Latest News

Selengkapnya Diteruskan DI NEWS.TOPSEKALI.COM

Showing posts with label Berita Hoax. Show all posts
Showing posts with label Berita Hoax. Show all posts

Wednesday, March 27, 2019

Selama ini ILC menjadi tempat NGIBUL nya ROKi Gulung, Kupas tuntas hoax bersama Prof.Renald Kasali


PROF. RENALD KASALI KESAL PADA ROCY GERUNG tukang NGIBUL

Monday, March 11, 2019

Berlindung Di Balik Isu Kriminalisasi Ulama

Umat Islam adalah mayoritas di Nusantara ini,
maka segala sesuatu berkaitan dengan Islam, seperti
ulama maka akan menarik perhatian dan akan
menjadi komoditas politik bagi sekelompok orang
yang mengatasnamakan Islam. Berbagai isu pun
dilontarkan demi kepentingan politik, seperti isu
berstempel ‘Kriminalisasi Ulama’.
...

Hingga saat ini, pemberitaan di media daring masih
didominasi oleh frase kriminalisasi ulama. Adalah
kalangan Islam yang terlibat, baik langsung maupun
tidak, dalam demo berjilid-jilid yang sangat masif
mengampanyekan frase tersebut. Terlebih ketika
kasus Ustad Zulkifli Muhammad Ali mencuat di dunia
maya, pada Januari 2018 silam.
Zulkifli ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian,
pada 18 Januari 2018, dengan tudingan menyebarkan
ujaran kebencian. Beberapa kalangan menilai ceramah
beliau tidak menunjukkan dakwah Islam yang
mengajak dalam kebaikan, namun memprovokasi
umat untuk membenci yang berbeda keyakinan, suku,
dan ras.
Dalam konteks Indonesia, tentu ceramah seperti ini
sangatlah bermasalah. Bagaimana tidak, para tokoh
pendiri bangsa telah jauh-jauh hari bersepakat untuk
menyatukan perbedaan dan keragamaan yang ada di
nusantara melalui konsensus ideologi Pancasila.
Ceramah yang disampaikan Ustad Zulkifli, sejatinya
memang patut untuk dikritik, bahkan dibawa ke pihak
yang berwajib. Pasalnya, sebagai seorang da’i yang
diidolakan umatnya, sikap beliau tentunya akan diikuti
dan ‘diamini’ mereka dalam keseharian. Hal ini akan
menjadi lebih pelik, mengingat tensi politik dan agama
di Indonesia saat ini betul-betul memanas.
Persoalan pun semakin keruh, karena sikap berlebihan

pengikutnya. Ini jelas terlihat karena selalu dikaitkan
dengan frase ‘kriminalisasi’ yang terus mereka
kampanyekan di berbagai media sosial, bahkan di
media-media nasional.
Bisa jadi karena memang ada tujuan politik di balik
kampanye frase ‘kriminalisasi ulama’ tersebut? Secara
tidak langsung, frase ini telah membangun populisme
Islam dalam melawan pemerintahan yang sah.
Menurut Prof. Azyumardi Azra, populisme Islam biasa
digunakan sebagai alat melawan pemerintah yang
sah oleh para pemuka agama (Islam). Contoh nyatanya
adalah revolusi Iran yang dipimpin Ayatullah
Khomeini tahun 1979 yang lalu.
Karena itu, tak berlebihan jika frase kriminalisasi
ulama ini dilihat sebagai sebuah ancaman bagi
keutuhan negara-bangsa seperti Indonesia. Menurut
Prof. Sumanto Al Qurtuby, kata kriminalisasi ulama

memberi makna ambigu bagi masyarakat, seolah-
olah kepolisian telah bersalah dalam memanggil

seorang da’i untuk sekadar dimintai keterangan atas
apa yang telah ia lakukan.
Logika hukumnya, kepolisian tidak akan memanggil
seseorang untuk dimintai keterangan jika tidak
mempunyai bukti dari suatu peristiwa. Lihat saja,
dalam ceramahnya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali
yang oleh pengikutnya akrab disebut Uzma itu
mengatakan, bahwa pada tahun 2018 nanti akan
banyak kaum muslimin Indonesia, yang akan dibuang
ke laut dan disembelih oleh kaum Komunis, China,
Syiah dan Liberal.
Tahun depan, lanjut Uzma, Indonesia akan menjadi
negara komunis dan jumlah masyarakat China yang
akan dimasukkan ke negara ini akan mencapai ratusan
juta orang, sehingga orang Indonesia semua akan
diperbudak dan TNI Polri akan disikat habis.

Selain itu, masih dalam ceramahnya, Uzma juga
terang-terangan memprovokasi umat Islam untuk
berani melawan pemerintahan yang sah saat ini hingga
mati. Hal itu, dilakukan dengan iming-iming jika mati
mereka adalah syahid.
Apa yang disampaikan oleh Uzma, jelas dapat merusak
harmonisasi antar masyarakat di Indonesia dan
mempertajam konflik sosial dengan sentimen SARA,
khususnya berbasis isu agama. Hal ini sangat
membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia.
Parahnya lagi, Uzma ini dalam ceramahnya yang
provokatif tersebut selalu mencatut institusi negara.
Misalnya, Ia mengaku sebagai ustadz di Mabes Polri,
TNI, dan BIN. Hal itu tentu merupakan sebuah
kebohongan dan informasi yang tidak tepat.
Nah ujaran kebencian yang berbau SARA itulah,
menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri
Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal
mengatakan, Zulkifli ditetapkan sebagai tersangka
karena, kepolisian sudah memiliki syarat untuk
menetapkannya sebagai tersangka.
"Jelas kalau misalnya seseorang ditetapkan tersangka
minimal dua alat bukti. Dua alat bukti masuk dalam
melakukan atau masuk dalam unsur tindak pidana
bahwa itu melanggar beberapa aturan hukum," kata
Iqbal.
Iqbal menyebutkan, salah satu bukti yang menjadi
penguat adalah sebuah video ceramah oleh Zulkifli
Muhammad. Menurut Iqbal, dalam video itu, Zulkifli
mengemukakan hal-hal yang bersifat opini tapi tidak
berdasarkan fakta. Muatannya pun mengandung
unsur penyebaran rasa takut, serta kebencian.
"Ini sudah beropini, berasumsi, menggiringi bahwa
ada seolah-olah serangan masif untuk menyerang
negara dan lain lain. Nah sekarang faktanya mana?
Bahwa penyidik mendapatkan fakta dia melanggar,"
kata Iqbal.
Karena itulah, ia diduga melakukan tindak pidana
dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa
benci kepada orang lain berdasarkan dikriminasi ras
dan etnis (SARA), dan atau dengan sengaja dan tanpa
hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
individu atau kelompok masyarakat tertentu.
Dengan pelanggaran tersebut, Zulkifli diduga talah
melanggar Pasal 16 juncto Pasal 4 Huruf b UU RI
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Panghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis. Atau Pasal 45A Ayat 2
juncto Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Kasus ini, menurut mantan Kapolrestabes Surabaya
ini, bahkan tidak perlu pelapor. Dengan kata lain

bukan delik aduan. Pasalnya kasus ini merupakan
model A, di mana saat Siber patrol menjumpai video
tersebut, maka kepolisian dapat melakukan pelaporan
sendiri.
Alasannya, dikhawatirkan ucapan Zulkifli dapat
memicu ketakutan dan kekhawatiran di masyarakat.
"Yang mendengar, terpovokasi, kasihan masyarakat
jadi ketakutan, padahal hoaks," tutur Iqbal.
Jadi, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian
menegaskan, kasus yang menjerat Uzma bukan
kriminalisasi ulama. Zulkifli ditetapkan sebagai
tersangka kasus ujaran kebencian dan diskriminasi
SARA. "Prinsipnya sekali lagi, Polri tidak ingin
melakukan kriminalisasi terhadap
ulama," ujar Tito.
Tito mencontohkan, jika seseorang
dipidana padahal tidak melakukan
tindak kejahatan barulah itu bisa disebut
kriminalisasi. Namun, jika seseorang
melakukan pelanggaran dan polisi
memprosesnya itu adalah bentuk
penegakan hukum. "Kenapa dilakukan
itu? Karena adanya ceramah yang viral
yang di dalamnya ada konten yang patut
dipertanyakan. Contoh, katanya 200 juta
KTP dibuat di Paris, 200 juta sudah
dibuat di Tiongkok," ucap dia.
Karena itu, Tito menilai, klaim
kriminalisasi ulama yang ditujukan
kepada Polri dan ujungnya kepada
Presiden Jokowi, merupakan upaya
ofensif yang dilakukan oleh sekelompok
pihak terhadap upaya Polri dalam menegakkan
hukum. Ia menambahkan, kriminalisasi berarti
mengada-adakan sebuah perkara tanpa adanya aturan
dan fakta yang mengikatnya.
Dalam setiap upaya penegakan hukum, Tito
menegaskan, Polri selalu berpegang pada aturan dan
fakta yang ada. "Nah, kalau kita lihat yang dikatakan
kriminalisasi ulama tadi, kita lihat perbuatannya. Ada
yang dikenakan pasal makar, pasal pornografi, pasal
makar apakah ada faktanya. Ya, faktanya ada. Ada
rapatnya. Upaya untuk menggulingkan pemerintah
yang sah,” ujar Tito.
Begitu pula tuduhan kriminalisasi ulama dalam kasus
pornografi. Tito mengatakan, ada fakta dan aturan
yang mengikat terkait hal tersebut. Tito menyatakan,
dalam kasus tersebut, Polri telah meminta ahli
teknologi informasi dan antropometri tubuh untuk
menganalisis keaslian dan kecocokan gambar dan
hasilnya disebut cocok dengan tersangka.
Terkait aturan, ia mengatakan, pasal pornografi tidak
harus menunggu materi pornografi tersebar ke publik.
Ia menuturkan, pihak pengirim dan penerima bisa
langsung dijerat dengan pasal tersebut tanpa harus
menunggu materinya viral.
Berbeda dengan Undang-undang Informasi dan
Transaksi Elektronik yang mengharuskan materinya
viral. “Sekarang terminologi ulama. Kalau pendapat
saya ini hanya digunakan untuk membuat image
sedemikian rupa bahwa polisi dianggap main hakim
sendiri atau katakanlah menggunakan politik hukum,”
ujar mantan kepala Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme itu.
“Saya mengatakan bahwa kita berlakukan asas
equality before the law. Persamaan di hadapan hukum.
Tanpa memandang status sosial, laki-laki atau
perempuan, pangkat atau jabatan,” lanjut Tito.

Munculnya Istilah Kriminalisasi Ulama
Kasus Uzma atau Ustad Zulkifli, hanya satu contoh
dari tudingan kriminalisasi ulama yang disematkan
kepada Presiden Jokowi. Kasus besarnya, justru
muncul setelah tokoh Front Pembela Islam (FPI)
ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Sejak
itu, termasuk kasus Uzma yang dijerat hukum karena
menyebar kebencian terkait SARA, lalu ulama-ulama
lain seperti yang tercantum, paling tidak dalam sebuah
pamflet “Presidium 212’ bela ulama dan aktivis, pada
Mei 2017 silam, sejumlah nama ulama pun
dicantumkan di pamflet tersebut sebagai korban yang
mereka sebut ‘kriminalisasi ulama’.

Ada sekitar 20 nama yang dicantumkan di situ. Tapi
setelah ditilik satu persatu, paling tidak yang
diklasifikasikan sebagai ulama hanya 4 orang; Habib
Muhammad Rizieq Syihab, Ustadz Bachtiar Nasir,

Ustadz Muhammad Gatot Saptono alias Ustadz Al-
Khattath, dan Ustadz Adnim Arnas. Selebihnya adalah

aktivis yang menunggangi Islam untuk kepentingan
kelompoknya yang kontra pemerintahan Presiden
Jokowi, seperti Sri Bintang Pamungkas, Hj Diah
Pramana Sukmawati Sukarno, Buni Yani, Munarman
dan Brigjen TNI (Purn) Adityawarman Thaha.
Nah, untuk nama-nama yang disebut ‘kriminalisasi
ulama’, kita lihat satu persatu kasusnya seperti apa,
dan benarkah mereka dikriminalisasi?
Habib Rizieq
Agustus 2003: Rizieq divonis 7 bulan penjara karena
terbukti menghasut, melawan aparat keamanan, dan
memerintahkan merusak sejumlah tempat hiburan
di Ibu Kota.
Oktober 2008: Rizieq divonis 1 tahun 6 bulan karena
terbukti secara sah menganjurkan untuk melakukan
kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum
secara bersama-sama.
Seperti diketahui, tahun 2003, masih era
kepemimpinan Megawati Sukarnoputri. Tahun 2008,
era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Jadi kalau tahun ini Rizieq kembali mendekam di
penjara, itu bukan karena pemerintah yang sekarang
anti Islam, atau melakukan kriminalisasi ulama.
Dengan begitu, sebenarnya Rizieq belum berubah
sejak 2003 lalu. Ia, menurut sumber, kerap mengajak
melakukan perusakan, kekerasan dan menjadi
provokator.
Meski begitu, hingga saat ini Rizieq sudah 12 kali
dilaporkan, dengan 7 kasus hukum dan 2 kasus di

antaranya membuat Rizieq ditetapkan sebagai
tersangka. 7 kasus hukum tersebut; Pelecehan
terhadap adat dan budaya; campuracun; penghinaan
Pancasila: Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat
(jadi tersangka); Penistaan agama: Kalau Tuhan
beranak, bidannya siapa?
Kemudian, fitnah Palu Arit dalam uang rupiah yang
baru; Kasus SARA: Di Jakarta Kapolda mengancam
akan mendorong Gubernur BI untuk melaporkan
Habib Rizieq. Pangkat jenderal otak hansip. Sejak
kapan jenderal bela palu arit, jangan-jangan ini
jenderal nggak lulus litsus. Lalu kasus chat mesum
dengan Firza (jadi tersangka). Serta, kasus SARA:
Akan mengembalikan orang luar Bali
untuk dikembalikan ke Bali dan akan
membakar tempat ibadah umat
Hindu.
Bactiar Nasir
Penyidik Badan Reserse Kriminal
Polri menetapkan seorang pria
bernama Islah Akbar sebagai
tersangka dalam kasus dugaan
penyimpangan dana Yayasan
Keadilan untuk Semua (KuS).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat
Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal
Rikwanto mengatakan, Islahudin
adalah rekan Ketua Gerakan
Nasional Pengawal Fatwa Majelis
Ulama Indonesia (GNPF MUI)
Bachtiar Nasir yang berprofesi
sebagai pegawai bank. "Iya
(tersangka)," kata Rikwanto saat itu.
Menurut Rikwanto, Islah ditetapkan sebagai tersangka
lantaran menjadi sosok yang mencairkan uang yang
ada di dalam rekening Yayasan Keadilan untuk Semua.
Rikwanto mengatakan, langkah yang dilakukan
Islahudin berdasarkan perintah dari Bachtiar. Namun
saat ditanya terkait alasan polisi belum menetapkan
Bachtiar sebagai tersangka, Rikwanto menolak
menjelaskan.
Ia mengatakan, Islahudin dijerat dengan Pasal 3 dan
Pasal 5 dan atau Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 70 UU Nomor
16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Pasal 5 UU
Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 55 ayat
1 ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara
maksimal 20 tahun.
Dengan kata lain, hingga kini Polisi tidak menetapkan
Bachtiar Nasir sebagai tersangka. Ia hanya diperiksa
sebagai saksi untuk kepentingan pemeriksaan
Islahuddin. Nah, apakah untuk kepentingan
pemeriksaan polisi juga disiebut ‘kriminalisasi ulama’.
Sungguh naif, jika segala sesuatu untuk pemeriksaan
hukum dicap ‘kriminalisasi ulama’. Apalagi jika istilah
kriminalisasi itu untuk sesuatu yang tidak diproses
secara hukum.
Adnim Arnas
Buntut dari pengusutan kasus pencucian uang Yayasan
Keadilan Untuk Semua, membuat seorang pegawai
Bank BNI, Islah, juga menyeret Ketua Yayasan KuS
Adnim Arnas juga diperiksa polisi sebagai saksi.
"Orang yang memberikan kuasa masih dalam proses,"
kata Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang
saat itu masih dipegang oleh Komjen Ari Dono

Sukmanto.
Pemberi kuasa dimaksud, tak lain adalah Adnim
Arnas."Jadi Arnas juga kami mintai keterangan karena
dialah yang beri kuasa. Sebagai ketua yayasan,
seharusnya Arnas menggunakan uang yayasan untuk
kepentingan yayasan," tutur Ari saat itu.
Berdasarkan informasi, penyidikan kasus pencucian
uang bermula dari seruan donasi yang diduga digagas
GNPF MUI. Karena tidak ingin tanpa
pertanggungjawaban dan tidak memiliki rekening,
lantas GNPF MUI menjalin kerjas sama dengan
yayasan tersebut.

Penggalangan dana diketahui untuk kegiatan aksi
Bela Islam 411 dan 212. Belakangan, melalui
pemberitaan sebuah media online, Sekjen DPD FPI
Jakarta, Novel Chaidir Hasan Bamukmin membantah
adanya seruan penggalangan dana ini.
Dari informsi inilah kemudian polisi memulai
penyelidikan. Setelah menggandeng PPATK, polisi
langsung menemui adanya tindak pidana atas kasus
pencucian uang Yayasan.
Muhammad Gatot Saptono alias Ustadz Al-Khaththath
Sekjen Forum Ulama Indonesia (FUI) Muhammad
Al-Khaththath kini meringkuk di tahanan polisi. Dia

diduga hendak menggulingkan pemerintahan Jokowi-
JK.

Al-Khaththath, yang memiliki nama asli Muhammad
Gatot Saptono, bukan orang baru di panggung
nasional. Dia pernah menjabat Ketum DPP Hizbut
Tahrir Indonesia (HTI) periode 2002-2004. Seperti
yang sudah umum diketahui, HTI menolak demokrasi,
bahkan kerap menggelorakan pendirian khilafah di
Indonesia. Terakhir, organisasi itu dibubarkan secara
hukum oleh pemerintah.
Al-Khaththath tak menduduki masa jabatannya secara
penuh. Isu tak sedap mengiringi pencopotannya dari
kursi Ketum HTI. Setelah tak lagi menjabat Ketum
HTI, Al-Khaththath masuk parpol, bahkan maju
sebagai caleg dari Partai Bulan Bintang (PBB). Namun
dia kalah bertarung di dapil DKI Jakarta III dan gagal
duduk menjadi wakil rakyat di Senayan.
Pria kelahiran 12 Juni 1964 itu, juga pernah aktif di
MUI. Sejak 2005 hingga 2010, Al-Khaththath aktif

sebagai pengurus Komisi Dakwah MUI. Terakhir Al-
Khaththath hanya aktif di FUI, organisasi yang pernah

menelurkan wacana NKRI Bersyariah bersama FPI.
Tujuan wacana itu adalah menerapkan hukum Islam

di Indonesia.
Bersama FUI pula Al-Khaththath menggalang
kekuatan massa Islam meneruskan aksi-aksi
demonstrasi menuntut hukuman bagi Basuki Tjahaja

Purnama (Ahok), terdakwa penista agama. Al-
Khaththath kembali menggalang kekuatan setelah

sejumlah tokoh 411 dan 212 dijerat kasus hukum.
Kini Al-Khaththath sendiri yang terjerat kasus hukum.
Dia diduga terlibat dalam pemufakatan makar untuk
menggulingkan pemerintahan yang sah. Sebelum
kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan, Al-Khaththath
sempat ditangguhkan penahanannya.

Pada Juni 2017, polisi melimpahkan berkas perkara
makar Al Khaththath ke kejaksaan. Kabid Humas
Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan,
saat ini pihaknya masih menunggu jaksa peneliti
mengkaji berkas perkara tersebut. Dia berharap agar
JPU segera menyatakan berkas tersebut lengkap agar
segera disidangkan.
Seperti diketahui, bersamaan dengan Al-Khaththath,
polisi juga menangkap ZA, IR, V, dan M. Penangkapan
itu, terkait dugaan pemufakatan makar pada Jumat
(31/3/2017). Kelima orang tersebut disangkakan Pasal
107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP tentang
Pemufakatan Makar. Sementara itu, V, dan M juga
dikenai Pasal 16 UU Nomor 40/2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Menurut
polisi, V dan M sempat melontarkan perkataan yang
menghina etnis tertentu.
KH Sulaiman Rohimi
Di luar dari nama-nama ulama yang dicantumkan
alumni 212 dalam pamplet bela ulama, adalah KH
Sulaiman Rohimi, yang juga digembar-gemborkan
dikriminalisasi. Sulaiman adalah Ketua Majelis Ulama
Indonesia Kecamatan Jagakarsa, diperiksa Kepolisian
Resort Metro Jakarta Selatan pada Januari 2018, atas
tuduhan menyebar ujaran kebencian yang dilaporkan
oleh Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jakarta Selatan
Sulton Mu'minah.
Kejadian bermula pada saat Sulaiman mengirimkan
meme ke grup WhatsApp MUI Jakarta Selatan pada
November 2017, yang isinya dinilai mendiskreditkan
Ansor dan menyebarkan kebencian.
Isi stikernya (meme) menyebutkan GP Ansor menjaga
gereja mengusir ulama. Kepala Polres Metro Jakarta
Selatan Komisaris Mardiaz Kusin mengatakan, pelapor
menyerahkan screen shoot pesan WhatsApp yang
isinya ujaran kebencian kepada salah satu kelompok.

Polisi pun memeriksa pelapor sebagai saksi dan Ketua
MUI Jagakarsa Sulaiman.
"Tadi sudah kami pertemukan pihak terlapor dan
pelapor. Karena masih satu wadah (Nahdatul Ulama)
sepertinya ingin diselesaikan secara jalur
kekeluargaan," ucapnya.
Sulaiman sendiri berharap masalah ini diselesaikan
secara kekeluargaan. "Saya berharap bisa bersatu dan
tidak ada lagi clash," ucapnya tentang laporan bos
Ansor Jakarta Selatan.
Nah, dari pemaparan para ulama yang disebut-sebut
dikrimanalisasi itu, tak da satupun yang masuk kriteria
‘kriminalisasi ulama’. Semua kasusnya, jelas diperiksa
secara hukum berdasarkan temuan polisi maupun
pengaduan seseorang.
Menurut seorang sumber, harus diakui betapa
kelompok mereka ini sangat cerdas sekali dalam
membangun narasi. Ketika Rizieq terjerat kasus
hukum akibat pernyataan-pertanyataannya yang
provokatif dan SARA, para pengikutnya langsung
menyebut pemerintah melakukan kriminalisasi ulama.
Mengapa mereka memilih kata ulama? sebab ulama
memiliki posisi yang sangat agung dalam agama Islam.
Levelnya di atas ustad dan kyai. Level paling tinggi.
Sehingga dengan menggunakan istilah “kriminalisasi
ulama”, maka secara otomatis akan membakar
semangat jamaahnya. Selain itu juga dapat
mempengaruhi orang-orang awam, yang tidak paham
pokok masalahnya. “ulama mau dipenjara, rezim ini
anti Islam,” begitulah komentar-komentar dari orang
yang tidak tahu apa kasus hukum yang menjerat
Rizieq.
Jadi selebihnya yang dicantumkan di pamflet, adalah

masyarakat sipil biasa yang tidak memiliki embel-
embel ‘ulama’. Mereka hanya merasanya aktivis.

Seperti Buni Yani.
Kasus Buni Yani sendiri, sama sekali murni diperiksa
polisi karena adanya laporan dari Andi Windo
Wahidin kepada polisi, terkait postingan video Ahok
di Kepulauan Seribu. Seperti diketahui, karena
postingan ini, Ahok kini harus mendekam di penjara.
Karena laporan dari Andi Windo inilah, Buni Yani
diperiksa polisi. Selanjutnya, proses hukum pun
berlanjut ke pengadilan. Nah, di Pengadilan Negeri
Bandung, Buni Yani divonis dengan hukuman 1,5
tahun penjara, karena terbukti mengubah video pidato
bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
alias Ahok di Kepulauan Seribu. Majelis hakim
menilai, Buni Yani terbukti melanggar Pasal 32 ayat
1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE).
Itulah sebenarnya yang terjadi pada Buni Yani.
Artinya, tidak benar jika dia dikriminalisasi. Lihat
saja, proses hukumnya jelas, ada laporan atau
pengaduan, kemudian diproses polisi atas pengaduan
itu, lalu dilimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan.
Dan pengadilan pun menjatuhkan vonis hukuman.
“Jadi dimana kriteria kriminalisasinya. Kriminalisasi
itu jika seseorang ditahan tanpa pengaduan pidana
dan proses hukum,” kata Syafruddin aktivis PKB.
M Riz

Panduan Menentukan Berita Bohong


Pepatah abad ke-21: “hanya karena Anda melihatnya
di Internet, itu tidak berarti benar”
Pepatah ini tidak bisa dengan mudah diterapkan
terhadap berkembang biaknya berita palsu yang
tersebar di Internet setiap hari. Situs web berita
palsu, hoax dan fitnah sengaja dibuat dan disebarkan

lewat media sosial melalui aplikasi yang ada. Cerita-
cerita ini kemudian menipu jutaan orang.

Jadi, berikut adalah beberapa tips untuk mendeteksi
berita palsu.
Lihat ulang sumbernya.
Jika Anda sudah membaca sebuah cerita dan ingin
tahu apakah ceritanya benar atau bukan, maka
evaluasilah sumber ceritanya. Jika Anda membacanya
dari situs web, maka Anda perlu menentukan apakah
situs itu bisa dipercaya. Pertama-tama, apakah itu
benar-benar sebuah situs berita online yang terdaftar
dan terbuka (alamat yang bisa dihubungi, redaksi,
dll), atau apakah ini situs web “hiburan” atau “satiris”
yang berkembang (yang kami juluki “fauxtire”) yang
sengaja menerbitkan berita yang hampir tidak dapat
dipercaya, namun dibuat membuatnya masuk akal.
Apakah situs memiliki disclaimer?
Situs ini cenderung tidak peduli akan etika untuk
memberitahukan kepada pembaca bahwa informasi
di situs ini untuk tujuan hiburan, atau bersifat satir.
Seringkali kepedulian akan tanggungjawab ini tidak

tersedia, dan ada di di bagian akhir halaman web
atau di halaman “About” yang terpisah.
Apa berita lain yang dipublikasikan?
Jika Anda tidak yakin atau tidak dapat menemukan
‘disclaimer’ atau penafian, maka lihatlah halaman
depan dari situs tersebut. Apakah cerita lain yang
dipublikasikan oleh situs itu ada yang mencurigakan?
Jika demikian, maka situs tersebut jelas tidak terlalu
mempedulikan penerbitan berita yang sah, dan
apapun yang dipublikasinya jangan dipercaya.
Teliti lewat situs mesin pecari.
Jika semuanya gagal, coba Googling website yang
menerbitkan ceritanya. Ada banyak situs di luar sana
yang mengarsipkan situs-situs berita palsu yang ada,
memberi tahu Anda siapa yang tidak dapat dipercaya.
Verifikasi atau bandingkan ceritanya!
Di era internet ini, tidak ada alasan mengapa Anda
tidak memverifikasi setiap cerita tertentu yang Anda
lihat di Internet secara langsung. Cerita besar atau
populer akan dipublikasikan di oleh media-media
yang terpercaya dalam hitungan menit atau beberapa
jam setelah peristiwa terjadi. Jadi, jika Anda perlu
menguatkan sebuah cerita, tidak ada alasan untuk
tidak menuju ke situs web yang memiliki reputasi
bagus untuk mengetahui apakah mereka dapat
mengonfirmasi berita yang Anda terima? Cek kembali.

Jika Anda tidak memiliki situs yang memiliki reputasi
baik, masukkan beberapa kata kunci ke Google.
Google memiliki kumpulan berita yang sangat luas,
dimana semua media terpercaya akan muncul. Jika
Google tidak dapat menemukan sebuah cerita
tertentu, ini mungkin bukan cerita nyata alias palsu
alias hoax.
Jika Anda melihat satu-satunya artikel yang
menggembar-gemborkan sebuah cerita di Internet,
atau semua sumber mengarah ke satu situs saja,
maka Anda harus meragukannya.
Lihat ulang pendekatan Anda terhadap berita
online.
Kami telah menjelaskan beberapa kiat efektif untuk
menemukan berita palsu, tapi ada masalah yang lebih
mendasar dari sekedar mempelajari tip dan trik.
Kelihatannya, banyak orang hanya percaya pada apa
yang mereka lihat di Internet. Jika hanya berita yang
ditampilkan secara baik, dan sudah menganggapnya
benar.
Kita perlu mengevaluasi kembali, dan jika perlu,
mendefinisikan kembali pendekatan kita ke Internet.
Dengan metode yang semakin mudahnya membuat
situs web yang profesional secara instan. Kita perlu
memahami ulang bahwa, hampir semua orang dapat
membuat situs web dengan tampilan yang terpercaya.
Jadi, jika kita sering disodorkan atau menerima berita
palsu, dibutuhkan pendekatan yang sama sekali
berbeda.
Pendekatan itu adalah melakukan pendekatan daftar
putih, dan bukan pendekatan daftar hitam.
Pendekatan daftar hitam adalah mempercayai semua
situs web kecuali jika kita dapat menolak (daftar
hitam) setelah menemukan bahwa informasi tersebut
tidak dapat dipercaya. Tentu saja masalahnya di sini
adalah bahwa situs berita palsu baru muncul setiap
saat, jadi kita akan berada dalam keadaan konstan
tertipu oleh situs web yang lebih baru.
Pendekatan daftar putih adalah mengumpulkan
kumpulan situs berita yang Anda percaya (daftar
putih Anda) dan tidak mempercayai situs lain sampai
Anda dapat menunjukkan kepada diri sendiri bahwa
mereka memang bisa dipercaya, dengan
menggunakan tip lainnya di halaman ini.
Situs di luar sana yang menyebarkan berita palsu
jumlahnya lebih banyak dari situs terpercaya,
pendekatan daftar putih ini adalah cara terbaik untuk
mendekati bagaimana Anda menangani berita online
Anda.

Thursday, March 7, 2019

Demo Mahasiswa Dijawab Telak Oleh Jokowi

Tuesday, January 8, 2019

HOAX #JANJIJOKOWI: Benarkah Jokowi Ingkar Janji Perkara Penciptaan 10 Juta Lapangan Kerja Baru?

lapangan-kerja

Pertanyaan: Dari berbagai isu 66 Janji Jokowi yang beredar, salah satunya adalah Jokowi ingkar janji menyediakan 10 juta lapangan kerja baru bagi rakyat. Benarkah?
Jawaban: Hoax! Justru setiap tahun Jokowi berhasil menciptakan lebih dari 2 juta lapangan kerja baru. Jadi jika digabungkan dengan prediksi lapangan kerja baru tahun 2018, sudah jelas target itu telah terlampaui jauh, sekitar 13 juta lapangan kerja baru.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menegaskan hal tersebut dalam pernyataannya kepada wartawan Kompas:
“Alhamdulillah, tiga tahun di bawah Pak Jokowi, ini kan lapangan kerja yang tercipta itu sudah melampaui target dari janji kampanye Jokowi-JK (Jusuf Kalla) pada saat pilpres yang lalu,… Nah pertumbuhan lapangan kerja atau penyediaan lapangan kerja di Indonesia setiap tahunnya itu selalu lebih dari 2 juta. Jadi sudah melampaui target 2 juta per tahun dari yang dijanjikan Pak Jokowi-JK,”
Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
Ia lalu menjelaskan bahwa Total, dalam 3,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK (jika dihitung dari Oktober 2014) sudah menciptakan 8.460.000 tenaga kerja.

[HOAX] Benarkah Jokowi akan Menghapus Kementerian Agama?

Pertanyaan: Saya membaca broadcast di Whatsapp Group kalau Jokowi akan menghapus atau setidaknya mengubah Kementerian Agama menjadi Kementerian Urusan Zakat dan Wakaf. Lebih lanjut lagi kewenangannya akan dipangkas. Benarkah?

Jawaban: Hoax! Isu ini sudah muncul sejak awal penyusunan kabinet, yaitu September 2014, dan sudah dibantah, silakan lihat bantahannya di link ini:
  1. https://news.detik.com/berita/2692633/jokowi-kata-siapa-kemenag-dihapus-tetap-kementerian-agama-kok
  2. https://nasional.sindonews.com/read/902381/12/jokowi-bantah-kementerian-agama-mau-dihapus-1410937683
  3. http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/17/jokowi-bantah-kementerian-agama-dihapus
Jika memang hoax tersebut benar, tentu sudah sejak awal pemerintahan periode pertama (2014) Jokowi mengubah Kementerian Agama menjadi Kementerian Urusan Haji dan Wakaf. Sebab di awal Jokowi memang mengajukan perubahan nama dan nomengklatur beberapa kementerian. Nyatanya tidak, sampai saat ini urusan agama di Indonesia masih dikelola oleh Kementerian Agama.
Pertanyaan: Apa saja kementerian baru atau berubah namanya pada masa Jokowi?
  1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diubah menjadi Kementerian Pariwisata. Ekonomi Kreatif dibuatkan lembaga bernama Bekraf
  3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah
  4. Kementerian Ristek menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  5. Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  6. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dipecah menjadi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  7. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

[HOAX] Benarkah Tudingan @ardi_riau bahwa Tol Lampung Sudah Dibangun sejak 1998?

tol-sumateratol-sumatera

Pertanyaan: Saya melihat tweet dari akun @ardi_riau yang menyatakan bahwa Jokowi hanya meresmikan Tol Lampung-Bakaheuni, padahal pembangunannya sudah dilakukan tanpa henti sejak era 1998?
Jawaban: Hoax! Pada era SBY saja, Tol Sumatera baru tahap  mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera tanggal 17 September 2014, dalam arti tol ini belum eksis. Bagaimana mungkin tol yang belum eksis, diklaim dinyatakan sudah dibangun sejak 1998?
Pertanyaan: Lalu kapan sebenarnya pembangunan Tol Lampung – Bakauheuni dimulai?
Jawaban: Presiden Joko Widodo melakukan ground breaking pada tanggal 30 April 2015, yang menandai dimulainya pembangunan. Seluruh media sepakat dan serentak memberitakannya pada tanggal tersebut.
Sumber:

[HOAX] Benarkah Tweet @mbahuyok bahwa BPK Temukan Kebocoran Rp 44,052 Triliun dalam Pembangunan Infrastruktur Jokowi?

bpk-rmol

Pertanyaan: Saya melihat haters sibuk menyebarkan berita dari Rmol.co kalau ada penyimpangan atau kebocoran sebesar RP 44,052 Triliun dalam Pembangunan Infrastruktur Jokowi. Benarkah?
Jawaban: Hoax! Berita tersebut sudah dicabut dan Rmol mengakui kelalaiannya dalam memenuhi kaidah jurnalistik dalam menerbitkan berita tersebut. Berikut bunyi Klarifikasi dari Rmol di link berita yang dimaksud:
“Laman ini sebelumnya menampilkan artikel berita yang tidak memenuhi prinsip kerja-kerja jurnalistik. Redaksi meminta maaf kepada para pihak yang telah dirugikan.” RMOL, sumber: https://politik.rmol.co/read/2018/10/19/362535/BPK-Benarkan-Ada-Kebocoran-Di-Proyek-Infrastruktur-Jokowi-
Saat ini berita tersebut telah dihapus, namun ada situs lain yang sempat melakukan copy paste, berikut screenshot berita tersebut sebelum ada permintaan maaf:
Sumber: https://www.siagaindonesia.com/196690/bpk-temukan-kebocoran-proyek-infrastruktur-jokowi.html
Pertanyaan: Lalu bagaimana dengan isu Rp 45 Triliun yang bochor bochor bochor selama masa pemerintahan Jokowi itu?
Jawaban: Keliru dan dipelintir. Yang dinyatakan oleh BPK adalah bahwa selama periode 2003-2017, BPK telah menyampaikan 447 temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi pidana kepada Kepolisan RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senilai Rp45,65 triliun. Dari jumlah sebanyak itu, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 425 temuan (95%) senilai Rp44,05 triliun. Jadi keliru dan hoax kalau dikatakan jumlah itu adalah penyelewengan selama masa Jokowi saja.
Sumber: https://economy.okezone.com/read/2018/10/04/20/1959556/bpk-sampaikan-447-temuan-berindikasi-pidana-senilai-rp45-6-triliun-ke-jokowi

[HOAX] Benarkah Tudingan @prabowo bahwa 99% Penduduk Indonesia Sangat Pas-Pasan?

99-persen.jpgPertanyaan: Saya membaca di media sosial berbagai akun haters memposting pernyataan Prabowo bahwa 99 Persen penduduk Indonesia hidup prihatin. Benarkah?

Jawaban: LAGI-LAGI KAMPANYE HOAX DAN BOHONG OLEH KUBU PRABOWO!  Kalimat kebohongan ini diucapkan Prabowo di Inna Heritage Hotel, Denpasar, Bali, pada tanggal 19 Oktober 2018 di hadapan Relawan Emak-Emak. Berikut kutipan langsung dari ceramah Prabowo:
“Hasil ini adalah data, fakta yang diakui oleh Bank Dunia, oleh lembaga-lembaga internasional yang nikmati kekayaan Indonesia kurang dari 1 persen. Yang 99 persen mengalami hidup yang sangat pas-pasan, bahkan sangat sulit.”
Kenyataannya tidak ada data yang bisa mendukung pernyataan bahwa 99 Persen Penduduk Indonesia hidup pas-pasan. Data BPS sendiri yang membantah hal ini. Berikut dilansir oleh detik:
Melansir data BPS, Selasa (23/10/2018), persentase penduduk miskin pada Maret 2018 ada sebesar 9,82%. Persentase itu setara dengan 25,95 juta penduduk Indonesia yang miskin.
BPS juga mencatat disparitas tingkat kemiskinan pada Maret 2018 antara kota dan desa cukup jauh. Persentase penduduk miskin di kota sebesar 7,02%sementara di desa 13,2%. Persentase angka kemiskinan RI itu juga menurun dibandingkan data sebelumnya di September 2017 sebesar 10,12%. Persentase itu setara dengan 26,58 juta penduduk yang dianggap miskin.
Sementara dari sisi lokasi jumlah penduduk miskin paling banyak berada di pulau Jawa yakni 13,34 juta jiwa. Kedua Sumatera sebanyak 5,98 juta jiwa, Sulawesi 2,06 juta jiwa, Bali-Nusa Tenggara 2,05 juta jiwa, Maluku-Papua 1,53 juta jiwa dan Kalimantan 0,98 juta jiwa.
BPS adalah lembaga yang paling dipercaya dan secara rutin melakukan pendataan jumlah dan kondisi ekonomi Warga Negara Indonesia. Prabowo mendapatkan data 99 persen penduduk Indonesia hidup pas-pasan dari mana sumbernya?
Pertanyaan: Tidak adakah bantahan dari pemerintah maupun Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin terkait hal ini?
Jawaban: Tentu ada, berikut kutipan bantahan dari beberapa pejabat maupun tim kampanye Jokowi:
“Nggak mungkin 99 persen orang hidup pas-pasan kalau 70 persen orang puas dengan kinerja ekonomi pemerintah. Data dari mana? Masa seorang calon presiden Prabowo menggunakan data sampah dan sama sekali nggak valid seperti itu?” Ali Mochtar Ngabali, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan.
“Dikatakan 99 persen hidup pas-pasan itu data dari mana? Apakah ini data yang diambil dari pohon jambu di depan rumah pagi hari, lalu disampaikan ke media atau apa… Kita tunggu, kalau memang benar Pak Sandi punya resep kemiskinan kita akan turun dengan cepat, silakan disampaikan. Kalau Pak Prabowo bisa menurunkan angka pengangguran yang lebih keren dari Pak Jokowi, silakan sampaikan,” Raja Juli Antoni, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional
“Coba lihat kampung sana, bagaimana kehidupan masyarakat kita. Lihat ke desa dong. Jangan komentarinya di Jakarta…Ya kita kan bicara by data, bukan by nyeplos, kita ini kan dikontrol dari semua orang. Kalau pemerintah bicara sembarangan dikontrol oleh semuanya, bank dunia atau orang luar ngetawain kan begitu, semua by data,” Jenderal (Purn) Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan.

[HOAX] Benarkah Tudingan @fadlizon bahwa Jokowi Mengabaikan Nasib Guru Honorer?


guru-honorerPertanyaan: Saya membaca tweet anggota DPR dari Gerindra, Fadli Zon menuding pemerintah mengabaikan nasib guru honorer karena demo saja sampai tidur di jalan?
Jawaban: Hoax! Pertama, demo menyampaikan pendapat adalah hak tiap orang. Namun seharusnya koordinator demonstrasilah yang harus bertanggung jawab terhadap nasib para pendemo, termasuk mencarikan penginapan yang layak jika harus bermalam. Sama sekali bukan kesalahan pemerintah jika koordinator demonstrasi lalai lakukan kewajibannya.
Kedua, perhatian yang dimaksud tidak harus berupa pencitraan pura-pura peduli dan  bermanis-manis menemui pendemo, namun kenyataannya tidak melakukan apa-apa selain berjanji merekrut 1 juta guru.
Pemerintahan Joko Widodo sudah melakukan AKSI NYATA untuk mengangkat nasib guru honorer melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam peraturan ini, guru honorer mendapat kesempatan besar untuk mendapatkan penghasilan yang setara dengan guru PNS.
Selain itu fokus perekrutan PNS pada tahun ini adalah profesi guru. “Pada tahun ini rekrutmen CPNS terbanyak adalah guru yang mencapai 114 ribu guru,” kata Jokowi.

Tags

Analisis Politik (275) Joko Widodo (150) Politik (106) Politik Baik (64) Berita Terkini (59) Pembangunan Jokowi (55) Jokowi (52) Lintas Agama (31) Renungan Politik (31) Perang Politik (29) Berita (27) Ekonomi (25) Anti Radikalisme (24) Pilpres 2019 (23) Jokowi Membangun (22) Perangi Radikalisme (22) Pembangunan Indonesia (21) Surat Terbuka (20) Partai Politik (19) Presiden Jokowi (19) Lawan Covid-19 (18) Politik Luar Negeri (18) Bravo Jokowi (17) Ahok BTP (14) Debat Politik (14) Radikalisme (13) Toleransi Agama (12) Caleg Melineal (11) Menteri Sri Mulyani (11) Perangi Korupsi (11) Berita Hoax (10) Berita Nasional (9) Education (9) Janji Jokowi (9) Keberhasilan Jokowi (9) Kepemimpinan (9) Politik Kebohongan (9) Tokoh Dunia (9) Denny Siregar (8) Hidup Jokowi (8) Anti Korupsi (7) Jokowi Hebat (7) Renungan (7) Sejarah Penting (7) Selingan (7) Ahok (6) Health (6) Perangi Mafia (6) Politik Dalam Negeri (6) Gubernur DKI (5) Jokowi Pemberani (5) KPK (5) Khilafah Makar (5) Kisah Nyata (5) Lawan Radikalisme (5) NKRI Harga Mati (5) Negara Hukum (5) Partai PSI (5) Pengamalan Pancasila (5) Pilkada (5) Refleksi Politik (5) Teknologi (5) Anti Teroris (4) Bahaya Khalifah (4) Berita Baru (4) Dugaan Korupsi (4) Indonesia Maju (4) Inspirasi (4) Kebudayaan Indonesia (4) Lagu Jokowi (4) Mahfud MD (4) Menteri Pilihan (4) Pancasila (4) Pendidikan (4) Pileg 2019 (4) Politik Identitas (4) Sejarah (4) Tokoh Masyarakat (4) Tokoh Nasional (4) Vaksin Covid (4) Adian Napitupulu (3) Adudomba Umat (3) Akal Sehat (3) Analisa Debat (3) Artikel Penting (3) Atikel Menarik (3) Biologi (3) Brantas Korupsi (3) Covid-19 (3) Demokrasi (3) Dewi Tanjung (3) Hukum Karma (3) Karisma Jokowi (3) Kelebihan Presiden (3) Kesaksian (3) King Of Infrastructur (3) Lagu Hiburan (3) Makar Politik (3) Melawan Radikalisme (3) Musibah Banjir (3) Nasib DKI (3) Nasihat Canggih (3) Negara Maju (3) Negara Makmur (3) Nikita Mirzani (3) PKN (3) Pembubaran Organisasi (3) Pemilu (3) Pendidikan Nasional (3) Pendukung Jokowi (3) Penegakan Hukum (3) Poleksos (3) Politik Adudomba (3) Rekayasa Kerusuhan (3) Rencana Busuk (3) Revisi UUKPK (3) Sederhana (3) Tanggung Jawab (3) Testimoni (3) Tokoh Revolusi (3) Waspada Selalu (3) Ada Perubahan (2) Agenda Politik (2) Akal Kebalik (2) Akal Miring (2) Anggaran Pemprov (2) Antusias Warga (2) Arsitektur Komputer (2) Basmi Mafia (2) Basmi Radikalisme (2) Beda Partai (2) Berita Internasional (2) Budiman PDIP (2) Capres Cawapres (2) Cinta Tanah Air (2) Dasar Negara (2) Denny JA (2) Erick Thohir (2) Etika Menulis (2) Filsafat (2) Fisika (2) Free Port (2) Gerakan Budaya (2) Gereja (2) Himbauan (2) Information System (2) Isu Sara (2) Jaga Presiden Jokowi (2) Jalan Toll (2) Jenderal Pendukung (2) Jihat Politik (2) Jokowi Commuter (2) Jokowi Guru (2) Jokowi Motion (2) Kabinet II Jokowi (2) Kasus Hukum (2) Kasus Korupsi (2) Kehebatan Jokowi (2) Kemajuan Indonesia (2) Kemanusiaan (2) Kerusuhan Mei (2) Komputer (2) Komunikasi (2) Kriminalisasi Ulama (2) Langkah DPRD-DPR (2) Lawam Penghianat Bangsa (2) Lawan Fitnah (2) Mafia Indonesia (2) Media Sosial (2) Menteri Susi (2) Merakyat (2) Miras (2) Motivasi (2) Nilai Rupiah (2) Olah Raga (2) Opini (2) Pembangunan Pasar (2) Pemimpin Pemberani (2) Pengadilan (2) Pengatur Strategi (2) Penjelasan TGB (2) Penyebar Hoax (2) Perangi Terroriis (2) Pidato Jokowi (2) Political Brief (2) Politik ORBA (2) Program Jokowi (2) Raja Hutang (2) Ruang Kesehatan (2) Sampah DKI (2) Selengkapnya (2) Sertifikat Tanah (2) Simpatisan Jokowi (2) Suka Duka (2) Sumber Kekuasaan (2) Survey Politik (2) Tegakkan NKRI (2) Tenaga Kerja (2) Tirta Memarahi DPR (2) Toll Udara (2) Transparan (2) Ucapan Selamat (2) Ulasan Permadi (2) Ultah Jokowi (2) Undang Undang (2) Adek Mahasiswa (1) Aksi Gejayan (1) Aksi Makar (1) Alamiah Dasar (1) Ancaman Demokrasi (1) Andre Vincent Wenas (1) Anggarana Desa (1) Anies Dicopot (1) Ansor Banten (1) Antek HTI (1) Anti Cina (1) Anti Terrorris (1) Anti Vaksin (1) Anti Virus (1) Arti Corona (1) Aset BUMN (1) Atheis (1) BIN (1) BTP (1) Bahasa Indonesia (1) Bahaya Isis (1) Bangkitkan Nasionalisme (1) Bangsa China (1) Bank Data (1) Bantu Dishare (1) Basuki Tjahaya Purnama (1) Bawah Sadar (1) Bencana Alam (1) Berani Karena Jujur (1) Berani Melapor (1) Binekatunggal Ika (1) Bintang Mahaputera (1) Bisnis (1) Bongkar Gabeneer (1) Bravo Polri (1) Bravo TNI (1) Breaking News (1) Budiman Sujatmiko (1) Bumikan Pancasila (1) Bunuh Diri (1) Busana (1) Buya Syafii Maarif (1) Calon Menteri (1) Cari Panggung Politik (1) Cctvi Pantau (1) Cendekia (1) Croc Brain (1) Cudu Nabi Muhammad (1) Cybers Bots (1) Daftar Tokoh (1) Dagang Sapi (1) Danau Toba (1) Data Base (1) Demo Bingung (1) Demo Gagal (1) Demo Mahasiswa (1) Demo Nanonano (1) Demokrasi Indonesia (1) Deretan Jenderal (1) Dewan Keamanan PBB (1) Digital Divelovement (1) Dosa Kolektif (1) Dubes Indonesia (1) Ekologi (1) Extrimis (1) FBR Jokowi (1) Faham Khilafah (1) Filistinisme (1) Filosofi Jawa (1) Fund Manager (1) G30S/PKI (1) GPS Tiongkok (1) Gagal Faham (1) Gaji Direksi (1) Gaji Komisaris (1) Gaya Baru (1) Gelagat Mafia (1) Geografi (1) Gerakan (1) Gerakan Bawah Tanah (1) Gibran (1) Grace Natalie (1) Gubernur Jateng (1) Gus Nuril (1) Gusti Ora Sare (1) HTI Penunggang (1) Hadiah Tahun Baru (1) Hari Musik Nasional (1) Hiburan (1) Hukuman Mati (1) Hypnowriting (1) Identitas Nusantara (1) Illegal Bisnis (1) Ilmu Pengetahuan (1) Ilusi Identitas (1) Imperialisme Arab (1) Indonesia Berduka (1) Indonesia Damai (1) Indonesia Hebat (1) Injil Minang (1) Intermezzo (1) Internet (1) Intoleransi (1) Investor Asing (1) Islam Nusangtara (1) Istana Bogor (1) Isu Agama (1) Isu Politik (1) J Marsello Ginting (1) Jadi Menteri (1) Jalur Gaza (1) Jangan Surahkan Indonesia (1) Jembatan Udara (1) Jenderal Moeldoko (1) Jenderal Team Jkw (1) Jilid Milenial (1) Jiplak (1) Jokowi 3 Periode (1) Jokowi Peduli (1) Jualan Agama (1) Jurus Pemerintah (1) Jusuf Kalla (1) Kadrun (1) Kambing Hitam (1) Kampus Terpapar Radikalisme (1) Kasus BUMN (1) Kasus Keluarga (1) Kebusukan Hati (1) Kecelakaan (1) Kehilangan Tuhan (1) Kehilangan WNI (1) Kekuasaan (1) Kekuatan China (1) Kemengan Jokowi (1) Kena Efisensi (1) Kepribadian (1) Keputusan Pemerintah (1) Kerusuhan 22 Mei (1) Kesaksian Politikus (1) Keseahatan (1) Ketum PSI (1) Kitab Suci (1) Kode Etik (1) Komnas HAM (1) Komunis (1) Konglomerat Pendukung (1) Kopi (1) Kota Bunga (1) Kota Misteri (1) Kota Modern (1) Kota Zek (1) Kredit Macet (1) Kuliah Uamum (1) Kunjungan Jokowi (1) Kurang Etis (1) LPAI (1) Lagu Utk Jokowi (1) Lahan Basah (1) Larangan Berkampanye (1) Larangan Pakaian (1) Lawan Rasa Takut (1) Leadership (1) Legaci Jokowi (1) Lindungi Jokowi (1) Lintas Dinamika (1) Luar Biasa (1) MPG (1) Mabok Agama (1) Mafia Ekonomi (1) Mafia Tanah (1) Mahakarya (1) Mahkamah Agung (1) Manfaat Vaksin (1) Mari Tertawa (1) Masa Kampanye (1) Masalah BUMN (1) Matematika (1) Membunuh Sains (1) Mempengaruhi Musuh (1) Mempengaruhi Orang (1) Mendisplinkan Siswa (1) Mengharukan (1) Menghasut Pemerintah (1) Menghina Lambang Negara (1) Mengulas Fakta (1) Menjaga Indonesia (1) Menjaga Jokowi (1) Menjelang Pemilu (1) Menjlang Pelantikan (1) Menko Polhukam (1) Menteri (1) Menteri Agama (1) Menteri Sosial (1) Menydihkan (1) Mesin Pembantai (1) Minuman Keras (1) Model Tulisan (1) Muhamad Ginting (1) Mumanistik (1) Muslim Prancis (1) Musu RI (1) Musuh Dlm Selimut (1) Obat Tradisional (1) Oligarki (1) Omnibus Law (1) Oramas Terlarang (1) Orang Baik (1) Orang Beragama (1) Orang Bodoh (1) Orang Kaya (1) Ormas Islam (1) Otak Kebalik (1) Overdosis Haram (1) PHK dan Buruh (1) Palestina (1) Panduan (1) Pantau Jakarta (1) Para Makar (1) Parawisata (1) Partai Baru (1) Partai Komunis (1) Pasar Murah (1) Pelarian (1) Pembayaran Utang Negara (1) Pembela Rakyat (1) Pembumian Pancasila (1) Pemerintahan Jayabaya (1) Pemilihan Presiden (1) Pemprov DKI (1) Pencerahan (1) Pencucian Uang (1) Pendukung Lain (1) Penebaran Virus so (1) Pengacau Negara (1) Pengalaman (1) Pengangguran (1) Pengaruh (1) Pengertian Istilah (1) Pengertian Otoritas (1) Penggulingan Rezim (1) Penghianat Bangsa (1) Pengobatan (1) People Power (1) Perang Dunia III (1) Perangi Tetroriis (1) Peraturan (1) Perayaan Natal (1) Percobaan (1) Perguruan Tinggi (1) Peringatan Keras (1) Peristiwa Mei 1998 (1) Pernikahan (1) Pernyataan ISKA (1) Pertamina (1) Pertemuan Politik (1) Pesan Gus Nuril (1) Pesan Habib (1) Peta Politik (1) Pidato Prisiden RI (1) Pil Pahit Srilanka (1) Pilkada 2018 (1) Pilkada Solo (1) Pilpres Curang (1) Pimpinan MPR (1) Politik Agama (1) Politik Catur Jkw (1) Politik Kepentingan (1) Politik LN (1) Politik Uang (1) Politikus (1) Pollitik (1) Profesional (1) Propaganda (1) Propaganda Firehose (1) Psikoanalisa (1) Psikologi Praktis (1) Puisi (1) Pulau Terindah (1) Quick Count (1) RUU Kadrun (1) Raja Bonar (1) Raja Debat (1) Raksasa (1) Rakyat Kecil (1) Realita Politik (1) Rekam Jejak (1) Rekapitulasi DPS (1) Reklamasi Pulau (1) Relawan Jokowi (1) Remix Sunda (1) Rendah Hati (1) Reungan Politik (1) Rhenald Kasali (1) Risma (1) Ruhut P Sitompul (1) Saksi Yehuwa (1) Sangat Canggih (1) Scandal BLBI (1) Seharah Pers (1) Sehat Penting (1) Sejarah Politik (1) Sekilas Info (1) Selamat Imlek (1) Sembuhkan Jiwasraya (1) Seni (1) Seniman Bambu (1) Shanzhai (1) Sidak Harga (1) Sidang MPR (1) Sigmun Freud (1) Silaturahmi (1) Sistem Informasi (1) Skema Kerusuhan (1) Skenario 22 Mei (1) Skenario Demonstrans (1) Skripsi (1) Soekarno (1) Stasiun KA (1) Suku Minang (1) Sumber Inspirasi (1) Super Power (1) Superkarya (1) Syirianisasi (1) System Informasi (1) TKA Siapa Takut (1) Tahun Kampret (1) Taliban (1) Tanda Kehormatan (1) Tanda Zaman (1) Tanggapan Atas Pidato (1) Tanya Jawab (1) Tebang Pilih (1) Teori Kepribadian (1) Terkaya Indonesia (1) Terorisme (1) Terrorisme (1) Tidak Becus Kerja (1) Tindakan Makar (1) Tingkat Kemiskinan (1) Tinjauan Filsafat (1) Tips dan Trik (1) Toleransi Identitas (1) Travelling (1) Tuan Rumah (1) Tukang Kayu (1) UU Cipta Kerja (1) Ucapan Gong Xi Fat Choi (1) Ulama Bogor (1) Ulasan Berita (1) Ulasan Suriah (1) Ustadz Bangsa (1) Via Vallen (1) Virus Covid-15 (1) Wajib Baca (1) Wakil Tuhan (1) Wali Kota (1) Wanita Kartini (1) Wewenang (1) Yusril Blakblakan (1)