Latest News

Selengkapnya Diteruskan DI NEWS.TOPSEKALI.COM

Showing posts with label Perangi Radikalisme. Show all posts
Showing posts with label Perangi Radikalisme. Show all posts

Sunday, March 28, 2021

Haposan Batubara: Bom di Katedral Makassar Mengganggu Umat Kristiani

*Haposan Batubara: Bom di Katedral Makassar 
Mengganggu Umat Kristiani*
*Ketua Bidang Agama Katolik DPP Partai GERINDRA, Haposan Paulus Batubara*, mengatakan peristiwa bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Minggu 28 Maret 2021 mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama umat Kristiani yang sedang merayakan Misa Minggu Palma. Ia sangat menyesal terjadinya peristiwa tersebut.


*“Saya sesalkan terjadinya peristiwa ini.* Sangat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi umat Kristiani sedang merayakan Misa Minggu Palma,” ujar Haposan di Jakarta, Minggu (28/3/2021).  


*Haposan meminta pemerintah melalui aparat TNI dan Polri* untuk segera mengungkap siapa dibalik terjadinya peristiwa ini. “Saya berharap agar pemerintah segera menindaklanjuti dengan menangkap dan mengungkap siapa aktor dibalik peristiwa ini. Hal ini perlu segera dilakukan agar sel-sel teroris tidak menyebar ke mana-mana,” ungkapnya.


Haposan menyebut, jika dibiarkan, maka hal ini akan mengganggu kerukunan antarumat beragama dan mengancam keutuhan NKRI. Haposan yang juga berprofesi sebagai advokad itu mengatakan peristiwa ini juga sangat mencederai hati nurani warga bangsa yang sedang dalam situasi bencana pandemi Covid-19.


*Untuk itu, Haposan mengecam keras pelaku dan aktor yang terlibat dalam peristiwa ini.* “Saya mengecam keras peristiwa ini. Karena tidak sesuai dengan rasa kemanusiaan dan ajaran-ajaran agama. Ini menandakan bahwa jaringan terorisme di Indonesia masih banyak. Untuk itu, kita tetap waspada,” kata Haposan yang juga Anggota Dewan Pembina DPP Partai GERINDRA itu.  


*Ia menghimbau seluruh komponen bangsa tetap solid*, setia menjaga ketertiban dan keamanan nasional. "Mari kita tetap jaga keamanan di lingkungan sekitar, agar keamanan nasional tetap stabil. *Kita membantu pemerintah agar NKRI tetap aman dan jauh dari peristiwa seperti ini lagi,*" Haposan mengakhiri.

Source : https://www.matakatolik.com/2021/03/haposan-batubara-bom-di-katedral.html?m=1

NEWS.IniOK.com

https://news.iniok.com/2021/03/haposan-batubara-bom-di-katedral.html

[Art 1] BIADAB, [Art 2] 4 Aliran Radikal, [Art 3] Densus 88 Kembali Tangkap Terduga Teroris

 
Art 1
*BIADAB*
Kemarin di salah satu group terkirim image mak mak teroris meledakan diri dengan anaknya yang baru berumur 2 tahun. Barusan tadi di salah satu group yg saya ikuti, terkirim video tentang kebiadaban teroris di Selandia Baru... Astaghfirullahaladzim...

Sungguh terkutuk perbuatan para teroris ini....
Sebenarnya kadang saya ragu untuk membuka image yg tertayang di video kiriman atau image. memang inilah yg diinginkan teroris, makin tersebar luasnya image tentang perbuatan mereka.

Teroris itu bak, penyanyi , semakin banyak orang menyaksikan olah tarik suaranya maka dia semakin tersanjung, semakin yakin akan propaganda tarik suaranya, bahwa dia adalah penyanyi hebat, di elu elukan dan ironinya ini sebagai pembenaran bahwa membunuh sesama manusia adalah hobby semata. Masya Allah.

Kali ini saya mau berpendapat di group ini, kalaupun ada yg tersinggung atau tidak setuju saya tidak berkeberatan, dan saya ogah untuk minta maaf, karena saya yakin membunuh sesama manusia yg tak berdosa, apapun alasan dan latar belakangnya adalah BIADAB. 

Sudah sejak lama saya lantang mengatakan bukan hanya di group ini saja bahwa terorisme itu anak kandung dari radikalisme. 

Radikalisme yang saya maksud disini adalah sebuah paham yang ingin melakukan perubahan dengan cepat melalui pemaksaan yang tak sesuai kondisi, dan cenderung menggunakan kekerasan anarkis. *Bahkan yang paling parah saat ini, dengan mengatasnamakan agama*

Inilah yang kemudian memunculkan perilaku permusuhan, menghalalkan darah orang lain. Padahal menurut ajaran yang saya terima, pengajian yg saya ikuti, tauziah kyai yang sering saya dengarkan bahwa  Allah SWT sendiri tak pernah memerintahkan demikian. 

Bahkan tak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan. Rasulullah sendiri diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan pandangan atau memaksakan kehendak atas apa yang beliau ajarkan. Hal inilah yang perlu diantisipasi, Radikalisme memaksakan kehendak, mengatasnamakan agama, dogma atau ajaran lainnya.

Beberapa hari yang lalu saya miris, membaca di koran online bahwa hasil survey dari lembaga kredibel sebagian besar pemilih dari salah satu calon presiden, menginginkan indonesia harus seperti timur tengah. Sedangkan yang menginginkan pancasila hanya sepertiganya, Waduh separah inikah pemikiran sebagian orang Indonesia?

Kebetulan sekali di karenakan  pekerjaan pada awal tahun 2000an saya berkesempatan mengunjungi negara2 Palestina, Israel, Jordania, Mesir, Libya, Tunisia sampai dengan Maroko. 

Pada waktu itu tentu belum ada peristiwa arab spring, suasana masih tenang damai dan saya menikmati jalan2 di negara negara tersebut dengan tanpa ada rasa was was sedikitpun. Terkecuali di Israel tentunya (akan saya ceritakan di kesempatan soal yahudi ini)

Nah coba sekarang kalian berkunjung ke negara2 arab di atas? Mesir menjadi suram, Libya luluh lantak, tunisia hancur, bahkan syria sekarang ini adalah negara yg dilanda perang saudara, ajang pembunuhan antar sesama. nah apakah yang menyebabkan semua ini? salah satunya adalah paham radikalisme mengatasnamakan agama. Sebut saja dari Al Qaeda, ISIS sampai dengan Hizbut Tahrir.

Nah kali ini saya agak tendensius menyebut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena HT lah yang menyebabkan Mesir luluh lantak, kalaupun ada yg ngeyel bahwa HTI tidak pernah mengajarkan kekerasan atau radikal melainkan hanya menyebarkan dakwah dengan cinta kasih, haiss preettt....

Saya yakin, seluruh organisasi radikal tidak akan pernah mengaku terlibat atau melakukan aksi kekerasan, istilahnya mana ada maling ngaku? coba yang masih ngeyel masalah bahaya nya HTI di Indonesia,  baca noh koran lihat di internet, dari sekian ratus teroris yang tertangkap, banyak yang berasal dari HTI. Makanya saya setuju, kalau ada yang mengaku HTI, silahkan minggat dari bumi pertiwi.

Saya juga sengit kalau dengar orang berteriak tegakan khilafah, diikuti dengan Takbir. Sebenarnya mereka itu ngerti ndak sih arti khilafah? emangnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan teriak2 khilafah di ikuti pekik takbir? dikit2 takbir, bahkan menghina ulama maupun umara/pemimpin negara pun di ikuti takbir.... Masya Allah....

Khilafah menurutku adalah istilah suci, jangan salah gunakan. Khilafah itu pemerintahan, indonesia sudah punya khilafah sendiri yakni NKRI. Indonesia bukan negara islam tapi negara beragama yang mengakui orang2 beragama dan melindungi segenap agama yang ada di Indonesia. Titik!

Tadi malam saya diundang teman menghadiri pengajian aqiqah, saya cukup menghayati tauziah dari pak kyai, adem, sejuk dan mencerahkan tidak seperti yang sering saya lihat di youtube. Wong gelarnya ustadz koq ngomongnya misuh misuh, kebun binatang sampai alat kemaluan wanita di sebut.... gek jaman opo iki...

Wis mengko ndak kedawan, terakhir mengutip dari pemikir islam di awal republik ini berdiri:
Muhammad Nasir. “Jadikanlah Islam itu seperti garam. Tak tampak dalam masakan, namun sangat penting mempengaruhi rasa. Tidak seperti gincu, yang sangat mempengaruhi bentuk, namun tak berasa"
suwun
Wahyu Widodo
Kasongan 15/03/19
*NEWS.IniOK.com*

==================

Art 2

*Kiai Said Ungkap 4 Aliran Radikal dan Alasan Masuk Indonesia*
Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj, mengungkap 4 macam aliran radikal yang masuk ke Indonesia sejak ‘80-an. 

Ke-4 aliran itu memiliki tingakatan radikal berbeda, sedangkan yang paling radikal adalah yang masuk terakhir, yakni Takfiri.

Pertama, Wahabi. Aliran ini masuk secara perlahan sejak ‘80-an dengan teologinya yang radikal, tapi tidak tindakannya. 

Kelompok ini menilai perayaan Isra’ Mi’raj adalah bidah, Maulid Nabi SAW bidah, dan ziarah kubur musrik. Tapi kelompok ini menyampaikan hal yang dianggap bidah itu secara santun. Tanpa caci maki.

Kedua, Salafi. Aliran yang datang dari Yaman ini, lebih keras dari pada Wahabi karena mulai menggunakan caci maki. Kelompok yang mengikuti aliran ini berkeinginan melaksanakan purifikasi ajaran Islam.  

Ketiga, Jihadi. Aliran ini lebih radikal dan bahkan bisa disebut ekstrem jika dibandingkan dengan 2 aliran sebelumnya. "Jihadi menghalalkan membunuh non-Muslim dan menghancurkan tempat ibadahnya," ucap Said.

Keempat, Takfiri. Menurut Said, Takfiri adalah puncak yang paling sempurna dari radikalisme. Aliran ini dibentuk Syukri Ahmad Mustofa pada 1969 di Mesir. 

"Aliran ini menganggap semua orang kafir, kecuali mereka saja yang tidak kafir. Mereka yang membunuh Presiden Mesir Anwar Sadad pada 3 Oktober 1981, membuhuh Menteri Agama Mesir Syekh Husein dan membunuh wartawan Yusuf," papar Said.

Kelompok Takfri ini sebenarnya sudah dihabisi Presiden Mesir Hosni Mubarak, tapi banyak yang berhasil kabur ke Semenajung Sinai. Mereka berembunyi di gua-gua dan lembah-lembah.

Alhasil, pengikut aliran Takfiri ini kembali melancarkan aksinya sekitar setengah tahun yang lalu. "Mereka meledakkan bom ketika sedang shalat Jumat dan menewaskan 380 orang," kata Said.

Lebih lanjut, dia menjelaskan alasan mengapa Indonesia juga menjadi sasaran kelompok Takfiri. Kelompok ini di Indonesia sama dengan di tempat asalnya, yakni mengangaggap semua orang, kecuali mereka, adalah kafir. Bahkan, NU dan Muhammadiyah juga dianggap kafir.

"Mengapa? Karena kita dianggap negara yang tidak Islam. Mendukung Pancasila dan UUD 45 itu thaghut dan berhala bagi mereka," ucapnya.

Tak hanya itu kelompok ini juga menjadikan produk hukum Indonesia sebagai alasan mengkafirkan. Sebab, menurut mereka, memakai hukum dari hasil olah pikir manusia adalah tindakan kafir.

"Persis dengan cara berpikirnya Abdur Rahman bin Muljam yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan dalih tidak melaksanakan hukum Allah. Ali itu dianggap kafir karena kalau mau memutuskan masalah selalu bermusyawarah dulu dengan sahabat. Bagi mereka itu bukan hukum Islam, (tapi) hukum manusia," tutur Said.

Source : https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/09/13/pxqvuo320-kiai-said-ungkap-4-aliran-radikal-dan-alasan-masuk-indonesia
===================
Tulisan Hari ini..
Art 3

*Breaking News: Densus 88 Kembali Tangkap* 
*Terduga Teroris di Condet dan Bekasi*
Aparat kepolisian dilaporkan berupaya menyergap dua lokasi keberadaan terduga teroris di Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Senin (29/3/2021), hari ini. 

Salah satu lokasi penggerbekan terduga teroris berada di Jalan Raya Condet, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

Penggerebekan terhadap teroris juga dilakukan di sebuah bengkel motor di Cibarusah, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Namun, informasi terkait ini belum terkonfirmasi dari aparat kepolisian.

Pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan mengapresiasi langkah arapat yang sigap menindak para terduga teroris di beberapa daerah di Indonesia.

Selain penindakan, Ken juga berharap kegiatan pencegahan juga masif dilakukan untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang bahaya intoleransi, radikalisme dan terorisme. 

Disamping itu, perlu adanya juga regulasi yang jelas untuk dapat menindak organisasi, kelompok atau partai politik yang ideologi dan asasnya bukan Pancasila. Mereka itu yang selalu berdalih atas dasar demokrasi dan kekebasan berpendapat. Tutup Ken.

Sumber: https://kontraradikal.com/2021/03/29/breaking-news-densus-88-kembali-tangkap-terduga-teroris-di-condet-dan-bekasi/
Boleh dishare/ bagikan.
====================

Friday, March 5, 2021

Ketua LPSK Beberkan Perjuangan Panjang untuk Bayarkan Kompensasi Korban Terorisme Masa Lalu

*Ketua LPSK Beberkan Perjuangan Panjang* 
*untuk Bayarkan Kompensasi Korban* 
*Terorisme Masa Lalu*
*Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo membeberkan perjuangan* panjang negara untuk membayarkan kompensasi korban terorisme masa lalu.

*Hasto membenarkan hampir 20 tahun setelah peristiwa teror Bom Bali I pada 2002* lalu para korban baru bisa mendapatkan kompensasi tersebut pada tahun lalu.

*Sebelum mendapat kompensasi dari negara, kata Hasto, para korban hanya menerima perhatian* justru dari pemerintah negara lain, misalnya Australia.

Ia pun berterima kasih kepada pemerintah Australia yang sudah memberikan bantuan kepada para korban.

Perjuangan Indonesia untuk membayarkan kompensasi tersebut, kata Hasto, cukup panjang.

Hal itu, kata Hasto, dimulai ketika LPSK berdiri berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2016 pada 2008 lalu.

*Ketika Undang-Undang tersebut diubah pada 2014, disebutkan LPSK harus melayani para korban tindak pidana terorisme tersebut.*

Hal tersebut disampaikan Hasto dalam acara Hal tersebut disampaikan Hasto dalam acara Elshinta News Talk: Power Breakfast yang disiarkan pada Senin (15/2/2021).

*"Oleh karena itu mulai tahun 2015 sudah mulai melakukan kontak kepada korban tindak pidana terorisme. Dan pada waktu itu kita bersama-sama memperjuangakn agar para korban ini mendapatkan perhatian dari negara, terutama dalam bentuk kompensasi," kata Hasto.*

Namun, sejak saat itu, kata Hasto LPSK tidak hanya berdiam diri sambil menanti negara membayar kompensasi kepada para korban tindak pidana terorisme masa lalu.( _*baca terus artikel penting News.IniOK.com di bawah ini...*_)
https://news.iniok.com/2021/03/ketua-lpsk-beberkan-perjuangan-panjang.html
*LPSK saat itu, kata Hasto, melayani para korban tindak pidana terorisme masa lalu dengan memberikan sejumlah pelayanan.*

*"Sambil melakukan berbagai upaya untuk mendapat kompensasi tersebut, LPSK melayani mereka untuk memberikan bantuan dalam bentuk pelayanan rehabilitasi medis, psikologis, dan psikososial sejak tahun 2015," kata Hasto*.

Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan kompensasi secara langsung kepada keluarga korban tindak pidana terorisme di Istana Negara, pada Rabu, (16/12/2020).

Bantuan diberikan kepada korban tindak pidana terorisme dan ahli waris dengan total nilai Rp 39,25 miliar.

"Diberikan secara langsung pada 215 korban terorisme dan ahli waris dari korban yang telah meninggal dunia dan yang telah diteridentifikasi dari 40 peristiwa terorisme masa lalu," kata Presiden.

Presiden mengatakan bahwa pemberian kompensasi tersebut sebagai bentuk tanggungjawab negara untuk hadir memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia kepada para korban yang telah belasan tahun menunggu.

Sebenarnya kata Presiden sejak 2018 lalu upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme telah dilakukan LPSK dalam bentuk pemberian kompensasi, bantuan medis dan layanan psikologi serta rehabilitasi psikososial.

Kompensasi pada para korban terorisme tersebut pelaksanaannya dilekatkan pada putusan pengadilan.

"Seperti korban bom gereja Oikumene di Kota Samarinda di 2016. kemudian bom Thamrin di tahun 2016 juga. Kemudian penyerangan Polda Sumatera Utara di 2017. Kemudian bom Kampung Melayu di 2017 hingga peristiwa terorisme Sibolga tahun 2019 dan lainnya," kata dia.

Pemerintah kata Presiden kemudian memperkuat komitmen upaya pemulihan tersebut dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2020.

Pada PP tersebut ditegaskan bahwa korban tindak pidana terorisme masa lalu berhak memperoleh kompensasi.

Sehingga kompensasi yang diberikan tidak perlu melekat pada putusan pengadilan.

"Kompensasi itu bisa diajukan oleh korban tindak pidana terorisme, keluarga, ahli waris atau kuasanya kepada LPSK," katanya.

Source : https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/15/ketua-lpsk-beberkan-perjuangan-panjang-untuk-bayarkan-kompensasi-korban-terorisme-masa-lalu?page=all.
NEWS.IniOK.com

Ken Setiawan Ungkap Ada Anak Kapolda Terpapar Radikalisme Jaringan Teroris NII di Kampus

*Ken Setiawan Membenarkan bahwa* 
*ada anak dari Kapolda terpapar* 
*radikalisme di lingkungan kampus.* 
*Dalam hal ini, Ken mengaku tidak menyalahkan pihak manapun termasuk orang tua dari si anak.* 

Pasalnya kampus merupakan tempat pusat ide dimana setiap akademisi dapat mengekspresikan ide-idenya.

*"Karena ketika di kampus, kampus itu kan pusat ide. Orang bisa mengekspresikan idenya*, ketika ide-ide (radikal) itu diterima, ide itu akan berkembang disana.

*Bahkan Ken pernah mendapatkan laporan anak rektor salah satu kampus* diwilayah Jakarta positif terpapar radikalisme.

*Artinya radikalisme atas nama agama bisa menimpa siapa saja.*

Pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan mengungkapkan ada anak dari seorang Kapolda yang terpapar radikalisme dari jaringan teroris Negara Islam Indonesia (NII).

Ken tidak merinci anak dari Kapolda mana yang terpapar radikalisme.

*Namun, eks Komandan NII itu mengungkapkan bahwa anak dari sang Kapolda itu terpapar radikalisme di lingkungan kampus.*

*"Kembali mereka sudah ada di semua lini masyarakat, bukan hanya sipil.* Saya dapat laporan, mohon maaf anaknya Kapolda kena (terpapar radikalisme) NII. Kenanya di mana? Di kampus," ungkap Ken Setiawan di Hotel Diradja, Jakarta, Rabu (17/2/2021).

*Dalam hal ini, Ken mengaku tidak menyalahkan pihak manapun termasuk orang tua* dari si anak.

Pasalnya kampus merupakan tempat di mana setiap akademisi dapat mengekspresikan ide-idenya.

*"Karena ketika di kampus, kampus itu kan pusat ide. Orang bisa mengekspresikan idenya*, ketika ide-ide (radikal) itu diterima, ide itu akan berkembang. Jadi luar biasa.

*Selain anak Kapolda, Ken juga mendapat laporan ada seorang Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang terpapar radikalisme*.(_*baca selengkapnya di News.IniOK.com  penting...di bawah ini...*_.πŸ‘ΈπŸ‘ΉπŸ‘‡ )
https://news.iniok.com/2021/03/ken-setiawan-ungkap-ada-anak-kapolda.html
"Bahkan ada laporan Bhabinkamtibmas yang terpapar, Babinsa yang seharusnya di garda terdepan juga terpapar," ujar Ken.

Menurut Ken, ini merupakan bukti bahwa siapa saja bisa terpapar radikalisme bila tidak waspada.

Dia sekaligus mendorong agar Perpres RAN PE Nomor 7/2021 bisa diefektifkan.

"Mungkin orang bisa terpapar karena melihat, secara tampilan orang ini rajin ibadah, ikut pengajiannya, lalu bagus sugestinya dengan agama," ujar Ken.

"Ini bisa menimpa siapa saja. Jadi yang kita harus kampanye-kampanye adalah agar bagaimana nanti Perpres ini bisa efektif, supaya kita belajar agama kepada ahlinya dengan paripurna," pungkas dia.

Source: https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/17/ken-setiawan-ungkap-ada-anak-kapolda-terpapar-radikalisme-jaringan-teroris-nii-di-kampus.
*NEWS.IniOK.com*

Sunday, February 7, 2021

KURANG AJAR HTI, FPI..., BUDAYA JAWA DILARANG HIDUP DI TANAH JAWA (MOHON MAAF SAYA JUJUR..!!!)


KURANG AJAR HTI, FPI..., BUDAYA JAWA DILARANG HIDUP DI TANAH JAWA (MOHON MAAF SAYA JUJUR..!!!)

Catatan : KP Norman Hadinegoro.

Kali pertama saya perhatikan wanita Jowo diploroti...gak boleh nyeni lagiiiiii...

Pertama misi mereka:
Wanita dikerudungin kemudian dicadarin.

Artinya apa? 
Sanggul dan kebaya perlahan tapi pasti akan hilang dari tanah Jawa. Hampir semua wanita Jawa yg sudah kerudungan tak akan mau atau tak "enak hati" saat disuruh pakai sanggul.

Kedua larangan mereka : 
Musik dan Nyanyi dilarang.
Walau saling bertentangan tapi ada gerakan mengharamkan musik dan pelarangan wanita menyanyi. Apa akibatnya? 
Gamelan, Campursari, tayub, ludruk, kethoprak, wayang akan tinggal cerita.

Ketiga membumi hanguskan kearifan budaya: 
Adat istiadat dan tradisi dilarang.
Akhir-akhir ini banyak yg berceramah tentang pelarangan selamatan, bersih desa, sedekah bumi, larung sesaji dll. Suka tidak suka akan terus menggerogoti pada keberadaan kebudayaan Jawa.

Keempat :
Pelarangan kata-kata yg berbau tradisional.
Yg terbaru adanya pelarangan penyebutan pada ibu Pertiwi, Sri, Wisnu dan lain sebagainya.

Kelima :
Lemahnya kebanggaan orang Jawa pada budayanya sehingga terkesan cuek saat ada pihak lain yg ingin merusaknya. Kalau yg ini erat kaitannya dengan orang tua dan pemerintahan terutama dinas pendidikan yg lebih condong pada budaya Arab.

Walaupun budaya Jawa saat ini masih eksis, lambat laun akan semakin tergerus oleh gerakan mereka yg sekarang sudah semakin terang-terangan.

Mau lanjut penjajahan ini atau tidak?
Kita yg cinta budaya Jawa yg menentukan.

# jowo_ojo_kalah.

Pesan Jokowi Ke Listyo Sigit Prabowo: Hantam Radikalisme Tegakkan Hukum

 PESAN JOKOWI KE LISTYO SIGIT PRABOWO: HANTAM RADIKALISME TEGAKKAN HUKUM 

Pesan Presiden Jokowi kepada Komjen Listyo Sigit Prabowo sangat jelas. Jokowi menginginkan Kapolri yang memiliki haluan tegas. Dia berani memberantas terorisme, intoleransi, diskriminasi, untuk menjaga stabilitas politik. Keputusan Jokowi memilih Listyo Sigit sungguh fenomenal. Dan, sangat menarik.

Catatan Listyo Sigit cemerlang. Tegas. Dia mencokok orang paling licin Djoko S Tjandra. Lalu belakangan memberangus FPI dan Muhammad Rizieq Shihab (MRS) bersama Fadil Imran dan, pewarna spekrum politik luar biasa Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman, dan Nikita Mirzani.

Kisah operasi penangkapan Djoko S Tjandra spektakuler. Djoko S Tjandra adalah koruptor dengan akar di semua lini. Kejaksaan, Peradilan, Kepolisian, Ketentaraan, dan Politikus. Semua dia kuasai. Maka Jokowi yakin Kabareskrim muda mampu memotong belenggu di internal dan eksternal Polri.

Buron mastermind perampokan Bank BNI Rp1,2 triliun Maria Pauline Lumowa, dia cokok langsung di Serbia. Operasi khusus berikutnya menankap Djoko Tjan di Malaysia. Kenapa operasi khusus dan Listyo Sigit turun langsung? Untuk memotong kepentingan. Dan, hasilnya sukses.

Lumowa dan Djoko Tjandra, bertekuk lutut jadi ayam sayur di depan Listyo Sigit Prabowo. Test case besar inilah yang menjadikan Jokowi yakin akan kemampuan intelijen dan independensi mirip Tito Karnavian dimiliki oleh Listyo Sigit.

Empat hari sebelum beredar resmi, pembicaraan internal Istana Bogor, menyiratkan pertimbangan pengangkatan Komjen Listyo. Di ring 1 beredar suara kekhawatiran persis seperti yang beredar sekarang ini. Bahwa Listyo Sigit beragama Katolik. Pasti kalangan kadrun akan bereaksi.

Pertimbangan subyektif soal agama yang bahkan memengaruhi kalangan orang dewasa rasional. Yang dikhawatirkan akan membuat langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak mampu melangkah seperti Jenderal Idham Aziz dan Jenderal Tito Karnavian.

Jokowi memang mendengarkan. Namun, Jokowi juga seorang visioner yang koppeg: keras kepala. Jokowi tidak suka sama sekali dengan testing the water. Makin dilakukan testing the water makin dia akan menjauh. Jokowi sama sekali tidak suka digiring-giring untuk mengambil keputusan.

Sama halnya, penolakan keras terhadap Listyo bagi Jokowi menjadi semakin menarik. Dia pun mencoret yang sudah mengalami rasa asin peredaran sebagai calon Kapolri. Terpilihlah: Listyo Sigit Prabowo.

Pilihan Jokowi ini memang top. Listyo Sigit sebagai orang Katolik sudah melalui test komunikasi sosial di Jawa Tengah. Pati. Sukoharjo. Banten. Listyo mampu memegang tokoh agama dan masyarakat.

Sebagai Kapolda Banten dia dekat dengan Abuya Muhtadi. Hingga dia tegas menjadi ahli strategi, bersinergi dengan Densus 88, pembuka jalan untuk menangkapi teroris di Ciputat, Pandeglang, Serang, Cilegon, dan wilayah Banten.  

Maka ketika menjadi Kabareskrim, dia dengan sigap melakukan pendalaman terhadap strategi menghabisi FPI dan MRS. Pesan tegas perintah menghabisi FPI dan kelompok radikal adalah hal yang tak bisa ditawar. Bukan hanya soal subyektivitas kebencian MRS terhadap Jokowi, namun kekuatan proxy di belakang MRS, pencengkeraman khilafah di lembaga dan BUMN menjadi tantangan besar NKRI. Dan, itu disadari penuh oleh Listyo Sigit Prabowo.

Terkait subyektivitas agama, hingga Listyo dianggap akan mengalami psychological distraction jika harus bertindak keras terhadap terorisme berbau agama, FPI, HTI dan kadrun. Itu soal kecil untuk Jokowi dan Listyo. Penegakan hukum bukan soal agama. Pun Listyo Sigit Prabowo bukan bekerja untuk dirinya. Dia bertindak atas nama Institusi Polri, Negara.

Listyo Sigit Prabowo pun bisa menunjuk Wakapolri, Kabareskrim yang baru sesuai dengan kebutuhan profesional. Jika hanya untuk menjawab subyektivitas agama yang diimani Listyo Sigit Prabowo. Dan, Jokowi paham betul kemampuan manajerial-sosial di institusi profesional Polri.

Untuk itu, semua kekhawatiran publik, dan ketakutan Listyo Sigit tak akan efektif, adalah tidak berdasar. Listyo tidak akan tunduk kepada tekanan, dari mana pun. Promoter: Profesional, Modern, Terpercaya. Itu telah dibuktikan dengan penangkapan Lumowa dan Djoko Tjandra.

Di samping komitmen untuk menyelesaikan PR besar sekarang menghancurkan FPI, HTI dan radikalisme sebagai akar terorisme. Dasar stabilitas NKRI. Untuk penegakan hukum lainnya, menghancurkan terorisme, peredaran narkoba, dan sebagainya. Jejak Tito Karnavian dan Idham Aziz ada pada Listyo Sigit. Harapan Jokowi dan NKRI ada di pundaknya.

(Penulis: Ninoy Karundeng).

Saturday, February 6, 2021

Tangkap Munarman ! Mantan Anggota FPI Ini Beberkan Kesaksian Mengejutkan

*Catat: Video ini tidak ada intrupsi iklan.*
*Tangkap Munarman ! Mantan Anggota FPI Ini* *Beberkan Kesaksian Mengejutkan*
*Berita Actual Dan Terpercaya,Perlu Anda Baca Segera Di *

Investigasi rekening FPI

 

*Investigasi rekening FPI.*
*Investigasi PPATK terhadap rekening FPI, telah mengakibatkan Hampir 100 rekening FPI* yang diblokir. Yang menakutkan adalah investigasi itu pasti nyasar kemana mana yang terhubung dengan lalu lintas transaksi lewat rekening FPI. Padahal sebelumnya status  FPI legal. Bahkan dalam acara kawinan pejabat atau konglomerat, HRS duduk satu table dengan pejabat, TNI dan POLRI. Secara de fakto HRS diakui secara politik. Jadi tidak ada dasar hukum pihak yang berhubungan dengan FPI dicurigai oleh aparat.

*Kini yang dikawatirkan oleh sebagian orang adalah tujuan investigasi bersifat politik.* “ Kapan saja rekening kita bisa dibuka oleh pemerintah. Dan itu hanya atas dasar kecurigaan, yang bisa saja bersifat politis.” kata teman.  Sekarang beberapa orang yang pernah jadi donatur FPI di dalam  dan luar negeri benar benar dalam tekanan. Misal tempat hiburan memberikan dukungan ke  FPI, itu kan untuk tujuan sosial. Ada konglomerat yang mendukung FPI, itu kan dalam rangka mendukung program FPI, amar ma’ruf nahi munkar. Kini mereka stress. Bertambah stress setelah FPI dicurigai terkait dengan jaringan teroris.

*PPATK berhak melakukan investigasi. Itu sesuai Pasal 27 ayat 3 UU No. 15/2002* sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), PPATK memiliki kewenangan untuk mengesampingkan ketentuan rahasia bank. Namun tidak bisa membocorkan kepada publik hasil investigasi.  Itu hanya untuk kepentingan penyidik. Itupun bukti yang ditemukan PPATK tidak bisa jadi bukti hukum di pengadilan. Kecuali hanya jadi bahan pertimbangan hakim membuat keputusan. 

*Mengapa ? PBI 2/19/2000 “ Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan* dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah”” Dan itu dasarnya adalah Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”), rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun Pasal 1 angka 28 itu dikecualikan sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan.

*Saya mendukung upaya pemerintah mengusut siapa donatur FPI,* namun tolong tempatkan itu dalam kuridor hukum. Masalah perbankan terutama rekening itu sangat sensitip. Kepercayaan bank itu bukan saja soal penempatan dana,  tetapi ada yang lebih penting, yaitu menjaga kerahasiaan nasabah. Orang beduit paling takut kalau rekening mereka mudah diketahui aparat. Moga ini jadi bahan pertimbangan PPATK. Setidaknya, jangan lagi informasi seputar rekening FPI di publikasi. Cepat aja tangkapi mereka yang terlibat dan terhubung dengan FPI. Siapapun itu. Mau konglomerat atu elite partai. *Tangkap cepat.  itu lebih baik daripada koar koar.*

=======================================

Sumber Dana FPI Bakal Dibongkar PPATK, Bakal Ketahuan Siapa Saja Bohirnya 

 https://www.sintesanews.com/sumber-dana-fpi-bakal-dibongkar-ppatk-bakal-ketahuan-siapa-saja-bohirnya/

Sumber Dana FPI Bakal Dibongkar PPATK, Bakal Ketahuan Siapa Bohirnya
1 January 2021
 
Penulis: Erri Subakti

Saat Konferensi Pers Menkoplhukam Mahfud MD memaparkan isi SKB menteri soal pelarangan kegiatan FPI dan atributnya, hadir pula Kepala PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Dian Ediana Rae.

Mahfud mengatakan kepada wartawan bahwa PPATK dilibatkan untuk menelusuri aliran dana FPI selama ini.

“PPATK akan menelusuri aliran dana kepada FPI,” ujar Mahfud, Rabu 30/12/2020.

Sebagai organisasi terlarang, FPI selalu melakukan aksi-aksinya yang membutuhkan dana besar. Menjadi pertanyaan publik dari mana saja dana FPI mengalir.

Termasuk dari mana uang denda sekitar 50 ribu riyal atau sekitar Rp192 juta, yang dibayarkan Rizieq Shihab ke Kerajaan Arab Saudi, saat dia melanggar masa tinggal di negara tersebut karena visanya mati.

Belum lagi biaya hidup Rizieq dan keluarganya selama 3 tahun di Arab Saudi. Siapa yang mengongkosi hidup mereka?

Bila diasumsikan biaya hidup untuk tinggal di Arab Saudi untuk 1 keluarga dengan 4 orang Rp 35 juta per bulan maka dikalikan 36 bulan (3 tahun), adalah Rp 1.260.000.000 (1,2 miliar lebih). Dan ini perhitungan minimum belum termasuk sewa tempat tinggal.

Bukan rahasia lagi kedekatan Rizieq dengan para bohir besar di Indonesia, termasuk keluarga Cendana (anak-anak Soeharto) yang selalu berada di belakang setiap kegiatan FPI.

Sempat beredar foto-foto Rizieq tengah makan bersama Tommy Soeharto. Bahkan Tommy juga sempat mengunjungi Rizieq di Mekah.


Rizieq Shihab dan Tommy Soeharto.
Belum lagi adanya indikasi hubungan Rizieq dengan Jusuf Kalla. Sempat JK memuji Rizieq sebagai pemimpin kharismatis saat Rizieq dideportasi dari Arab Saudi.

Donasi kepada sebuah organisasi masyarakat memang bukan palanggaran hukum. Namun jika ditemukan hubungan kuat antara aliran dana dengan aktivitas yang mengarah pada tindakan terorisme, itu yang berbahaya
==============================


Penjelasan Polri soal Warga Dilarang Unggah-Sebar Konten FPI di Medsos

Jakarta - Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan maklumat kapolri yang salah satu isinya melarang masyarakat menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui situs maupun media sosial (medsos). Polri menjelaskan aturan ini bukan untuk menghilangkan kebebasan berekspresi masyarakat.
"Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website maupun media sosial," begitu bunyi Maklumat Kapolri poin 2 huruf d, seperti dikutip, Jumat (1/1/2021).

Baca juga:
Warga Dilarang Pakai Simbol FPI, Polda Jabar: Kita Jalankan Maklumat Kapolri
Terkait bunyi maklumat Kapolri poin 2 huruf D itu, Polri menjelaskan asalkan konten itu tidak mengandung berita bohong, mengadu domba, perpecahan, dan SARA, masyarakat bebas mengakses. Polri menjelaskan maklumat ini tidak untuk membatasi gerak masyarakat di sosmed.

"Artinya bahwa poin 2 d tersebut selama tidak mengandung berita bohong, potensi gangguan kamtibmas, ataupun provokatif, mengadu domba, ataupun perpecahan dan SARA itu, itu nggak masalah, tapi kalau mengandung itu, tidak diperbolehkan. Apalagi nanti kalau mengakses, atau mengupload, ataupun menyebarkan kembali yang dilarang, maupun yang ada tindak pidananya UU ITE, misalnya, tidak diperbolehkan," jelas Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, saat konferensi pers, Jumat (1/1/2021).

Baca juga:
Isi Lengkap Maklumat Kapolri Larang Pakai Simbol FPI di Masyarakat
Dia juga menegaskan maklumat Kapolri ini tidak membredel kebebasan pers. Argo juga meminta setiap anggota Polri wajib mematuhi maklumat Kapolri.

"Jadi itu yang dari kemarin mungkin banyak pertanyaan berkaitan dengan kebebasan pers dan berekspresi, yang terpenting bahwa dengan dikeluarkan maklumat ini, kita tidak artinya itu memberedel berkaitan kebebasan pers, tidak. Tapi berkaitan dengan yang dilarang tidak diperbolehkan untuk disebar kembali, atau diberitakan kembali yang melanggar hukum, itu intinya maklumat yang ditandatangani Bapak Kapolri," ucap Argo.

"Bahwa dengan adanya maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai peraturan undang-undang, ataupun diskresi kepolisian," tambahnya.

Baca juga:
Pembangunan Pos 3 Pilar di Petamburan Kembali Dilanjutkan Pagi Ini
Seperti diketahui, pemerintah resmi melarang FPI dan segala kegiatannya. Ada sejumlah alasan yang dikemukakan pemerintah hingga melarang FPI.

Adapun alasan pemerintah melarang FPI, di antaranya karena FPI dianggap melakukan kegiatan yang melanggar, FPI dinilai telah bubar secara de jure sejak 20 Juni 2019. Bahkan pemerintah juga sempat menunjukkan video Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab soal dukungan FPI kepada ISIS

https://news.detik.com/berita/d-5317492/penjelasan-polri-soal-warga-dilarang-unggah-sebar-konten-fpi-di-medsos

Saturday, January 30, 2021

EKS HTI SETARA PKI.


*EKS HTI SETARA PKI.*
https://news.iniok.com/2021/01/eks-hti-setara-pki.html
*KH.Yahya Cholil Staqup Katib AAM PBNU menyebut organisasi yg mencita2kan Khilafah* seperti *HTI dan Ikhwanul Muslimin tidak beda dgn gerakan komunis internasional* yg *menghendaki rezim* *tunggal dunia*, jadi mereka sama dgn gagasan komunis internasional yg memungkinkan satu rezim komunis untuk satu dunia. Maka harus ditolak dan kembali pada asal dari nilai agama yaitu : Rahmah, kemanusiaan dan akhlaqtul karimah. Tidak ada kewajiban umat islam untuk menerapkan sistem khilafah yg mencakup seluruh dunia dalam satu kekuasaan sistem politik. Mantan Menkopulhukam Bpk Wiranto pernah menyatakan bahwa HTI adalah kelompok yg dekat dengan ISIS.

*HTI adalah kelompok yg sangat berbahaya*, HTI adalah gerakan politik bertopeng agama, memperalat agama dan memelintir ayat suci, tujuan mereka adalah kekuasaan utk mendirikan negara khilafah. Mereka adalah racun agama, racun yg sgt berbahaya dan mematikan yg hendak mengubah ideologi/falsafah negara kita Pancasila dgn khilafah, HTI adalah virus yg berbahaya yg bisa merusak kemanusiaan, merusak kehidupan dan bahkan menghancurkan bangsa negara. Orang2 HTI itu pandai berbohong, mereka bilang gerakan mereka adalah gerakan damai tanpa kekerasan dan tidak pernah melakukan kudeta. HTI itu sgt berbahaya dan seberapa bahayanya HTI, mari kita ulas dgn fakta sejarah sebenarnya dibawah ini :

*-Di Turki, Hizbut Tahrir ( HT ) membuat surat terbuka kepada Jenderal Militer* mengajak bergabung dgn mereka untuk membentuk negara khilafah, mengajak para Jenderal militer ini utk melakukan kudeta dan membentuk negara khilafah , dan akhirnya HT dilarang di Turki. Pada 24 April 2008, Majelis Tinggi Mahkamah Agung Turki mengeluarkan putusan yg mengklasifikasikan HT sebagai organisasi teroris yg mengancam keberadaan republik dan negara. - Di Yordania, pada tahun 1969 HT mencoba melakukan kudeta dgn menyusup ketubuh militer dan berhasil digagalkan. - Di Irak pd 1972, di Suriah pd 1976, di Tunisia pd th 70an dan semuanya dgn cara yg sama yairu menyusup ketubuh militer dan mengajak kudeta, semuanya berhadil digagalkan. - Di Mesir, pada th 1974 kader HT Mesir Sallin Sirriya mengorganisir 100 orang untuk melakukan kudeta, dan Mesir membubarkan HTI pd th 1974 lantaran diduga terlibat upaya kudeta dan penculikan mantan Atase Mesir. Pada th 1981 Presiden Anwar Sadat ditembak oleh ormas radikal Tanzim Al Jihad. Di Mesir HT dilarang dan dimasukan kedalam kelompok teroris setelah dianggap terlibat aktif dalam upaya kudeta dari kelompok anggota militer. - Di Pakistan, pd Mei 2011 Pakistan digegerkan oleh rencana seorang Prajurit Brigadir Khan, yang telah siap dgn pasukannya utk menggulingkan pemerintahan yg sah, militer Pakustan kangsung memberangus Khan beserta HT. Di Pakistan HT resmi dilarang pd 2003 dan dimasukan kedalam kelompok teroris dgn dikenai UU teroris.

*-DI INDONESIA. Pasca reformasi dinegara kita Indonesia, HTI menjadi bebas sebebas* bebaskan *melakukan kampanye khilafah* dgn *memasuki semua lini*, dipemerintahan maupun mahasiswa/pelajar, HTI beberapa kali mengadakan pertemuan besar di GBK dan beberapa kali berdemo besar berkampanye utk merubah sistem negara Pancasila menjadi negara khilafah dan semua kegiatan mereka itu diberikan ijin resmi. HTI juga memiliki berbagai media utk menyebarkan paham mereka seperti :TV, Radio, Tabloid Media Umat, majalah Al Wa'i, buletin Jum'at Al Islam, yg katanya semua itu tdk ada lagi pasca dibubarkan pd 2017, mereka gencar melakukan kampanye dan akhir ceramah atau tulisan mereka selalu ditutup dgn perkataan " Solusinya adalah khilafah ", adapun pendanaan HTI berasal dari Timur Tengah, namun dana itu ditransfer menggunakan rekening dari London. Apakah kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga punya niat melakukan pemberontakan/kudeta dinegara kita Indonesia , jawabannya : * Dibuleti dakwah HTI pd th 2004, target HTI adalah merekrut Perwira Tinggi TNI hingga Polri dan menjadi sasaran utama. * Peryataan ketua DPP HTI Rokhmat S Labib pd th 2014 dan peryataan itu diberitakan di Website resmi HTI, bunyi peryataan itu : " Wahai tentara, wahai polisi, wahai Jenderal2 tentara islam, ini sudah waktunya membela islam, ambil kekuasaan itu dan serahkan kepada Hizbut Tahrir untuk mendirikan Khilafah ". * Peryataan provokasi dan propaganda HTI pd konflik Timur Tengah : Feb 2011 seruan HTI ke Mesir, tumbangkan rezim diktator, tegakan khilafah. Mei 2011, tumbangkan rezim diktator Suriah dan tegakan khilafah. Ke Libya Feb 2011, tumbangkan rezim diktator, tegakan khilafah. Adapun fakta dan data tsb diatas sudah sangat jelas sekali dan tidak terbantahkan bahwa HT ( HTI ) adalah kelompok pemberontak yg berusaha melakukan kudeta dgn berusaha menyusup ketubuh militer, HTI adalah pemberontak gerakan politik yg berkedok agama dgn memperalat ayat2 suci.

*Mewujudkan khilafah tanpa kekerasan adalah omong kosong HTI*, faktanya disalah satu kitab resmi mereka memberikan pedoman sbb : " Sesungguhnya berhukum dgn selain hukum2 islam adalah termasuk faktor yg mewajibkan angkat senjata kemuka Hakim. Ini adalah dalil bahwa menerapkan islam adalah salah satu syarat negara islam. Kalau tidak demikian, maka wajib angkat senjata dan perang ". ( Manhaj Hizb Al Tahrir Fi Al Taghyir, 6 ). Jelas sekali peryataan tsb maksudnya adalah kudeta berdarah terhadap pemerintahan yg sah karena tidak berhukum dengan hukum islam, mereka juga akan membunuh sesama muslim yg dianggap musuh karena tidak mendukung mereka , apakah ini yg mereka bilang mewujudkan khilafah tanpa kekerasan ?

*Jadi wajar jika eks HTI setara dengan PKI*, *eks HTI ini memang harus secara tegas dilarang utk* *masuk kesemua lini/sendi pemerintahan dan bukan hanya HTI,semua ormas* 
*yg berbahaya seperti FPI dll, harus tegas dilarang dan eksnya setara dgn PKI.*

SALAM DAMAI. A.H. *NKRI HARGA MATI.*
*Indonesia Maju*

Tuesday, January 26, 2021

IDE KAMPUNG TURKI DI DEPOK, WASPADAI IMPOR WARGA ISIS

Kampung ASING ASENG Turki di Depok
*IDE KAMPUNG TURKI DI DEPOK*, *WASPADAI IMPOR WARGA ISIS*
Dahono Prasetyo

*Inilah "hebatnya" kota Depok. Belum genap seminggu Walikota dan Wakilnya dilantik*, sudah membikin gebrakan yang cukup mengejutkan. Pasangan duo PKS ini merencanakan pembangunan Kampung Turki di wilayah Depok.

*Berdalih kerja sama ekonomi dan infrastruktur, kran kolega dari negara pujaan kaum Kadrun*, diberi karpet merah oleh kepala daerah Depok. Membangun sebuah kampung, kawasan khusus atau apalah namanya bukan perkara kerja sama. Ada potensi "impor" warga Turki ke Depok yang tidak boleh dianggap biasa.

*Turki yang selama ini kita kenal menjadi pendukung milisi pemberontak ISIS di Suriah*, ekonominya tidak segemilang sebagai negara investor. Kekalahan ISIS di Suriah secara langsung juga kekalahan Turki. Issue gerakan Khilafah juga samar gaungnya berasal dari Kekaisaran Turki Utsmani yang kini sedang diperjuangkan Recep Tayyip Erdogan yang disanjung sebagai bapak khilafah modern. 

*Kita masih menolak lupa, saat ramai perihal Dana Kemanusiaan Suriah dari Lembaga* pengumpul donasi ACT yang justru nyasar ke kampung ISIS. Jalur penyalurannya sengaja lewat Turki yang kemudian berafiliasi dengan IHH yang jelas berstatus LSM Pemerintah Turki penyuplai senjata dan amunisi untuk ISIS.

*Kembali ke Kota Depok yang sudah rahasia umum menobatkan diri sebagai "Ibukota"* Ihwanul Muslim yang berbaju PKS. Ide Kampung Turki tidak bisa semata dikaitkan kerjasama ekonomi. Aroma politik begitu kental tak terbantahkan.
Depok yang dengan segala upayanya di desain ke arah kota syariah, butuh dukungan logistik dari luar. Turki menjadi pilihan tepat bagi Kepala Daerah untuk merintis dukungan dana khilafah, namun praktis menjadi blunder pertama yang membahayakan stabilitas sosial. 

*Tidak mustahil Kampung Turki cepat atau lambat jika terwujud akan dihuni tokoh-tokoh ISIS* yang kalah perang Suriah dan kini sedang berlindung di ketiak Erdogan. Kampung itu kemudian menjadi kawasan ekslusif sekaligus suaka bagi pelarian ISIS!? Selanjutnya muncul jama'ah baru yang mengajarkan cara melawan negeri yang dianggap Thogut. 

*Kalau PKS yang selama ini teriak anti asing dan aseng, maka Turki menjadi pengecualian*. Entah itu menjadi persaudaraan seiman, kehadiran investor khilafah menjadi bukti upaya masif menjadikan kota mini khilafah di Depok. (*teruskan baca artikel di bawah ini....* πŸ‘³πŸ‘ΆπŸ‘ΈπŸ‘‡ )
Banyak cara untuk membiayai infrastruktur di daerah, bahkan pemerintah pusatpun tidak pelit pelit amat mengalokasikan APBN untuk itu. Serapan alokasi anggaran Depok yang katanya di angka 80%, meski tidak telihat perubahan signifikan pembangunannya, membuktikan pengajuan dana apapun dan berapapun selalu diberikan. 

Artinya secara manajemen, Depok tidak kekurangan anggaran pembangunan. Kalau kemudian sibuk mencari bantuan investasi dari luar bisa diindikasikan ada agenda pembangunan lain di luar skema pengajuan kepada pemerintah?!

Apakah kehadiran Kampung Turki akan berdampak peningkatan kesejahteraan bagi warga Depok, itu juga butuh dijelaskan kepada warga. Apakah Depok sebagai kita belimbing kebingungan mengekspor, sampai harus kerja sama dengan Turki? Atau tawaran ekspor ikan hias dari dari Walikota Idris mesti bersyarat mendirikan kampung Turki dulu? Kalau hanya dagang Kebab, orang Turki gak butuh kampung, cukup gerobak lapak 2x2 meter cukup. Kalaupun dagang karpet cukup pake bambu di jereng lebar lebar. 

Depok bukan kota bisnis, sekedar tempat tinggal para pekerja di Jakarta yang butuh istirahat nyaman. Kalaupun investasi berupa Mall atau tempat hiburan, di Jakarta lebih lengkap yang hanya setengah jam perjalanan. Atau dibangun masjid ala Turki, sudah ada Masjid Kubah Mas yang luasnya hampir menyamai Istiqlal.

Tulisan ini bukan penolakan tanpa alasan, tapi menyikapi ide "nyleneh" Pemerintah Depok barangkali bisa dipertimbangkan sebelum ide itu benar-benar diwujudkan dengan arogan. Infiltrasi kaum kadrun berkedok bisnis sudah terbaca, jangan sampai hanya karena membela pedagang Turki, warga Depok jadi ribut sendiri.

Pilkada Depok 2020 lalu yang memenangkan Paslon Idris-Imam sesungguhnya hanya didukung tak lebih dari separo warga Depok. Hanya 63% warga mencoblos, itupun masih berbagi presentase dengan Paslon lain. Artinya kebijakan Kepala Daerah jika terjadi penolakan sudah pasti lebih setengahnya.

Jangan iming-imingi warga Depok dengan janji investasi apapun. Apalagi jika itu hanya kedok. Warga Depok hanya butuh hidup tenang dan  terjamin kehidupan toleransi dan Kebhinekaannya.
Itu saja kok.
πŸ‡²πŸ‡¨☝️☝️πŸ‡²πŸ‡¨ Source : https://seword com/p/1RpIMcvTrI

Wednesday, January 13, 2021

Rizieq Shihab Kalah di PraPeradilan: Tanda Rontoknya Dukungan Sang Dalang

*Rizieq Shihab Kalah di PraPeradilan: Tanda Rontoknya Dukungan Sang Dalang*
Oleh: Rudi S Kamri 
*Melihat nasib Rizieq Shihab (RS) saat ini dibanding dua bulan lalu seperti bumi dan langit atau perbandingan yang sangat mencolok 180%.* Saat tanggal 10 November 2020 lalu dia pulang dielu-elukan bak pahlawan. Konon katanya hari kepulangannya pun sengaja 'disetting' bertepatan dengan Hari Pahlawan. Alih-alih seperti Ayatullah Khomeini yang pulang dari pengungsian dari Perancis untuk memimpin revolusi Iran, "keperkasaan" Rizieq Shihab ternyata hanya bertahan beberapa hari.

Tanggal 10 sampai 14 November 2020 kejumawaan RS seperti over dosis. Dia liar tak terkendali. Presiden dihina, TNI dan Polri dilecehkan, malah mengancam memenggal kepala segala. Dia merajalela karena merasa dilindungi oleh "kelompok" bandar yang menjamin kebebasan dia untuk berbuat apa saja. Tapi sang Bandar atau sang Dalang mulai kehilangan nyali saat negara yang direpresentasikan di awal oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman tampil garang menggergaji RS dan FPI. Setelah itu kewibawaan negara mulai berangsur bangkit pulih saat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mohammad Fadil Imran juga tampil menggebrak.

*Duet maut Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya yang kompak membuat RS dan FPI ciut nyali*. Bahkan terkesan sang Dalang malah kabur ngumpet tinggal gelanggang meninggalkan RS dan kelompoknya. Skenario menggunakan RS sebagai proxy untuk menekan Pemerintah Pusat dan menebarkan bibit politik identitas dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020 gagal total. Bahkan RS berhasil tunduk takluk masuk meringkuk dalam tahanan. Dan tidak lama kemudian FPI sudah diumumkan sebagai ormas yang terlarang di negeri ini. Pengumuman pelarangan FPI adalah tanda kuat Negara hadir kembali melawan arogansi kelompok yang selama ini semena-mena.

Upaya RS untuk mengajukan gugatan pra-peradilan atas status penahahan dan kasusnya pun hari ini Selasa, 12 Januari 2020 kandas di tangan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini bisa dimaknai dengan kemenangan Negara atas keangkaramurkaan yang merajalela. Polri pun seolah di atas angin untuk semakin lebih percaya diri memporakporandakan kekuatan RS dan kelompoknya.

*Dengan nafas yang megap-megap, RS masih berupaya menggugat Pemerintah* melalui Mahkamah Konstitusi. Entah kaitannya apa. Tapi biarkan saja, bagi saya apa yang akan dilakukan RS dan kelompoknya hanya gertak sambal belaka. Mereka sudah tidak punya kekuatan lagi. Bahkan rekening mereka diblokir negara untuk pro yustisia pun mereka tidak mampu mencegah. Mereka hanya teriak tertinggal serak di media. Tapi seperti berteriak di ruang hampa. Tidak ada yang peduli.

*Kini, RS dan kelompoknya sudah menjadi barang rongsokan di mata Sang Dalang*. Sudah tidak ada nilai lagi. Sudah dianggap tidak bisa digunakan sebagai kuda pacu untuk keperluan sang Dalang. Inilah politik. Saat masih punya potensi kekuatan, dipuja-puji dengan sebutan setinggi langit. Namun pada saat sudah lunglai tak berdaya meringkuk dalam tahanan dan kekuatannya pun sudah ambyar hancur lebur, RS dan kelompoknya ditinggal begitu saja. Inilah ironi dalam realita perpolitikan kita.

RS dan kelompoknya sudah pernah saya bahas memang bukan kelompok berideologi terlalu tinggi. Mereka hanya kelompok pragmatis. Mereka hanya digunakan sebagai centeng atau kelompok penekan. Mereka hanya bergerak atas kehendak Sang Dalang. Kini ibaratnya mereka seperti wayang kulit yang kehilangan gapitnya, lunglai tak berdaya. Berserak kesana kemari. Tapi saya yakini mereka hanya sedang tiarap. Pada saat tersedia amunisi untuk menggerakkan mereka lagi, mereka bisa bangkit kembali dan bisa bergerak lagi. Entah kapan. 

*Negara harus waspada*. Bukan hanya waspada kepada para wayang yang tengah menjadi gelandangan, tapi juga harus *waspada terhadap kiprah Sang Dalang*. *Negara harus berani mematikan gerak Sang Dalang*. Agar jangan kembali membuat kerusuhan dan kerusakan.

Salam SATU Indonesia
12012021 Indonesia Maju

Tuesday, January 5, 2021

Setara Institute Rilis Daftar Kampus Terpapar Radikalisme

 
Setara Institute Rilis Daftar Kampus Terpapar Radikalisme
JAKARTA, SCHOLAE.CO - Hasil penelitian Setara Institute terhadap kampus-kampus yang terpapar radikalisme sudah keluar. Menurut Setara, ada 10 kampus yang sudah terpapar radikalisme; mulai dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Bandung (ITB), sampai Institut Pertanian Bogor (IPB). Paparan radikalisme ini bukan hanya pada mahasiswanya, tetapi juga sudah mengarah pada para pejabat kampusnya. Bahkan Setara Institute menyebutkan bahwa Masjid Al-Hurriyyah di IPB itu sebagai tempat kaderisasi kelompok radikal.

Menurut hasil penyelidikan, masuknya kelompok radikal ke Indonesia ini diawali oleh pergerakan Ikhwanul Muslimin. Mereka bergerak secara halus dan cermat pada masa Orde Baru. Sasaran mereka adalah dunia pendidikan. Kampus menjadi sasaran karena di sanalah mereka bisa menguasai beasiswa bagi program kaderisasinya.

Beberapa tahun kemudian, sesudah Ikhwanul Muslimin, masuklah Salafi Wahabi dan Hizbut Thahrir ke kampus-kampus. Mereka membentuk ikatan eksklusif dan secara masif menyebarkan ideologinya.

Khusus untuk IPB, gerakan masuk kampus dimulai ketika Soeharto mencanangkan Indonesia sebagai negara agraris, dan IPB sebagai kampus pertanian tentu harus menjadi pelopor. Di sana mereka berkembang biak, sehingga akhirnya mampu membangun departemen ekonomi syariah. Melalui IPB mereka melakukan kaderisasi di masjid. Mereka juga mencari siswa-siswa pintar di SMA untuk kemudian diberikan beasiswa.

Cara penyebaran ideologi mereka menarik, karena bukan hanya pada tataran diskusi saja. Semua fasilitas disediakan; mulai kos, uang bulanan sampai dikenalkan dengan wanita yang menjadi anggota untuk dikawinkan.

IPB menjadi kampus yang sangat eksklusif. Bahkan kelompok radikal itu sempat mengharuskan IPB menjadi kampus berjilbab. Mereka juga membubarkan pertunjukan musik karena sudah dianggap maksiat. Acara kebudayaan dan seni dihilangkan.

Dan ketika kaderisasi sudah berjalan, kader-kader mereka dikerahkan keluar dalam program lapangan, dengan tujuan membangun jaringan baru sekaligus menyebarkan ideologi khilafah.

Dari sana mereka berkembang biak lagi dan masuk ke BUMN, ASN bahkan TNI dan Polri. Gerakan selama 40 tahun dengan sistematis ini benar-benar dijaga dengan senyap. Mereka yang dikader ini sekarang sudah menduduki jabatan penting selevel dirjen di perusahaan pemerintah, yang kemudian kembali melakukan kaderisasi ke jajaran di bawahnya.

Mereka benar-benar terlatih untuk membangun sebuah gerakan yang akan mereka hantamkan kelak puluhan tahun kemudian. Hasil penelitian Setara Institute ini tentu dibantah oleh alumnus IPB sendiri yang sekarang sudah banyak menjadi tokoh. Siapa, sih, yang mau dibilang radikal? Sama dengan siapa, sih, maling yang mau dibilang maling? Sekian lama kelompok radikal itu bercokol di dalam dan menguasai banyak elemen penting universitas, bagaimana cara mengatasinya?

Sejak 2017, ketika menjabat rektor, Arif Satria langsung menggelar program pembauran. Ia membuka masjid di IPB untuk semua pemahaman Islam, termasuk NU dan Muhammadiyah. Jadi, masjid tidak lagi didominasi oleh kelompok tertentu saja.

Arif Satria berjuang keras agar IPB tidak lagi distigma radikal. Ia mengembangkan program multikultural di dalam kampus, juga kebangsaan. Ia merangkul dosen dan mahasiswa yang terpapar dan mulai diajak mengembangkan nilai-nilai kebangsaan.

Perjalanan memerangi radikalisme di Indonesia ini bagai jalan panjang tak berujung, karena sejak lama dibiarkan. Tetapi, setidaknya langkah-langkah kecil sudah dimulai. Kita berharap kelak hasilnya akan sesuai harapan kita.
https://www.scholae co/web/read/2399/setara.institute.rilis.daftar.kampus.terpapar.radi#:~:text=Menurut%20Setara%2C%20ada%2010%20kampus,Institut%20Pertanian%20Bogor%20(IPB).

Monday, January 4, 2021

Wakil Dekan FPIK Unpad Pernah Gabung ke HTI, Baru Dilantik Langsung Diganti

Wakil Dekan FPIK Unpad Pernah Gabung ke HTI, Baru Dilantik Langsung Diganti
BANDUNG, Universitas Padjadjaran ( Unpad) mengganti Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Dr Asep Agus Handaka Suryana. Ia diganti terkait rekam jejaknya yang pernah menjadi bagian organisasi Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI). 

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Rektor No 86/UN6.RKT/Kep/HK/2021 tentang Pemberhentian Dr Asep Agus Handaka Suryana, SPi MT, dari jabatan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dan Organisasi FPIK. 

Selanjutnya, Rektor Unpad mengangkat Dr Ir Eddy Afrianto MSi sebagai penggantinya berdasarkan Surat Keputusan Rektor No 87/UN6.RKT/Kep/HK/2021. 

"Penggantian dan pelantikan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dan Organisasi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad dilaksanakan pada Senin, 4 Januari 2021 pukul 8.00 WIB," tutur Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad, Dandi Supriadi, dalam pesan Whatsapp, Senin (4/1/2021). 

Keterlibatannya tidak disampaikan ke pimpinan Unpad Dandi menceritakan, Asep merupakan wakil dekan baru. Pelantikannya berlangsung 2 Januari 2021. Dalam proses pemilihan wakil dekan fakultas, keterlibatannya dalam HTI tidak ditemukan dan tidak tersampaikan kepada pimpinan Unpad.

 "Ternyata yang bersangkutan sempat menjadi pengurus organisasi yang saat ini dilarang pemerintah RI (HTI)," tutur dia. 


Bersedia mengundurkan diri, tetap jadi dosen 
Unpad, sambung Dandi, berkomitmen turut serta menjaga keutuhan NKRI berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 

Karena itu, Unpad melakukan pergantian sesegera mungkin. 

 "Yang bersangkutan juga sangat memaklumi hal tersebut dan telah bersedia mengundurkan diri, digantikan pejabat baru yang dilantik hari ini," beber Dandi. 

Mengenai statusnya di Unpad, saat ini Asep tetap sebagai dosen FPIK. 

https://regional.kompas com/read/2021/01/04/08024481/wakil-dekan-fpik-unpad-pernah-gabung-hti-baru-dilantik-langsung-diganti. Penulis : Kontributor Bandung, Reni Susanti Editor : Aprillia Ika

Legalitas Keputusan Pemerintah SKB Yg *Legitimatif.

Legalitas Keputusan Pemerintah SKB Yg *Legitimatif.
Oleh :
Prof. Dr Indriyanto Seno Adji, SH, MA.
Pengajar PPS Bid Studi Ilmu Hukum UI.

A). Ttg Pelarangan FPI
• Tidak perlu menjadi polemik tentang Pelarangan Kegiatan-Aktifitas FPI. Ini persoalan facet HTN, HAN dg dampak Hukum Pidana apabila dilakukan pelanggarannya, dan karenanya Keputusan Pemerintah melalui SKB memiliki legalitas yg dpt dipertanggung jawabkan secara hukum.  
Karenanya patut diapresiasi dan didukung penuh oleh semua komponen bangsa,

• Dari penelitian oleh Kementerian Dalam Negeri ini, AD/ART FPI ini bertentangan dengan UU Ormas sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 1 UU No. 16/2017 tentang Ormas, dan Kementerian Dalam Negeri sampai sekarang TIDAK menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar bagi FPI.
Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan melakukan evaluasi status hukum ormas sebagai badan hukum, dan FPI tidak pernah terdaftar sbg status badan hukumnya,

• Dr sisi hukum, identitas FPI ini layak dianggap sbg OTB (Organisasi Tanpa Bentuk) yg ilegal sifatnya, apalagi bila aktifitas dan kegiatannya terdapat dan ditemukan substansi penerapan Islam secara Kafah dibawah naungan (Negara) Khilafah Islamiyah dan memunculkan nama dan kata NKRI Bersyariah,

• Pelarangan kegiatan dan aktifitas FPI haruslah diartikan thd segala bentuk organ dan perubahannya, baik langsung atau tidak langsung, dg segala atribut maupun lambang organ dan perubahannya, karenanya pelanggaran terhadap larangan ini sbg bentuk pelanggaran hukum yg baru, apalagi dengan visi misi yg tetap tidak mengakui Pancasila, UUD’45 dan NKRI,

B). Ttg Nama & Bentuk Baru Ormas
• Perubahan nama FPI, tanpa menghendaki pendaftaran atas perubahan nama tsb, adalah tetap bertentangan dg perundang-undangan (UU Ormas dan KUHP) dan tidak sah.

• Perubahan nama dan bentuk baru organisasi terlarang yg tetap berbasis negara khilafah islamiyah adalah bentuk pembangkangan thd kekuasan negara dan konstitusi yang sah dan karenanya melanggar hukum yg harus ditindak secara tegas,

• Perubahan nama dan bentuk organisasi baru tanpa melalui prosedur hukum yg berlaku, menjadi dasar bagi Pemerintah utk lakukan Keputusan utk Pembubaran dan Pelarangan Kegiatan dan Aktifitas Organisasi Masyarakata yg Baru tsb .

C. Ttg Gugatan Ke PTUN.
• Sepanjang SKB dianggap memenuhi syarat Konkrit (pelarangan), Individual (FPI), Final (Pelarangan Kegiatan FPI), mk UU Peratun memberikan hak gugat thd SKB tsb, yg Peratun akan menilai penerbitan SKB itu dr sisi Formal (keabsahan tidaknya mekanisme penerbitan SKB) dan dr
sisi Material (ada tidaknya pelanggaran hukum atas materi/substansi SKB),

• Kelemahan dr FPI adalah absurditas dr sisi Legal Standing FPI, yaitu secara de yure bhw status hukum FPI sbg Ormas tidak pernah terdaftar sbg Badan Hukum di Kemenkumham, dan juga FPI sejak 20 Juni 2019 sudah tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar dr Kemendagri utk lakukan kegiatan dan aktifitasnya, sehingga tidak ada Legal Standing FPI sbg Badan Hukum
(Subyek yg dpt ajukan Gugatan) .

Monday, December 28, 2020

Gerak Gerik ARAB SPRING Perlu Diwaspadai

 

Mulai di kaitkan

GERAK SIGAP TNI DAN "ARAB SPRING"  - Respon TNI terhadap gelagat memecah persatuan bangsa layak diapresiasi. Nampaknya setelah kecolongan di bandara Soetta,   kini TNI -  khususnya Pangdam Jaya -  tak mau dipermalukan lagi.  Atau Pangdam  akan hilang jabatan seperti Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar.   

Saya kira intelejen sudah mencium gelagat yang lebih masif.  Bahwa  "refolusi akhlak" yang didengungkan itu hanya kedok untuk merebut kekuasaan. 

Patut dicurigai bahwa ada banyak elite lokal yang menumpang isu itu.  Khususnya kubu Cendana dan pengusaha dan dan mantan penguasa yang diuntungkan oleh rezim sebelumnya.  Akumulasi kekecewaan karena tidak kebagian posisi - kehilangan jabatan dan pengungkapan berbagai kasus yang melibatkan mereka. Juga pundi pundi dari bisnis gaya mafia yang hilang.  

WAJAH WAJAH yang hadir dalam acara Maulid Nabi dan resepsi pernikahan di Petambuaran -  Jakarta Pusat,  beberapa hari lalu - menunjukkan siapa saja yang menyuntik energi sang Imam cabul itu hingga punya nyali lebih.  Karena backing-nya kuat dan massanya militan.  

Afif Fuad Saidi, sorang kolumnis di media Islam moderat  Cyber Waroom PP GP Ansor,  menandai bahwa tanda tanda "Arab Spring" sudah nampak di sini.  Dia menyebut tiga cirinya. 

"Arab Spirng" adalah gelombang musim semi politik di jazirah Arab yang awalnya menjatuhan rezim korup di Tunisia namun pada akhirnya  merembet dan meluluh lantakkan negara.  Dimulai dari Tunisia,  Libya, Yaman dan Suriah.  

Target berikutnya adalah Indonesia. Dan kini tengah diupayakan.  

Negara negara muslim di Timur Tengah itu  sudah hancur luluh  dan jadi negara gagal akibat gerakan propaganda kaum radikalis yang mengatasnamakan revolusi. 

Penjaja revolusi menjanjikan seribu janji manis, khilafah Islam, keadilan,  perdamaian, kesejahteraan. Surga.  Namun yang terjadi kebalikannya, perang sipil berkobar, saling bunuh sesama,  negara  hancur dan menyisakan penyesalan. Neraka dunia.  

Gerakan yang dimotori oleh kelompok ‘radikal’ tersebut, sudah nampak di sini.  Sudah siaga. 

Mereka akan melakukan apa yang dilakukan oleh idola mereka di jazirah Arab sana untuk menghancurkan negeri. Massa pendukung mereka adalah orang orang yang kalah - gagal dalam hidup -  kurang pendidikan dan korban hasutan politik berkedok agama.  

Mimpi khilafah Islamiyah di Suriah, Irak, dan Libya menyebabkan gelombang pengungsian ke Eropa.  

Ikhwanul Muslimin yang  memenangkan pemilu di Mesir dan Tunisia harus kecewa karena  negara-negara tersebut luluh-lantah akibat kekacauan. 

Dan kini mencuci otak generasi muda di sini melalui dakwah tarbiyah PKS. Hampir semua kebijakan pemerintah ditentang PKS.  Meniru Mesir. 

Keberhasilan kelompok radikal menghancurkan jazirah Arab menjadi semangat jejaring mereka di Eropa, Afrika, Asia, Australia, bahkan kini sampai ke Indonesia. 

Inilah tiga tandanya, kata  Afif Fuad Saidi : 

PERTAMA, politisasi agama. 

Sedang gencar dikobarkan.  Gerakan mereka mengatasnamakan "umat" dan "Tuhan", gerakan mereka seolah membela "agama" dan umat Islam, serta menjadikan simbol-simbol Islam sebagai basis gerakan mereka. Di Damaskus, mereka menggunakan Masjid Jami’ Umawi sebagai markas demonstran,

Sedangkan di Indonesia, pengajian pengajian dan mimbar masjid - khususnya pada khutbah Jumat - mereka gunakan untuk propaganda kebencian pada pemerintah.  Jika Yusuf Al Qardlawi pimpinan Ikhwanul Muslimin pernah menyerukan “Jumat al-Ghadab” atau "Jumat kemarahan", itu yang sudah dipraktikkan di Indonesia.

KEDUA, melakukan pembunuhan karakter pada ulama. 

Khususnya ulama yang menjadi lawan politik dan gerakan mereka.  Ulama yang pro pemerintah, pro kebangsaan dan NKRI mereka tuding "penjilat istana"

Di Danaskus - Syeikh Sa’id Ramadhan al-Buthi, ulama besar yang karyanya bertebaran di perpustakaan kampus Islam dunia, wafat di masjid al-Iman Damaskus saat pengajian tafsirnya berlangsung. Al-Buthy dan 45 orang lainnya harus terbunuh hanya karena berbeda pandangan politiknya.

Al-Buthi juga dianggap “penjilat istana” dan dianggap sebagai pengikut Syiah -  padahal Al-Buthi adalah ulama Aswaja, ceramah dan karyanya getol menyuarakan Aswaja : ashul sunah wa jama'ah - hanya karena pandangan kebangsaannya, beliau harus terbunuh.

Lalu, bagaimana di Indonesia? Kurang lebih sama, para ulama dibunuh karakternya, Prof. Quraish Shyihab adalah salah satunya. Mereka menuduhnya sebagai seorang syiah, Kiai Mustafa Bisri dituduh liberal, begitu juga Kiai Said Agil Siradj, dituduh Syiah dan liberal, yang berseberangan pandangan politiknya dihabisi, difitnah, ingat kasus TGB Zainul Madji? 

Tokoh yang awalnya mereka puja, karena pandangan politiknya berubah, mereka memfitnahnya sedemikian rupa.

Sebaliknya mereka memanggungkan ustadz abal-abal yang lebih menghibur. Atau enteng mencaci maki.   

KETIGA propaganda anti pemerintah.  

Mereka melakukan agitasi dan seruan ketidakpercayaan pada pemerintah dan istana. 

Di Suriah, Basyar al-Assad dituduh Syiah, dituduh kafir dan membantai kaum sunni. Sedangkan di Indonesia, Jokowi dituduh anak PKI, keluarganya dituduh sebagai Kristen, antek China. Polanya sama. 

Mereka juga menggugat ketidak-percayaan pada sistem dan pelaksana negara. Mereka menawarkan “Teko ajaib” bernama khilafah islamiyah sebagai solusi dari sistem demokrasi. 

Masalah apa pun yang ada di Indonesia, solusinya adalah Khilafah Islamiyah, dengan melemahkan sistem dan pelaksana negara di Indonesia. 

Di Suriah ada jargon tertentu yang selalu diteriakkan, seperti "al-sha’b yurid isqat al-nizam"  (rakyat menghendaki rezim turun) dan "irhal ya Basyar"  (turunlah Presiden Basyar), di Indonesia juga sama, apa pun demonya, intinya tetap "turunkan Presiden Jokowi".

Polanya sangat mirip, jika tidak boleh dikatakan sama. 

Suriah saat ini luluh lantak karena membiarkan dan terlena pada gerakan ‘radikal’ tersebut. Jangan sampai di Indonesia terjadi seperti Suriah. 

Semoga TNI dan Polri - khususnya Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya - tidak kecolongan lagi. 

Mari bersama lawan propaganda mereka.  

Sing waras ojo ngalah! 
Yang waras jangan ngalah.  ***
By : Supriyanto M.
NEWS.IniOK.com

Tags

Analisis Politik (275) Joko Widodo (150) Politik (106) Politik Baik (64) Berita Terkini (59) Pembangunan Jokowi (55) Jokowi (52) Lintas Agama (31) Renungan Politik (31) Perang Politik (29) Berita (27) Ekonomi (25) Anti Radikalisme (24) Pilpres 2019 (23) Jokowi Membangun (22) Perangi Radikalisme (22) Pembangunan Indonesia (21) Surat Terbuka (20) Partai Politik (19) Presiden Jokowi (19) Lawan Covid-19 (18) Politik Luar Negeri (18) Bravo Jokowi (17) Ahok BTP (14) Debat Politik (14) Radikalisme (13) Toleransi Agama (12) Caleg Melineal (11) Menteri Sri Mulyani (11) Perangi Korupsi (11) Berita Hoax (10) Berita Nasional (9) Education (9) Janji Jokowi (9) Keberhasilan Jokowi (9) Kepemimpinan (9) Politik Kebohongan (9) Tokoh Dunia (9) Denny Siregar (8) Hidup Jokowi (8) Anti Korupsi (7) Jokowi Hebat (7) Renungan (7) Sejarah Penting (7) Selingan (7) Ahok (6) Health (6) Perangi Mafia (6) Politik Dalam Negeri (6) Gubernur DKI (5) Jokowi Pemberani (5) KPK (5) Khilafah Makar (5) Kisah Nyata (5) Lawan Radikalisme (5) NKRI Harga Mati (5) Negara Hukum (5) Partai PSI (5) Pengamalan Pancasila (5) Pilkada (5) Refleksi Politik (5) Teknologi (5) Anti Teroris (4) Bahaya Khalifah (4) Berita Baru (4) Dugaan Korupsi (4) Indonesia Maju (4) Inspirasi (4) Kebudayaan Indonesia (4) Lagu Jokowi (4) Mahfud MD (4) Menteri Pilihan (4) Pancasila (4) Pendidikan (4) Pileg 2019 (4) Politik Identitas (4) Sejarah (4) Tokoh Masyarakat (4) Tokoh Nasional (4) Vaksin Covid (4) Adian Napitupulu (3) Adudomba Umat (3) Akal Sehat (3) Analisa Debat (3) Artikel Penting (3) Atikel Menarik (3) Biologi (3) Brantas Korupsi (3) Covid-19 (3) Demokrasi (3) Dewi Tanjung (3) Hukum Karma (3) Karisma Jokowi (3) Kelebihan Presiden (3) Kesaksian (3) King Of Infrastructur (3) Lagu Hiburan (3) Makar Politik (3) Melawan Radikalisme (3) Musibah Banjir (3) Nasib DKI (3) Nasihat Canggih (3) Negara Maju (3) Negara Makmur (3) Nikita Mirzani (3) PKN (3) Pembubaran Organisasi (3) Pemilu (3) Pendidikan Nasional (3) Pendukung Jokowi (3) Penegakan Hukum (3) Poleksos (3) Politik Adudomba (3) Rekayasa Kerusuhan (3) Rencana Busuk (3) Revisi UUKPK (3) Sederhana (3) Tanggung Jawab (3) Testimoni (3) Tokoh Revolusi (3) Waspada Selalu (3) Ada Perubahan (2) Agenda Politik (2) Akal Kebalik (2) Akal Miring (2) Anggaran Pemprov (2) Antusias Warga (2) Arsitektur Komputer (2) Basmi Mafia (2) Basmi Radikalisme (2) Beda Partai (2) Berita Internasional (2) Budiman PDIP (2) Capres Cawapres (2) Cinta Tanah Air (2) Dasar Negara (2) Denny JA (2) Erick Thohir (2) Etika Menulis (2) Filsafat (2) Fisika (2) Free Port (2) Gerakan Budaya (2) Gereja (2) Himbauan (2) Information System (2) Isu Sara (2) Jaga Presiden Jokowi (2) Jalan Toll (2) Jenderal Pendukung (2) Jihat Politik (2) Jokowi Commuter (2) Jokowi Guru (2) Jokowi Motion (2) Kabinet II Jokowi (2) Kasus Hukum (2) Kasus Korupsi (2) Kehebatan Jokowi (2) Kemajuan Indonesia (2) Kemanusiaan (2) Kerusuhan Mei (2) Komputer (2) Komunikasi (2) Kriminalisasi Ulama (2) Langkah DPRD-DPR (2) Lawam Penghianat Bangsa (2) Lawan Fitnah (2) Mafia Indonesia (2) Media Sosial (2) Menteri Susi (2) Merakyat (2) Miras (2) Motivasi (2) Nilai Rupiah (2) Olah Raga (2) Opini (2) Pembangunan Pasar (2) Pemimpin Pemberani (2) Pengadilan (2) Pengatur Strategi (2) Penjelasan TGB (2) Penyebar Hoax (2) Perangi Terroriis (2) Pidato Jokowi (2) Political Brief (2) Politik ORBA (2) Program Jokowi (2) Raja Hutang (2) Ruang Kesehatan (2) Sampah DKI (2) Selengkapnya (2) Sertifikat Tanah (2) Simpatisan Jokowi (2) Suka Duka (2) Sumber Kekuasaan (2) Survey Politik (2) Tegakkan NKRI (2) Tenaga Kerja (2) Tirta Memarahi DPR (2) Toll Udara (2) Transparan (2) Ucapan Selamat (2) Ulasan Permadi (2) Ultah Jokowi (2) Undang Undang (2) Adek Mahasiswa (1) Aksi Gejayan (1) Aksi Makar (1) Alamiah Dasar (1) Ancaman Demokrasi (1) Andre Vincent Wenas (1) Anggarana Desa (1) Anies Dicopot (1) Ansor Banten (1) Antek HTI (1) Anti Cina (1) Anti Terrorris (1) Anti Vaksin (1) Anti Virus (1) Arti Corona (1) Aset BUMN (1) Atheis (1) BIN (1) BTP (1) Bahasa Indonesia (1) Bahaya Isis (1) Bangkitkan Nasionalisme (1) Bangsa China (1) Bank Data (1) Bantu Dishare (1) Basuki Tjahaya Purnama (1) Bawah Sadar (1) Bencana Alam (1) Berani Karena Jujur (1) Berani Melapor (1) Binekatunggal Ika (1) Bintang Mahaputera (1) Bisnis (1) Bongkar Gabeneer (1) Bravo Polri (1) Bravo TNI (1) Breaking News (1) Budiman Sujatmiko (1) Bumikan Pancasila (1) Bunuh Diri (1) Busana (1) Buya Syafii Maarif (1) Calon Menteri (1) Cari Panggung Politik (1) Cctvi Pantau (1) Cendekia (1) Croc Brain (1) Cudu Nabi Muhammad (1) Cybers Bots (1) Daftar Tokoh (1) Dagang Sapi (1) Danau Toba (1) Data Base (1) Demo Bingung (1) Demo Gagal (1) Demo Mahasiswa (1) Demo Nanonano (1) Demokrasi Indonesia (1) Deretan Jenderal (1) Dewan Keamanan PBB (1) Digital Divelovement (1) Dosa Kolektif (1) Dubes Indonesia (1) Ekologi (1) Extrimis (1) FBR Jokowi (1) Faham Khilafah (1) Filistinisme (1) Filosofi Jawa (1) Fund Manager (1) G30S/PKI (1) GPS Tiongkok (1) Gagal Faham (1) Gaji Direksi (1) Gaji Komisaris (1) Gaya Baru (1) Gelagat Mafia (1) Geografi (1) Gerakan (1) Gerakan Bawah Tanah (1) Gibran (1) Grace Natalie (1) Gubernur Jateng (1) Gus Nuril (1) Gusti Ora Sare (1) HTI Penunggang (1) Hadiah Tahun Baru (1) Hari Musik Nasional (1) Hiburan (1) Hukuman Mati (1) Hypnowriting (1) Identitas Nusantara (1) Illegal Bisnis (1) Ilmu Pengetahuan (1) Ilusi Identitas (1) Imperialisme Arab (1) Indonesia Berduka (1) Indonesia Damai (1) Indonesia Hebat (1) Injil Minang (1) Intermezzo (1) Internet (1) Intoleransi (1) Investor Asing (1) Islam Nusangtara (1) Istana Bogor (1) Isu Agama (1) Isu Politik (1) J Marsello Ginting (1) Jadi Menteri (1) Jalur Gaza (1) Jangan Surahkan Indonesia (1) Jembatan Udara (1) Jenderal Moeldoko (1) Jenderal Team Jkw (1) Jilid Milenial (1) Jiplak (1) Jokowi 3 Periode (1) Jokowi Peduli (1) Jualan Agama (1) Jurus Pemerintah (1) Jusuf Kalla (1) Kadrun (1) Kambing Hitam (1) Kampus Terpapar Radikalisme (1) Kasus BUMN (1) Kasus Keluarga (1) Kebusukan Hati (1) Kecelakaan (1) Kehilangan Tuhan (1) Kehilangan WNI (1) Kekuasaan (1) Kekuatan China (1) Kemengan Jokowi (1) Kena Efisensi (1) Kepribadian (1) Keputusan Pemerintah (1) Kerusuhan 22 Mei (1) Kesaksian Politikus (1) Keseahatan (1) Ketum PSI (1) Kitab Suci (1) Kode Etik (1) Komnas HAM (1) Komunis (1) Konglomerat Pendukung (1) Kopi (1) Kota Bunga (1) Kota Misteri (1) Kota Modern (1) Kota Zek (1) Kredit Macet (1) Kuliah Uamum (1) Kunjungan Jokowi (1) Kurang Etis (1) LPAI (1) Lagu Utk Jokowi (1) Lahan Basah (1) Larangan Berkampanye (1) Larangan Pakaian (1) Lawan Rasa Takut (1) Leadership (1) Legaci Jokowi (1) Lindungi Jokowi (1) Lintas Dinamika (1) Luar Biasa (1) MPG (1) Mabok Agama (1) Mafia Ekonomi (1) Mafia Tanah (1) Mahakarya (1) Mahkamah Agung (1) Manfaat Vaksin (1) Mari Tertawa (1) Masa Kampanye (1) Masalah BUMN (1) Matematika (1) Membunuh Sains (1) Mempengaruhi Musuh (1) Mempengaruhi Orang (1) Mendisplinkan Siswa (1) Mengharukan (1) Menghasut Pemerintah (1) Menghina Lambang Negara (1) Mengulas Fakta (1) Menjaga Indonesia (1) Menjaga Jokowi (1) Menjelang Pemilu (1) Menjlang Pelantikan (1) Menko Polhukam (1) Menteri (1) Menteri Agama (1) Menteri Sosial (1) Menydihkan (1) Mesin Pembantai (1) Minuman Keras (1) Model Tulisan (1) Muhamad Ginting (1) Mumanistik (1) Muslim Prancis (1) Musu RI (1) Musuh Dlm Selimut (1) Obat Tradisional (1) Oligarki (1) Omnibus Law (1) Oramas Terlarang (1) Orang Baik (1) Orang Beragama (1) Orang Bodoh (1) Orang Kaya (1) Ormas Islam (1) Otak Kebalik (1) Overdosis Haram (1) PHK dan Buruh (1) Palestina (1) Panduan (1) Pantau Jakarta (1) Para Makar (1) Parawisata (1) Partai Baru (1) Partai Komunis (1) Pasar Murah (1) Pelarian (1) Pembayaran Utang Negara (1) Pembela Rakyat (1) Pembumian Pancasila (1) Pemerintahan Jayabaya (1) Pemilihan Presiden (1) Pemprov DKI (1) Pencerahan (1) Pencucian Uang (1) Pendukung Lain (1) Penebaran Virus so (1) Pengacau Negara (1) Pengalaman (1) Pengangguran (1) Pengaruh (1) Pengertian Istilah (1) Pengertian Otoritas (1) Penggulingan Rezim (1) Penghianat Bangsa (1) Pengobatan (1) People Power (1) Perang Dunia III (1) Perangi Tetroriis (1) Peraturan (1) Perayaan Natal (1) Percobaan (1) Perguruan Tinggi (1) Peringatan Keras (1) Peristiwa Mei 1998 (1) Pernikahan (1) Pernyataan ISKA (1) Pertamina (1) Pertemuan Politik (1) Pesan Gus Nuril (1) Pesan Habib (1) Peta Politik (1) Pidato Prisiden RI (1) Pil Pahit Srilanka (1) Pilkada 2018 (1) Pilkada Solo (1) Pilpres Curang (1) Pimpinan MPR (1) Politik Agama (1) Politik Catur Jkw (1) Politik Kepentingan (1) Politik LN (1) Politik Uang (1) Politikus (1) Pollitik (1) Profesional (1) Propaganda (1) Propaganda Firehose (1) Psikoanalisa (1) Psikologi Praktis (1) Puisi (1) Pulau Terindah (1) Quick Count (1) RUU Kadrun (1) Raja Bonar (1) Raja Debat (1) Raksasa (1) Rakyat Kecil (1) Realita Politik (1) Rekam Jejak (1) Rekapitulasi DPS (1) Reklamasi Pulau (1) Relawan Jokowi (1) Remix Sunda (1) Rendah Hati (1) Reungan Politik (1) Rhenald Kasali (1) Risma (1) Ruhut P Sitompul (1) Saksi Yehuwa (1) Sangat Canggih (1) Scandal BLBI (1) Seharah Pers (1) Sehat Penting (1) Sejarah Politik (1) Sekilas Info (1) Selamat Imlek (1) Sembuhkan Jiwasraya (1) Seni (1) Seniman Bambu (1) Shanzhai (1) Sidak Harga (1) Sidang MPR (1) Sigmun Freud (1) Silaturahmi (1) Sistem Informasi (1) Skema Kerusuhan (1) Skenario 22 Mei (1) Skenario Demonstrans (1) Skripsi (1) Soekarno (1) Stasiun KA (1) Suku Minang (1) Sumber Inspirasi (1) Super Power (1) Superkarya (1) Syirianisasi (1) System Informasi (1) TKA Siapa Takut (1) Tahun Kampret (1) Taliban (1) Tanda Kehormatan (1) Tanda Zaman (1) Tanggapan Atas Pidato (1) Tanya Jawab (1) Tebang Pilih (1) Teori Kepribadian (1) Terkaya Indonesia (1) Terorisme (1) Terrorisme (1) Tidak Becus Kerja (1) Tindakan Makar (1) Tingkat Kemiskinan (1) Tinjauan Filsafat (1) Tips dan Trik (1) Toleransi Identitas (1) Travelling (1) Tuan Rumah (1) Tukang Kayu (1) UU Cipta Kerja (1) Ucapan Gong Xi Fat Choi (1) Ulama Bogor (1) Ulasan Berita (1) Ulasan Suriah (1) Ustadz Bangsa (1) Via Vallen (1) Virus Covid-15 (1) Wajib Baca (1) Wakil Tuhan (1) Wali Kota (1) Wanita Kartini (1) Wewenang (1) Yusril Blakblakan (1)