Latest News

Selengkapnya Diteruskan DI NEWS.TOPSEKALI.COM

Showing posts with label Penegakan Hukum. Show all posts
Showing posts with label Penegakan Hukum. Show all posts

Friday, November 13, 2020

Dengan Alasan Apapun Hukum Harus Di Tegakkan,Sedang Atau Setelah Seseorang atau Kelompok Membuat Kerusakan

Pendukung Rizieq Shihab Bebas Merajalela, Negara Kemana?
[Oleh:Rudi S Kamri]

Tanggal 10 November 2020, bagi saya bukan sekedar Hari Pahlawan, tapi lebih merupakan hari kekalahan negara dari sekelompok orang yang bebas leluasa memporakporandakan semua aturan negara. Dan sekelompok orang yang menabrak semua aturan di jalan tol dan merusak fasilitas umum di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta adalah mengaku beragama Islam yang sedang "menuhankan" junjungannya yaitu Mohammed Rizieq Shihab.

Akal sehat mereka musnah saat virus kultus individu terhadap manusia menggerogoti jiwanya. Ajaran Islam yang begitu mulia yang mengajarkan "kebersihan adalah sebagian dari iman" lenyap di otak para pemuja buta. Akhirnya yang terjadi kedzaliman terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka tidak peduli terhadap kerusakan yang mereka timbulkan, mereka tidak peduli dengan kepentingan orang lain yang harus berkorban jadwal terbang mereka yang berantakan. Dan mereka pun tidak peduli bagaimana mata dunia International begitu buruk melihat Indonesia.(lanjutkan baca narasi menarik berikkut di bwh ... )

Dan ironisnya negara terkesan abai menjaga wibawanya. Jujur saya tidak percaya dengan analisa ini adalah "strategi catur Jokowi" lagi. Saya juga tidak setuju dengan semua analisa yang membenarkan apapun langkah Jokowi. Fanatisme para pendukung Jokowi yang buta, di mata saya sama dan sebangun dengan level fanatisme pendukung Rizieq Shihab. Semua sama-sama telah kehilangan obyektivitas dan akal sehat. Tidak pernah mampu melihat putih adalah putih, hitam tetaplah hitam.

Apapun alasannya, negara telah dipermalukan oleh kelakuan seenak hati para pendukung Rizieq Shihab. Negara tidak hadir untuk melindungi obyek vital seperti Bandara. Harus diakui para pembantu Presiden Jokowi di bidang politik dan keamanan telah bertindak banci, dengan membiarkan kehormatan Presiden diinjak-injak oleh kelompok yang jelas berseberangan dengan Pemerintah.

Bahkan Menkopolhukam dan Mendagri pun membiarkan Gubernur DKI Jakarta "sowan" ke mantan pelarian dengan mengabaikan semua protokol kesehatan. Bahkan konon kabarnya segera Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat, giliran akan sowan ke Rizieq Shihab. Bagaimana mungkin para pembantu Presiden merendahkan diri kepada orang yang sering mendzolimi Presiden Jokowi dengan menyebut "presiden ilegal". Anies Baswedan dan Ridwan Kamil secara terang benderang, melecehkan kewibawaan Presiden, hanya karena kepentingan pragmatis ingin beternak dukungan untuk 2024. Dan anehnya Menkopolhukam dan Mendagri tidak berbuat apa-apa untuk melindungi kehormatan Presiden. Ini ada apa?

Belum lagi, betapa sedihnya saya melihat barisan pegawai BUMN PT. Angkasa Pura di bagian apron Bandara berbaris rapi di bawah pesawat mengelu-elukan kedatangan Rizieq Shihab. Bagaimana langkah Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengatasi gejala radikalisme yang semakin nampak terang benderang di lingkungan BUMN? Juga apa langkah kongrit Panglima TNI melihat ternyata masih banyak tentara yang terpapar paham radikalisme? Jangan-jangan semua pembantu Presiden saat ini bukan bekerja sesuai arahan Presiden tapi malah sedang sibuk mengamankan posisinya nanti di tahun 2024. Entahlah.....

Bagaimana mungkin negara dikelola seperti ini? 

Jujur saya kecewa. Dukungan saya kepada Presiden Jokowi harus didukung juga dengan langkah tegas Presiden untuk membentuk Tim Kerja Presiden yang hanya loyal kepada Presiden Jokowi dan Pancasila. Presiden Jokowi harus segera mengambil keputusan yang strategis, cerdas dan keras. Jangan lagi melakukan pembiaran. Kedatangan Rizieq Shihab bagi saya adalah signal kuat terbangunnya perlawanan kepada Pemerintah dengan lebih masif dan sistematis. Presiden Jokowi tidak boleh melihat fenomena ini dengan biasa-biasa saja. Harus ada langkah contingency plan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang bakal terjadi. 

Terakhir, saya hanya mengetuk kesadaran kolektif bagi para pendukung fanatik Presiden Jokowi. Mari jadi pendukung Presiden Jokowi dengan obyektif dan terukur. Menjaga Indonesia dan menjaga Presiden Jokowi bukan berarti harus selalu membenarkan langkah Presiden dan pembantunya tanpa reserve. Terkadang kita perlu juga mengkritisi dan memberi masukan kepada Presiden Jokowi. Bagi saya itulah cara yang paling cerdas dan elegan agar Presiden Jokowi selamat menuntaskan pengabdiannya hingga Oktober 2024.

Mudah-mudahan ke depan negara tidak lagi abai menjaga marwah dan kehormatannya. Radikalisme dengan menggunakan topeng agama sedang mengancam Kebhinekaan Indonesia. Radikalisme ini adalah saudara kandung dari ideologi pro khilafah. Dan keduanya harus dibendung sekuat tenaga agar Indonesia tetap ada sampai waktu yang tak terhingga. 

Ini hanya sekedar keprihatinan saya, seorang rakyat jelata yang cinta Indonesia dan Pancasila.
Salam SATU Indonesia
12102020

====================

ARTIKEL TAMBAHAN

Sikap saya memilih Jokowi tidak lepas dari dukungan saya kepada PDIP. Saya tahu kelemahan PDIP. Apa itu?  politisasi agama. Sejak Jokowi jadi presiden, gerakan fitnah terhadap PDIP sangat sistematis. Itu dilakukan terutama oleh kelompok radikal dan punya dendam pribadi kepada Soekarno. 

Mereka ini jelas ex Masyumi, Darul islam Indonesia dan termasuk ex orba. Di era Jokowi gerakan islam walau tadinya segelintir namun semakin lama semakin besar. Mengapa ? Karena diongkosi oleh partai dan kelompok yang dendam kepada PDIP.

Dalam situasi ini, anda bisa bayangkan. Kalau Jokowi keras , akan semakin merugikan PDIP. Akan semakin kuat persatuan islam diakar rumput untuk menghabisi PDIP. Sementara PDIP itu perjuanganya adalah NKRI, Pancasila, UUD 45. Poltik kebangsaan. 

Berseberangan dengan umat islam justru tidak mencerminkan dasar perjuangan PDIP sendiri. Secara UU jelas gerakan radikalisme itu melawan negara. Namun masalahnya, kaum radikal dan non radikal itu berbaur. Mereka menjadi invisible power, yang kapan saja bisa dimanfaatkan oleh Parpol untuk mendapaktan suara. Salah kelola akan menimbulkan konplik.

https://erizeli.literalisme.com/2020/11/jalan-panjang-pdip-mengawal-pancasila.html



Sunday, September 20, 2020

Anies harus dihukum karena melanggar PSBB dan Protokol Kesehatan.



Pers Release.
Untuk diwartakan segera.

Anies harus dihukum karena melanggar PSBB dan Protokol Kesehatan.

Kepala Badan Kepegawaian Provinsi DKI Jakarta, Khaidir angkat bicara soal jenazah Sekda provinsi Jakarta Saefullah yang wafat pada tanggal 16 September 2020 dan  dinyatakan positif Covid 19  dibawa ke Balai Kota untuk mendapatkan penghormatan terakhir yang dikritik  oleh saya.  Saya mengatakan bahwa seharusnya sesuai  protokol kesehatan dan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), jenasah Saefullah  karena sudah dinyatakan positif Covid 19 langsung dibawa ke pemakaman di TPU. Sikap Anies Baswedan yang meminta jenasah  Saefullah mampir ke balaikota untuk mendapatkan penghormatan dari Anies Baswedan adalah sikap sombong juga sekaligus bodoh.  Sebuah kesombongan, seharusnya Anies Baswedan yang masih hidup itu mendatangi dan memberi penghormatan terakhir ke rumah sakit. Atau Anies Baswedan bisa lakukan penghormatan  bersiap di tepi jalan di rumah sakit sambil mobil jenasah berjalan menuju ke TPU. Para tenaga kesehatan, perawat dan dokter saja yang wafat terkena Covid 19 karena bekerja  menolong penderita Covid 19 langsung dibawa ke pemakaman di TPU. Para kerabat dari perawat dan dokter itu mendatangi ke rumah sakit berdiri di tepi jalan untuk memberi penghormatan terakhir kepada jenasah yang akan dibawa langsung ke TPU. Sebuah kebodohan karena tindakan Anies Baswedan itu justru melanggar peraturan gubernur yang dibuatnya sendiri tentang Pembatasan Sosial Beskala Besar (BSPP) sebagaimana diatur dalam Pergub Jakarta penerapan pengetatan PSBB  mengacu Peraturan Gubernur Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Pergub Jakarta  no.41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi atas pelanggatan terhadap PSBB di Jakarta. Tindakan bodoh gubernur Jakarta, Anies Baswedan itu melanggar Undang-undang (UU) no.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta UU no. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

"Itu orang yang mengkritiknya saja yang artinya tidak paham kepada etika birokrasi dan tidak paham adat istiadat ketimuran," kata Khaidir kepala badan kepegawaian pemprov Jakarta menanggapi kritik.saya terhadap bosnya pada hari  Kamis, 17 September 2020. Khaidir juga mengatakan  bahwa jenazah almarhum Sekda Saefullah dengan mobil ambulans itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan bahkan jenazah itu tidak dibuka dan tetap di dalam peti mati. Mencermati sikap dan tanggapan Khaidir ini saya jadi tertawa geli sendiri. "Zaman yang terbuka  seperti sekarang  ini kok masih banyak orang jadi pejabat publik,  sama bodohnya dengan bosnya dan menjilat membela kesalahan bosnya? Pantas saja Jakarta terus hancur dan terus menjadi zona hitam pandemi Covid 19 karena dikelola oleh pejabat yang sangat tidak cerdas dan tega mengorbankan hidup warganya", pikir saya dalam hati. Padahal ketika mau menerapkan kembali PSBB di Jakarta 13 Septembe  2020 Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta  berkoar-koar menyalahkan warga yang tidak taat protokol kesehatan dan sikap pemerintah pusat yang mendahulukan ekonomi ketimbang kesehatan dalam menangani pandemi Covid 19. Sementara apa yang dikoar-koarkan Anies Baswedan tidak sejalan dengan perilakunya yang sombong menunjukkan kekuasaannya sebagai gubernur yang bisa semaunya memerintah serta  membawa jenasah Sekda Saefullah dan boleh mengumpulkan membuat kerumunan ratusan orang dibalaikota Jakarta. 

Coba kita perhatikan dengan jelas ketentuan dan pernyataan Anies  Baswedan terhadap penetapan pemberlakuan PSBB di Jakarta. Sehari setelah itu ada tindakan tidak konsisten yang membuat apara pemprov dikesankan pilih-pilih dalam menerapkan aturan PSBB. Tanggal 17 September 2020 ada dua pengusaha rumah makan yang terjaring razia yustisi yang dilakukan petugas pemprov Jakarta  di kawasan Ciracas. Kedua pengusaha rumah makan itu  divonis bersalah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 17 Septembe 2020 karena kedapatan menyediakan tempat makan di tempat dan menyebabkan kerumunan orang. Mereka divonis bersalah dan dianggap terbukti melanggar aturan PSBB sebagaimana  diatur Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Jakarta. Atas pelanggaran itu mereka dihukum denda administrasi. Satu pengusaha itu mendapat sanksi segel tiga kali 24 jam dan denda Rp 5.000.000 dan pengusaha satunya  lagi kena sanksi segel tiga kali 24 jam dan denda Rp. 500.000.

Bahkan sering kita saksikan di media massa warga sampai menangis dan memohon agar jenasah anggota keluarga bisa dibawa mampir ke rumah duka. Tetapi pihak aparat pemprov tidak mengizinkan atas nama protokol kesehatan dan akan menimbulkan kerumunan para pelayat, ditakutkan menjadi klaster penyebaran Covid 19. Banyak warga Jakarta  yang dihukum atas nama pelanggaran menimbulkan kerumunan, tidak menggunakan masker dan tidak boleh memberi penghormatan terakhir keluarganya yang wafat dan dinyatakan positif Covid 19. Tetapi pada tanggal 16 September 2020 gubernur Jakarta Anies dengan sombong dan bodoh menampakan pelanggaran terbuka terhadap kebijakan PSBB yang dibuatnya sendiri dan melanggar  UU. Sudah jelas bahwa Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta, pada tanggal 13 September 2020 berkoar-koar  menyatakan di Jakarta mulai Senin  14 September 2020, kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama dua pekan ke depan hingga 27 September 2020. Salah satu yang jadi poin penting dalan aturan PSBB ketat yang dikoar-koarkan Anies Baswedan adalah tidak boleh ada kegiatan dengan  kerumunan orang lebih dari 5 orang di area publik. Jelas pada tanggal 16 September 2020 itu Anies Baswedan telah dengan sengaja mengumpulkan dan membuat kerumunan  ratusan orang di balaikota Jakarta yang mau memberi penghormatan kepada jenasah Sekda Saefullah. Juga secara terbuka  gubernur Jakarta melanggar protokol kesehatan membawa jenasah Sekda Saefullah yang sebelumnya dinyatakan positif Covid 19 ke balaikota Jakarta. 

Salah satu yang jadi poin penting dalam pelaksanaan  PSBB adalah pembatasan aktivitas di restoran, kafe, dan rumah makan, di tempat bekerja atau area publik lainnya. Atas sikap sombong Anies Baswedan tersebut jelas sudah melanggar Pergub Jakarta  no.41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi atas pelanggaran terhadap PSBB di Jakarta. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2,3,4 Pergub Jakarta no.41 tahun 2020 menyatakan bahwa 
(1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang 
tidak dikecualikan yang melanggar penghentian sementara 
aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan 
PSBB dikenakan sanksi administratif berupa: 
a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan 
kantor/tempat kerja; dan 
b. denda administratif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta 
rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah). 

(2) Dalam hal tempat kerja/ kantor yang dikecualikan dari 
penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja 
selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan 
kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona 
Virus Disease 2019 (COVID- 19), pimpinan tempat kerja 
dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan 
denda administratif paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh 
lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah). 
(3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, 
Transmigrasi dan Energi dengan pendampingan dari Perangkat 
Daerah terkait. 
(4) Penyegelan kantor/tempat kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

Nah kita berharap ada tindakan tegas dan sanksi tegas atau setidaknya peringatan tegas terhadap Anies Baswedan yang sudah melanggar UU serta Pergub Jakarta yang dia buat sendiri. Jika tidak ada tindakan tegas atau setidaknya peringatan tegas atas perilaku sombong Anies Baswedan pada tanggal 16 September 2020  itu akan menjadi preseden buruk di mata masyarakat. Perilaku melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan itu akan memicu pelanggaran dan pembangkangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid 19. Kita lihat dan tunggu saja apakah akan ada tindakan tegas dan peringatan tegas atau kita semua sebagai rakyat  diam saja, pemerintah diam saja? Ya kita tunggu dan lihat bersama. 




Jakarta, 20 September 2020
Azas Tigor Nainggolan.
Ketua FAKTA.

Wednesday, July 29, 2020

Hukum Harus Ditegakkan, PDI Perjuangan Partai Grass Roots, Tidak Kenal Mundur dan Takut


RILIS MEDIA
Rabu, 29 Juli 2020

*PDI Perjuangan: “Bom Molotov Menyerang Rumah Pengurus Partai: Partai Tidak Pernah Tunduk Aksi Teror”

Hukum Harus Ditegakkan, PDI Perjuangan Partai Grass Roots, Tidak Kenal Mundur dan Takut

1). PDI Perjuangan mengecam keras aksi pelemparan 3 (tiga) bom molotov di sekretariat PAC Megamendung dan Cileungsi, Kabupaten Bogor. “PDI Perjuangan menentang berbagai bentuk teror. Pelemparan bom molotov adalah tindakan pengecut, dan memiliki motif ideologis. Serangan ke kantor PAC tsb adalah serangan atas demokrasi, serangan terhadap kemanusiaan, dan serangan atas tatanan kehidupan masyarakat yang mendambakan hidup tenteram. PDI Perjuangan sangat kokoh di dalam memegang teguh Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI, dan kebinnekaan Indonesia. Karena itulah terhadap aksi teror tsb, tidak akan pernah menyurutkan semangat juang kami. Terlebih atas penghormatan masyarakat Indonesia yang menempatkan PDI Perjuangan sebagai Partai Nasionalis Soekarnois. “PDI Perjuangan partai grass roots, tidak kenal mundur dan takut”

2). Keteguhan sikap Partai di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara telah teruji. “PDI Perjuangan memiliki akar sejarah kuat dengan PNI yang telah berjuang jauh sebelum republik ini berdiri. Partai juga selalu menjawab tantangan sejarah dan merumuskan jawaban sesuai amanat penderitaan rakyat. Untuk itu seluruh kekuatan grass roots Partai agar tetap tenang, terus bekerja keras dan membantu rakyat di dalam ikut menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, tanpa kecuali”

3). Tindakan teror tidak boleh dibiarkan terjadi. “Indonesia adalah negara hukum. Disisi lain, bangsa Indonesia memiliki falsafah hidup yakni Pancasila. Masyarakatnya hidup rukun, penuh toleransi dan mendambakan keharmonian hidup. Karena itulah mereka yang telah mengganggu ketentraman masyarakat harus ditindak, dan hukum tidak boleh kalah dengan berbagai bentuk aksi teror yang anti ketuhanan dan anti kemanusiaan tsb”

4). PDI Perjuangan menginstruksikan seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai untuk tetap tenang, terus rapatkan barisan dan memegang teguh nilai Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaranlah yang akan menang.
Hasto Kristiyanto
Sekjen DPP PDI Perjuangan
[https://politikandalan.blogspot.com/2020/07/hukum-harus-ditegakkan-pdi-perjuangan.html]

---------------

RILIS MEDIA
Senin, 27 Juli 2020

*Peringatan Serangan 27 Juli 1996: Demokrasi Arus Bawah Redamkan Rezim Otoriter-Tirani*

*Jalan Hukum Perkuat Moral Pejuang Demokrasi*

1). PDI Perjuangan dan segenap lapisan masyarakat, khususnya penggiat ham dan demokrasi, hari ini memeringati peristiwa kelam serangan terhadap kantor DPP PDI saat itu pada tanggal 27 Juli 1996. “Pemerintah Orde Baru selalu memilih jalan kekuasaan terhadap rakyatnya sendiri. Serangan tersebut tidak hanya menyerang simbol kedaulatan Partai Politik yang sah, namun juga membunuh demokrasi. Kekuasaan dihadirkan dalam watak otoriter penuh tindakan anarki”

2). Meski kantor PDI luluh lantak, namun sejarah mencatat, energi perjuangan tidaklah surut. “Apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dengan memilih jalur hukum, ditengah kuatnya pengaruh kekuasaan yang mengendalikan seluruh aparat penegak hukum sangatlah menarik. Tidak hanya langkah tsb menunjukkan keyakinan politik yang sangat kuat. Lebih jauh lagi, keyakinan terhadap kekuatan moral terbukti mampu menggalang kekuatan demokrasi arus bawah. Kekuatan moral itu mendapatkan momentumnya ketika seorang hakim di Riau yang bernama Tobing, mengabulkan gugatan Ibu Megawati. Disinilah hati nurani menggalahkan tirani”

3). Kekuatan moral yang sama menghadirkan politik moral ketika dengan lantang Megawati Soekarnoputri meneriakkan ‘Stop Hujat Pak Harto’. Padahal rakyat tahu, bagaimana praktek deSukarnoisasi tidak hanya menempatkan Bung Karno dalam sisi gelap sejarah, namun juga keluarga Bung Karno mendapatkan berbagai bentuk tekanan dan diskriminasi politik. Ketika saya menanyakan sikap Ibu Mega terkait hal tsb, keluarlah jawaban yang diluar perkiraan saya: “Saya tidak ingin sejarah terulang, seorang Presiden begitu dipuja berkuasa, dan dihujat ketika tidak berkuasa. Rakyat telah mencatat apa yang dialami oleh keluarga Bung Karno. Karena itulah, mengapa Bung Karno selalu berada di hati dan pikiran rakyat. Kita tidak boleh dendam lalu hanya melihat masa lalu, dan melupakan masa depan”.

4). Maka Kudatuli mengajarkan inti dari kekuatan moral politik. Pilihan jalur hukum saat itu memperkuat moral pejuang demokrasi. Kudatuli menjadi benih perjalanan reformasi dimana kekuatan rakyat menyatu dan mampu mengalahkan tirani. “Di balik jatuhnya Pak Harto, Ibu Megawati telah mengajarkan politik rekonsiliasi, berdamai dengan masa lalu dan melihat masa depan. Disitulah hadir kekuatan moral seorang pemimpin”

5). Peringatan peristiwa 27 Juli di Kantor DPP PDI Perjuangan dilakukan dengan tabur bunga, doa, dan webinar.


*Hasto Kristiyanto*

Sekjen DPP PDI Perjuangan

+++++++++++++


Tags

Analisis Politik (275) Joko Widodo (150) Politik (106) Politik Baik (64) Berita Terkini (59) Pembangunan Jokowi (55) Jokowi (52) Lintas Agama (31) Renungan Politik (31) Perang Politik (29) Berita (27) Ekonomi (25) Anti Radikalisme (24) Pilpres 2019 (23) Jokowi Membangun (22) Perangi Radikalisme (22) Pembangunan Indonesia (21) Surat Terbuka (20) Partai Politik (19) Presiden Jokowi (19) Lawan Covid-19 (18) Politik Luar Negeri (18) Bravo Jokowi (17) Ahok BTP (14) Debat Politik (14) Radikalisme (13) Toleransi Agama (12) Caleg Melineal (11) Menteri Sri Mulyani (11) Perangi Korupsi (11) Berita Hoax (10) Berita Nasional (9) Education (9) Janji Jokowi (9) Keberhasilan Jokowi (9) Kepemimpinan (9) Politik Kebohongan (9) Tokoh Dunia (9) Denny Siregar (8) Hidup Jokowi (8) Anti Korupsi (7) Jokowi Hebat (7) Renungan (7) Sejarah Penting (7) Selingan (7) Ahok (6) Health (6) Perangi Mafia (6) Politik Dalam Negeri (6) Gubernur DKI (5) Jokowi Pemberani (5) KPK (5) Khilafah Makar (5) Kisah Nyata (5) Lawan Radikalisme (5) NKRI Harga Mati (5) Negara Hukum (5) Partai PSI (5) Pengamalan Pancasila (5) Pilkada (5) Refleksi Politik (5) Teknologi (5) Anti Teroris (4) Bahaya Khalifah (4) Berita Baru (4) Dugaan Korupsi (4) Indonesia Maju (4) Inspirasi (4) Kebudayaan Indonesia (4) Lagu Jokowi (4) Mahfud MD (4) Menteri Pilihan (4) Pancasila (4) Pendidikan (4) Pileg 2019 (4) Politik Identitas (4) Sejarah (4) Tokoh Masyarakat (4) Tokoh Nasional (4) Vaksin Covid (4) Adian Napitupulu (3) Adudomba Umat (3) Akal Sehat (3) Analisa Debat (3) Artikel Penting (3) Atikel Menarik (3) Biologi (3) Brantas Korupsi (3) Covid-19 (3) Demokrasi (3) Dewi Tanjung (3) Hukum Karma (3) Karisma Jokowi (3) Kelebihan Presiden (3) Kesaksian (3) King Of Infrastructur (3) Lagu Hiburan (3) Makar Politik (3) Melawan Radikalisme (3) Musibah Banjir (3) Nasib DKI (3) Nasihat Canggih (3) Negara Maju (3) Negara Makmur (3) Nikita Mirzani (3) PKN (3) Pembubaran Organisasi (3) Pemilu (3) Pendidikan Nasional (3) Pendukung Jokowi (3) Penegakan Hukum (3) Poleksos (3) Politik Adudomba (3) Rekayasa Kerusuhan (3) Rencana Busuk (3) Revisi UUKPK (3) Sederhana (3) Tanggung Jawab (3) Testimoni (3) Tokoh Revolusi (3) Waspada Selalu (3) Ada Perubahan (2) Agenda Politik (2) Akal Kebalik (2) Akal Miring (2) Anggaran Pemprov (2) Antusias Warga (2) Arsitektur Komputer (2) Basmi Mafia (2) Basmi Radikalisme (2) Beda Partai (2) Berita Internasional (2) Budiman PDIP (2) Capres Cawapres (2) Cinta Tanah Air (2) Dasar Negara (2) Denny JA (2) Erick Thohir (2) Etika Menulis (2) Filsafat (2) Fisika (2) Free Port (2) Gerakan Budaya (2) Gereja (2) Himbauan (2) Information System (2) Isu Sara (2) Jaga Presiden Jokowi (2) Jalan Toll (2) Jenderal Pendukung (2) Jihat Politik (2) Jokowi Commuter (2) Jokowi Guru (2) Jokowi Motion (2) Kabinet II Jokowi (2) Kasus Hukum (2) Kasus Korupsi (2) Kehebatan Jokowi (2) Kemajuan Indonesia (2) Kemanusiaan (2) Kerusuhan Mei (2) Komputer (2) Komunikasi (2) Kriminalisasi Ulama (2) Langkah DPRD-DPR (2) Lawam Penghianat Bangsa (2) Lawan Fitnah (2) Mafia Indonesia (2) Media Sosial (2) Menteri Susi (2) Merakyat (2) Miras (2) Motivasi (2) Nilai Rupiah (2) Olah Raga (2) Opini (2) Pembangunan Pasar (2) Pemimpin Pemberani (2) Pengadilan (2) Pengatur Strategi (2) Penjelasan TGB (2) Penyebar Hoax (2) Perangi Terroriis (2) Pidato Jokowi (2) Political Brief (2) Politik ORBA (2) Program Jokowi (2) Raja Hutang (2) Ruang Kesehatan (2) Sampah DKI (2) Selengkapnya (2) Sertifikat Tanah (2) Simpatisan Jokowi (2) Suka Duka (2) Sumber Kekuasaan (2) Survey Politik (2) Tegakkan NKRI (2) Tenaga Kerja (2) Tirta Memarahi DPR (2) Toll Udara (2) Transparan (2) Ucapan Selamat (2) Ulasan Permadi (2) Ultah Jokowi (2) Undang Undang (2) Adek Mahasiswa (1) Aksi Gejayan (1) Aksi Makar (1) Alamiah Dasar (1) Ancaman Demokrasi (1) Andre Vincent Wenas (1) Anggarana Desa (1) Anies Dicopot (1) Ansor Banten (1) Antek HTI (1) Anti Cina (1) Anti Terrorris (1) Anti Vaksin (1) Anti Virus (1) Arti Corona (1) Aset BUMN (1) Atheis (1) BIN (1) BTP (1) Bahasa Indonesia (1) Bahaya Isis (1) Bangkitkan Nasionalisme (1) Bangsa China (1) Bank Data (1) Bantu Dishare (1) Basuki Tjahaya Purnama (1) Bawah Sadar (1) Bencana Alam (1) Berani Karena Jujur (1) Berani Melapor (1) Binekatunggal Ika (1) Bintang Mahaputera (1) Bisnis (1) Bongkar Gabeneer (1) Bravo Polri (1) Bravo TNI (1) Breaking News (1) Budiman Sujatmiko (1) Bumikan Pancasila (1) Bunuh Diri (1) Busana (1) Buya Syafii Maarif (1) Calon Menteri (1) Cari Panggung Politik (1) Cctvi Pantau (1) Cendekia (1) Croc Brain (1) Cudu Nabi Muhammad (1) Cybers Bots (1) Daftar Tokoh (1) Dagang Sapi (1) Danau Toba (1) Data Base (1) Demo Bingung (1) Demo Gagal (1) Demo Mahasiswa (1) Demo Nanonano (1) Demokrasi Indonesia (1) Deretan Jenderal (1) Dewan Keamanan PBB (1) Digital Divelovement (1) Dosa Kolektif (1) Dubes Indonesia (1) Ekologi (1) Extrimis (1) FBR Jokowi (1) Faham Khilafah (1) Filistinisme (1) Filosofi Jawa (1) Fund Manager (1) G30S/PKI (1) GPS Tiongkok (1) Gagal Faham (1) Gaji Direksi (1) Gaji Komisaris (1) Gaya Baru (1) Gelagat Mafia (1) Geografi (1) Gerakan (1) Gerakan Bawah Tanah (1) Gibran (1) Grace Natalie (1) Gubernur Jateng (1) Gus Nuril (1) Gusti Ora Sare (1) HTI Penunggang (1) Hadiah Tahun Baru (1) Hari Musik Nasional (1) Hiburan (1) Hukuman Mati (1) Hypnowriting (1) Identitas Nusantara (1) Illegal Bisnis (1) Ilmu Pengetahuan (1) Ilusi Identitas (1) Imperialisme Arab (1) Indonesia Berduka (1) Indonesia Damai (1) Indonesia Hebat (1) Injil Minang (1) Intermezzo (1) Internet (1) Intoleransi (1) Investor Asing (1) Islam Nusangtara (1) Istana Bogor (1) Isu Agama (1) Isu Politik (1) J Marsello Ginting (1) Jadi Menteri (1) Jalur Gaza (1) Jangan Surahkan Indonesia (1) Jembatan Udara (1) Jenderal Moeldoko (1) Jenderal Team Jkw (1) Jilid Milenial (1) Jiplak (1) Jokowi 3 Periode (1) Jokowi Peduli (1) Jualan Agama (1) Jurus Pemerintah (1) Jusuf Kalla (1) Kadrun (1) Kambing Hitam (1) Kampus Terpapar Radikalisme (1) Kasus BUMN (1) Kasus Keluarga (1) Kebusukan Hati (1) Kecelakaan (1) Kehilangan Tuhan (1) Kehilangan WNI (1) Kekuasaan (1) Kekuatan China (1) Kemengan Jokowi (1) Kena Efisensi (1) Kepribadian (1) Keputusan Pemerintah (1) Kerusuhan 22 Mei (1) Kesaksian Politikus (1) Keseahatan (1) Ketum PSI (1) Kitab Suci (1) Kode Etik (1) Komnas HAM (1) Komunis (1) Konglomerat Pendukung (1) Kopi (1) Kota Bunga (1) Kota Misteri (1) Kota Modern (1) Kota Zek (1) Kredit Macet (1) Kuliah Uamum (1) Kunjungan Jokowi (1) Kurang Etis (1) LPAI (1) Lagu Utk Jokowi (1) Lahan Basah (1) Larangan Berkampanye (1) Larangan Pakaian (1) Lawan Rasa Takut (1) Leadership (1) Legaci Jokowi (1) Lindungi Jokowi (1) Lintas Dinamika (1) Luar Biasa (1) MPG (1) Mabok Agama (1) Mafia Ekonomi (1) Mafia Tanah (1) Mahakarya (1) Mahkamah Agung (1) Manfaat Vaksin (1) Mari Tertawa (1) Masa Kampanye (1) Masalah BUMN (1) Matematika (1) Membunuh Sains (1) Mempengaruhi Musuh (1) Mempengaruhi Orang (1) Mendisplinkan Siswa (1) Mengharukan (1) Menghasut Pemerintah (1) Menghina Lambang Negara (1) Mengulas Fakta (1) Menjaga Indonesia (1) Menjaga Jokowi (1) Menjelang Pemilu (1) Menjlang Pelantikan (1) Menko Polhukam (1) Menteri (1) Menteri Agama (1) Menteri Sosial (1) Menydihkan (1) Mesin Pembantai (1) Minuman Keras (1) Model Tulisan (1) Muhamad Ginting (1) Mumanistik (1) Muslim Prancis (1) Musu RI (1) Musuh Dlm Selimut (1) Obat Tradisional (1) Oligarki (1) Omnibus Law (1) Oramas Terlarang (1) Orang Baik (1) Orang Beragama (1) Orang Bodoh (1) Orang Kaya (1) Ormas Islam (1) Otak Kebalik (1) Overdosis Haram (1) PHK dan Buruh (1) Palestina (1) Panduan (1) Pantau Jakarta (1) Para Makar (1) Parawisata (1) Partai Baru (1) Partai Komunis (1) Pasar Murah (1) Pelarian (1) Pembayaran Utang Negara (1) Pembela Rakyat (1) Pembumian Pancasila (1) Pemerintahan Jayabaya (1) Pemilihan Presiden (1) Pemprov DKI (1) Pencerahan (1) Pencucian Uang (1) Pendukung Lain (1) Penebaran Virus so (1) Pengacau Negara (1) Pengalaman (1) Pengangguran (1) Pengaruh (1) Pengertian Istilah (1) Pengertian Otoritas (1) Penggulingan Rezim (1) Penghianat Bangsa (1) Pengobatan (1) People Power (1) Perang Dunia III (1) Perangi Tetroriis (1) Peraturan (1) Perayaan Natal (1) Percobaan (1) Perguruan Tinggi (1) Peringatan Keras (1) Peristiwa Mei 1998 (1) Pernikahan (1) Pernyataan ISKA (1) Pertamina (1) Pertemuan Politik (1) Pesan Gus Nuril (1) Pesan Habib (1) Peta Politik (1) Pidato Prisiden RI (1) Pil Pahit Srilanka (1) Pilkada 2018 (1) Pilkada Solo (1) Pilpres Curang (1) Pimpinan MPR (1) Politik Agama (1) Politik Catur Jkw (1) Politik Kepentingan (1) Politik LN (1) Politik Uang (1) Politikus (1) Pollitik (1) Profesional (1) Propaganda (1) Propaganda Firehose (1) Psikoanalisa (1) Psikologi Praktis (1) Puisi (1) Pulau Terindah (1) Quick Count (1) RUU Kadrun (1) Raja Bonar (1) Raja Debat (1) Raksasa (1) Rakyat Kecil (1) Realita Politik (1) Rekam Jejak (1) Rekapitulasi DPS (1) Reklamasi Pulau (1) Relawan Jokowi (1) Remix Sunda (1) Rendah Hati (1) Reungan Politik (1) Rhenald Kasali (1) Risma (1) Ruhut P Sitompul (1) Saksi Yehuwa (1) Sangat Canggih (1) Scandal BLBI (1) Seharah Pers (1) Sehat Penting (1) Sejarah Politik (1) Sekilas Info (1) Selamat Imlek (1) Sembuhkan Jiwasraya (1) Seni (1) Seniman Bambu (1) Shanzhai (1) Sidak Harga (1) Sidang MPR (1) Sigmun Freud (1) Silaturahmi (1) Sistem Informasi (1) Skema Kerusuhan (1) Skenario 22 Mei (1) Skenario Demonstrans (1) Skripsi (1) Soekarno (1) Stasiun KA (1) Suku Minang (1) Sumber Inspirasi (1) Super Power (1) Superkarya (1) Syirianisasi (1) System Informasi (1) TKA Siapa Takut (1) Tahun Kampret (1) Taliban (1) Tanda Kehormatan (1) Tanda Zaman (1) Tanggapan Atas Pidato (1) Tanya Jawab (1) Tebang Pilih (1) Teori Kepribadian (1) Terkaya Indonesia (1) Terorisme (1) Terrorisme (1) Tidak Becus Kerja (1) Tindakan Makar (1) Tingkat Kemiskinan (1) Tinjauan Filsafat (1) Tips dan Trik (1) Toleransi Identitas (1) Travelling (1) Tuan Rumah (1) Tukang Kayu (1) UU Cipta Kerja (1) Ucapan Gong Xi Fat Choi (1) Ulama Bogor (1) Ulasan Berita (1) Ulasan Suriah (1) Ustadz Bangsa (1) Via Vallen (1) Virus Covid-15 (1) Wajib Baca (1) Wakil Tuhan (1) Wali Kota (1) Wanita Kartini (1) Wewenang (1) Yusril Blakblakan (1)