Latest News

Selengkapnya Diteruskan DI NEWS.TOPSEKALI.COM

Showing posts with label Revisi UUKPK. Show all posts
Showing posts with label Revisi UUKPK. Show all posts

Monday, October 21, 2019

PENYESATAN INFORMASI UU KPK


Copas Fb DDB

PENYESATAN INFORMASI UU KPK

Saya sampai membaca ulang draft final Revisi UU KPK, untuk memastikan bahwa Ketua Komisioner KPK Agus Rahardjo bersama Republika yang mengutip pernyataan Ketua KPK tsb melakukan penyesatan informasi..

Dan benar, ingatan saya setelah membaca UU KPK yang baru, ternyata masih baik.

#1
Berdasarkan Pasal 6 UU KPK Revisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan masih menjadi bagian tugas dari KPK.

Jadi melalui caption nya, Republika telah melakukan penyesatan.
Yang bisa dipastikan akan membentuk opini yang salah pada masyarakat yang hanya berliterasi melalui media. Tidak membaca redaksional UU nya secara langsung.

#2
Agus Rahardjo sebagai Ketua Komisioner KPK, membuat kekeliruan #asumsi yang sangat fatal, terhadap ucapan Mendagri Tjahjo Kumolo pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di depan para perwakilan Pemerintah Daerah.

Mendagri hanya sedang mengungkapkan #harapan nya ke depan agar tidak ada lagi Kepala Daerah yang di OTT, dan OTT terhadap Bupati Indramayu kemarin sebagai OTT terakhir.
Dan pernyataan itu sudah sangat wajar diungkapkan dalam forum yang sedang membahas sistem infornasi keuangan daerah bersama unsur pemda. Tentunya bagian dari upaya pemerintah melakukan penguatan sistem dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan pemda.

Lalu diasumsikan (atau kecurigaan ?) oleh Ketua KPK sebagai "niatan" Presiden (melalui Perppu) akan meniadakan tugas OTT dari KPK.

Karena jika menilik pada UU KPK Revisi, tidak ada redaksi pasal manapun yang menerangkan bahwa KPK tidak dapat melaksanakan OTT lagi.

Bagaimana bisa seorang Pimpinan KPK, yang pastinya pembacaan terhadap UU KPK lebih baik dari kami masyarakat awam, melakukan kekeliruan asumsi atau kecurigaan yang demikian ?

Kemarin saat acara Talk Show Mata Najwa, Prof.Emil Salim juga melakukan kekeliruan dengan mengatakan KPK menjadi tidak independen karena harus berkoordinasi dengan Kejaksaan (yang kemudian dikoreksi oleh Ketua Panja Revisi UU KPK, namun sepertinya koreksi tersebut juga diabaikan).

Padahal pasal mengenai hal tsb (koordinasi dengan Kejaksaan), ada pada draft awal yang dibuat oleh DPR, sebelum diajukan kepada Presiden. Pada draft final pasal tsb sudah dihilangkan setelah mengakomodir sejumlah perubahan yang diminta oleh Presiden.

Dan kekeliruan serupa saya amati juga dilakukan oleh sekian tokoh yang lain, yang bahkan dari para pakar hukum, yang melakukan penolakan terhadap UU KPK Revisi, #hanya berdasarkan "Draft Awal" dari DPR, bukan draft final setelah pembahasan akhir dengan Pemerintah.

Dan berbagai penyesatan informasi juga telah kerap dilakukan oleh berbagai media mainstream, bukan hanya oleh Republika kali ini saja.
Bahkan media lah yang pertama kali mengangkat, yang dalam opini saya adalah #kekeliruan, persepsi terhadap isi Revisi UU KPK, yang kemudian dari framing media inilah, masyarakat yang miskin literasi dan rendah minat baca tersesatkan dan menimbulkan gelombang penolakan terhadap Revisi UU KPK terjadi di mana-mana.

Memprihatinkan.

Ya, karena jika saya menyatakan persetujuan terhadap UU KPK Revisi, bukan karena saya pro terhadap Koruptor atau menghendaki pelemahan fungsi KPK pada pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Namun benar-benar mencermati isi UU nya dan menyimpulkan tidak  ada upaya pelemahan di sana.

Justru melalui revisi UU, terjadi penguatan khususnya terhadap internal KPK sebagai petugas pelaksana fungsi tsb.
Karena jika petugas pelaksana sendiri yang melakukan pelemahan dari dalam, akibat kurangnya fungsi kontrol terhadap petugas pelaksana, bagaimana mereka bisa bekerja maksimal ke luar ?

Kita bisa berbeda dalam opini.
Namun please, jangan ada penyesatan di antara kita.

Harga yang harus dibayar bangsa ini terlalu mahal. Hingga nyawa manusia.

https://m.republika.co.id/berita/pzhuwc415/revisi-uu-kpk-berlaku-hari-ini-akhir-kisah-ott-kpk
.
#HN

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2745874358765569&id=100000290960674

Tuesday, September 24, 2019

JOKOWI PAHAM AGENDA TALIBAN DI REVISI KUHP


Top. Presiden Jokowi. Pesan pendek ke Presiden Jokowi 15 September 2019 bersambut. Pesan itu adalah tentang revisi KUHP. RUU KUHP adalah pintu kaum Taliban menghancurkan Indonesia. Istilah Taliban tepat menggambarkan kongkalikong politik, Ikhwanul Muslimin, ISIS, koruptor, HTI, khilafah, Salafi Wahabi, teroris, bandar narkoba di Indonesia.

Tujuan Revisi KUHP untuk Ciptakan Kerusuhan di Masyarakat

Akibat Revisi KUHP Australia telah memeringatkan warganya untuk tidak pergi ke Indonesia. Akan banyak negara yang akan ketakutan datang ke Indonesia. Karena faktor konservatisme bebal ala Taliban diterapkan di Indonesia.

Bisa dibayangkan. Jika seorang WNA yang tinggal di Indonesia tiba-tiba dilaporkan oleh Lurah tempat mereka tinggal, dituduh kumpul kebo di rumah yang dia sewa. Atau dua perempuan menginap sebuah kost dituduh lesbi, atau tamu lelaki homo oleh lurah, dengan tekanan ormas keagamaan radikal.

Partai agama PKS senang. Maka Nasir Djamil mendorong agar secepatnya RUU KUHP segera disahkan. Ada apa? Mari kita lihat.

Pasal tentang ternak. Sudah umum di pedesaan, ayam berkeliaran di pekarangan tetangga. Di bawah RUU KUHP, pemilik ayam yang berkeliaran di pekarangan orang lain didenda atau dipenjara. Demikian berlaku pula untuk kambing, kerbau, babi, kucing, monyet, sapi, kerbau, kuda, dll.

Belum lagi soal perempuan di luar rumah di atas pukul 22.00 akan dipenjara,didenda. Diskriminasi. Bagaimana dengan pekerja perempuan di mall, atau lembur, pulang dari hang out, perempuan pekerja pabrik, atau penyanyi kafe tutup jam 02.00? Ditangkap dan dipenjarakan.

Jelas merusak kearifan lokal – komunal. Kebersamaan. Gotong-royong. Toleransi. Kemajuan. Modernitas. Kesamaan jender.

Ini agenda Taliban menjadikan Indonesia sebagai negara tanpa nilai-nilai kebangsaan. Dengan digantikan hukum agama ala Taliban: konservatisme, jumud, bodoh, kemunduran.

Taliban Kecoh Jokowi dan Netizen

Untuk itu secara strategis, masif, semua kelompok anti NKRI bergerak. Mereka berbagi peran untuk meloloskan KUHP versi Taliban ini. Caranya?

Mereka melakukan demo-demo bergelombang ke DPR, KPK, dan kota-kota Indonesia. Topik yang diusung adalah UU KPK yang baru. Itu dilakukan bersamaan dengan membuat Papua bergolak. Konspirasi barisan sakit hati eks Kampret, Kadal Gurun, Onta Bego, dan Taliban yang membakar hutan secara sengaja. Bukti ada ditangkap TNI.

Berdemo, bakar hutan, menenteng topik UU KPK, sebagai cara mengalihkan publik dari agenda besar: loloskan revisi KUHP yang menjadi alat sangat strategis untuk menghancurkan Indonesia.

Karena dengan UU KUHP itu maka mereka berkesempatan merusak sendi ekonomi – lewat wisata halal, wisata syariah, hotel syariah, rumah sakit syariah, perumahan syariah, yang mengotak-kotakkan antara calon penghuni surga dan neraka.

Surga dan neraka dijadikan alat menentukan kebijakan kehidupan bernegara. Kisruh dan ketidaknyamanan , kerusuhan dan konflik, saling curiga, adalah cara pertama untuk menanamkan radikalisme yang ditawarkan sebagai alat masuk surga.

Dan, salah satu agenda Taliban dan kelompok teroris, intoleran, koruptor adalah meloloskan revisi KUHP. Karena hanya di negara yang aman dan damai maka khilafah tidak akan laku. Khilafah, teroris, ISIS, Taliban akan bisa hidup subur di negara gagal Timur Tengah sana. Maka Jokowi pun berusaha menyetop pengesahan RUU KUHP. (Penulis: Ninoy N Karundeng).


---------------------------------------------------------------------

Dari FB bang Gatot...

NASIB_WAN_ABUD_DAN_KADALBOTAK_TALIBAN_KINI_BERADA_DI_UJUNG_TANDUK ...

* KADAL BOTAK TALIBAN mencoba membangun opini kepada masyarakat bahwa Jokowi Pro Korupsi. Ini dilakukan karena ketakutannya KADAL BOTAK TALIBAN atas eksistensinya di KPK akan terancam jika sampai revisi UU KPK itu disetujui oleh Presiden ...

* Kekuasaan yang dibangunnya di KPK selama 12 tahun akan musnah, sistem yang sudah dibangun untuk menguasai KPK dari hulu hingga hilir akan di sikat habis oleh Irjen Firli ...

* KADAL BOTAK TALIBAN memanfaatkan KPK sebagai mesin politik pencetak uang bagi dirinya dan kelompoknya yang terkenal dgn julukan POLISI TALIBAN. Di samping itu KADAL BOTAK TALIBAN juga membangun jaringan dgn kelompok radikal HTI, FPI, PKS untuk menguasai Indonesia melalui tangan KPK ...

* Kolaborasi kelompok radikal HTI, FPI, PKS dgn KADAL BOTAK TALIBAN akan menjadi amunisi yang bombastis di 2024 untuk bisa menjadikan WAN ABUD sebagai RI-1.

* Melalui KPK, nantinya KADAL BOTAK TALIBAN bisa menyadap dan mentargetkan lawan2 politik WAN ABUD untuk dijadikan target KPK dan juga membongkar rahasia lawan2 politik WAN ABUD untuk dikerdilkan elektabilitasnya melalui penyadapan ...

* KADAL BOTAK TALIBAN juga akan mengamankan WAN ABUD dalam menggarong APBD untuk biaya politiknya maju dalam pilkada DKI 2022 dan selanjutnya maju sebagai capres 2024. Biaya politik tsb tidaklah sedikit, membutuhkan ratusan milyar bahkan triliunan. Untuk maju di Pilkada DKI 2022 saja bisa menghabiskan 500 miliar, kemudian jika 2024 maju lagi sebagai capres bisa membutuhkan biaya 2-3 triliun lebih ...

* Pertanyaannya WAN ABUD apakah memiliki uang sebanyak itu..???!!!! WAN ABUD bukan dari keluarga kaya raya, dia hanyalah wong kere yg nasibnya bisa beruntung karena Sandi mengangkatkanya sebagai Gubernur untuk mendampinginya dan semua modal Sandi yang mengeluarkannya. Artinya WAN ABUD hanya modal MOKONDO aja..!!!!

* Benang merahnya semua sudah jelas kan, mengapa kelompok radikal HTI, FPI, PKS ingin menguasai KPK melalui tangan KADAL BOTAK TALIBAN. Karena KPK adalah mesin politik yang sangat ampuh digunakan untuk mengumpulkan pundi2 uang haram hasil sitaan koruptor, dan bekerja sama dgn pelaku koruptor untuk memendamkan kasus dgn imbalan yang fantastis hingga ratusan miliar. Disisi lain melalui KADAL BOTAK TALIBAN akan mengamankan kepala daerah dari partai oposisi spt GERINDRA DAN PKS agar bisa mulus menggarong APBD untuk biaya operasional politik partai tsb, juga untuk membiayai kelompok radikal HTI, FPI dari dana hasil curian tsb ...

** WAN ABUD alias  ARAB EMPRUT akan manfaatkan dgn sebaik-baiknya posisinya yang strategis sebagai Gubernur menggarong APBD yang nilainya hingga triliunan itu. Lampu hijau yang diberikan KADAL BOTAK TALIBAN kepada WAN ABUD, akan dimanfaatkan dgn sebaik-baiknya oleh WAN ABUD untuk menjarah APBD untuk persiapan membiayai karir politiknya yang nilainya tidak sedikit ...

* Dengan kolaborasi kelompok radikal HTI, FPI, PKS, KADAL BOTAK TALIBAN, dan WAN ABUD maka rencana jahat menggarong uang negara akan berjalan mulus dan ambisi untuk bisa berkuasa di 2024 akan terbuka lebar ... WAN ABUD akan dijadikan icon oleh kelompok radikal HTI, FPI sebagai pemimpin umat Islam. Kelompok radikal HTI, FPI akan memoles citra WAN ABUD dgn membentuk opini melalui media dan buzzer2 di medsos. Strategi ini sebagai langkah menggalang dukungan rakyat dan simpati umat Islam ...

* Mereka boleh saja membangun mimpi itu, tapi itu hanyalah mimpi dan belum terealisasi. Apakah Pemerintah tidak tahu dgn kondisi itu..??? Tentu saja Pemerintah sudah membaca semua itu, apalagi Pemerintah memiliki BIN, BAIS yang bisa membaca kondisi politik di tanah air ...

* Untuk memutus mata rantai mereka, maka DPR sebagai perwakilan partai politik mengamputasi kekuasan KPK yang hanya dimanfaatkan untuk disalahgunakan oleh KADAL BOTAK TALIBAN untuk kepentingan politik dgn merevisi UU KPK dan mengangkat Irjen Firli sebagai Ketua KPK. Dgn diangkatnya Irjen Firli menjadi Ketua KPK, nantinya akan mengamputasi kekuatan POLISI TALIBAN yang selama ini sudah menggurita menguasai KPK dan menghapuskan WADAH PEGAWAI KPK yang juga sebagai tempat bersarangnya para kelompok radikal HTI di sana ...

Dgn strategi ini, maka KPK akan bersih dari POLISI TALIBAN dan KADAL BOTAK TALIBAN akan habis dan musnah dari KPK. Maka dgn musnahnya mesin politik kelompok radikal HTI di KPK, akan membuat kelompok radikal HTI semakin kesulitan membangun jaringan dan mengumpulkan dana untuk melakukan aksinya ...

* Jika mesin pencetak uang yang ada di KPK sudah lumpuh, maka WAN ABUD nasibnya pun akan berada di ujung tanduk, karena tdk ada lagi yang mengamankan atau membekingi dirinya dalam merampok APBD ...

Semoga saja Irjen Firli bisa menghabiskan BANDIT2 BUSUK TALIBAN yang ada di KPK, agar kelompok radikal HTI tidak bisa menguasai KPK dan merusak NKRI. Kita tunggu sepak terjangnya Irjen Firli .... Merdekaaaaaa 內內內內內內內內內內



Tangkap! Operasi Menggagalkan Jokowi Dilantik: Dari Papua, Revisi UU KPK Sampai Karhutla!


Selama ini tak ada pengamat yang mampu menjelaskan fenomena politik pasca Pilpres. Pun tak ada prediksi arah politik yang jelas. Semua memudar seiring munculnya isu krusial, berbahaya, dan mengkhawatirkan. Entah kenapa, tak ada yang mampu mengurainya.

Secara kasat mata, tidak ada hubungan antara kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya sampai menimbulkan kekacauan dengan isu revisi UU KPK yang juga menimbulkan kegaduhan serta dengan maraknya pembakaran hutan di beberapa daerah. Peristiwa itu beruntun bertalu-talu dengan daya gebuk yang luar biasa.

Kasus Papua hampir saja mengakibatkan perang saudara. Apabila tidak ditangani dengan profesional, bukan tidak mungkin akan berujung lepasnya Papua dari Indonesia. Atau setidaknya menumpahkan darah sesama anak bangsa.

Menariknya, walau penyelesaian di Papua berakhir dengan cepat, tidak menimbulkan korban lebih banyak, serta tidak sampai menimbulkan diintegrasi bangsa, kesalahan tetap ditimpakan kepada Jokowi.

Isu revisi UU KPK pun sejatinya bukan kalah gaduhnya. Yang paling keras berontak adalah pegawai KPK. Ada juga reaksi dari para aktivis – yang entah dengan kemurnian dukungannya terhadap pemberantasan korupsi entah karena agenda tersendiri – tetapi tidak sekuat reaksi dari internal KPK.

Menariknya, bukan DPR – yang berinisiatif merevisi UU KPK – yang jadi sasaran tembak paling keras, melainkan Jokowi. Pada saat yang sama, serangan terhadap legislator menghilang dengan sendirinya seperti kentut ditelan bumi, tak terdengar tetap baunya tetap menyengat.

Bersamaan dengan kedua kasus dan isu di atas, bencana kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan sudah menghadang di hadapan mata. Pemerintah daerah tidak mampu – atau memang tidak mau - menangani Karhutla. Ke mana gubernunya, kita tidak tahu.

Pada akhirnya, Jokowi harus tetap menjadi sasaran tembak. Seolah, pemerintah pusatlah yang paling bertanggung jawab atas karhutla sementara pemdanya lepas begitu saja. Mereka teriak Jokowi di mana, mereka memaki Jokowi. Tetapi pada saat yang sama mereka tidak teriak kepada pemdanya, tidak memaki gubernurnya. Pokoknya, semua salah Jokowi, habis perkara.

Memang seluruh pemerintahan adalah tanggung jawab presiden. Tetapi bukan berarti semua harus ditangani oleh presiden. Lah kalau semua harus ditangani presiden, untuk apa ada gubernur, untuk apa ada otonomi daerah, untuk apa pemda digaji rakyat? Mengenai ini proporsionallah mengkritik.

Kasus Papua sudah ditangani meskipun masih menyisakan tugas yang tidak ringan kepada Polri dan TNI. Isu revisi UU KPK sudah dalam pembahasan. Bencana karhutla pun sudah langsung ditangani presiden. Intinya semua diselesaikan secara proporsional dan profesional.

Lalu tiba-tiba duar……. Ada rencana aksi unjuk rasa dengan judul besar; Gerakan Rakyat Menolak…!! Jika dilihat alasan aksi unjuk rasa yang tertera di undangan, tidak tampak penolakan terhadap siapa dan apa.

Tetapi dari narasi yang beredar di jejaring sosial, gerakan ini adalah gerakan menolak Jokowi yang dianggap gagal menyejahterakan rakyat dan mengabaikan kepentingan bangsa sebagaimana narasi dalam gambar di bawah ini:

Perlu diketahui juga bahwa jauh hari sebelum undangan unjuk rasa ini beredar, beredar video rencana menggagalkan Jokowi dilantik jadi presiden yang diprovokatori Sri Bintang. Katanya jangan sampai Jokowi dilantik jadi presiden. Video lainnya adalah video orasi salah satu kader Gerindra dalam suatu aksi dengan seruan yang sama mau menggagalkan pelantikan Jokowi pada Oktober nanti.

Alasannya apa? Persis seperti yang ada dalam ajakan unjuk rasa di atas dan tiga isu yang saya bahas. Hanya saja ada penambahan tentang residu pemilu, BPJS, dan revisi UU ketenagakerjaan, serta RUU apa tidak jelas.

Nah kalau nanti mereka demo, lalu rusuh, langsung tangkap saja. Tidak ada ceritanya rakyat menolak presiden terpilih dilantik hanya karena subjektivitas dan kebencian semata!

Terlalu naif kalau kita mengabaikan keterkaitan semua isu sebelum, sedang dan yang akan terjadi pada Jumat nanti yang bertujuan untuk menggagalkan Jokowi jadi presiden. Tapi terlalu naif juga kalau kita merasa panik atas gerakan sambal yang mereka gulirkan. Seolah-olah segelintir orang dan seabrek isu panas akan cukup menggagalkan presiden terpilih dilantik.

Kalau bukan untuk menggagalkan Jokowi dilantik – karena sepertinya terlalu muluk agenda mereka – untuk apa semua keributan ini?

Kasus Papua mengancam disintegrasi bangsa. Tercium agenda kaum radikalis sebagai pemicu keributan serta terlibatnya kader Gerindra.

Isu KPK diwarnai dengan munculnya istilah ‘polisi Taliban’. Dikompori oleh Novel Baswedan-Bambang Widjayanto. Keduanya selalu menyerang Jokowi dalam setiap kesempatan.

Karhutla terparah di Riau – daerah di mana Jokowi ditundukkan lawannya pada Pilpres. Terciduk oknum-oknum pembakar hutan. Perusahaan juga terlibat dalam pembakaran hutan. Kejanggalan-kejanggalan ditemukan.

Dari pembahasan di atas, ada dua kemungkinan agendanya yaitu menggagalkan Jokowi dilantik atau menimbulkan kekacauan. Keduanya memiliki kepentingan dan agenda yang sama yaitu ingin berkuasa tetapi dengan tujuan yang berbeda.

Tetapi saya yakin, meskipun tetap harus waspada, Jokowi dan jajarannya sudah mencium agenda pihak-pihak tersebut. Keyakinan itu muncul ketika Jokowi mampu mengambil langkah yang tidak gegabah dan juga tidak mudah terbaca tetapi tetap dalam jalur yang aman.

Jokowi diserang melalui kasus Papua, provokatornya terhempas sedemikian menyedihkannya. Jokowi diserang melalui KPK, malah kebusukan KPK malah muncul ke permukaan. Jokowi diserang melalui karhutla, justru terbongkar gubernur dan jajarannya tidak becus menangani karhutla. Jadi masih dalam jalur aman yang wajar.

Jangan macam-macam, rating Tempo di PlayStore sudah mencapai 1.1 dari sebelumnya 4.1 dengan jumlah pemberi rating 11 ribuan lebih. Itu tidak sekedar rating menurun, melainkan tanda bahwa masih banyak orang yang mencintai Jokowi karena dia melihat langkah Jokowi masih pada jalur aman yang wajar.
Oleh: Mora Sifudan
Salam dari rakyat jelata


MARI BERGERAK UNTUK MELINDUNGI PRESIDEN

Oleh :
Rudi S Kamri

Presiden Joko Widodo saat ini sedang dikerjain oleh sekelompok petualang politik di negeri ini. Dengan menggunakan barisan mahasiswa dan buruh mereka bergerak membuat gaduh seluruh negeri.

Tujuannya tunggal : Ingin menggagalkan pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019. Ini gerakan makar yang terencana yang tidak mampu diantisipasi oleh aparat intelijen negara. Para aktor makar tersebut bebas berkeliaran karena Pembantu Presiden di jajaran Polhukam sangat lemah dan memble.

Tidak apa-apa. Saatnya kita turun melindungi Presiden. Caranya ?
Yang main medsos gencarkan perlawanan SAYA BERSAMA JOKOWI.
Yang bisa menulis, tulislah dukungan kepada Presiden Jokowi.
Yang siap turun ke lapangan, nunggu komando dari tokoh-tokoh pemimpin Organ Relawan.
Dan bagi kita semua mari dukung Presiden Jokowi dengan DOA setiap saat sampai pelantikan tanggal 20 Oktober 2019.

Mari kita teriakkan bersama :
SAYA BERSAMA JOKOWI !!!

#SayaBersamaJokowi

Salam SATU Indonesia
23092019

Tags

Analisis Politik (275) Joko Widodo (150) Politik (106) Politik Baik (64) Berita Terkini (59) Pembangunan Jokowi (55) Jokowi (52) Lintas Agama (31) Renungan Politik (31) Perang Politik (29) Berita (27) Ekonomi (25) Anti Radikalisme (24) Pilpres 2019 (23) Jokowi Membangun (22) Perangi Radikalisme (22) Pembangunan Indonesia (21) Surat Terbuka (20) Partai Politik (19) Presiden Jokowi (19) Lawan Covid-19 (18) Politik Luar Negeri (18) Bravo Jokowi (17) Ahok BTP (14) Debat Politik (14) Radikalisme (13) Toleransi Agama (12) Caleg Melineal (11) Menteri Sri Mulyani (11) Perangi Korupsi (11) Berita Hoax (10) Berita Nasional (9) Education (9) Janji Jokowi (9) Keberhasilan Jokowi (9) Kepemimpinan (9) Politik Kebohongan (9) Tokoh Dunia (9) Denny Siregar (8) Hidup Jokowi (8) Anti Korupsi (7) Jokowi Hebat (7) Renungan (7) Sejarah Penting (7) Selingan (7) Ahok (6) Health (6) Perangi Mafia (6) Politik Dalam Negeri (6) Gubernur DKI (5) Jokowi Pemberani (5) KPK (5) Khilafah Makar (5) Kisah Nyata (5) Lawan Radikalisme (5) NKRI Harga Mati (5) Negara Hukum (5) Partai PSI (5) Pengamalan Pancasila (5) Pilkada (5) Refleksi Politik (5) Teknologi (5) Anti Teroris (4) Bahaya Khalifah (4) Berita Baru (4) Dugaan Korupsi (4) Indonesia Maju (4) Inspirasi (4) Kebudayaan Indonesia (4) Lagu Jokowi (4) Mahfud MD (4) Menteri Pilihan (4) Pancasila (4) Pendidikan (4) Pileg 2019 (4) Politik Identitas (4) Sejarah (4) Tokoh Masyarakat (4) Tokoh Nasional (4) Vaksin Covid (4) Adian Napitupulu (3) Adudomba Umat (3) Akal Sehat (3) Analisa Debat (3) Artikel Penting (3) Atikel Menarik (3) Biologi (3) Brantas Korupsi (3) Covid-19 (3) Demokrasi (3) Dewi Tanjung (3) Hukum Karma (3) Karisma Jokowi (3) Kelebihan Presiden (3) Kesaksian (3) King Of Infrastructur (3) Lagu Hiburan (3) Makar Politik (3) Melawan Radikalisme (3) Musibah Banjir (3) Nasib DKI (3) Nasihat Canggih (3) Negara Maju (3) Negara Makmur (3) Nikita Mirzani (3) PKN (3) Pembubaran Organisasi (3) Pemilu (3) Pendidikan Nasional (3) Pendukung Jokowi (3) Penegakan Hukum (3) Poleksos (3) Politik Adudomba (3) Rekayasa Kerusuhan (3) Rencana Busuk (3) Revisi UUKPK (3) Sederhana (3) Tanggung Jawab (3) Testimoni (3) Tokoh Revolusi (3) Waspada Selalu (3) Ada Perubahan (2) Agenda Politik (2) Akal Kebalik (2) Akal Miring (2) Anggaran Pemprov (2) Antusias Warga (2) Arsitektur Komputer (2) Basmi Mafia (2) Basmi Radikalisme (2) Beda Partai (2) Berita Internasional (2) Budiman PDIP (2) Capres Cawapres (2) Cinta Tanah Air (2) Dasar Negara (2) Denny JA (2) Erick Thohir (2) Etika Menulis (2) Filsafat (2) Fisika (2) Free Port (2) Gerakan Budaya (2) Gereja (2) Himbauan (2) Information System (2) Isu Sara (2) Jaga Presiden Jokowi (2) Jalan Toll (2) Jenderal Pendukung (2) Jihat Politik (2) Jokowi Commuter (2) Jokowi Guru (2) Jokowi Motion (2) Kabinet II Jokowi (2) Kasus Hukum (2) Kasus Korupsi (2) Kehebatan Jokowi (2) Kemajuan Indonesia (2) Kemanusiaan (2) Kerusuhan Mei (2) Komputer (2) Komunikasi (2) Kriminalisasi Ulama (2) Langkah DPRD-DPR (2) Lawam Penghianat Bangsa (2) Lawan Fitnah (2) Mafia Indonesia (2) Media Sosial (2) Menteri Susi (2) Merakyat (2) Miras (2) Motivasi (2) Nilai Rupiah (2) Olah Raga (2) Opini (2) Pembangunan Pasar (2) Pemimpin Pemberani (2) Pengadilan (2) Pengatur Strategi (2) Penjelasan TGB (2) Penyebar Hoax (2) Perangi Terroriis (2) Pidato Jokowi (2) Political Brief (2) Politik ORBA (2) Program Jokowi (2) Raja Hutang (2) Ruang Kesehatan (2) Sampah DKI (2) Selengkapnya (2) Sertifikat Tanah (2) Simpatisan Jokowi (2) Suka Duka (2) Sumber Kekuasaan (2) Survey Politik (2) Tegakkan NKRI (2) Tenaga Kerja (2) Tirta Memarahi DPR (2) Toll Udara (2) Transparan (2) Ucapan Selamat (2) Ulasan Permadi (2) Ultah Jokowi (2) Undang Undang (2) Adek Mahasiswa (1) Aksi Gejayan (1) Aksi Makar (1) Alamiah Dasar (1) Ancaman Demokrasi (1) Andre Vincent Wenas (1) Anggarana Desa (1) Anies Dicopot (1) Ansor Banten (1) Antek HTI (1) Anti Cina (1) Anti Terrorris (1) Anti Vaksin (1) Anti Virus (1) Arti Corona (1) Aset BUMN (1) Atheis (1) BIN (1) BTP (1) Bahasa Indonesia (1) Bahaya Isis (1) Bangkitkan Nasionalisme (1) Bangsa China (1) Bank Data (1) Bantu Dishare (1) Basuki Tjahaya Purnama (1) Bawah Sadar (1) Bencana Alam (1) Berani Karena Jujur (1) Berani Melapor (1) Binekatunggal Ika (1) Bintang Mahaputera (1) Bisnis (1) Bongkar Gabeneer (1) Bravo Polri (1) Bravo TNI (1) Breaking News (1) Budiman Sujatmiko (1) Bumikan Pancasila (1) Bunuh Diri (1) Busana (1) Buya Syafii Maarif (1) Calon Menteri (1) Cari Panggung Politik (1) Cctvi Pantau (1) Cendekia (1) Croc Brain (1) Cudu Nabi Muhammad (1) Cybers Bots (1) Daftar Tokoh (1) Dagang Sapi (1) Danau Toba (1) Data Base (1) Demo Bingung (1) Demo Gagal (1) Demo Mahasiswa (1) Demo Nanonano (1) Demokrasi Indonesia (1) Deretan Jenderal (1) Dewan Keamanan PBB (1) Digital Divelovement (1) Dosa Kolektif (1) Dubes Indonesia (1) Ekologi (1) Extrimis (1) FBR Jokowi (1) Faham Khilafah (1) Filistinisme (1) Filosofi Jawa (1) Fund Manager (1) G30S/PKI (1) GPS Tiongkok (1) Gagal Faham (1) Gaji Direksi (1) Gaji Komisaris (1) Gaya Baru (1) Gelagat Mafia (1) Geografi (1) Gerakan (1) Gerakan Bawah Tanah (1) Gibran (1) Grace Natalie (1) Gubernur Jateng (1) Gus Nuril (1) Gusti Ora Sare (1) HTI Penunggang (1) Hadiah Tahun Baru (1) Hari Musik Nasional (1) Hiburan (1) Hukuman Mati (1) Hypnowriting (1) Identitas Nusantara (1) Illegal Bisnis (1) Ilmu Pengetahuan (1) Ilusi Identitas (1) Imperialisme Arab (1) Indonesia Berduka (1) Indonesia Damai (1) Indonesia Hebat (1) Injil Minang (1) Intermezzo (1) Internet (1) Intoleransi (1) Investor Asing (1) Islam Nusangtara (1) Istana Bogor (1) Isu Agama (1) Isu Politik (1) J Marsello Ginting (1) Jadi Menteri (1) Jalur Gaza (1) Jangan Surahkan Indonesia (1) Jembatan Udara (1) Jenderal Moeldoko (1) Jenderal Team Jkw (1) Jilid Milenial (1) Jiplak (1) Jokowi 3 Periode (1) Jokowi Peduli (1) Jualan Agama (1) Jurus Pemerintah (1) Jusuf Kalla (1) Kadrun (1) Kambing Hitam (1) Kampus Terpapar Radikalisme (1) Kasus BUMN (1) Kasus Keluarga (1) Kebusukan Hati (1) Kecelakaan (1) Kehilangan Tuhan (1) Kehilangan WNI (1) Kekuasaan (1) Kekuatan China (1) Kemengan Jokowi (1) Kena Efisensi (1) Kepribadian (1) Keputusan Pemerintah (1) Kerusuhan 22 Mei (1) Kesaksian Politikus (1) Keseahatan (1) Ketum PSI (1) Kitab Suci (1) Kode Etik (1) Komnas HAM (1) Komunis (1) Konglomerat Pendukung (1) Kopi (1) Kota Bunga (1) Kota Misteri (1) Kota Modern (1) Kota Zek (1) Kredit Macet (1) Kuliah Uamum (1) Kunjungan Jokowi (1) Kurang Etis (1) LPAI (1) Lagu Utk Jokowi (1) Lahan Basah (1) Larangan Berkampanye (1) Larangan Pakaian (1) Lawan Rasa Takut (1) Leadership (1) Legaci Jokowi (1) Lindungi Jokowi (1) Lintas Dinamika (1) Luar Biasa (1) MPG (1) Mabok Agama (1) Mafia Ekonomi (1) Mafia Tanah (1) Mahakarya (1) Mahkamah Agung (1) Manfaat Vaksin (1) Mari Tertawa (1) Masa Kampanye (1) Masalah BUMN (1) Matematika (1) Membunuh Sains (1) Mempengaruhi Musuh (1) Mempengaruhi Orang (1) Mendisplinkan Siswa (1) Mengharukan (1) Menghasut Pemerintah (1) Menghina Lambang Negara (1) Mengulas Fakta (1) Menjaga Indonesia (1) Menjaga Jokowi (1) Menjelang Pemilu (1) Menjlang Pelantikan (1) Menko Polhukam (1) Menteri (1) Menteri Agama (1) Menteri Sosial (1) Menydihkan (1) Mesin Pembantai (1) Minuman Keras (1) Model Tulisan (1) Muhamad Ginting (1) Mumanistik (1) Muslim Prancis (1) Musu RI (1) Musuh Dlm Selimut (1) Obat Tradisional (1) Oligarki (1) Omnibus Law (1) Oramas Terlarang (1) Orang Baik (1) Orang Beragama (1) Orang Bodoh (1) Orang Kaya (1) Ormas Islam (1) Otak Kebalik (1) Overdosis Haram (1) PHK dan Buruh (1) Palestina (1) Panduan (1) Pantau Jakarta (1) Para Makar (1) Parawisata (1) Partai Baru (1) Partai Komunis (1) Pasar Murah (1) Pelarian (1) Pembayaran Utang Negara (1) Pembela Rakyat (1) Pembumian Pancasila (1) Pemerintahan Jayabaya (1) Pemilihan Presiden (1) Pemprov DKI (1) Pencerahan (1) Pencucian Uang (1) Pendukung Lain (1) Penebaran Virus so (1) Pengacau Negara (1) Pengalaman (1) Pengangguran (1) Pengaruh (1) Pengertian Istilah (1) Pengertian Otoritas (1) Penggulingan Rezim (1) Penghianat Bangsa (1) Pengobatan (1) People Power (1) Perang Dunia III (1) Perangi Tetroriis (1) Peraturan (1) Perayaan Natal (1) Percobaan (1) Perguruan Tinggi (1) Peringatan Keras (1) Peristiwa Mei 1998 (1) Pernikahan (1) Pernyataan ISKA (1) Pertamina (1) Pertemuan Politik (1) Pesan Gus Nuril (1) Pesan Habib (1) Peta Politik (1) Pidato Prisiden RI (1) Pil Pahit Srilanka (1) Pilkada 2018 (1) Pilkada Solo (1) Pilpres Curang (1) Pimpinan MPR (1) Politik Agama (1) Politik Catur Jkw (1) Politik Kepentingan (1) Politik LN (1) Politik Uang (1) Politikus (1) Pollitik (1) Profesional (1) Propaganda (1) Propaganda Firehose (1) Psikoanalisa (1) Psikologi Praktis (1) Puisi (1) Pulau Terindah (1) Quick Count (1) RUU Kadrun (1) Raja Bonar (1) Raja Debat (1) Raksasa (1) Rakyat Kecil (1) Realita Politik (1) Rekam Jejak (1) Rekapitulasi DPS (1) Reklamasi Pulau (1) Relawan Jokowi (1) Remix Sunda (1) Rendah Hati (1) Reungan Politik (1) Rhenald Kasali (1) Risma (1) Ruhut P Sitompul (1) Saksi Yehuwa (1) Sangat Canggih (1) Scandal BLBI (1) Seharah Pers (1) Sehat Penting (1) Sejarah Politik (1) Sekilas Info (1) Selamat Imlek (1) Sembuhkan Jiwasraya (1) Seni (1) Seniman Bambu (1) Shanzhai (1) Sidak Harga (1) Sidang MPR (1) Sigmun Freud (1) Silaturahmi (1) Sistem Informasi (1) Skema Kerusuhan (1) Skenario 22 Mei (1) Skenario Demonstrans (1) Skripsi (1) Soekarno (1) Stasiun KA (1) Suku Minang (1) Sumber Inspirasi (1) Super Power (1) Superkarya (1) Syirianisasi (1) System Informasi (1) TKA Siapa Takut (1) Tahun Kampret (1) Taliban (1) Tanda Kehormatan (1) Tanda Zaman (1) Tanggapan Atas Pidato (1) Tanya Jawab (1) Tebang Pilih (1) Teori Kepribadian (1) Terkaya Indonesia (1) Terorisme (1) Terrorisme (1) Tidak Becus Kerja (1) Tindakan Makar (1) Tingkat Kemiskinan (1) Tinjauan Filsafat (1) Tips dan Trik (1) Toleransi Identitas (1) Travelling (1) Tuan Rumah (1) Tukang Kayu (1) UU Cipta Kerja (1) Ucapan Gong Xi Fat Choi (1) Ulama Bogor (1) Ulasan Berita (1) Ulasan Suriah (1) Ustadz Bangsa (1) Via Vallen (1) Virus Covid-15 (1) Wajib Baca (1) Wakil Tuhan (1) Wali Kota (1) Wanita Kartini (1) Wewenang (1) Yusril Blakblakan (1)