kepala sekolah yang lakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi.

*3.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengonfirmasi, Presiden Jokowi* akan melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri di Istana Negara Jakarta pada Rabu (27/1). “Iya,” katanya, Minggu (24/1). Setelah resmi dilantik, Listyo akan menyandang jenderal bintang empat.

*4.Peneliti Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISeSS)* Bambang Rukminto mengapresiasi konsep “Polri Presisi” atau pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang diungkap Komjen Listyo Sigit Prabowo saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Komisi III DPR.
Menurut Bambang, konsep tersebut sangat cocok untuk menghadapi tantangan zaman 4.0. “Konsep pencegahan atau crime prevention ini sebenarnya sudah lama digaungkan, dan salah satu bentuk kepolisian modern bagaimana partisipasi masyarakat dilakukan,” kata Bambang dalam diskusi daring di YouTube Medcom.id, Minggu (24/1).

5. Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas) Benny Mamoto menyebut, tugas kepolisian sektor ( polsek) ke depannya lebih baik fokus pada pembinaan masyarakat. “Saya melihat bagaimana polsek difungsikan nanti sebagai pembina masyarakat, bagaimana mengayomi masyarakat. Mereka bersama masyarakat dalam suasana guyub,” ujar Benny dalam webinar, Minggu (24/1/2021).
Benny menyebut, Komjen Listyo Sigit menginginkan polsek tidak lagi melakukan penegakan hokum tapi menjadi penggerak fungsi penyidikan.Langkah itu demi terciptanya konsep restorative justice atau keadilan restoratif dalam ranah penegakan hukum. “Orientasi pendekatannya restorative justice. Ini penting, jangan ada masalah sedikit dilaporin, nenek-nenek cuma nyuri satu kakao, masuk penjara,” kata Benny Mamoto.

6. Presiden Jokowi menerbitkan Perpres No. 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024. Selain mendorong realisasi pembentukan Komponen Cadangan, Jokowi juga menginginkan implementasi pertahanan di pulau-pulau besar. Perpres ini sekaligus mengganti Perpres 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Perpres 8/2021 juga mendorong postur TNI memiliki kemampuan daya tangkal strategis dan mobilitas tinggi baik di dalam maupun di luar wilayah yurisdiksi NKRI.

7. Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan para kepala daerah di 7 provinsi Jawa-Bali untuk memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021. “Mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus Covid-19 dan gubernur pada provinsi (di Jawa-Bali) dapat menambahkan prioritas wilayah pembatasan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah dan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan,” ujarnya, Minggu (24/1).

8. Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro mengatakan, pihaknya memiliki bukti pembelian lahan dari penggarap terkait Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, FPI di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. “Semua itu ada bukti yang sifatnya otentik, ada hitam di atas putih dan kita sebagian besar sudah waarmerking di notaris,” kata Sugito, Minggu (24/1/2021). “Jadi, pesantren Markaz Syariah Argokultural itu dibeli secara sah dari penggarap,” ujarnya seraya menambahkan bahwa pihaknya menyesalkan pelaporan terhadap Rizieq Shihab ke Bareskrim Polri oleh PTPN VIII terkait penggunaan lahan tanpa izin.

9. Bakamla RI, KN Marore 322 berhasil mengamankan dua kapal asing berbendera Iran dan Panama yang diduga melakukan transfer bahan bakar minyak (BBM) ilegal di perairan Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (24/1). Dua kapal tanker itu berhasil diciduk KN Marore 322 yang dikomandoi Letkol Bakamla Yuli Eko Prihartanto dalam Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut Dalam Negeri ‘Trisula-I’ 2021. Kabag Humas dan Protokol Bakamla, Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita menjelaskan, penangkapan berawal dari keberhasilan petugas mendeteksi adanya indikasi matinya Automatic Identification System (AIS) kapal sekitar pukul 05.30 WIB.

10. Patroli Rutin TNI AL KRI Usman Harun (KRI USH-359) menangkap sebuah kapal ikan asing berbendera Taiwan. Menurut Panglima Koarmada I Laksamana Muda TNI Abdul Rasyid, kapal tersebut diduga melakukan illegal fishing di Laut Natuna Utara. “Dalam Patroli rutin yang dilakukan oleh KRI USH-359 pada Jumat ini mendapati kegiatan ilegal yang dilakukan kapal ikan asing berbendera Taiwan. Saat ini kapal sedang ditarik ke pangkalan TNI AL Ranai untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Abdul Rasyid.

11. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengakui secara jujur dirinya positif tertular Covid-19. Ia mengetahui dirinya positif Covid-19 berdasarkan hasil tes swab PCR pada Jumat (22/1) malam. Dalam catatan, selama sepekan lalu, Doni memimpin penanganan bencana di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Ia meminta masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan.

12. Anak penguasa Orde Baru, Tommy Soeharto menggugat pemerintah membayar ganti rugi sebesar Rp56 miliar terkait tanah dan bangunan miliknya tergusur dalam proyek pembangunan Tol Depok-Antasari (Desari), di Jakarta Selatan. Properti yang digusur tersebut adalah bangunan kantor seluas 1.034 meter persegi, pos jaga seluas 15 meter persegi, bangunan garasi seluas 57 meter persegi, dan tanah seluas 922 meter persegi.
Gugatan tersebut dilayangkan Tommy lewat kuasa hukumnya, Victor Simanjuntak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu didaftar pada 6 Januari dengan nomor perkara 35/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL. 
Indonesia Maju
INFOTANGSEL.CO.ID

Friday, January 22, 2021

"Jokowi Effect, Gila!", Mengubah Politik LN China dan akan Menjadikan RI sbg Basis Industri Vaksin di Asean

 
*"Jokowi Effect, Gila!"*
Mengubah Politik LN China
dan akan Menjadikan RI sbg Basis Industri Vaksin di Asean
Photo Jokowi viral di Tiongkok

Bro, photo dan video presiden anda waktu di vaksin, viral di Tiongkok. Banyak komen dari nitizen China. Pujian kepada Jokowi justru menyindir pemeritah kami. Kenapa? Sinovac bukan seperti Sinopharm Group Co Ltd, BUMN Tiongkok. Sinovac perusahaan swasta yang didirikan oleh sarjana Tiongkok. Walau Sinovac diikut-sertakan dalam penggunaan secara terbatas untuk keperluan darurat di tiga kota di Provinsi Zhejiang, yakni Yiwu, Jiaxing, dan Shaoxing. Namun izin distribusi hanya diberikan kepada Sinopharm. Padahal jenis vaksin sama inactive virus. Pemerintah Tiongkok sepertinya tidak suka dominasi swasta dan terlalu memberi banyak fasilitas kepada BUMN.

*Tapi dengan viralnya video dan photo Jokowi di tiongkok, menyadarkan pemerintah tiongkok* untuk bersikap bijak. Bahkan kesempatan itu digunakan oleh partai komunis untuk alat propaganda. “ Pemerintah tiongkok akan menjadikan Indonesia sebagai basis industri vaksin di Asia Tenggara. Tiongkok sangat ingin melanjutkan penguatan kerja sama dengan Indonesia, mendukung upaya anti epidemi, dan bersama-sama mencukupi kebutuhan vaksin negara-negara berkembang dan negara-negara Islam dengan harga terjangkau”

*Sikap itu disampaikan langsung oleh Menlu Tiongkok Wang Yi* . Wang Yi bukan hanya Menlu tetapi dia juga adalah elite Partai Komunis yang merupakan anggota Dewan Pemerintahan Tiongkok. Dia sangat powerful menentukan kebijakan untuk menggunakan sumber daya dalam negeri Tiongkok untuk kerjasama international. Saya tanya teman saya di Tiongkok, memang apa postingan rakyat Tiongkok terhadap Photo dan video Jokowi? “ Bagaimana rasa hormat kita kepada pemimpin negara lain yang sangat percaya kepada ilmuwan kita ? kita perlu belajar nilai-nilai kemanusiaan dari Jokowi, dengan melupakan barang sejenak soal bisnis dan politik” Demikian kata teman menyimpulkan berbagai posting netizen.

*Itu sebabnya Ibu Retno Marsudi terpilih sebagai Ketua COVAX AMC* (Covid-19 Vaccines Advance Market Commitment). Lembaga ini dibentuk bulan Juni 2020 oleh 180 negara dan lembaga yang tergabung dalam fasilitas Covax. COVAX AMC diluncurkan oleh Gavi, aliansi vaksin global, untuk memastikan setiap negara bisa memperoleh vaksin Covid-19.

Di tengah krisis dan pandemi ini AS, Eropa, Tiongkok, tidak tampil sebagai pemimpin yang menentramkan semua pihak. *Pada moment ini, mata dunia tertuju kepada Indonesia*. Kepemimpinan Jokowi bisa menjadi perekat nilai nilai kemanusian bagi negara maju untuk kepentingan umat manusia di planet bumi.

*Saya tahu, Jokowi tidak ingin ini jadi citra politik*. Tapi *saya wajib sampaikan* kepada rakyat *Indonesia untuk supaya tahu*. Bahwa *bangsa kita sangat terhormat di mata dunia*. Kasus gugatan UE terkait penghentian ekspor biji nikel oleh Indonesia ke Uni Eropa di WTO akan kita menangkan dengan mudah. *Kepercayaan Indonesia sangat tinggi di mata dunia*. *Kita leader dalam* *mentrasformasikan dunia jadi lebih bijak dan ramah kepada nilai-nilai kemanusiaan.*
DDB 
Fifi Tzu
Source : jpnn com
*Berita Actual Dan Terpercaya,Perlu Anda Baca Segera*

Sunday, December 27, 2020

Klarifikasi PSI soal Permintaan Kenaikan Dana Banpol di Tengah Pandemi Corona

Politisi PSI William Aditya Sarana. Foto: Facebook @William Aditya Sarana

Beredar rekaman suara yang mem-framing seolah PSI meminta kenaikan dana Banpol. 

Berikut ini klarifikasi kami:

Rekaman tersebut tidak utuh, hanya potongan-potongan yang tidak menampilkan diskusi sesuai konteks. Komentar Bro William disampaikan untuk menanggapi rekomendasi KPK dan LIPI, yang menyarankan kenaikan dana banpol untuk menekan korupsi. Jadi, * kenaikan dana Banpol merupakan kajian dari KPK dan LIPI*.

Namun mengingat saat ini Jakarta masih dalam kondisi pandemi dan kesulitan ekonomi, pembahasan kenaikan pendanaan partai politik oleh pemerintah menjadi tidak relevan

Sikap akhir PSI mengenai APBD adalah yang dibacakan secara formal dan tertulis pada Pandangan Umum Fraksi pada Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta tgl 27 November 2020. Sikap PSI jelas dan bulat : menolak kenaikan dana RKT

Memang sebaiknya semua rapat di DPRD dibuka ke publik supaya publik tahu apa saja yang dibahas oleh wakilnya di DPRD. Dan insiden pemotongan pembicaraan yang dapat menimbulkan interpretasi ganda, bisa dihindari. 

https://m.kumparan.com/kumparannews/klarifikasi-psi-soal-permintaan-kenaikan-dana-banpol-di-tengah-pandemi-corona-1ur2IITRQvu

Polri Bongkar Pusat Latihan Generasi Muda Teroris JI di Jateng

Polri Bongkar Pusat Latihan Generasi Muda Teroris JI di Jateng
Densus 88 Anti Teror Polri membongkar pusat latihan jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI) di sejumlah lokasi di Jawa Tengah. Polri menyebut pusat latihan ini dipakai untuk melatih anggota JI menjadi ahli tempur hingga merakit bom.
"Tiap angkatan 10-15 orang dari Pulau Jawa dan dari luar Pulau Jawa. Total 95 orang yang sudah dilatih dan terlatih. Generasi muda ini dilatih bela diri penggunaan senjata tajam seperti samurai dan pedang. Termasuk juga menggunakan senjata api dan dilatih menjadi ahli perbengkelan, perakitan bom, ahli tempur sampai ahli sergap (Penyergapan) yang mereka sebut sebagai pasukan khusus dengan seragam khusus," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono, dalam keterangannya, Sabtu (26/12/2020).

Salah satu pusat latihan JI yang dibongkar Polri terletak di Desa Gintungan, Bandungan, Semarang, Jawa Tengah. Bangunan itu terlihat seperti villa yang juga digunakan sebagai tempat istirahat (tidur) para anggota JI.
Baca juga:
Polda DIY Telusuri 2 Ribu Kotak Amal yang Diduga Danai Teroris JI

Argo menuturkan dari rumah-rumah itu para anggota muda JI dilatih bela diri dan persenjataan hingga simulasi penyerangan pasukan VVIP. Argo menyebut, salah satu pelatihnya adalah teroris Joko Priyono alias Karso.

Karso ditunjuk sebagai pelatih oleh Amir atau Pimpinan JI Para Wijayanto. Karso telah ditangkap pada 2019 lalu dan berstatus narapidana dengan masa hukuman 3,8 tahun penjara.

"Lokasi ini menjadi tempat pelatihan para generasi muda JI. Mereka dilatih bergaya militer dengan tujuan untuk membentuk pasukan sesuai dengan program yang dibuat oleh pemimpin jaringan ini (JI)," kata Argo.
Baca juga:
4 Fakta Terbongkarnya Bunker Teroris Upik Lawanga untuk Rakit Senjata

Argo mengatakan, total sudah 7 angkatan sebanyak 96 anggota muda yang dilatih di pusat latihan di Jateng ini. Setelah dilatih, lanjut Argo, pada anggota ini dikirim ke Suriah untuk pelatihan militer hingga merakit bom. Sejak periode 2013 sampai 2018, Argo mengatakan sudah banyak dilakukan proses perekrutan dan pelatihan.

"Mereka mempersiapkan generasi muda ini dengan tujuan untuk menjadi pemimpin masa depan jaringan ini (JI)," sambung Argo.
Source: https://news.detik com/berita/d-5311020/polri-bongkar-pusat-latihan-generasi-muda-teroris-ji-di-jateng

===================


Densus 88 Bongkar Tempat Pelatihan Teroris 'VVIP'

KBRN, Jakarta: Densus 88 Antiteror Polri, berhasil mengungkap sejumlah lokasi yang menjadi tempat pelatihan teroris Jamaah Islamiyah (JI) di Jawa Tengah.

Salah satu lokasi yang ditemukan, merupakan tempat pelatihan bagi generasi muda untuk melakukan aksi teror.

"Mereka dilatih bergaya militer dengan tujuan untuk membentuk pasukan sesuai dengan program yang dibuat oleh pemimpin jaringan ini (JI)," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono, Sabtu (26/12).

Argo menyebut, salah satu lokasinya berada di Desa Gintungan, Bandungan, Semarang, Jateng. Lokasi ini diketahui merupakan sebuah villa dua lantai, yang dikelilingi pohon cemara yang tinggi dan sangat sepi dari aktivitas masyarakat sekitar.

Para pemuda JI ini, dilatih bela diri dan persenjataan, hingga melakukan simulasi penyerangan pasukan VVIP. 

Lebih lanjut, Argo berkata, ada beberapa anggota JI yang bertugas melatih anak muda ini agar terampil bela diri, menggunakan pedang dan pistol, sampai melakukan penyergapan. Bahkan para pemuda ini juga dilatih merakit bom.

Salah satu pelatihnya adalah Joko Priyono alias Karso, yang ditunjuk Amir atau Pimpinan JI Para Wijayanto. Karso sendiri telah ditangkap pada 2019 silam dan telah berstatus narapidana dengan masa hukuman 3.8 tahun penjara.

Polisi juga menyebut, kebanyakan kader baru JI mayoritas anak muda yang pandai dari beberapa pondok pesantren. 

JI menargetkan anak dengan rangking 1-10 di sebuah pesantren untuk dijadikan pimpinan JI di masa depan.

"Tiap angkatan 10 sampai 15 orang dari Pulau Jawa dan dari luar Pulau Jawa. Total 95 orang yang sudah dilatih dan terlatih," kata jenderal bintang dua itu.

Berdasarkan penyelidikan, polisi menyatakan terdapat 7 angkatan dengan total 96 anggota muda yang dilatih di sejumlah tempat dan tersebar di beberapa wilayah Jateng.

Menurutnya, beberapa anggota JI tersebut juga sudah dikirim ke Suriah sejak 2013-2018 dengan dana yang sudah disiapkan JI.

"Setelah pelatihan di sini, generasi muda ini selanjutnya dikirim ke Suriah untuk mendalami pelatihan militer dan perakitan senjata api serta bom. Mereka mempersiapkan generasi muda ini dengan tujuan untuk menjadi pemimpin masa depan jaringan ini (JI)," ujar Argo.

 Oleh: Tegar Haniv Alviandita

https://rri.co.id/nasional/sigap/952253/densus-88-bongkar-tempat-pelatihan-teroris-vvip?utm_source=share_link&utm_medium=external_link&utm_campaign=General%20Campaign


JAKARTA BAROMETER STABILITAS NASIONAL DAN OPERASI LILIN JAYA 2020 UNTUK KEMANUSIAAN

JAKARTA BAROMETER STABILITAS NASIONAL DAN OPERASI LILIN JAYA 2020 UNTUK KEMANUSIAAN
Damai di Surga. Damai di Bumi. Damai di Hati. Bukan Fadil Imran kalau tidak menggebrak. Kewenangan Polda Metro untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Jabodetabek dilakukan dengan bersinergi TNI-Polri dan masyarakat. Pun dalam aktivitas Operasi Lilin Jaya 2020 di tengah pandemi Covid-19, penyesuaian kegiatan menjadi penting.
Ancaman dan potensi kerusuhan, terorisme, yang mengambil momen Natal dan Tahun Baru menjadi kewaspadaan tinggi. Untuk itu, Kapolda Metro Jaya pun menggandeng Pangdam Jaya Dudung Abdurachman untuk bersinergi melaksanakan pengamanan. Karena Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) adalah barometer stabilitas nasional.
Maka penanganan dan jaminan keamanan dan ketertiban Natal dan Tahun Baru menjadi krusial. Termasuk, pandemi Covid-19 pun menjadi perhatian Kapolda Metro Jaya.
“Operasi Lilin tahun ini sangat berbeda. Operasi lilin plus operasi kemanusiaan,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol.) Fadil Imran di Jakarta Senin (21/12/20).
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Polda Metro Jaya melaksanakan Operasi Lilin ditambah dengan Operasi
Kemanusiaan. Polda Metro memberikan berbagai pelayanan guna mengendalikan atau memutus mata rantai Covid 19. Tentu protokol kesehatan dikedepankan.
Bakti sosial dilakukan untuk meringankan beban masyarakat di tengah pendemo Covid-19, juga antisipasi pengamanan atas situasi curah hujan yang tinggi.
"Operasi Lilin 2020 ini untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru. Semoga Nataru tahun ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan tidak lupa tentunya kita semua masih suasana pandemi. Protokol kesehatan harus terus dikedepankan," pintanya.
Operasi Lilin 2020 berlangsung 15 hari mulai 21 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021, dengan menerjunkan 83.917 personel Polri, 15.842 pasukan TNI, serta 55.086 mitra Kamtibmas dan Pemerintah Daerah. Mereka menempati 1.607 pos pengamanan dan ketertiban, serta 675 pos di pusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, dan obyek vital lainnya.
Istimewanya, Operasi Lilin Jaya 2020 melakukan kegiatan kemanusiaan. Pembagian masker, pemberian bansos, pelayanan rapid tes baik darah maupun swab antigen gratis. Plus memberikan Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh unsur kesehatan, seperti di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020, Selamat Tahun Baru 2021. (Ninoy N Karundeng).

Saturday, December 26, 2020

Gubernur Anies, Segera Buka Rincian APBD ke Publik

 
Gubernur Anies, Segera Buka Rincian APBD ke Publik!
Oleh: Andre Vincent Wenas
Tak perlu mengalihkan isu lagi. Sederhana kok persoalannya.

Buka saja detail APBD ke laman resmi pemda, sampai satuan ketiga, jangan yang gelondongan lagi. Semua, ya semua rinciannya, tak perlu ada yang disembunyikan lagi. Bukankah sudah diketok palu oleh Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi tanggal 7 Desember 2020 yang lalu?

Alasan apa lagi? Seharusnya khan anggaran itu terbuka transparan sejak dari perencanaan!

Barusan Pak Bahri, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyatakan bahwa isi anggaran itu ngaco!

Beliau jelas-jelas mengatakan,

"Pagu total turun tapi ada kegiatan dalam rincian misalnya ada sub kegiatan rancangan perda, di dalamnya ada isi pembelanjaan model komputer itu yang masih ngaco-ngaco, dan kita sudah suruh benahin," seperti dikutip Detik.Com, 22 Desember 2020, dua minggu setelah diketok palu di DPRD.

Itulah akibatnya kalau main kucing-kucingan. Apalagi kalau mayoritas anggota DPRD-nya pun ikut jadi kucing garong. Kacau semua khan? Kamu ketahuan! Skema rancangan membancaki duit rakyat yang – minta ampun – noraknya.

Sekarang muncul lagi isu baru – mungkin oleh para buzzer bayaran – yang masih coba-coba untuk mendiskreditkan para whistle-blower-nya. 

Kali ini William Aditya Sarana jadi sasaran lagi. Pasalnya soal usulan kenaikan dana Banpol, rekaman video percakapan William yang – seperti biasa – oleh buzzer bayaran itu telah dipotong dan diedit untuk memberi kesan seolah William (dan PSI) inkonsisten dengan semangat penghematan anggaran. 

Ada-ada saja. Padahal usulan kenaikan dana Banpol itu adalah selaras dengan rekomendasi dari KPK dan LIPI. Dan ini justru untuk keterbukaan dan akuntabilitas dana bantuan politik (banpol) itu sendiri. Dan nampaknya tidak ada satu fraksi (partai) pun yang menolaknya. Karena memang wajar saja, dalam konteks diskusi itu.

Menurut KPK dan LIPI, pendanaan pemerintah untuk partai politik memang diperlukan dalam upaya memperkuat demokrasi dan menekan korupsi pejabat publik yang nota-bene kader parpol. 

“Konteksnya adalah saya sudah mempelajari dan menyampaikan rekomendasi KPK dan LIPI bahwa partai politik harus memiliki keuangan yang sehat untuk beroperasi, dengan demikian potensi korupsi politik dapat ditekan. Inilah semangatnya,” begitu klarifikasi  William. 

Walaupun begitu, menimbang kondisi pandemi yang mengakibatkan resesi ekonomi, William juga menegaskan bahwa pembahasan kenaikan bantuan politik menjadi tidak relevan lagi.

Yang penting adalah sikap akhir PSI mengenai APBD yang waktu dibacakan secara formal dan tertulis saat pandangan umum fraksi di sidang paripurna DPRD DKI Jakarta pada 27 November 2020. Saat itu jelas hanya fraksi PSI yang menolak, yang lainnya setuju kenaikan tunjangan jumbo itu.

Upaya pengalihan isu yang konyol – dan bodoh sekali – sebetulnya.

Sudahlah, kita kembali saja ke pokok soalnya, yaitu membicarakan isu anggaran janggal di APBD DKI Jakarta 2021 yang jelas-jelas ngaco dan oleh beberapa kalangan ditengarai terendus adanya niat untuk bancakan lagi. Ini jauh lebih genting dan relevan.

"Ada kenaikan di dalam rincian kegiatan dewan. Misalnya ada sub kegiatan rancangan perda, di sana ada kegiatan belanja komputer. Ada isinya ngaco kita benahi, belanja gaji, tunjangan juga di sini," kata Bahri seperti dikutip RMOL.ID.

Paling tidak Kemendagri berhasil mengidentifikasi 6 kejanggalan, sebagai berikut:

Pertama, subkegiatan Pembahasan Raperda, Rp 5.112.555.027,- Rincian belanjanya: pakaian sipil lengkap (PSL); peralatan studio audio; personal computer; dan peralatan komputer lainnya pada Sekretariat DPRD. Anggaran baju baru dan komputer baru lagi.

Kedua, terkait Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), nilainya Rp 153.649.748.978,-  Obyek belanjanya: gaji dan tunjangan DPRD pada Sekretariat DPRD. Apa pula ini?

Ketiga, Pembahasan perubahan KUA-PPAS, nilainya Rp 2.310.670.340,- Obyek belanjanya: pakaian sipil harian (PSH); pakaian sipil lengkap (PSL); pakaian dinas harian (PDH); dan pakaian sipil resmi (PSR). Anggaran baju baru lagi, khan tadi sudah pak?

Keempat, kegiatan publikasi dan dokumentasi Dewan, nilainya Rp 350.332.264.769,- Obyek belanjanya: suku cadang alat kedokteran pada Sekretariat DPRD. Apa hubungannya ya, pubdok dengan alat kedokteran? Rp 350 milyar lebih pula! Mau shooting apa dan kemana sih?

Kelima, kegiatan kunjungan kerja dalam daerah, nilainya Rp 27.272.043.970,- Obyek belanjanya: perjalanan dinas luar negeri pada Sekretariat DPRD. Duh, pakai fasilitas zoom sajalah Pak, jauh lebih murah dan efektif. Lha sidang paripurna saja sebagian secara daring kok.

Keenam, kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, nilainya Rp 41.458.540.986,- Obyek belanjanya: penghargaan atas suatu prestasi pada Sekretariat DPRD. Prestasi apa pula ini?

Totalnya Rp 580.135.824.007,-Lima ratus delapan puluh milyar lebih!

Kekacauan ini, menurut Bahri, mungkin lantaran ada perubahan nomenklatur dari pemerintah pusat, sehingga salah penempatan. 

Hmmm… kapan tuh perubahannya?

Oleh karena itu, sekali lagi kita menyerukan, ayo Gubernur Anies, segera buka rincian APBD ke publik! Sekarang juga Pak!

Supaya kita semua bisa membantu untuk menelitinya dengan lebih seksama. 

Bersama jutaan mata rakyat kita bisa memelototi jenis anggaran lem aibon, atau mata anggaran alat kedokteran untuk kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan. Sic!

26/12/2020
Andre Vincent Wenas, Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB).
https://www.kompasiana com/andrevincentwenas/5fe7220ed541df01552cbc42/gubernur-anies-segera-buka-rincian-apbd-ke-publik 

Friday, December 11, 2020

Irma Chaniago: Fadli Zon Digaji FPI atau Digaji Rakyat ?

Irma Chaniago: Fadli Zon Digaji FPI atau Digaji Rakyat? 

Fadli Zon adalah anggota DPR. Dia begitu getol membela apa pun kelakuan ormas liar FPI. Dia digaji FPI atau digaji rakyat? - Irma Suryani Chaniago.

Jakarta - Politisi non-aktif Nasdem Irma Suryani Chaniago mempertanyakan Fadli Zon, apakah anggota DPR Fraksi Partai Gerindra itu digaji FPI atau digaji rakyat. Fadli Zon getol membela apa pun kelakuan ormas liar Front Pembela Islam yang tidak berizin yang terus saja membuat kegaduhan.

"Sebagai wakil rakyat, seharusnya Fadli Zon bersikap adil dan clear dalam melakukan kerja politiknya. Karena yang bersangkutan digaji oleh rakyat, bukan oleh FPI," ujar Irma Suryani dalam keterangan tertulis diterima Tagar, Kamis malam, 10 Desember 2020.

Irma Suryani menyampaikan hal demikian karena menurutnya Fadli Zon sangat berlebihan, selalu membenarkan ulah FPI biang keributan. Dalam konteks peristiwa tewasnya 6 pengawal Rizieq Shihab, Irma bersimpati, dan ia tidak menyalahkan polisi. ( teruskan baca narasi berikut di bawah .... 👮👇)
http://news.iniok.com/2020/12/irma-chaniago-fadli-zon-digaji-fpi-atau.html ]

"Tentu saya turut berduka cita pada keluarga korban, tapi saya juga memberikan apresiasi kepada kepolisian karena sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai SOP," kata Irma.

Melihat Fadli Zon dengan pernyataan-pernyataan yang tidak adil sejak dalam pikiran, Irma heran, "Ada hubungan apa Fadli Zon dengan FPI? Dugaan saya, jangan-jangan Fadli Zon adalah bagian dari FPI, atau mungkin juga Fadli Zon adalah salah satu pimpinan dari FPI itu sendiri. Wallahualam bishawab."

Irma menjelaskan sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang ormas ditandatangani Presiden dan permohonan perpanjangan izin ormas FPI tidak diperpanjang oleh Kementerian Hukum dan HAM, secara otomatis FPI bisa dinyatakan sebagai ormas liar.

"Oleh karena itu Pemda DKI harus diaudit jika masih memberikan bantuan kepada ormas tersebut," kata Irma.  


Sebagai wakil rakyat, seharusnya Fadli Zon bersikap adil dan clear dalam melakukan kerja politiknya. Karena yang bersangkutan digaji oleh rakyat, bukan oleh FPI.

Fadli Zon patut dicurigai, karena sebagai wakil rakyat telah bersikap tidak adil. "Pertanyaan saya, pada peristiwa Sigi - Palu, kenapa yang bersangkutan bungkam? Padahal nyata, korban adalah rakyat biasa yang dibakar bahkan ada yang dimutilasi tanpa alasan yang jelas. Sementara Anggota FPI yang meninggal pada kasus tol Cikampek nyata merupakan sipil bersenjata."

Irma mengingatkan, "Jikapun sebagai wakil rakyat Fadli ingin melakukan fungsi kontrol, harusnya yang bersangkutan tidak tebang pilih."

Sebelumnya, politisi dari Partai Gerindra Fadli Zon menduga 6 pengawal Rizieq Shihab dibunuh dan dibantai pihak kepolisian. "Dari baca berita dan keterangan yang ada, saya menduga bahwa 6 anggota laskar FPI ini dibunuh dan dibantai," kata Fadli Zon.

Fadli Zon mengutuk pihak kepolisian. "Kenapa sampai ada tembak mati? Memangnya mereka teroris?" [] https://www.tagar.id/irma-chaniago-fadli-zon-digaji-fpi-atau-digaji-rakyat

Thursday, December 3, 2020

BERITA HARI INI - BARU 2 DESEMBER 2020 HRS, FPI - BERITA TERKINI

BERITA HARI INI - BARU 2 DESEMBER 2020 HRS, FPI - BERITA TERKINI

Tuesday, November 24, 2020

BERITA HARI INI ~ BARU 24 NOVEMBER 2020 FPI, HRS

BERITA HARI INI ~ BARU 24 NOVEMBER 2020 FPI, HRS

Friday, November 20, 2020

Berita Sangat Menarik Perihal Pembubaran Lembaga Negara Dan Berita Lainnya Kumpulan Mainstream Dan Medsos Di Seluruh Indonesia,Baca Sekarang Juga

20201120 JUMAT HARI INI berita menarik
ISU HANGAT yang berkembang  sejak pagi hingga sore hari ini adalah kedatangan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ke markas Kopassus di Cijantung, markas Marinir di Cilandak, dan markas Paskhas di Halim Perdana Kusumah
Anggota Komisi I DPR dari NasDem, Willy Aditya, menilai kunjungan Panglima TNI mengecek pasukan khusus di 3 matra pada Kamis (19/11) sebagai evaluasi internal TNI. 
Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, tingkat ancaman perpecahan persatuan kesatuan bangsa sudah di level mengkhawatirkan. Ketua Umum ICMI Prof Jimly Asshidiqie mengingatkan pemerintah agar tidak menghadapi aksi para petinggi FPI seperti mau berperang. ‘’Jangan bikin suasana tegang, kayak mau perang. Jangan anggap mereka yang tak suka pemerintah itu akan bisa menjatuhkan Presiden," katanya.Isu lainnya , Video tentang sejumlah kendaraan milik TNI saat melintas di Jl KS Tubun, Petamburan, Jakpus viral di medsos dan menjadi sorotan. Pasalnya, rombongan kendaraan tempur tersebut sempat berhenti di depan jalan yang terdapat pelang DPP Front Pembela Islam (FPI). Ada Instruksi Mendagri Mendagri No. 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 yang menuai protes. Hari ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) akan dimintai keterangan oleh polisi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pemimpin FPI Rizieq Shihab di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Kemudian juga Front Pembela Islam (FPI) mengunggah foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Capres 2014 dengan tagar #Anies4PresidenRI2024.
Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Nana Sudjana pamitan, sertijab kepada Kapolda yang baru dilakukan hari ini.

Isu selengkapnya :

1. Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan bubarkan lagi 29 lembaga negara, di antaranya Badan Otorita Jembatan Suramadu. KPK menerima salinan berkas perkara Djoko Tjandra dari Kejagung dan Bareskrim Polri. 

2. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mendadak mengecek pasukan Kopassus, Marinir, dan Paskhas. Dia wanti-wanti soal ancaman yang menginjak-injak persatuan. Panglima TNI mengatakan kesiapsiagaan adalah hal yang utama. Dia menerangkan prajurit harus hadir di tengah masyarakat untuk mendapatkan hati rakyat. 
"Pagi hari ini saya merasa bangga, hadir di tengah-tengah prajurit petarung. Tidak seperti biasanya, saya secara mendadak melaksanakan alarm dan saya nilai kesiapsiagaan prajurit petarung sangat baik. Kebanggaan adalah kehormatan. Oleh sebab itu, harus dijaga dan dipertahankan," jelas Marsekal Hadi di markas Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (19/11). Panglima TNI menekankan, pesan persatuan dan kesatuan perlu terus didengungkan karena ancaman terhadap persatuan memang ada.

3. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan pasukannya soal ancaman yang berpotensi merusak persatuan Indonesia. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Achmad Riad menyinggung beberapa pihak yang membawa identitas ini-itu.
"Betul, betul (ada indikasi gangguan persatuan Indonesia), jelas pasti ini persatuan. Kita sudah melihat ada beberapa yang merasa identitas ini, identitas itu, tentunya kita semua harus waspada ya. Jadi TNI ini kita waspada, ya. Jadi jangan kita juga lengah. Kalau kita lengah, 'Ah itu nggak apa-apa', ternyata terjadi, kita semua sudah terlambat," tegas Mayjen Achmad Riad di Markas Wing I Paskhas, Halim, Jaktim, Kamis (19/11).

4. Seperti diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto datang ke Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur untuk mengecek kesiapan pasukan baret merah atau pasukan khusus TNI AD ini. Hadi tiba di Makopassus, Kamis (19/11) pukul 08.49 WIB. Kedatangan Panglima TNI disambut Danjen Kopassus Mayjen Mohamad Hasan. 
Usai mengecek pasukan Kopassus, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto datang ke Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan (Jaksel). Hadi menilai kesiapsiagaan prajurit sangat baik. Hadi tiba di markas Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2020), sekitar pukul 09.34 WIB. Setibanya, Panglima TNI langsung berjalan kaki ke gedung Nanggala. 
Dankormar Marinir TNI AL Mayjen (Mar) Suhartono dan jajarannya langsung menyambut kedatangan Marsekal Hadi Tjahjanto. Panglima TNI langsung meminta agar seluruh pasukan di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak dikumpulkan. (baca terus artikel menarik  puluhan  lainnya... 👇👇)

5. Anggota Komisi I DPR dari NasDem, Willy Aditya, menilai kunjungan Panglima TNI mengecek pasukan khusus di 3 matra pada Kamis (19/11) sebagai evaluasi internal TNI. "Bagi saya, apa yang dilakukan Panglima itu adalah evaluasi internal. Sebab tindakan satu-dua orang prajurit kemarin yang menyatakan dukungan atau apapun itu namanya, itu memang hal yang harus dievaluasi betul," kata Willy, Kamis (19/11).
Willy mengatakan kunjungan Panglima itu tidak bisa dikaitkan dengan pernyataan Habib Rizieq Syihab soal prajurit yang dihukum lantaran menyambut kedatanagannya. Willy mengatakan kegiatan TNI tidak bisa dibandingkan dengan orang per orang.

6. Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie memaknai tindakan Panglima TNI Marsekal Hadi sebagai upaya antisipasi terhadap ancaman perpecahan. Ia juga menyinggung mengenai adanya potensi makar dari kelompok tertentu. "Tingkat ancaman perpecahan persatuan kesatuan bangsa sudah di level mengkhawatirkan," kata Connie, Kamis (19/11).

7. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Jimly Asshidiqie mengingatkan pemerintah agar tidak menghadapi aksi petinggi Front Pembela Islam (FPI) M Rizieq Shihab seperti mau berperang. Hal ini terkait dengan langkah pimpinan TNI yang menggelar apel siaga di kesatuan-kesatuan pasukan khusus. ‘’Jangan bikin suasana tegang, kayak mau perang. Jangan anggap mereka yang tak suka pemerintah itu akan bisa menjatuhkan Presiden," kata Jimly, Kamis (19/11). 
Pemerintah, katanya melanjutkan, sebaiknya mengganggap polah Rizieq Shihab sebagai kenakalan. Karena itu perlu dihadapi dengan lebih bijak, diplomatis. Narasi ketidaksukaan terhadap pemerintah oleh Rizieq Shihab dan para pendukungnya, tak mungkin menjatuhkan Presiden Jokowi.

8. Video tentang sejumlah kendaraan milik TNI saat melintas di Jl KS Tubun, Petamburan, Jakpus menjadi sorotan. Pasalnya, rombongan kendaraan tempur tersebut sempat berhenti di depan jalan yang terdapat pelang DPP Front Pembela Islam (FPI).

Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel (Inf) Refki Efriandana Edwar merespons beredarnya video yang menunjukkan sejumlah pasukan TNI yang melintas di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat yang dikenal sebagai markas Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Habib Riziek Syihab.
Refki belum bisa memberikan informasi tentang prajurit TNI yang terlihat dalam video yang viral di media sosial tersebut dari satuan mana. Namun jika dilihat dari kendaraan yang digunakan, dapat dipastikan mereka bukan berasal dari kesatuan Kodam Jaya. "Kalau dari ciri-ciri kendaraannya itu bukan kendaraan organik satuan di jajaran Kodam Jaya. Jika benar itu mobil dari Mabes TNI itu di luar Opsnal satuan kami," katanya.

9. Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar merespons santai aktivitas pasukan TNI di dekat rumah Imam Besar FPI Rizieq Syihab di Petamburan. Ia menilai, keliru kalau menyebut  pasukan TNI sedang unjuk kekuatan di daerah Petamburan. "Tidak benar kalau itu unjuk kekuatan,’’ katanya, Kamis (19/11).
Meskipun ia tidak tahu kegiatan apa yang sedang dijalani pasukan TNI di Petamburan, namun menurutnya, hal tersebut biasa terjadi. Pasukan TNI biasa melintas di Jalan KS Tubun di dekat Petamburan sehingga tidak ada yang aneh dengan aktivitas para prajurit sore kemarin.

10. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan Mendagri Tito Karnavian bahwa pencopotan kepala daerah harus melalui kajian mendalam terlebih dulu dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. "Kalau soal sanksi pencopotan, mungkin mesti melalui kajian yang mendalam dan perlu dikoordinasikan dengan berbagai pihak," tegas Dasco di gedung DPR, Kamis (19/11).
Peringatan itu menanggapi Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 yang dikeluarkan Mendagri Tito Karnavian. Dalam instruksi tersebut ada sanksi yang menyatakan, kepala daerah bisa saja diberhentikan jika tidak melaksanakan kewajibannya. 

11. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendelian Penyebaran Covid-19 tidak bisa dijadikan dasar pencopotan kepala daerah. "Bahwa di dalam Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 itu ada ancaman kepada Kepala Daerah yang tidak mau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penegakan Protokol Kesehatan, hal itu bisa saja terjadi. Proses pelaksanaan pemberhentian Kepala Daerah itu tetap harus berdasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," tegasnya, Kamis (19/11).

12. Pakar Otonomi Daerah Indonesia Djohermansyah Djohan menyatakan jabatan kepala daerah seperti gubernur tidak bisa serta merta dicopot oleh Menteri Dalam Negeri. Seorang kepala daerah bisa saja dicopot hanya jika melakukan pidana, itu pun setelah melalui prosedur panjang. "Tidak bisa langsung dicopot, kalau langsung dicopot bahaya sekali karena kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat," kata Djohermansyah, Kamis (19/11).

13. Politisi Gerindra yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik bilang, Mendagri tidak bisa sembarangan mencopot kepala daerah yang mengabaikan protokol kesehatan. Pencopotan kepala daerah, harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. "Instruksi kan enggak bisa berlaku surut. Saya kira harus ada diskusi yang dalam, para ahli hukum tata negara mestinya. Kan ada syarat-syarat tertentu untuk mencopot gubernur," kata Taufik, Kamis (19/11).

16. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta Mendagri) Tito Karnavian bersikap adil dalam menegakkan aturan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Menurut dia, semua kepala daerah yang diduga melanggar aturan tersebut harus dimintai konfirmasi dan penjelasan seperti yang dilakukan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Jangan ada pendekatan penegakan hukum yang tidak adil. Kisah pemanggilan Gubernur DKI mesti diikuti jika ada kepala daerah lainnya yang juga melanggar," katanya, Kamis (19/11).

17. Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga menegaskan, instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 bertujuan untuk mengingatkan seluruh kepala daerah agar patuh terhadap semua aturan perundangan yang memuat kebijakan pencegahan Covid-19. "Instuksi itu konteksnya mengingatkan kepada semua kepala daerah. Baik yang daerahnya sedang menggelar Pilkada 2020 maupun yang tidak menggelar pilkada seperti DKI Jakarta dan Aceh," ujarnya, Kamis (19/11).
Peraturan perundangan yang dimaksud Kastorius antara lain, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Wilayah, Peraturan Menteri Kesehatan Soal PSBB, Peraturan Menteri lain, peraturan daerah sebagai turunan dari aturan pusat serta peraturan kepala daerah.

17. Mendagri Tito Karnavian tidak menghadiri undangan Komisi II DPR untuk membahas data kependudukan dan data pemilih tetap (DPT) Pilkada Serentak 2020 di gedung DPR, Kamis (19/11). Alasannya, dia tidak bisa menghadiri raker tersebut secara mendadak dan hanya mengutus Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, tapi Komisi II menolak.

18. Tim Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya berencana meminta klarifikasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) hari ini, Jumat (20/11) pukul 10.00 WIB. RK akan dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pemimpin FPI Rizieq Shihab di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, 13 November 2020. "Sudah ada konfirmasi beliau (Emil) mau datang, kita sama-sama tunggu," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11). Awi mengungkapkan, pemeriksaan Emil akan dilakukan di Gedung Bareskrim Polri.

19. Front Pembela Islam (FPI) mengunggah foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Capres 2014 dengan tagar #Anies4PresidenRI2024. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menilai itu bukanlah hal yang luar biasa.

Anggota DPR dari Partai Gerindra, Andre Rosiade menilai Anies Baswedan saat ini masih berfokus menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Andre yakin Anies akan menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga 2022 bersama wakilnya, Ahmad Riza Patria. "Bicara hashtag Anies presiden, ya sekali lagi itu hak FPI. Silakan saja, monggo, itu bagian dari demokrasi," ujar Andre, Kamis (19/11).

Anggota DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay meminta Gubernur Anies DKI Jakarta tidak 'gede rasa' atau GR. "Saya berharap Pak Anies baswedan jangan GR juga ketika ada hashtag seperti itu," katanya, kemarin. Ketua DPP PAN ini meminta Anies tetap fokus sebagai Gubernur DKI melayani masyarakat. Sebab, masyarakat menanti janji kampanye Anies saat mencalonkan diri jadi Gubernur DKI Jakarta.

19. Waketum Partai Demokrat Marwan Cik Asan menilai, FPI bebas mengusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ataupun Habib Rizieq Syihab jadi Calon Presiden. "Saya pikir itu haknya FPI, mau mendorong Anies, HRS, atau siapa pun. Kan negara kita melindungi kebebasan menyampaikan pendapat sesuai konstitusi dasar," ujar Marwan kepada wartawan, Kamis (19/11). Menurut Marwan, Gubernur DKI memiliki prioritas utama untuk menunaikan tanggung jawabnya. Terlebih, pandemi COVID-19 masih berlangsung di Jakarta.

20. Bareskrim Polri limpahkan berkas tersangka kebakaran gedung Kejagung ke kejaksaan. Bareskrim juga tetapkan tiga tersangka baru dalam kasus kebakaran tersebut, yakni ND, JS, dan IS, namun tidak menahan ketiganya. ND merupakan pihak yang meminjam bendera PT APM dan memerintahkan untuk membeli minyak lobi bermerk TOP Cleaner. 
J dijerat karena tidak lakukan survei kondisi gedung dan tidak memiliki pengalaman sebagai konsultan perencana bahan ACP yang digunakan di gedung Kejagung. IS adalahpejabat pembuat komitmen (PPK) yang menunjuk perusahaan konsultan perencana yang tidak memiliki pengalaman tersebut. Para tersangka dijerat pasal 188 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 dengan ancaman di atas lima tahun. 

21. Irjen Nana Sudjana pamitan. Ia menganggap pencopotan dirinya sebagai Kapolda Metro Jaya sebagai masalahl biasa dalam hal kedinasan. "Jadi saya rasa ini suatu hal yang biasa dalam hal kita berdinas, sama dengan TNI gitu kan, saya rasa di Pemda juga demikian, jadi mutasi adalah suatu hal biasa," kata Nana yang kini menjadi Koordinator Staf Ahli Kapolri dalam acara program ketahanan pangan di Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Kamis (19/11).

22. Menpan-RB Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah akan membubarkan lagi 29 lembaga negara. Ia mengaku sudah menyelesaikan kajian dan akan mengumumkan pembubaran sebanyak 10 lembaga negara, di antaranya Badan Otorita Jembatan Suramadu dalam waktu dekat. Sementara terhadap 19 lembaga negara lainnya akan dibubarkan pada 2021 karena terkait regulasi yang masih dibahas bersama DPR.

23. KPK terima salinan berkas perkara Djoko Tjandra dari Kejagung dan Bareskrim Polri. "Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas supervisi, KPK telah menerima berkas dokumen yang diminta baik dari Kejaksaan maupun Kepolisian," kata Plt Jubir Penindakan KPK, Ali Fikri, Kamis (19/11) seraya menambahkan, KPK akan lakukan penelitian terhadap dokumen tersebut. 
Salam,  🙏😇🌷🇮🇩 Indonesia Maju
INFOTANGSEL.CO.ID

ANSOR BANTEN TOLAK FPI RIZIEQ SIHAB

ANSOR BANTEN TOLAK FPI RIZIEQ SIHAB


Thursday, November 19, 2020

🎯 Jangan Mau Diadu Domba Oleh Orang Luar Yang mau Menghancurkan Indonesia


Sssst! 5 Menteri Bakal Diresfhuffle, Plus Kapolri dan BNPB

Sssst! 5 Menteri Bakal Diresfhuffle, Plus Kapolri dan BNPB
Presiden Jokowi mungkin bukan orang yang begitu peduli dengan penempatan kader atau orang-orang yang sudah mengantarkannya pada kursi Presiden. Kader PDIP, partai pengusungnya, bukanlah pemilik kursi mayoritas di kabinet jilid pertama dan kedua. Bahkan Gerindra, sebagai oposisi diberi dua kursi menteri oleh Jokowi.

Begitu juga di kursi Dirut dan Komisaris. Di tahun 2017 lalu, saya pernah mendengar sebuah cerita lucu tentang pertimbangan penunjukan dirut sebuah perusahaan BUMN.

Pada aksi 411 dan 212, rupanya si Dirut ini ikut terlibat membiayai atau mendukung pembiayaan demonstran. Dan laporan ini akhirnya sampai pada Presiden.

Memang sejak awal banyak yang mempertanyakan kenapa orang yang cenderung berseberangan dengan Jokowi, tiba-tiba ditunjuk menjadi Dirut? Rupanya, Presiden sangat percaya dengan hasil wawancara. Setiap orang ditanya soal loyalitas dan profesionalismenya. Dan kalau calon Dirut sudah menyatakan siap loyal dan profesional, maka saat itu juga Presiden hanya akan membuang latar belakang politiknya selama ini. Maka jangan heran kalau ada loyalis SBY, Prabowo bahkan PKS, menduduki kursi Dirut dan komisaris.

Di luar itu, seperti yang kita tahu soal penunjukan menteri kabinet jilid pertama, di tahun 2014. Presiden sangat percaya pada KPK. Sehingga semua nama yang dicoret oleh KPK, otomatis batal dipertimbangkan untuk menjadi menteri.

Saat itu kabarnya Bu Mega sudah mengingatkan, bahwa KPK juga manusia. Terdiri dari daging dan tulang, dengan seribu satu macam kepentingan. Namun Jokowi tetap dengan sikapnya, menerima hasil rekomendasi KPK.(teruskan baca artikel di bwh ... 👇👇 )

Di 2019 lalu Presiden Jokowi tak lagi melibatkan KPK. Semua menteri ditunjuk berdasarkan pertimbangan dan masukan dari orang-orang di sekelilingnya. Termasuk menteri-menteri dari partai.

Meskipun pada akhirnya komposisi kabinet jilid dua ini sebenarnya lebih buruk dari jilid pertama, tapi saya setuju kalau Presiden mengklaim bahwa susunannya kali ini lebih kompak dan solid. Tapi kelebihan itu justru menjadi kekurangan, karena kompak berarti sepakat dalam banyak kompromi.

Akhir-akhir ini kita bisa melihat betapa Presiden Jokowi diusilin oleh orang-orang di sekitarnya sendiri. Contoh omnibus law. Draft yang dikirim dari DPR itu sudah rapi tanpa typo. Sudah siap ditanda tangani Presiden. Tapi anehnya, justru Presiden menandatangani dokumen yang masih ada kesalahan-kesalahan penulisan. Ini jelas ada yang bermain dan ingin menyudutkan Presiden.

Belum lagi soal objek vital negara, Bandara. Kemarin sempat dikuasai oleh FPI. Ribuan orang masuk menguasai Bandara. Membuat puluhan penerbangan terganggu dan pramugari harus jalan kaki karena mobil tak bisa masuk ke Bandara.

Kabarnya ini membuat Presiden sangat-sangat marah. Meskipun tak ada kerusuhan berarti, tetap saja Presiden kecewa dengan pembantu-pembantunya. Mempertanyakan kenapa hal itu bisa terjadi? Sementara persiapan dan perhitungan rekayasa arus lalu lintas sudah cukup meyakinkan bahwa kepulangan Rizieq tidak boleh mencoreng citra Indonesia.

Belum lagi respon partai-partai koalisi yang sungguh mengecewakan. Banyak yang menjadi duri dalam daging, hanya mementingkan 2024. Beberapa menteri bahkan sudah lebih visioner, menjalin komunikasi untuk kemungkinan koalisi. Menteri-menteri non partai lebih liar pergerakannya.

Padahal semua elit juga tahu bahwa Rizieq hanyalah kekuatan kecil. Dalam banyak catatan, tokoh yang didukung FPI tak pernah bisa memenangkan Pilpres atau Pemilu. Tapi dengan begitupun, sudah membuat banyak partai mengais keuntungan dari kepulangan Rizieq.

Kalau melihat manuver dan penghianatan partai-partai koalisi, yang lebih mementingkan 2024 dibanding mendukung Jokowi sampai tuntas, nampaknya rencana reshufle yang sebelumnya sempat tertunda itu kali ini akan direalisasikan.

Setidaknya akan ada 5 menteri yang akan diganti dalam waktu dekat. Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri UMKM, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Menurut informan kami, beberapa calon menteri sudah dipanggil Presiden. Namun bisa jadi jumlah menteri yang diganti akan lebih dari 5.

Reshuffle kali ini akan menyempurnakan pergantian Kapolri yang kebetulan sudah memasuki masa pensiun. Nampaknya juga akan ada penggantian kepala BNPB karena telah memfasilitasi acara pernikahan anak Rizieq. Serta penindakan terhadap Anies Baswedan karena pelanggaran terkait Rizieq.

Jika JK dan pihak-pihak oposisi, termasuk partai koalisi yang menjadi duri dalam daging bermanuver dan main api, mau pamer kekuatan dengan pengerahan massa dan provokasi, maka wajar kalau Presiden ingin meresponnya dengan telak.

Bagi Presiden, ini bukan tentang unjuk kekuatan atau pamer kekuasaan. Ini tentang NKRI yang harus dijaga dan dilindungi dari perpecahan. Manuver politik kelompok oposisi kali ini memang sudah kelewat batas. Begitulah kura-kura
Alifurrahman
Sumber informasi berita:
https://seword.com/politik/sssst-5-menteri-bakal-diresfhuffle-plus-kapolri-EMeyBpzjS7

Nikita Mirzani Bagikan Sejarah Rizieq Jualan Peci, Sebelum Dipanggil Habib..

Nikita Mirzani Bagikan Sejarah Rizieq Jualan Peci, Sebelum Dipanggil Habib..

Muhammad Taufiq
Selasa, 17 November 2020 

Lagi, artis Nikita Mirzani seperti lepas kontrol. Ia kembali membagikan tulisan latar belakang Rizieq Shihab sebelum dipanggil sebagai Habib seperti sekarang.
Dalam postingan Niki itu, tampak gambar Habib Rizieq dan rangkuman latar belakangnya. Disebutkan pria tersebut dulunya seorang penjual minyak wangi dan peci.
"Jangan pernah sebut habib kalau memang dia bukan habib. Tahun 90-an Mohammad Rizieq Shihab adalah hanya seorang penjual minyak wangi dan peci khas Arab," bunyi informasi tersebut, seperti dalam unggahan Instagram Nikita Mirzani Selasa (17/11/2020).(teruskan baca di bawah ... 👇👇)

Nikita Mirzani mengunggah informasi mengenai Habib Rizieq Shihab. [Instagram]
"Dia tinggal di rumah ortunya di Jalan Petamburan III dan setiap hari saya selalu lewat depan rumah orangtuanya, sebab saya tinggal di Jalan Petamburan IV Jakarta pusat. MRS bukan siapa-siapa, dia hanyalah seorang anak keturunan Arab yang cukup banyak berdomisili di sekitar Petamburan," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Selanjutnya disebutkan, pada tahun 1998 Rizieq Shibab mendirikan organisasi masyarakat FPI.

"Ketika 17 Agustus 1998 beberapa bulan setelah Soeharto lengser (21 Mel 1998) dia mendirikan ormas FPI."
Seiring berjalannya waktu, Rizieq Shibab yang mendirikan FPI mendadak dapat gelar Habib dari pendukungnya. Hal itu berbeda terbalik dari latar belakangnya sebagai penjual minyak wangi.
"Waktu terus berjalan dan tiba-tiba dia dapat gelar Habib. Habib dari mana ya? Yang menurut saya agak tidak masuk akal adalah kehidupan Rizieq sangat cepat dan jadi tuan Takur alias kaya raya.

 #TERNYATA."
Di bagian caption, Nikita Mirzani mengungkapkan kekesalannya terhadap Rizieq. Meski hanya rakyat biasa, Nikita seakan bisa menyatakan bahwa ia tidak bisa disepelekan.
"Kalau presiden gue aja bisa loe hina. Apalagi gue cuma rakyat, tapi gue bukan rakyat jelata. Tuh gue kasih lihat kalian silsilah dari orang yang kalian sembah sampai berurai airmata," tulis Nikita Mirzani.
Untuk diketahui, Nikita Mirzani sempat mengomentari kepulangan Rizieq yang disambut ribuan orang. Di situ, dia menyebut bahwa habib adalah tukang obat.
Pernyataan itu pun membuat pendukung Rizieq kesal. Bahkan Ustaz Maaher mendesak Nikita Mirzani segera meminta maaf.

Dalam pernyataannya, Ustaz Maaher mengancam akan mengepung rumah Nikita Mirzani. Dia juga mengolok-olok host Nih Kita Kepo itu sebagai lonte. Hal senada juga diucap Rizieq dalam ceramahnya pada Sabtu (14/11/2020) malam.
Kala itu, dia menyinggung soal lonte yang hina ulama. Melihat itu Nikita Mirzani balik menyerang. Hal itu terlihat dalam unggahannya di Instagram sejak Minggu (15/11/2020).
Sourc: https://jatim.suara.com/read/2020/11/17/165556/nikita-mirzani-bagikan-sejarah-rizieq-jualan-peci-sebelum-dipanggil-habib?page=1  

Saturday, November 14, 2020

JANGAN BIARKAN NIKITA DIPERSEKUSI

JANGAN BIARKAN NIKITA DIPERSEKUSI

Tukang obat, bisa membantu menyembuhkan, atau makna pejoratifnya adalah tukang ngibul dan pemutarbalik fakta. Lantaran ujarannya yang memang ceplas-ceplos Nikita Mirzani mendapat ultimatum alias ancaman dari Alwi Muhammad Alatthos dan Maaher At-Thuwailibi dari FPI yang ucapannya pun tak kalah kotornya. Gejala masyarakat yang sakit apa ini? Ikuti penelaahan Rudi S. Kamri, Direktur Kajian Sosial Politik & SDM Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB) dalam wawancaranya dengan Andre Vincent Wenas di video ini. #NikitaMirzani #FPI #RizieqShihab #TukangObat #RudiKamri #AndreVincentWenas Untuk menjaga Indonesia !!! Follow Sosmed KAB TV : Instagram : https://www.instagram.com/_kabtv/ Twitter : https://twitter.com/_kabtv Facebook : https://www.facebook.com/watch/kanala...


Friday, October 30, 2020

Blak-blakan Dubes Agus Maftuh: Syarat Habib Rizieq Bisa Pulang


Blak-blakan Dubes Agus Maftuh: Syarat Habib Rizieq Bisa Pulang

Wednesday, October 21, 2020

Luhut Sindir Pendemo ...Lagi Susah Gini Masih Demo-Demo...

MEREKA BUKAN TIDAK PAHAM TETAPI MEMANG TIDAK MAU MEMAHAMI. INTINYA KALO UDAH GA SUKA SEBAIK DAN SEBENAR APAPUN YG DILAKUKAN TETAP TIDAK BENAR DAN TIDAK AKAN SUKA. Itulah INTIPATI dari segala celaru selama pemerintahan" Pakde"
Dan penyakit MENTAL YG BEGINI CUMA AKAN HILANG KALO ÙDAH TERBUJUR jadi MAYAT
  • MEREKA BUKAN TIDAK PAHAM TETAPI MEMANG TIDAK MAU MEMAHAMI. INTINYA KALO UDAH GA SUKA SEBAIK DAN SEBENAR APAPUN YG DILAKUKAN TETAP TIDAK BENAR DAN TIDAK AKAN SUKA. Itulah INTIPATI dari segala celaru selama pemerintahan" Pakde"
    Dan penyakit MENTAL YG BEGINI CUMA AKAN HILANG KALO ÙDAH TERBUJUR jadi MAYAT
    152
    • Suka
    • Balas
    • 3 jam
    23 Balasan
  • Penggemar Terbaik
    Manusia kalau tidak pernah bersyukur dan mensyukuri apa yang sudah SANG KHALIK beri dalam hidupnya, pasti banyak tingkah polahnya, karena tidak pernah merasakan jadi orang miskin... ðŸ‘‰ harta yang didapat tanpa bersusah payah, akan dipergunakan untuk hal yang sia2 dan tidak dimanfaatkan untuk amal menabung harta di Sorga..... ðŸ™ˆ makin banyak maunya... dan berbuat ingin menguasai dan berkuasa.
    Tidak sadar kalau hidup hanya sementara di dunia ini.
    🤫 Jangan menjadikan diri ini sebagai ciptaan yang nantinya akan dimusnahkan oleh SANG PENCIPTA dan hanya sebagai aktor antagonis penguji orang² BENAR.
    21
    • Suka
    • Balas
    • 2 jam
    4 Balasan
  • Penggemar Terbaik
    Itu yang demo otaknya sdh pada konslet pak dan masih jauh lebih banyak masyarakat yang waras drpd mereka. Kalau sampai mrk melakukan anarkis dan pengrusakan aparat harus berani menindak tegas sampai tdk berkutik termasuk tokoh2 intelektual dan jg sponsor nya.
    38
    • Suka
    • Balas
    • 3 jam
    3 Balasan
  • Penggemar Terbaik
    Pada dasarnya penyakit kebencian karena kesal, iri, dengki, keserakahan, tamak, kebencian, bodoh bebal dsb.dsb.dsb. telah merasuki jiwa n pikiran mereka ditambah sifat tukang fitnah n penyebar hoax yg sudah diwariskan dari iblis sang junjungannya ðŸ˜­ðŸ˜­ðŸ˜­ðŸ˜­ðŸ˜­
    21
    • Suka
    • Balas
    • 3 jam
    1 balasan
  • Mau dijelaskan sampai mulut berbusa kagak bakalan ngerti, karena mereka memang tidak suka, bukan karena mereka oon, jadi masalahnya hanya sakit hati ...
    129
    • Suka
    • Balas
    • 3 jam
    29 Balasan
  • Demo itu di lindungi undang undang...jadi silahkan yg mau demo... kok bpk yg sewot...!!!
    23
    • Suka
    • Balas
    • 3 jam
    71 Balasan
  • Penggemar Terbaik
    demo bayaran ..tak usah dihiraukan Pak LBP ..kalau anarkis rusuh tangkap , !!!!
    melawan tembak ditempat ....!!!!
    12
    • Suka
    • Balas
    • 2 jam
    10 Balasan
  • Bisa kerja tiap hari untuk nyukupi kebutuhan anak anak .istri dan keluarga aja sudah alhamdulillah banget......kok demo demo...aksi aksi....di PHK sama perusahan tambah kapok .rugi sendiri..keluarga di rmh juga ikut rugi...susah...sedih.....karena di masa pandemi covid 19 ..kebamyak an pengangguran gak ada kerja...
    17
    • Suka
    • Balas
    • 3 jam
  • Penggemar Terbaik
    Justru bagi mereka ,demi bisa nambah uang saku,disaat susah akan sangat membantu keuangannya pak..paling tidak jelek2nya mereka akan dpt amplop dari bandar yg mensupport mereka...apalagi ada anggota DPRD yg mau berbagi dan sengaja pada saat mereka melakukan demo,walaupun tdk jelas substansinya itu ðŸ˜€ðŸ˜€ .
    6
    • Suka
    • Balas
    • 2 jam
    • Diedit
  • Moral bangsa bobrok...nilai luhur Pancasila diabaikan....mengancam persatuan dan kesatuan....kebencian mudah ditanamkan ...kebaikan apapun yg ditawarkan krn benci menjadi buruk dimata orang yg penuh kebencian....
    12
    • Suka
    • Balas
    • 2 jam
    4 Balasan
  • Sudah tau negara lagi susah
    Masih aja nekat mengesahkan RUU umnibuslow cipta kerja
    Emang g ada cara lain apa ?… 
    Lihat Selengkapnya
    6
    • Suka
    • Balas
    • 3 jam
    13 Balasan
  • Yg pd demo sebaiknya di data, pas cari kerja coret ajh dr daftar jngn ksih kerjaan/diterima kerja di instansi swasta apalagi pemerintahan, biarkn di memetik hasilnya. Diluaran msh bnyk yg lbh baik dr pd pendemo yg cmn segelintir barisan sakit hati yg k… 
    Lihat Selengkapnya
    1
  • Seandainya benar2 fokus dgn kemajuan bangsa pasti masyarakat yg mahir punya akal sehat memberikan toleransi kepada sesama tapi ketika persaingan yg utama, maka keegoisan itulah menjadi raja terdiri dari sifat dengki dan benci ðŸ˜‚😂
    Salam sehat
    3
    • Suka
    • Balas
    • 2 jam
  • Walaupun susah.tapi yg mendanai banyak Bpk Mentri..biar ada pemasukan Para Mafia kita bergerak Pak...kalau boleh saya kasi saran...sikat habis Otak nya agar jera..dan pembangunan Lancar...Bravo Bpk LBP...
    4
    • Suka
    • Balas
    • 2 jam
    2 Balasan
  • Penggemar Terbaik
    Mereka cuma pengen hidup enak aja banyak duwit tapi tidak pernah mau tau jaman lgi ada corona .hrusnya sadar para buruh merasakan dampak corona dlm pekerjaan .jdi tolong yg demo hentikan klbudah nga ada corona menuntut yg seharusnya .wajar .
    10
    • Suka
    • Balas
    • 2 jam
  • Kebijakan pemerintah, kerja2 pemerintah dan sluruh capaian pemerintah sllu dan pasti dianggap tdk pro rakyat, tdk berkeadilan, tdk mensejahterakan dst... Niat baik pemerintah sllu dan pasti disorot sbg kegagalan, ketidakberhasilan dst.
    Tanggapan dan respon pemerintah atas kritikan orang2 diluar sistem menjadi pertentangan krn itu biarlah rakyat yg menilai adapun orang2 tsb berauara atas nama rakyat itu biasa namanya jga cari simpati, menggungah emosi tp ketika nyata hasil karya demi perbaikan menuju kesejahteraan, kemandirian dan kemajuan rakyat pasti mengetahui semuanya.
    Menghadirkan keseimbangan pembangunan, meringankan beban ekonomi rakyat, penegakan hukum, transpormasi tekhnologi dst harus diketegahkan ditengah kehidupan masyarakat agar realitas pemahaman masyarakat dimudah diombang-ambingkan oleh serpihan pemikiran kepentingan kelompok2 yg ada dan hidup dimasyarakat sebab keberadaannya pun dijamin oleh negara kecuali yg jelas2 membahayakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
    2
    • Suka
    • Balas
    • 2 jam
  • Ini akibat tafsir yg di pangan mentah mentah jadinya mabok teler. Amal makrop nahi mungkar. Masuk surga. Jihat pakai bom. Masuk surga. Jual tanah warisan buat naik haji. Masuk surga. Serba surga. Jadi pengikut hrs. Sugik norMasuk surga. Beginilah jadi nya. Tdk ada yg benar apalagi non muslim ulamak besar gusdur makrof amin masih salah. Mahfud md. Prof. Masih salah. Aku tak paham. Ibles mana yg masuk ketubuh hrs. Sugik but.. Kadrun.
    • Suka
    • Balas
    • 1 jam
  • Penggemar Terbaik
    Justru masa susah ini mereka di manfaatkan ...apalagi berbauar dan makan 3 x..wah udah hilang rasa cinta tanah airnya..maju tak gentar membela yg bayar...🤣🤣🤣
    16
    • Suka
    • Balas
    • 3 jam
    2 Balasan
  • Saya inginkan yg berdemo masing2 menunjukan perwakilanya untuk menerangkan tuntutanya alasanya apa dan bicara pakai data yg aktual adu argumentasi dengan pemerintah di siarkan LIVE di semua stasiun TV jadi semua rakyat seluruh indonesia yg di dlm negeri maupun di luar negeri mengetahuinya.kalau perlu libur sehari untuk menonton semua acara ini .PASTI SERU
    4
    • Suka
    • Balas
    • 1 jam
    1 balasan
  • Mereka bukan orang susah pak, pada mapan semua itu, dearah yg ada demonya disetop aja bantuan nya pak, alihkan ke daerah yg lain yg tidak ada demo nya.
  • Kita semua sedang susah...iya...
    Namun bagi para koruptor mereka akan menggunakan duit2 hasil nyolong buat bayar para pendemo. Bukankah membayar mereka sangat murah dan mudah??? Cukuo bawa isu sentimen thp pemerintah dan bumbuin sedikit merek agama kmdn bayar 100k perorang maka...jadilah semua itu
    5
    • Suka
    • Balas
    • 2 jam
  • Biar saja pak2 gak usah dilarang tar kalo dah habis dananya juga berhenti,mau di ingatkan sampai mulut berbusa-busapun susah karena barisan sakit hati adanya ya mereka aja yg benar yg pemerintah lakukan semuanya salah dimata mereka...🙆
    12
    • Suka
    • Balas
    • 3 jam
  • Hendaknya semua dapat berpikir jernih, sehingga tak menyulitkan negara yg sedang mati²an mendongkrak ekonomi dimasa pandemik ini. Juga tak menambah cluster Covid baru, bila terjangkit justru merepotkan diri sendiri dan sekitarnya pula
    1
    • Suka
    • Balas
    • 1 jam
  • Itu mah bukan menyampekan aspirasi pak tapi mereka ada yang danain jadi seregep ngumpul mengabaikan protokol kesehatan padahal kalo udah cedera atow ditangkap ga ada yang tanggung jawab
    2
    • Suka
    • Balas
    • 2 jam
    1 balasan
  • Tenang Pak..sudah banyak yang insaf mereka..tinggal satu dua aja masih sulit dinasehati..klo dibanding jml warga negara Indonesia sih duikit banget jml mereka..masih lebih banyak yg lebih memilih hidup tenang daripada cuma demo2 gt aja..saya bangga karena jumlah orang baik dan bijak masih banyak di negeri ini..
    Menurut saya ini adalah pemerintahan terbaik..banyak kemajuan..cuma kadang emang sebagian orang susah diajak maju..maunya tinggal terima yang enak2 aja..padahal ada pepatah"berakit2 ke hulu berenang" ke tepian", minta negara maju tapi ga mau diatur yg baik jadi ya gitu aja terus kerjaannya..ga tau smpe kapan😁
    6
    • Suka
    • Balas
    • 3 jam
  • Ini mah bukan demo aspirasi, tetapi pemaksaan kehendak. Kalau mau adil ya perjuangkan di MK, putusannya mengikat.
    7
    • Suka
    • Balas
    • 3 jam
  • Betul pak, demo kok ngawur2. pndemi belum teratasi, ekonomi makin sulit, kok demo. Cari mati saja itu, bukan cari masalah saja lagi. Mana goblog2 lagi cuma diberikan 100 ribu plus nasi bungkus kok mau.
    Mbok ya minta sejuta seorang plus Paket nasi Ayam goreng Kentucky gitu, gengsi.
    8
    • Suka
    • Balas
    • 3 jam
    • Diedit
    2 Balasan
  • Penggemar Terbaik
    Karena nalar dan logika nya tidak mampu menciptakan positive point of view, shg saluran2 yg sdh ada tidak dipakai, atau tidak tahu ?! Atau tidak tahu juga apa yg disuarakan ?
    1
  • Penggemar Terbaik
    Corona teguran agar tidak bikin ngumpul utk anarkis mrusak yg ujungnya benci mmbenci ngumbar permusuhan...tambah susah...akhirnya nyesel..adanya.
    • Suka
    • Balas
    • 2 jam
  • Penggemar Terbaik
    Begitulah opung,hati yg dibutakan oleh kebencian akut dan nafsu kekuasaan yg tak kesampaian,tidak akan pernah bisa melihat kebaikan dan kebenaran.demo halu.Salam sehat opung💪💪💪🇮🇩
    1
    • Suka
    • Balas
    • 2 jam
    • Diedit
  • Justru karna lagi susah begini mereka demo, kan dapat nasi bungkus dan uang saku☺️
    2