Latest News

Selengkapnya Diteruskan DI NEWS.TOPSEKALI.COM

Showing posts with label Politik Kebohongan. Show all posts
Showing posts with label Politik Kebohongan. Show all posts

Sunday, March 31, 2019

GRACE NATALIE BONGKAR KEDOK KEBOHONGAN PRABOWO-SANDI ( Baca sampai tuntas....sangat perlu diketahui )

Thursday, February 28, 2019

Delapan orang pentolan gerombolan rasis dan brutal


Delapan orang pentolan gerombolan rasis dan brutal Front Pembela Islam FPI hari ini diringkus polisi karena membuat onar dan ingin membubarkan acara Tabligh Akbar Nadhlatul Ulama (NU) ke 93 yang digelar di Lapangan Sri Mersing, Kota Tebing Tinggi, Rabu, 27 Februari 2019.

Awalnya kegiatan yang dihadiri langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Wali Kota Tebing Tinggi, para tokoh agama serta sejumlah pemuka masyarakat tersebut berjalan lancar dan aman.

Namun tiba-tiba sekelompok Makhluk beringas yang mengaku FPI itu berteriak dan mencoba menerobos masuk.

Mereka berteriak-teriak meminta acara tersebut dibubarkan, kontan polisi yang sedang berjaga langsung menghadang Tamu Tak di undang tersebut.

Namun salah satu oknum FPI tersebut berhasil masuk ke lokasi acara dan meminta acara tersebut dibubarkan sambil berteriak Kesurupan #2019GantiTuhan.

Kapolres Tebing Tinggi AKBP Sunadi yang berada di lokasi langsung memerintahkan anggotanya untuk mengamankan dan membawa Gerombolan Lapar Balik itu ke Polres Tebing Tinggi untuk ditahan.

Kapolda Sumut yang juga berada di lokasi kegiatan sebagai tamu undangan mengaku Kecewa dengan tindakan gerombolan liar FPI yang anarkis dan menjurus premanisme itu.

“Saya kecewa dengan tindakan preman-preman biadab ini, tidak benar dan harus dilawan. Negara tidak boleh kalah dengan sekelompok orang atau preman,” kata Kapolda tegas.

Berikut nama-nama kedelapan orang-orang gila agama yang berhasil diringkus aparat hari ini:

1. Syahrul Amri Sirait (Ketua DPC FPI Padang Hilir)
2. Amiruddin Sitompul (Panglima Jihad FPI)
3. M Husni Habibie (Wali Laskar FPI),
4. Anjad (Anggota DPC FPI Tebing Tinggi)
5. Arif Darmadi (Anggota DPC FPI Tebing Tinggi)
6. Mohammad Fauzi Saragih (Anggota FPI)
7. Suhairi (Anggota DPC FPI Tebing Tinggi)
8. Oni Qital (Kadiv Aksi FPI)

Atas kejadian provokasi brutal ini, seruan masyarakat untuk mendukung pembubaran FPI kini semakin menggelora.

Tagar #BubarkanFPI saat ini menjadi trending topic di Tebing Tinggi dan sekitarnya.

semburnya:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190227175657-32-373202/serukan-ganti-presiden-di-acara-nu-8-orang-dari-fpi-dibekuk

https://digtara.com/2019/02/27/ini-kronologi-penangkapan-delapan-pentolan-fpi-yang-ingin-membubarkan-haul-nu/


Mengapa Orang padang benci Jokowi?
( Politik).

//Erizeli jely bandaro

Kekuatan Indonesia itu ada pada pancasila yang menjadi mukadimah ( pembukaan ) atas UUD 45. Prof. Notonagoro menyatakan bahwa “kebaikan hukum positif Indonesia, termasuk (tubuh) UUD, harus diukur dari asas-asas yang tercantum dalam Pembukaan. Dan karena itu, Pembukaan UUD 45 harus dipergunakan sebagai pedoman bagi penyelesaian soal-soal pokok kenegaraan dan tertib hukum Indonesia”. Jadi walau UUD 45 di buat dengan terburu namun para pendiri negara sepakat bahwa kalau nanti ada pasal dalam UUD 45 tidak sesuai dengan Pancasila akan diberbaiki kemudian. Yang penting batang tubuhnya sudah ada. Atas dasar itulah negeri ini tegak. Itulah buah konsesus para pendiri negara ini.

Namun apakah semua tokoh sepakat ? tidak. Ada dua kekuatan yang tidak bisa menerima Pancasila secara utuh, Yaitu Komunis dan Islam. Masing masing punya agenda berbeda , namun tujuan sama yaitu menguasai negeri ini dengan platform perjuangan mereka.  Dua tahun setelah negeri ini merdeka, terjadi pemberontakan Madiun , dimana Muso bersama PKI menyatakan tidak setia kepada Sokarno Hatta. Saat itulah Soekarno memerintahkan TNI untuk memadamkan pemberontakan. Kemudian dua tahun kemudian atau tahun 1950, diterbitkannya Perda No. 50 tentang pembentukan wilayah otonom oleh provinsi Sumatera Tengah waktu itu yang mencakup wilayah provinsi Sumatera Barat, Riau yang kala itu masih mencakup wilayah Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang. Ini cikal bakal kelak terjadinya pemberontakan PRRI yang dimotori oleh gerakan ingin mendirikan negara Islam.

Tokoh Masyumi,  Isa Anshary, pada tahun 1951, dalam majalah Hikmah, menulis, ”Hanya orang yang sudah bejat moral, iman dan Islamnya, yang tidak menyetujui berdirinya Negara Islam Indonesia.”. Tahun 1955, Pemilu pertama sejak proklamasi di gelar. Partai Masyumi mendapatkan nomor tiga partai pemenang Pemilu. Hasil Pemilu itu bertugas menyusun perbaikan UUD yang ada. Dari tahun 1956 sampai 1959, perdebatan berlangsung—untuk menentukan manakah yang akan jadi dasar negara, Pancasila atau Islam—pelbagai argumen dikemukakan oleh masing-masing pendukungnya. Banyak yang cemerlang, banyak yang membosankan, tapi sedikit yang segalak pidato Isa Anshary dalam majelis yang bersidang di Bandung itu,

”Kalau saudara-saudara mengaku Islam, sembahyang secara Islam, puasa secara Islam, kawin secara Islam, mau mati secara Islam, saudara-saudara terimalah Islam sebagai Dasar Negara. [Tapi] kalau saudara-saudara menganggap bahwa Pancasila itu lebih baik dari Islam, lebih sempurna dari Islam, lebih universal dari Islam, kalau saudara-saudara berpendapat ajaran dan hukum Islam itu tidak dan tidak patut untuk dijadikan Dasar Negara… orang demikian itu murtadlah dia dari Agama, kembalilah menjadi kafir, haram je-nazahnya dikuburkan secara Islam, tidak halal baginya istri yang sudah dikawininya secara Islam….

Sampai tahun 1959, Konstituante belum berhasil membentuk UUD baru. Pada saat bersamaan, Presiden Soekarno menyampaikan konsepsinya tentang Demokrasi Terpimpin. Sejak itu diadakanlah pemungutan suara untuk menentukan Indonesia kembali ke UUD 1945. Dari 3 pemungutan suara yang dilakukan, sebenarnya mayoritas anggota menginginkan kembali ke UUD 1945, namun terbentur dengan jumlah yang tidak mencapai 2/3 suara keseluruhan. Keadaan gawat inilah yang menyebabkan Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri riwayat lembaga ini. Tentu yang paling meradang atas dekrit Soekarno ini adalah kelompok Masyumi. Mengapa ? Cita cita mereka mengubah UUD sesuai dengan Islam gagal.

Itu sebabnya para tokoh Masyumi seperti Natsir, Safrudin Prawiranegara. Dan Soemtro Djoyohadikusumo dari PSI dan lain lain bergabung dengan gerakaan PRRI, yang sebelumnya pada tanggal 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Husein berhasil merebut kekuasaan Pemerintah Daerah dari Gubernur Ruslan Nuljohardjo. Dalihnya Gubernur yang ditunjuk Pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan Daerah. Gerakan  ini memicu terbentuk dewan kekuasaan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara. NKRI berderak. Pemerintah Soekarno berusaha mengajak mereka bermusyawah  namun gagal. Pada tanggal 15 Februari 1958 Letkol Ahmad Husein mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Padang. Pemerintah tersebut membentuk Kabinet dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya.

Soekarno tidak punya pilihan kecuali memerintahkan TNI untuk menghentikan gerakan separatis tersebut. Namun apa hendak dikata, Kekuatan milter dari PRRI bisa dengan mudah memukul mundur Pasukan yang dipimpin Kolonel Ahmad Yani yang berkekuatan dari Divisi Diponegoro - Jawa Tengah. Mengapa? Karena peralatan militer PRRI lebih canggih. Ini berkat bantuan dari AS melalui operasi CIA. Akhirnya Soekarno memerintahkan pasukan Siliwangi  bersama RPKAD. Pemberontakan itu berhasil di tumpas, Karena ,para prajurik Siliwangi umumnya religius, sehingga mudah merebut hati orang padang yang agamais.  Beberapa tokoh di balik gerakan itu ditangkap dan ada juga yang melarikan diri seperti Soemitro Djoyohadikusumo ( ayahanda Prabowo). Adik Hamka melarikan diri ke AS, sementara Hamka sendiri ditangkap.

Setelah itu, Soekarno memecah mecah Sumatera Tengah menjadi tiga provisi yaitu, Sumbar, Riau dan Jambi. Orang Padang sangat marah dan dendam dengan Soekarno. Apalagi jauh sebelum merdeka, gerakan mendirikan Khilafah itu sudah ada di MInang dengan munculnya gerakan wahabi. Bagi orang padang, Soekarno adalah penanggung jawab hancurnya gerakan NKRI bersyariah atau Negara Islam. Makanya ketika ada momentum menjatuhkan Soekano, akses kepada AS yang sudah dimiliki tokoh pendukung PRRI dulu seperti Soemitro digunakan agar dapat memudahkan aksi Soeharto merebut kekuasaan secara konstitusi. Dan PKI yang merupakan pendukung utama Soekarno jadi korban paska kejatuhan Soekarno.

Makanya di era Soeharto, tidak ada gerakan dari orang Padang yang anti Soeharto. Begitupula ketika SBY berkuasa , orang Padang sangat mendukung, bahkan Gubernur Sumbar diangkat jadi Menteri Dalam Negeri. Artinya dendam orang padang kepada TNI yang terlibat langsung dalam operasi penumpasan tidak ada. Yang ada adalah dendam kepada Soekarno. Makanya jangan kaget bila sebagian orang Padang masih membenci Jokowi. Mereka sebetulnya tidak membenci Jokowi tetapi membenci PDIP sebagai pendukung Jokowi. Dan kalau mereka membenci PDIP Itu karena ketua umumnya adalah Putri Soekarno, yaitu Megawati. Stigma politi seperti ini sengaja di ciptakan oleh lawan Politik PDIP agar mampu mengalahkan PDIP di Sumatera Barat.

Seharusnya Orang padang membaca sejarah dengan baik. Bahwa para Tokoh masyumi akhirnya menyadari kesalahan mereka mendukung PRRI. Makanya ajakan Soekarno kembali kepangkuan ibu pertiwi mereka terima begitu saja. Dan mereka ikhlas dipenjara. Karena mereka memang salah. Mengapa ? karena gerakan mereka ditunggangi oleh Asing, yaitu AS, Dan mereka sadar bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah kemerdekaan dari pengaruh asing. Dan Soekarno telah bersikap jelas sesuai dengan konsesus berdirinya Negara ini berdasarkan Pancasila, yang tadinya mereka ikut menyetujui.

Jadi kalau sekarang masih ada gerakan islam bersama Partai berbasis islam yang ada di sumatera barat menyudutkan Jokowi, itu hasil rekayasa politik yang sengaja menciptakan stigma negatif terhadap PDIP dan Jokowi. Logika politik berkaitan dengan fakta sejarah masa lalu punya tempat sebagai bentuk balas dendam atas sikap Soekarno yang membubarkan Masyumi. Dan ini dimanfaatkan oleh AS untuk menggoyang Jokowi agar bisa menggantinya dengan presiden Pro AS. Yakinlah, setelah presiden pro AS terpilih orang padang engga akan dapat apa apa.

Kehadiran Jokowi ke Padang dengan memberikan dukungan penuh atas pembangunan sumatera barat adalah cara cerdas yang seakan mengatakan kepada rakyat sumbar : Kita bersaudara. Musuh kita orang luar. Mengapa kita tidak bersatu dalam jalinan NKRI dan Pancasila. Lupakan masa lalu dan kita songsong masa depan dengan harapan melalui kerja keras pada hari ini. Jokowi sadar bahwa secara budaya orang minang itu tidak pendendam dan tidak anti pluralisme.  Rakyat hanyalah korban politik

//Erizeli jely bandaro

Friday, January 18, 2019

POLITICAL BRIEF (16 Januari 2019)



1. Bagaimana merebut pemilih dari petahana yang memiliki banyak pencapaian? Konsultan politik penantang menyarankan membangun ketakutan dan kecemasan sehingga vote tidak didasarkan faktor rasional tapi emosional (hypnowriting to crocbrain). Ketakutan dan kecemasan ini direkayasa sesuai dengan kelompok sasaran, kelompok agama ditakuti isu komunis, pengusaha ditakuti isu ekonomi makro memburuk, rakyat ditakuti sembako mahal, dsb.
2. Ketakutan dan kecemasan dibangun dan disebar dengan:
a. Membalik isu (spinning), petahana yang muslim taat diframing sebagai pengancam Islam, petahana yang sipil diframing sebagai diktator dan pelanggar HAM, pembangunan infrastruktur diframing penyebab hutang melonjak, dsb.
b. Menyebar hoax secara intens dan berulang kali (7 kontainer, selang transfusi, banjir TKA, dsb) sehingga membuat publik lelah menelaah dan mengandalkan verifikasi hoax dari aspek viral dan trending (firehose of falsehood).
3. Kedua taktik diatas akan menyebabkan fenomena "rumah terbakar", yaitu kekacauan karena ketidakpercayaan meluas pada lembaga dan sistem seperti KPU dan pemilu, aparat keamanan, dan birokrasi. Hal ini beri peluang untuk dilakukan "penjarahan" (looting of burning house) yaitu merebut vote dari publik yang bingung atau delegitimasi hasil pemilu.
4. Strategi ini akan didukung oleh kerja lapangan dari kelompok ekstrem, kelompok kepentingan ekonomi, oknum aparat.
5. Bagi kel Cend pemilu 2019 adalah peluang terbaik yg ada utk muncul kembali. Gerak mereka lewat: partai, eksponen orba, dana operasional utk penantang.
6. Bagi kel Cik pemilu 2019 adalah sasaran antara ke 2024. Target adalah optimalkan perolehan kursi dan dapatkan deal terbaik utk AHY.
7. Kerja tim penantang yang memakai resep Rob Allyn telah sebabkan berkembangnya berbagai radikal bebas yang bergerak melawan. Radikal bebas ini adalah relawan 2.0 yang cair. Sejauh mana efektivitasnya tergantung apakah dapat dilakukan kanalisasi.

Tuesday, January 1, 2019

➡SIAPA SESUNGGUHNYA SI RAJA HUTANG ⬅



▪Hindia Belanda - 4 Milyar USD

▪Soekarno - 2.3 Milyar USD

▪Suharto  - 61 Milyar USD

▪Habibie - 8.5 Milyar USD

▪Gus Dur - (minus) 3.76 Milyar USD

▪Mega - 11 Milyar USD

▪SBY - 211 Milyar USD

▪Jokowi  - 10.5 Milyar USD

Hutang yg 211 milyar USD, tdk ada hasil apa2, digunakan utk impor dan korupsi. Kok gak pada rame ?
Sedangkan yg 10,5 milyar, utk bangun infra struktur dimana-mana, kok jadi masalah. 

Memang, beberapa orang kita mikirnya sudah kebolak-balik 😪

http://mobile.seruu.com/utama/sketsaindonesia/artikel/siapa-raja-hutang-sesungguhnya
#Viralkan!

Thursday, December 20, 2018

Adjie menyebut ada lima pengaruh yang membuat elektabilitas Prabowo-Sandiaga menurun paska Reuni Aksi 212



Penyebab Elektabilitas Prabowo-Sandiaga Merosot Paska Reuni 212

Akurat

2018/12/19 20:58

Ikuti

Calon Presiden No urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan pidato di hadapan jutaan umat muslim dalam aksi reuni 212 di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (2/12/2018). Penyelenggaraan reuni ini merupakan kali kedua setelah juga dilakukan pada 2017 yang dikuti dari 21 Provinsi di Indonesia. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyimpulkan bahwa Reuni Aksi 212 tidak berpengaruh terhadap elektabilitas kandidat Pilpres 2019. Justru, paska Reuni 212 elektabilitas pasangan Prabowo-Sandiaga menurun.

Survei dilakukan pada 5-12 Desember 2018 kepada 1.200 responden. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei ini adalah 2,8%.

Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby mengatakan, pada November 2018 elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin 53,2 persen. Sementara elektabilitas Prabowo-Sandi sebesar 31 persen. Sedangkan paska reuni 212, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 54 ,2 persen dan Prabowo-Sandi 30,6 persen.

"Pasca reuni 212, elektabilitas kedua Capres tidak banyak berubah dan cenderung stagnan," kata Adjie saat memaparkan hasil surveinya di Kantor LSI Denny JA, Jakarta Pusat, Rabu (19/12).

Adjie menyebut ada lima pengaruh yang membuat elektabilitas Prabowo-Sandiaga menurun paska Reuni Aksi 212. Pertama, mayoritas pemilih yang suka dengan Reuni Aksi 212 sulit dipengaruhi pernyataan Habib Rizieq Syihab (HRS), terutama terkait soal NKRI bersyariah dan seruan ganti presiden. Masih kata Adjie, responden yang menyatakan suka terhadap Reuni 212 hanya 12,8 persen yang mendukung pernyataan 2019 Ganti Presiden.

"Kedua yang kita lihat adalah ada pemilih yang datang ke Prabowo dan ada yang pergi ke Prabowo. Yang datang ke Prabowo terutama PA 212 dan FPI. Kemudian yang pergi dari Prabowo NU, Muhammadiyah, Ormas Islam lainya, dan yang tidak merasa dari Ormas Islam manapun," ujarnya.

Ketiga, kata Adjie, kepuasan responden atas kinerja Jokowi umumnya masih tinggi. Penilaian atas kinerja Jokowi sebagai presiden tidak banyak berubah sebelum ataupun sesudah Reuni Aksi 212 dan publik diketahui masih tetap puas di angka yang cukup tinggi, yakni sebesar 72,1 persen.

Keempat, Ma'ruf Amin dianggap menjadi jangkar Jokowi untuk pemilih muslim. Sekitar 65,8 persen pemilih setuju bahwa simbol Islam tidak bisa digunakan untuk menggerus dukungan terhadap petahana. Mengingat Jokowi memilih ulama sebagai wakilnya.

Kelima, responden menilai Jokowi bukan musuh Umat Islam. "Oleh karena itu, gerakan Reuni Aksi 212 tidak bisa digunakan untuk menjadikan Jokowi Musuh bersama," ujarnya.

Pegunungan Erstberg tak hanya menyimpan tembaga.



Viralkan teman-teman
SABTU,  3 Maret 1973. Sejarah mencatat Presiden Soeharto meresmikan tambang tembaga milik Freeport Sulphur, (sebuah perusahaan tambang terkemuka asal Amerika Serikat) sekaligus meresmikan berdirinya kota Tembagapura. Saat memberikan pidato sambutan, Soeharto begitu sumringah.

Bagi Soeharto, gelontoran uang yang diinvestasikan Freeport ke bumi Papua merupakan bentuk kepercayaan kepada Indonesia untuk membangun masa depan. Kepercayaan itu juga telah mendorong penanam-penanam modal asing lain untuk datang ke Indonesia. Selain itu, Soeharto juga menyatakan kepercayaannya bahwa kegiatan pertambangan akan membantu memajukan masyarakat lokal disitu.

Tapi taukah anda?
Semua Itu adalah Petaka bagi Rakyat Papua

Pegunungan Erstberg tak hanya menyimpan tembaga. Salah satu gunung bernama Grasberg juga mengandung cadangan emas yang melimpah. Grasberg disebut-sebut sebagai tambang emas terbesar di dunia. Lewat kontrak karya berdasarkan UU Penanaman Modal Asing (PMA) yang diizinkan pemerintah Soeharto, Freeport memiliki hak istimewa untuk merambahnya.

Kehadiran Freeport langsung mengancam penduduk asli dari suku Amungme yang berdiam di dataran tinggi sekitar proyek tambang. Suku Amungme sangat terikat dengan tanah leluhur. Bagi mereka, Gunung Grasberg dianggap suci. Puncak Grasberg dikiaskan sebagai kepala ibu. Orang Amungme sangat menghormati kawasan keramat itu.

Terjadi konflik, Amerika pun tak peduli. Bersama Soeharto, mereka membantai anak Indonesia di Papua, yang saat itu menentang mereka, Kebun dan rumah-rumah dihancurkan, sejumlah orang dibantai. Pemerintah mengumumkan jumlah orang yang meninggal di Tembagapura sebanyak 900 orang. Para saksi lapangan memperkirakan dua kali lipatnya

Berapa keuntungan Soeharto? Dan berapa keuntungan Amerika?

Selama 14 tahun pertama beroperasi Freeport meraup keuntungan sebesar 14,9 milyar dolar AS. Sedangkan penerimaan negara dari pajak dan royalti berjumlah 5,4 milyar dolar AS. Sejak 1980, Presiden Soeharto menerima upeti setiap tahunnya sebesar 5 sampai 7 juta dolar AS tiap tahun.

Freeport telah menyerahkan uang kepada Yayasan Dana Sejahtera yang didirikan oleh Soeharto sebesar 20,3 juta dolar AS berdasarkan Kepres No. 92/1996.

Pada 1996, sekira 2000 personel dari kesatuan Kopassus dan Kostrad dikerahkan langsung di bawah perintah Presiden Soeharto demi menjaga Freeport. Untuk itu, Freeport memberikan lagi dana kepada Soeharto sebesar 40 juta dolar AS. Freeport mau melakukan itu agar situasi di Papua stabil dan mereka dapat mengeduk emas lebih banyak lagi demi target mendapatkan superprofit.

Sebaliknya, bagi Soeharto, Freeport adalah pendulang uang yang harus diamankan dari apapun.“Jika orang Papua mengganggu atau menuntut Freeport, aparat akan melakukan tindakan,”

Saya jadi paham, mengapa Jokowi ketika turun kepapua, orang papua-pun berkata, Kalau Presiden mau ke papua, itu anggap saja tuhan mau turun, hanya Jokowi yang berani ke papua. Sebelumnya saya tidak mengerti, mengapa demikian? Terjawab sudah sebabnya, karena catatan hitam Soeharto terhadap Papua begitu kelam, begitu juga dengan mantan militer lainnya yang semua punya sejarah yang sama! Menyedihkan sekali.

Alhamdulilah, kini negara kita, tanpa adanya pungli (pungutan liar) lagi yang dilakukan oleh Presiden Luar Biasa yang begitu jahatnya itu, rakyat papua berhak merdeka. Karena Indonesia kini benar-benar memerhatikan mereka.

Freeport untuk Indonesia

Satu lagi janji dan visi Presiden Jokowi terwujud, atas kerja keras Tim INALUM, didukung kerja sama yang kompak dari Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan dan dorongan semua masyarakat Indonesia! 🇮🇩

Kita saksikan bersama finalisasi Divestasi Saham Freeport di mana akhirnya Pemerintah Indonesia, lewat INALUM akan memiliki saham mayoritas di PT Freeport Indonesia sejumlah 51% setelah selama ini kita hanya memiliki PTFI sebesar 9%.

Sejak Kontrak Karya I di tahun 1967, melewati berbagai kasus dan isu serta 6 presiden, baru sekarang di tahun ke 51 Freeport kembali ke pangkuan ibu pertiwi sehingga manfaat dari sumber daya alam mineral ini bisa benar2 menjadi berkah bagi masyarakat lokasi di Papua dan seluruh bangsa Indonesia.

Karena Jokowi yang benar-benar cinta terhadap rakyatnya, tanpa memikirkan pamrih ataupun timbal balik, dimana ia punya kesempatan saat ini untuk berbakti pada negara, ia lawan semua mafia-mafia brengsek itu, yang sekarang, karena Jokowi terlalu berani, mafia-mafia itupun makin kepanasan dengan ulah Jokowi, Rokan sudah diambil alih, kini Freeport sudah jelas milik anak negeri.

Nikmat mana lagi yang mau kalian dustakan? Sebarkan artikel ini agar semua tau sejarah Indonesia.

Saturday, December 8, 2018

Media akan berpihak kepada yang benar.



Prabowo marah besar. Pasalnya kehadirannya pada reuni 212 yang dihadiri 40 ribu peserta itu TIDAK diliput media. Reuni akbar yang diklaim Prabowo 11 juta itu seharusnya diliput sebesar-besarnya. Kegiatan itu seharusnya dijadikan sebagai headline media-media.

Faktanya reuni 2 Desember 2018 tak diliput oleh sebagian besar media mainstream. Pemberitaannya sepi. Padahal Prabowo SUDAH bermimpi. Ia ingin disorot media secara besar-besaran. Wajahnya di atas panggung 212 menghiasi koran, majalah, layar televisi, website online, beranda media sosial, selama berhari-hari.


Akan tetapi mimpi Prabowo itu sirna, tak pernah terwujud. Prabowo gagal. Ia pun marah kepada dua pihak. Pertama, ia marah kepada media dan semua wartawan. Kedua, ia marah kepada Jokowi yang dituduhnya berada di balik sepinya pemberitaan media terhadap dirinya.

Lalu mengapa media TIDAK meliput Prabowo pada reuni 212 itu?

Pertama, reuni 212 itu sendiri SUDAH salah istilah. Dari zaman kuno, zaman baheula sampai zaman digital ini, istilah reuni belum tercemar dan terdegradasi maknanya. Istilah reuni dipakai oleh sekelompok orang yang SUDAH selesai belajar atau latihan pada tahap tertentu dan ingin kembali bernostalagia setelah beberapa tahun.

Faktanya reuni 212 itu adalah sebuah aksi demonstrasi. Demonstrasi penggulingan pemerintah yang sah. Dari sejarah demo 212 itu sebelumnya, terlihat dan terarah tujuannya yakni untuk melengserkan Jokowi lewat Ahok. Dan demo menggulingkan pemerintah, jelas TIDAK mengenal istilah reuni sampai kiamat dunia sekalipun.

Jelas media TIDAK mau dibohongi oleh istilah reuni yang salah kaprah itu. Media TIDAK rela dikangkangi oleh sebuah istilah ngawur. Media juga TIDAK mau menjadi bagian dari aksi merongrong pemerintah yang secara konstitusional. Media ingin menjaga jarak.

Kedua, kegiatan 212 itu sama sekali TIDAK bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Buktinya, setelah reuni itu tak ada dampak apapun bagi kemajuan bangsa. Malah kegiatan 212 itu berpotensi memecah belah bangsa. Bendera-bendera HTI menyusup bersama bendera tauhid berkibar dimana-mana. Sementara bendera merah-putih sebagai pemersatu bangsa dikerdilkan.

Media tertarik meliput kegiatan 212 itu jika terkait dengan prestasi bangsa, terkait dengan kemajuan yang telah dicapai di bidang teknologi, riset, atau kegiatan lainnya yang mempersatukan bangsa. Faktanya kegiatan 212 itu sarat dengan provokasi, penghinaan kepada pemimpinnya sendiri.

Ketiga, saya pernah bertemu 1-2 orang pemimpin redaktur media besar mainstream. Menurut pengakuan mereka, sebetulnya TIDAK ada media yang netral. Media cenderung berpihak. Filosofi itu berlaku di seluruh dunia. Berpihak kemana? Berpihak kepada kebenaran, keadilan dan kedamaian.

Media berpihak kepada pemerintah yang sah. Media berpihak kepada pemimpin yang bersih, anti korupsi, keluarganya bebas dari KKN. Media berpihak kepada pemimpin yang sederhana, pekerja keras, dan berjuang keras untuk kemajuan bangsanya. Dan ciri-ciri seperti ini ada dalam diri Jokowi.

Jokowi mati-matian bekerja keras siang dan malam. Ia memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme yang SUDAH berurat berakar di dalam pemerintahan. Jokowi terus-menerus bertarung memerangi para mafia pangan, minyak, pajak di negeri ini.

Jokowi berusaha keras mengangkat martabat bangsanya sama dengan negara lain. Ia dengan cucuran darah berjuang habis-habisan mengambil alih perusahaan asing yang telah lama mengeruk kekayaan negeri ini.

Media TIDAK akan mengkhianati ketulusan Jokowi. Media akan membela Jokowi yang berada di pihak yang benar. Itulah yang saya sebut media cenderung berpihak. Media akan berpihak kepada yang benar.


Saya sebagai penulis Seword juga dan penulis lainnya cenderung berpihak kepada yang benar, kepada orang BENAR, kepada pemerintah yang sah, kepada pemerintah yang berjuang mempertahankan NKRI. Membela orang BENAR adalah tugas utama media.

Prinsipnya JANGAN membiarkan Jokowi yang benar berjuang sendirinya. JANGAN membiarkan Jokowi bertarung sendirian melawan para mafia, pengkhianat, perusak bangsa, perongrong Pancasila, para penculik, pembohong dan penyebar hoax.

Lalu apa taktik jitu yang kena Prabowo sampai ia marah besar kepada Jokowi?

Taktik babat alas. Jokowi sukses merangkul semua media besar. Ia berhasil menyamakan visi dan misinya dengan media. Media paham dan sangat paham ketulusan hati Jokowi dalam membangun bangsa ini.

Media tahu benar jejak rekam Jokowi dan keluarganya. Jokowi sangat bersih dari korupsi. Ia dan keluarganya menjauhi KKN yang sangat subur di zaman Soeharto. Media paham dan mengapresiasi kerja keras Jokowi yang bolak-balik mengunjungi seluruh negeri. Media paham energi besar Jokowi yang terus mengawasi pembangunan infrastruktur yang sangat penting bagi bangsa ini.

Pemimpin media-media besar seperti Surya Paloh, Harry Tanoe, Erick Thohir, Aburizal Bakri, Yakob Oetama, Gunawan Muhammad, Chairul Tanjung berpihak kepada kebenaran. Dan orang benar itu adalah Jokowi.

Jokowi dengan taktik babat alas mampu merangkul mereka dengan baik, tulus dan bersama-sama membangun bangsa ini. Para pemimpin media itu setuju, sevisi, semisi dengan Jokowi. Bergabungnya media ke pihak Jokowi terjadi BUKAN karena Jokowi pintar, BUKAN karena ia telah membeli media. Akan tetapi media ingin membelanya karena ia jelas berada pada jalur yang benar.

Taktik babat alas Jokowi atas media itulah yang kini dirasakan dampaknya oleh Prabowo. Jelas Prabowo sulit merangkul media dan bahkan cenderung memusuhi media dan wartawan. Mengapa? Prabowo telah salah langkah. Ia yang sebelumnya nasionalis tulen kini telah berubah dan menjadi penebeng kaum ekstrimis kanan.

Prabowo SUDAH salah jalur. Ia telah merangkul para mafia, para provokator, para pembohong semacam Ratna Sarumpaet, para pengkhianat semacam Amin Rais. Karena itu media sama sekali TIDAK membelanya.

Benarlah curhat Prabowo. Bahwa media dan wartawan saat ini HANYA dekat-dekat kepadanya untuk meliput keseleo lidahnya, blunder kata-katanya, khayalan fiksinya dan data-data bohongnya. Dan tugas utama media memang memberitakan hal itu dan meluruskannya.

Jadi, tak diliput media, pantaskah Prabowo marah kepada Jokowi dengan taktik babat alasnya atas media?
Tanya kepada kura-kura.

Salam Seword,

Asaaro Lahagu

🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Waspada Serangan Balik Singapura .... Save Jokowi !!!!!



Tahun madu dan hubungan mesra Singapura dengan Indonesia dimulai sejak Lee Kuan Yew berkuasa di Singapura dan Soeharto berkuasa Indonesia. Dilanjutkan dengan pengganti Lee Kuan Yew dan Presiden SBY.

Hubungan manis terganggu sejak Jokowi berkuasa di Indonesia.

Apa saja kebijakan Pemerintahan Jokowi yg mengganggu kepentingan Singapura ?.

1. Pembubaran Petral di Singapura.

- Selama ini semua transaksi ekspor impor migas dan BBM dilakukan di Singapura.

- Perputaran uang di perbankan Singapura dari hasil transaksi 2 juta barrel per hari mencapai 150 juta USD per hari atau sekitar 60 milyar USD per tahun.

- Sekarang transaksi keuangan tersebut berhenti total.

2. Kebijakan menyuling minyak mentah di Indonesia dan pembangunan kilang minyak di Indonesia.

- Selama ini sebagian minyak mentah Indonesia disuling di Singapura serta Indonesia juga mengimpor BBM dari hasil kilang Singapura.

- kebijakan ini membuat Kilang Singapura akan stop berproduksi.

- Industri perkapalan mengangkut migas akan berhenti.

- Pelabuhan Singapura akan berkurang muatannya.

- Bisnis dan keuangan yg berkaitan dengan kilang minyak Singapura dan industri perkapalan tangker Singapura akan hancur.

3. Wewenang jasa pandu kapal di Selat Malaka diambil alih Indonesia (yang selama ini dikuasai Singapura).

- Pendapatan jasa pandu kapal akan masuk ke Indonesia.

- Setiap hari ribuan kapal hilir mudik melalui Selat Malaka.

(Selama ini semua pendapatan jasa pandu masuk ke Singapura).

4. Pembangunan pelabuhan Hub internasional Kuala Tanjung di Sumatera Utara.

- Sekarang semua kapal mother vessel yg lewat Selat Malaka akan singgah di Pelabuhan Kuala Tanjung.

- Ekspor Impor Indonesia tidak perlu pakai kapal feeder ke Singapura lagi.

Sudah bisa langsung tanpa via Singapura.

- Bisnis ekspor impor dan bisnis perkapalan serta pelabuhan Singapura akan hancur.

5. Kebijakan Tax Amnesti Indonesia.

- Uang dan aset warga negara Indonesia di Singapura kena pengampunan pajak di Indonesia dengan membayar kewajiban ke Indonesia.

- Tidak mudah lagi mencuci uang di Singapura.

- Bisnis perbankan dan bisnis properti Singapura akan terganggu.

6. Dimulainya pelaksanan peraturan transparansi bank dan keterbukaan Bank terhadap data nasabah.

- Semua uang hasil kejahatan korupsi, kejahatan ekstra ordinary (extra ordinary crime) dan transnegara akan bisa diambil kembali.

7. Berakhirnya perjanjian wewenang pengaturan udara di Laut Cina Selatan dan perairan Indonesia sekitar selat Malaka yg selama ini dikuasai Singapura.

- Setiap hari sekitar 20 ribu pesawat yg melewati kawasan udara Selat Malaka dan Laut Cina Selatan.

- Semua penerbangan membayar Air Transport Control Fee (ATC Fee) atau Jasa Pandu Udara kepada otoritas bandara Singapura.

- Tarifnya 1 USD per mile. Satu kali pandu pesawat jaraknya sampai 20 - 50 mile

- Diperkirakan Singapura mendapat ATC Fee sebesar 10 milyar USD per tahun.

- Semua ATC Fee akan masuk ke Indonesia.

8. Berakhirnya perjanjian kebebasan pesawat tempur Singapura melakukan latihan terbang tempur dengan negara mitranya di udara laut China Selatan.

- Sekarang semua pesawat Angkatan Udara Singapura bila mau terbang harus ijin Indonesia.

2019 - 2024 Indonesia Maju. hatevan@gmail.com

Sunday, October 28, 2018

Muak Dengan Politik Kebohongan



Muak dengan Politik Kebohongan
https://politikandalan.blogspot.com/2018/10/muak-dengan-politik-kebohongan.html

Saksikan Bedah EDITORIAL MEDIA INDONESIA setiap pagi pukul 07.05 WIB hanya di *METRO TV atau LIVE STREAMING nya melalui mediaindonesia.com/streaming*

Anda bisa menanggapi langsung dan memberikan opini dengan menghubungi 021-58300022, Twitter @mediaindonesia atau kirimkan komentar Anda ke e-mail: _*forum@mediaindonesia.com*


Muak dengan Politik Kebohongan

TENTU bukan tanpa sebab jika Joko Widodo sampai harus menyinggung ketidaknyamanan dia soal politik kebohongan dalam dua kesempatan selama dua hari berturut-turut.
Pertama ia sampaikan dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI saat berpidato pada perayaan HUT Partai Golkar, Minggu (21/10). Jokowi meminta para politikus untuk mengakhiri politik kebohongan, politik yang merasa benar sendiri, karena hal itu akan menjebak rakyat yang saat ini tengah membangun.

Alangkah lebih elok dan sehat bila semua pihak menanggalkan kebohongan dan memperkuat politik pembangunan. Sehari kemudian, Senin (22/10), kali ini dalam statusnya sebagai calon presiden, Jokowi mengingatkan para juru bicara dan influencer di tim kampanyenya agar tidak sekali-kali melakukan politik kebohongan.

Ia menegaskan kematangan dan kedewasaan rakyat dalam berpolitik harus dibangun dengan fondasi narasi yang benar dan akurat, bukan di atas tumpukan kebohongan. Ekspresi geram Jokowi terhadap gencarnya sebaran informasi bohong atau hoaks, yang jika dibungkus dalam konteks dan tujuan politik menjadi politik kebohongan, sejatinya mewakili jutaan suara masyarakat Indonesia yang merasakan hal sama.

Harus diakui, hoaks dan ujaran kebencian yang membanjir terutama melalui media sosial telah memberi efek teramat buruk bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Media sosial yang semestinya menjadi sumber informasi dan arena bersosialisasi malah kerap berubah wujud menjadi tempat bersemainya pertikaian dan perceraian antaranak bangsa.

Penyebaran hoaks yang masif juga telah mengubah masyarakat menjadi lebih gampang memercayai apa pun informasi yang mereka dapat sekalipun itu tidak berbasis data dan fakta yang akurat. Pada akhirnya mereka kian mudah pula menyerap hasutan.

Celakanya, di tengah suhu politik yang kian menghangat menjelang Pemilu 2019, ada pihak yang justru memanfaatkan hoaks itu demi kepentingan-kepentingan politik praktis. Mereka bahkan rela membayar produsen hoaks untuk menciptakan informasi-informasi sesat demi memengaruhi sikap politik dan persepsi publik.

Tak jarang, hoaks diorganisasi untuk menyerang dan menjatuhkan kredibilitas lawan politik. Itulah politik kebohongan. Memuakkan di satu sisi, tapi tetap mendapat ruang di sisi yang lain karena literasi dan pemahaman tentang baik-buruknya media sosial di masyarakat harus diakui masih rendah.

Menjengkelkan bagi sebagian orang, tetapi oleh sebagian yang lain malah dijadikan peluru untuk berkampanye dan memenangkan kepentingan mereka. Dalam situasi seperti itu, kiranya substansi ajakan Jokowi untuk menyetop politik kebohongan patut kita dukung. Tak perlu diinterpretasikan macam-macam, mestinya seluruh elemen bangsa ini sepakat bahwa politik dan demokrasi kita mesti dijaga dari gulma-gulma yang dapat membuatnya luruh.

Politik kebohongan ialah gulma, bahkan racun, yang bakal menghancurkan demokrasi bila terus dibiarkan merajalela. Kebohongan juga berkait erat dengan kesantunan. Tentu tidak bisa disebut santun bila pemimpin politik, politikus, elite, justru gemar menebar berita dusta sembari menganggap rakyat hanya penonton dagelan yang mudah dibohongi.

Padahal, rakyat juga butuh kesantunan politik. Karena itu, jika kita menginginkan demokrasi di Republik ini bakal bertahan kukuh dan berumur panjang, tidak bisa tidak, pelaksanaannya harus betul-betul steril dari politik kebohongan.

BACA NASKAH LENGKAP:
http://m.mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1514-muak-dengan-politik-kebohongan

LIVE STREAMING:
http://mediaindonesia.com/streaming

Tags

Analisis Politik (275) Joko Widodo (150) Politik (106) Politik Baik (64) Berita Terkini (59) Pembangunan Jokowi (55) Jokowi (52) Lintas Agama (31) Renungan Politik (31) Perang Politik (29) Berita (27) Ekonomi (25) Anti Radikalisme (24) Pilpres 2019 (23) Jokowi Membangun (22) Perangi Radikalisme (22) Pembangunan Indonesia (21) Surat Terbuka (20) Partai Politik (19) Presiden Jokowi (19) Lawan Covid-19 (18) Politik Luar Negeri (18) Bravo Jokowi (17) Ahok BTP (14) Debat Politik (14) Radikalisme (13) Toleransi Agama (12) Caleg Melineal (11) Menteri Sri Mulyani (11) Perangi Korupsi (11) Berita Hoax (10) Berita Nasional (9) Education (9) Janji Jokowi (9) Keberhasilan Jokowi (9) Kepemimpinan (9) Politik Kebohongan (9) Tokoh Dunia (9) Denny Siregar (8) Hidup Jokowi (8) Anti Korupsi (7) Jokowi Hebat (7) Renungan (7) Sejarah Penting (7) Selingan (7) Ahok (6) Health (6) Perangi Mafia (6) Politik Dalam Negeri (6) Gubernur DKI (5) Jokowi Pemberani (5) KPK (5) Khilafah Makar (5) Kisah Nyata (5) Lawan Radikalisme (5) NKRI Harga Mati (5) Negara Hukum (5) Partai PSI (5) Pengamalan Pancasila (5) Pilkada (5) Refleksi Politik (5) Teknologi (5) Anti Teroris (4) Bahaya Khalifah (4) Berita Baru (4) Dugaan Korupsi (4) Indonesia Maju (4) Inspirasi (4) Kebudayaan Indonesia (4) Lagu Jokowi (4) Mahfud MD (4) Menteri Pilihan (4) Pancasila (4) Pendidikan (4) Pileg 2019 (4) Politik Identitas (4) Sejarah (4) Tokoh Masyarakat (4) Tokoh Nasional (4) Vaksin Covid (4) Adian Napitupulu (3) Adudomba Umat (3) Akal Sehat (3) Analisa Debat (3) Artikel Penting (3) Atikel Menarik (3) Biologi (3) Brantas Korupsi (3) Covid-19 (3) Demokrasi (3) Dewi Tanjung (3) Hukum Karma (3) Karisma Jokowi (3) Kelebihan Presiden (3) Kesaksian (3) King Of Infrastructur (3) Lagu Hiburan (3) Makar Politik (3) Melawan Radikalisme (3) Musibah Banjir (3) Nasib DKI (3) Nasihat Canggih (3) Negara Maju (3) Negara Makmur (3) Nikita Mirzani (3) PKN (3) Pembubaran Organisasi (3) Pemilu (3) Pendidikan Nasional (3) Pendukung Jokowi (3) Penegakan Hukum (3) Poleksos (3) Politik Adudomba (3) Rekayasa Kerusuhan (3) Rencana Busuk (3) Revisi UUKPK (3) Sederhana (3) Tanggung Jawab (3) Testimoni (3) Tokoh Revolusi (3) Waspada Selalu (3) Ada Perubahan (2) Agenda Politik (2) Akal Kebalik (2) Akal Miring (2) Anggaran Pemprov (2) Antusias Warga (2) Arsitektur Komputer (2) Basmi Mafia (2) Basmi Radikalisme (2) Beda Partai (2) Berita Internasional (2) Budiman PDIP (2) Capres Cawapres (2) Cinta Tanah Air (2) Dasar Negara (2) Denny JA (2) Erick Thohir (2) Etika Menulis (2) Filsafat (2) Fisika (2) Free Port (2) Gerakan Budaya (2) Gereja (2) Himbauan (2) Information System (2) Isu Sara (2) Jaga Presiden Jokowi (2) Jalan Toll (2) Jenderal Pendukung (2) Jihat Politik (2) Jokowi Commuter (2) Jokowi Guru (2) Jokowi Motion (2) Kabinet II Jokowi (2) Kasus Hukum (2) Kasus Korupsi (2) Kehebatan Jokowi (2) Kemajuan Indonesia (2) Kemanusiaan (2) Kerusuhan Mei (2) Komputer (2) Komunikasi (2) Kriminalisasi Ulama (2) Langkah DPRD-DPR (2) Lawam Penghianat Bangsa (2) Lawan Fitnah (2) Mafia Indonesia (2) Media Sosial (2) Menteri Susi (2) Merakyat (2) Miras (2) Motivasi (2) Nilai Rupiah (2) Olah Raga (2) Opini (2) Pembangunan Pasar (2) Pemimpin Pemberani (2) Pengadilan (2) Pengatur Strategi (2) Penjelasan TGB (2) Penyebar Hoax (2) Perangi Terroriis (2) Pidato Jokowi (2) Political Brief (2) Politik ORBA (2) Program Jokowi (2) Raja Hutang (2) Ruang Kesehatan (2) Sampah DKI (2) Selengkapnya (2) Sertifikat Tanah (2) Simpatisan Jokowi (2) Suka Duka (2) Sumber Kekuasaan (2) Survey Politik (2) Tegakkan NKRI (2) Tenaga Kerja (2) Tirta Memarahi DPR (2) Toll Udara (2) Transparan (2) Ucapan Selamat (2) Ulasan Permadi (2) Ultah Jokowi (2) Undang Undang (2) Adek Mahasiswa (1) Aksi Gejayan (1) Aksi Makar (1) Alamiah Dasar (1) Ancaman Demokrasi (1) Andre Vincent Wenas (1) Anggarana Desa (1) Anies Dicopot (1) Ansor Banten (1) Antek HTI (1) Anti Cina (1) Anti Terrorris (1) Anti Vaksin (1) Anti Virus (1) Arti Corona (1) Aset BUMN (1) Atheis (1) BIN (1) BTP (1) Bahasa Indonesia (1) Bahaya Isis (1) Bangkitkan Nasionalisme (1) Bangsa China (1) Bank Data (1) Bantu Dishare (1) Basuki Tjahaya Purnama (1) Bawah Sadar (1) Bencana Alam (1) Berani Karena Jujur (1) Berani Melapor (1) Binekatunggal Ika (1) Bintang Mahaputera (1) Bisnis (1) Bongkar Gabeneer (1) Bravo Polri (1) Bravo TNI (1) Breaking News (1) Budiman Sujatmiko (1) Bumikan Pancasila (1) Bunuh Diri (1) Busana (1) Buya Syafii Maarif (1) Calon Menteri (1) Cari Panggung Politik (1) Cctvi Pantau (1) Cendekia (1) Croc Brain (1) Cudu Nabi Muhammad (1) Cybers Bots (1) Daftar Tokoh (1) Dagang Sapi (1) Danau Toba (1) Data Base (1) Demo Bingung (1) Demo Gagal (1) Demo Mahasiswa (1) Demo Nanonano (1) Demokrasi Indonesia (1) Deretan Jenderal (1) Dewan Keamanan PBB (1) Digital Divelovement (1) Dosa Kolektif (1) Dubes Indonesia (1) Ekologi (1) Extrimis (1) FBR Jokowi (1) Faham Khilafah (1) Filistinisme (1) Filosofi Jawa (1) Fund Manager (1) G30S/PKI (1) GPS Tiongkok (1) Gagal Faham (1) Gaji Direksi (1) Gaji Komisaris (1) Gaya Baru (1) Gelagat Mafia (1) Geografi (1) Gerakan (1) Gerakan Bawah Tanah (1) Gibran (1) Grace Natalie (1) Gubernur Jateng (1) Gus Nuril (1) Gusti Ora Sare (1) HTI Penunggang (1) Hadiah Tahun Baru (1) Hari Musik Nasional (1) Hiburan (1) Hukuman Mati (1) Hypnowriting (1) Identitas Nusantara (1) Illegal Bisnis (1) Ilmu Pengetahuan (1) Ilusi Identitas (1) Imperialisme Arab (1) Indonesia Berduka (1) Indonesia Damai (1) Indonesia Hebat (1) Injil Minang (1) Intermezzo (1) Internet (1) Intoleransi (1) Investor Asing (1) Islam Nusangtara (1) Istana Bogor (1) Isu Agama (1) Isu Politik (1) J Marsello Ginting (1) Jadi Menteri (1) Jalur Gaza (1) Jangan Surahkan Indonesia (1) Jembatan Udara (1) Jenderal Moeldoko (1) Jenderal Team Jkw (1) Jilid Milenial (1) Jiplak (1) Jokowi 3 Periode (1) Jokowi Peduli (1) Jualan Agama (1) Jurus Pemerintah (1) Jusuf Kalla (1) Kadrun (1) Kambing Hitam (1) Kampus Terpapar Radikalisme (1) Kasus BUMN (1) Kasus Keluarga (1) Kebusukan Hati (1) Kecelakaan (1) Kehilangan Tuhan (1) Kehilangan WNI (1) Kekuasaan (1) Kekuatan China (1) Kemengan Jokowi (1) Kena Efisensi (1) Kepribadian (1) Keputusan Pemerintah (1) Kerusuhan 22 Mei (1) Kesaksian Politikus (1) Keseahatan (1) Ketum PSI (1) Kitab Suci (1) Kode Etik (1) Komnas HAM (1) Komunis (1) Konglomerat Pendukung (1) Kopi (1) Kota Bunga (1) Kota Misteri (1) Kota Modern (1) Kota Zek (1) Kredit Macet (1) Kuliah Uamum (1) Kunjungan Jokowi (1) Kurang Etis (1) LPAI (1) Lagu Utk Jokowi (1) Lahan Basah (1) Larangan Berkampanye (1) Larangan Pakaian (1) Lawan Rasa Takut (1) Leadership (1) Legaci Jokowi (1) Lindungi Jokowi (1) Lintas Dinamika (1) Luar Biasa (1) MPG (1) Mabok Agama (1) Mafia Ekonomi (1) Mafia Tanah (1) Mahakarya (1) Mahkamah Agung (1) Manfaat Vaksin (1) Mari Tertawa (1) Masa Kampanye (1) Masalah BUMN (1) Matematika (1) Membunuh Sains (1) Mempengaruhi Musuh (1) Mempengaruhi Orang (1) Mendisplinkan Siswa (1) Mengharukan (1) Menghasut Pemerintah (1) Menghina Lambang Negara (1) Mengulas Fakta (1) Menjaga Indonesia (1) Menjaga Jokowi (1) Menjelang Pemilu (1) Menjlang Pelantikan (1) Menko Polhukam (1) Menteri (1) Menteri Agama (1) Menteri Sosial (1) Menydihkan (1) Mesin Pembantai (1) Minuman Keras (1) Model Tulisan (1) Muhamad Ginting (1) Mumanistik (1) Muslim Prancis (1) Musu RI (1) Musuh Dlm Selimut (1) Obat Tradisional (1) Oligarki (1) Omnibus Law (1) Oramas Terlarang (1) Orang Baik (1) Orang Beragama (1) Orang Bodoh (1) Orang Kaya (1) Ormas Islam (1) Otak Kebalik (1) Overdosis Haram (1) PHK dan Buruh (1) Palestina (1) Panduan (1) Pantau Jakarta (1) Para Makar (1) Parawisata (1) Partai Baru (1) Partai Komunis (1) Pasar Murah (1) Pelarian (1) Pembayaran Utang Negara (1) Pembela Rakyat (1) Pembumian Pancasila (1) Pemerintahan Jayabaya (1) Pemilihan Presiden (1) Pemprov DKI (1) Pencerahan (1) Pencucian Uang (1) Pendukung Lain (1) Penebaran Virus so (1) Pengacau Negara (1) Pengalaman (1) Pengangguran (1) Pengaruh (1) Pengertian Istilah (1) Pengertian Otoritas (1) Penggulingan Rezim (1) Penghianat Bangsa (1) Pengobatan (1) People Power (1) Perang Dunia III (1) Perangi Tetroriis (1) Peraturan (1) Perayaan Natal (1) Percobaan (1) Perguruan Tinggi (1) Peringatan Keras (1) Peristiwa Mei 1998 (1) Pernikahan (1) Pernyataan ISKA (1) Pertamina (1) Pertemuan Politik (1) Pesan Gus Nuril (1) Pesan Habib (1) Peta Politik (1) Pidato Prisiden RI (1) Pil Pahit Srilanka (1) Pilkada 2018 (1) Pilkada Solo (1) Pilpres Curang (1) Pimpinan MPR (1) Politik Agama (1) Politik Catur Jkw (1) Politik Kepentingan (1) Politik LN (1) Politik Uang (1) Politikus (1) Pollitik (1) Profesional (1) Propaganda (1) Propaganda Firehose (1) Psikoanalisa (1) Psikologi Praktis (1) Puisi (1) Pulau Terindah (1) Quick Count (1) RUU Kadrun (1) Raja Bonar (1) Raja Debat (1) Raksasa (1) Rakyat Kecil (1) Realita Politik (1) Rekam Jejak (1) Rekapitulasi DPS (1) Reklamasi Pulau (1) Relawan Jokowi (1) Remix Sunda (1) Rendah Hati (1) Reungan Politik (1) Rhenald Kasali (1) Risma (1) Ruhut P Sitompul (1) Saksi Yehuwa (1) Sangat Canggih (1) Scandal BLBI (1) Seharah Pers (1) Sehat Penting (1) Sejarah Politik (1) Sekilas Info (1) Selamat Imlek (1) Sembuhkan Jiwasraya (1) Seni (1) Seniman Bambu (1) Shanzhai (1) Sidak Harga (1) Sidang MPR (1) Sigmun Freud (1) Silaturahmi (1) Sistem Informasi (1) Skema Kerusuhan (1) Skenario 22 Mei (1) Skenario Demonstrans (1) Skripsi (1) Soekarno (1) Stasiun KA (1) Suku Minang (1) Sumber Inspirasi (1) Super Power (1) Superkarya (1) Syirianisasi (1) System Informasi (1) TKA Siapa Takut (1) Tahun Kampret (1) Taliban (1) Tanda Kehormatan (1) Tanda Zaman (1) Tanggapan Atas Pidato (1) Tanya Jawab (1) Tebang Pilih (1) Teori Kepribadian (1) Terkaya Indonesia (1) Terorisme (1) Terrorisme (1) Tidak Becus Kerja (1) Tindakan Makar (1) Tingkat Kemiskinan (1) Tinjauan Filsafat (1) Tips dan Trik (1) Toleransi Identitas (1) Travelling (1) Tuan Rumah (1) Tukang Kayu (1) UU Cipta Kerja (1) Ucapan Gong Xi Fat Choi (1) Ulama Bogor (1) Ulasan Berita (1) Ulasan Suriah (1) Ustadz Bangsa (1) Via Vallen (1) Virus Covid-15 (1) Wajib Baca (1) Wakil Tuhan (1) Wali Kota (1) Wanita Kartini (1) Wewenang (1) Yusril Blakblakan (1)