Latest News

Selengkapnya Diteruskan DI NEWS.TOPSEKALI.COM

Showing posts with label Membunuh Sains. Show all posts
Showing posts with label Membunuh Sains. Show all posts

Sunday, May 5, 2019

QUICK COUNT: Ketika Politisi, Ilmuwan dan Ulama Berkolaborasi Membunuh Sains



QUICK COUNT: Ketika Politisi, Ilmuwan dan Ulama Berkolaborasi Membunuh Sains
Oleh Maulana M. Syuhada

Saya sebetulnya prihatin terhadap sebagian teman-teman yang menulis komen, tapi tampaknya belum membaca artikel saya secara tuntas. Ada juga yang menulis tuduhan berbagai macam, tapi sayang tidak didukung oleh bukti-bukti. Ada juga yang berkomen hanya pakai perasaan dan keyakinan, “pokoknya saya yakin dia benar, dia menang, sementara satunya dia salah, dia zhalim”, tapi tanpa didukung data yang memadai. Memang sulit kalau ingin berdiskusi secara logis dan rasional tapi yang dijadikan dasar argumen adalah perasaan dan keyakinan.

Terbayang oleh saya, bagaimana “frustrasi”-nya, Mas Hanta Yudha (Poltracking), Yunarto Wijaya (Charta Politica), Burhanudin Muhtadi (Indikator), Saiful Mujani (SMRC), Muhammad Qodari (Indo Barometer) dkk., ketika harus berdebat ilmiah dengan orang-orang yang mendasarkan argumennya pada “perasaan”.

Sama frustrasinya dengan saya yang harus meladeni netizen yang mengomentari tulisan-tulisan saya, namun bukan dengan fakta dan data, tapi dengan “perasaan”. Walhasil banyak komentar yang tidak saya respon. Tidak mengherankan hoax tumbuh subuh di negeri ini, karena benar-tidaknya suatu berita dinilai bukan secara obyektif lagi, namun dengan perasaan.

Saya sudah menulis panjang lebar tentang polemik hasil pemilu, bagaimana sains ditentang dan ulama dieksploitasi untuk melanggengkan sebuah kebohongan [1]. Dasar kecurigaan saya bukan berlandaskan “perasaan”, tapi ilmiah.

1. Hasil Quick Count 12 Lembaga Resmi

Hasil quick count dari 12 lembaga survei menunjukkan kemenangan Jokowi di kisaran angka 54-55%, sebagai berikut [2]:

No. Nama Lembaga Jokowi Prabowo
1 Charta Politika         54,31% 45,69%
2 Indikator Politik 54,60% 45,40%
3 Indo Barometer 54,35% 45,65%
4 Kedai Kopi         54,09% 45,91%
5 Lembaga Survei Ind. 55,77% 44,23%
6 Litbang Kompas 54,43% 45,57%
7 LSI Denny JA         55,67% 44,33%
8 Median         54,64% 45,36%
9 Poltracking         54,98% 45,02%
10 Populi Center         54,96% 45,04%
11 SMRC         54,84% 45,16%
12 Voxpol Center         54,55% 45,45%

Semua Lembaga survei di atas adalah lembaga resmi yang sudah diverifikasi KPU [3] dan keberadaannya dilindungi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 [4] . Probabilitas 12 lembaga independen melakukan kesalahan hitung secara bersamaan adalah sangat teramat kecil sekali.

Namun sebagian pendukung Prabowo-Sandi justeru berpikir sebaliknya, seperti yang diungkapkan oleh Ustad Tengku Zulkarnain (Wasekjen MUI),

"Tidak mungkin ada 8-10 lembaga survei yang menunjukkan hasil yang sama 55-44% untuk kemenangan satu paslon. Sample yang berbeda pasti hasilnya berbeda. Kalau itu sama berarti itu survei tidak layak dipercaya," ujar Ustad Zulkarnain [5] .

Justeru jika Quick Count dilaksanakan secara benar, dengan mematuhi kaidah-kaidah statistika, maka hasilnya akan sama (dalam margin error yang diset, misalnya 1%). Sampel yang diambil oleh setiap lembaga survei pasti berbeda (random), namun ketika metode sampling yang digunakan bisa menjaga azas keterwakilan, kerataan dan independensi, maka akan menghasilkan output yang sama (dalam rentang error yang diberikan) [6] .

Beginilah jadinya jika seorang ulama mengomentari metode ilmiah, namun tanpa ilmu. Ia bukan memberikan pencerahan, tapi malah menyesatkan masyarakat.

2. Hasil Quick Count tidak pernah meleset

Quick count merupakan metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara sains, dan sudah teruji dari masa ke masa. Sejak 2004 sudah puluhan kali Pilkada dan tiga kali Pilpres (2004, 2009, dan 2014), Quick Count tidak pernah meleset. Real Count yang sekarang sedang dihitung oleh KPU pun ujung-ujungnya akan sama dengan hasil Quick Count. Kalau tidak sama, berarti ada penemuan baru dalam dunia ilmu statistika, dan ini akan menggegerkan dunia ilmu pengetahuan, karena akan menantang teori-teori statistika yang sudah ‘established’. Dan kemungkinan hal tersebut terjadi, amatlah sangat kecil.

Memang pernah terjadi perbedaan hasil di Pilpres 2014 ketika TV-ONE menayangkan hasil Quick Count ‘abal-abal’ dari empat lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta [7] , yang menyebabkan Hanta Yudha membatalkan kontraknya dengan TV-ONE dan akhirnya mengumumkan hasil Quick Count Poltracking di Metro TV [8] . Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) akhirnya memecat lembaga survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dari keanggotaan karena tidak memenuhi panggilan untuk diaudit. Keduanya memenangkan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2019 [9] .

3. Perbedaan Quick Count dan Survei

Survei elektabilitas dilakukan sebelum terjadinya pemungutan suara, bisa mingguan atau bulanan sebelum hari pencoblosan untuk mengetahui preferensi pemilih. Adapun Quick Count dilakukan setelah pemungutan suara. Basisnya adalah berita acara hasil perhitungan (C1) di TPS. Kalau survei basis sampel-nya adalah pemilih (orang yang diwawancara), sedangkan Quick Count adalah TPS (formulir C1 hasil perhitungan) [10] . Jika terjadi perbedaan antara keduanya, wajar. Karena orang bisa saja berganti pilihan saat hari pencoblosan, apalagi jika survei dilakukan jauh hari sebelumnya.

Koalisi Prabowo-Sandi sering mendengungkan bahwa Pilkada DKI 2017 merupakan contoh bagaimana Quick Count meleset, seperti yang diungkapkan oleh Ustad Bachtiar Nasir di Rumah Pemenangan BPN di Kertanegara saat semua TV mengumumkan kekalahan Prabowo [6]. Lagi-lagi ulama koalisi Prabowo-Sandi berkomentar tanpa ilmu pengetahuan, ia tidak paham perbedaan survei dan Quick Count. Memang ada perbedaan hasil antara survei elektabilitas (sebelum hari pencoblosan) dengan Quick Count di Pilkada DKI 2017 [11] . Namun Quick Count [12]  menunjukkan hasil yang sama dengan Real Count, yaitu Anies-Sandi memenangkan Pilkada DKI di angka 57-58% [13] .

Walaupun demikian, Prabowo terus-menerus menuduh bahwa lembaga survei adalah “Tukang Bohong” [14] , dan ulama pun dikerahkan untuk meyakinkan publik agar tidak mempercayai hasil Quick Count [15] . Bachtiar Nasir bahkan menggelari Quick Count ini sebagai “sihir”[16] . Namun hingga sekarang koalisi Prabowo-Sandi tidak dapat membuktikan tuduhannya bahwa lembaga survei berbohong.

4. Buka-bukaan data Quick Count dan Real Count

Delapan lembaga survei yang tergabung di bawah asosiasi Persepi sudah membuka data mereka hari Sabtu 19 April 2019 di acara "expose data" di hotel Morrissey, Jakarta, dan terbuka untuk publik. Dua anggota Dewan Etik Persepi, Prof. Asep Saefudin (Guru Besar Stastistika IPB) dan Prof. Hamdi Muluk (Guru Besar Universitas Indonesia) juga hadir. BPN Prabowo-Sandi diundang tetapi malah tidak hadir [17] .

TKN juga sudah membuka Real Count mereka, bahkan Real Count room-nya sudah dibuka ke publik, dan wartawan bisa masuk melihat, mengambil foto, menanyakan data dan metodologi kepada para pekerja yang ada di situ. Ada 250 pekerja yang bekerja non-stop 24 jam, dibagi ke dalam tiga shift [18] .

Satu-satunya data yang belum dibuka adalah data internal BPN yang memenangkan Prabowo-Sandi dengan angka 62%. BPN menolak untuk membuka data internal mereka [19] . Bahkan tempat proses rekapitulasi real count-nya pun dirahasiakan, dan menurut Fadli Zon tempatnya berpindah-pindah untuk menjaga keamanan [20] .

5. Tuduhan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif

Tim BPN Prabowo-Sandi menuduh adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dan brutal [21] . Namun BPN tidak mampu menghadirkan bukti yang memadai. Memang ada video yang menunjukkan kekeliruan input data di situng KPU yang viral di masyarakat [22] . KPU mengakui adanya salah input. Human error sangat wajar terjadi mengingat jumlah TPS yang mencapai 813.350 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga, Rabu 24 April 2019, dari 244 ribu TPS yang telah direkap, ditemukan kesalahan input pada 101 TPS, dan hal ini menimpa kedua belah pihak baik pasangan 01 maupun 02 [23].

101 dari 244 ribu TPS sama dengan 0,0004 atau 0,04%. Jangankan 1%, 0,1% pun tidak sampai. Jumlah ini sangat kecil dan masih dalam batas wajar. Error sebesar 0,04% tidaklah signifikan dan tidak akan berpengaruh secara substansial terhadap hasil akhir.

Bagaimana kesalahan input akibat “human error” ini bisa terjadi, dijelaskan secara rinci oleh Miranda Octorida, salah satu staf KPU yang terlibat langsung dalam proses input data [24] . Ia menjelaskan di kabupaten-nya ada 353 TPS. Untuk operator, berarti ada 24 lembar x 353 TPS yaitu 8.472 lembar data yang harus dientri. Dengan begitu ada 8.472 data yang harus dipindai (scan) oleh operator. Untuk verifikator, ada 8.472 data entri dan 8.472 data pindai dengan total 16.944 lembar data yang harus diverifikasi verifikator. “Apa kami tidak boleh salah? Maaf kalau begitu, mungkin kalian bisa sempurna saat mengerjakan 16.944 data tanpa cela,” tulis Miranda dalam akun resmi FB-nya.

“Itu kabupaten saya yang TPS nya cuma 353. Apalagi yang TPS nya ribuan? Contoh di Batam ada 2.900 lebih TPS,” ujarnya lagi. Pilpres 2019 adalah pemilu terumit dan terberat yang pernah ada karena untuk pertama kalinya pemilihan legistlatif digabungkan dengan pemilihan presiden. Hingga hari ini sudah 230 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 1.671 yang sakit [25] . Mayoritas diduga karena kelelahan.

Website Situng KPU sangat transparan. Masyarakat bisa langsung mengecek kesesuaian antara data di web KPU dengan formulir C1 TPS. Semua foto C1 di setiap TPS diunggah ke web KPU sehingga masyarakat bisa ikut mengawasinya [26] . “Kalau KPU curang, masa kami publikasikan,” ujar Ketua KPU, Arief Budiman [27] . Justeru ini adalah bentuk transparansi KPU agar bisa diaudit oleh masyarakat.

Kesalahan input data menimpa kedua belah pihak, baik pasangan 01 maupun 02. Namun yang terjadi di media sosial, kesalahan input yang merugikan pasangan 02 dirilis berkali-kali sehingga seolah-olah yang merugikan pasangan 02 itu lebih banyak terekspos sebagaimana dipaparkan oleh ketua KPU, Arief Budiman [21].

Perlu diingat bahwa data yang ditampilkan di Situng (Web KPU) bukan merupakan hasil resmi. Penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan secara berjenjang (manual) dalam rapat pleno terbuka [26]. Jadi Situng hanya berfungsi sebagai alat kontrol KPU, dimana masyarakat bisa terlibat. Kalaupun ada perbedaan, maka yang digunakan tetaplah yang manual.

Karenanya, kita tidak perlu terlalu dipusingkan dengan salah input di situng, apalagi jika jumlahnya super kecil alias tidak signifikan karena tidak akan berpengaruh secara substansial terhadap hasil akhir. Sandiaga Uno sendiri mengakui bahwa Pilpres diselenggarakan dengan jujur dan adil. “Saya meyakini bahwa Pemilu ini jujur dan adil,” ujarnya saat mengunjungi Gor Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/4/2019) [28].

6. Gap suara yang cukup jauh

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 193 juta. Dengan tingkat partisipasi 80% [29] , maka jumlah yang mencoblos pada hari H ada 154,5 juta orang. Jika diasumsikan jumlah suara tidak sah sebesar 2%, maka total suara sah 151,3 juta. Berdasarkan hasil Quick Count, Jokowi-Amin mendapatkan 82,4 juta suara (54,5%) dan Prabowo-Sandi mendapatkan 68,8 juta suara (45,5%). Perbedaan keduanya adalah 13,6 juta suara. Untuk membalikkan keadaan, minimal setengah dari suara tersebut harus beralih dari Jokowi ke Prabowo. Berarti Prabowo harus menemukan kecurangan di 6,8 juta suara. Jika diasumsikan jumlah kecurangan sebesar 200 suara untuk tiap TPS-nya. Berarti Prabowo harus menemukan kecurangan pada 34.000 TPS, dengan asumsi kecurangan yang merugikan Jokowi dianggap nol alias tidak ada.

7. Real Count KPU

Menurut website KPU, hingga hari Jumat, 26 April 2019, data Real Count telah memproses lebih dari 294 ribu TPS (36,18%) dimana Jokowi unggul atas Prabowo sebesar 56,08% berbanding 43,92% [26].

Adapun BPN Prabowo-Sandi mengklaim Real Count internalnya menunjukan kemenangan Prabowo pada angka 62%. Angka ini didapat berdasarkan data yang masuk dari 320 ribu TPS (40%) sebelum deklarasi kemenangan pada 17 April 2019 malam. Namun BPN hingga saat ini tidak bersedia untuk membuka datanya, walaupun seluruh lembaga survei dan TKN sudah membuka datanya ke publik.

Yunarto Wijaya (Charta Politika) mempertanyakan kredibilitas data real count BPN. Dalam waktu 5 jam, BPN bisa mengumpulkan data real count dari 320 ribu TPS (40%), maka semestinya hari ini perhitungannya sudah selesai (100%). “Kenapa sekarang sudah seminggu belum selesai-selesai juga?”, ujar Yunarto Wijaya [30] .

Sejarah mencatat, pada Pilpres 2014, PKS membohongi Prabowo dan rakyat Indonesia dengan Real Count internal PKS [31]  yang hasilnya bertolak belakang dengan hasil Real Count KPU [32] . Kita juga masih ingat dua lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 tidak bersedia membuka datanya untuk diaudit. Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) akhirnya memecat keduanya dari keanggotaan Persepi [9].

Quick Count sejatinya adalah alat pendeteksi kecurangan [33] . Ia bisa menjadi instrumen pembanding akan hasil real count KPU. Kita semua paham, bahwa hasil resmi yang berkekuatan hukum adalah hasil real count KPU yang akan diumumkan pada 22 Mei 2019. Namun ketika semua lembaga survei (termasuk yang beafiliasi kepada pasangan 02) mengumumkan hasil yang sama (“ijtima”), seharusnya masyarakat segera "move on" dan bisa kembali kepada kehidupan normal [33].

Namun yang terjadi adalah Prabowo mendeklarasikan diri sebagai presiden [34]  dan menuduh lembaga survei berbohong [35] . Ulama dikerahkan untuk meyakinkan publik agar tidak mempercayai hasil Quick Count [15] dan enam lembaga survei (Indo Barometer, CSIS, Charta Politika, Poltracking, SMRC dan LSI Denny JA) dilaporkan ke polisi atas tuduhan kebohongan publik [36] .

Ketika Prabowo mengumunkan hasil Real Count internalnya (62% kemenangan) yang bertentangan dengan seluruh lembaga survei, maka kecurigaan adanya kebohongan yang dilakukan oleh koalisi Prabowo sangatlah beralasan. Pada sisi ini, Quick Count menjalankan fungsi utamanya sebagai alat deteksi kecurangan. Ketika BPN menolak membuka data darimana angka 62% itu diperoleh, maka indikasi adanya kebohongan semakin menguat, apalagi semua lembaga survei dan TKN sudah membuka datanya ke publik.

Saran saya kepada teman-temanku:
i) Berhentilah mengkriminalisi Quick Count, karena itu sama artinya dengan membunuh ilmu pengetahuan.
ii) Berhentilah menuduh lembaga survei sebagai tukang bohong karena mereka telah diverifikasi KPU dan keberadaannya dilindungi undang-undang.
iii) Berhentilah menyerang KPU dan menuduh bahwa telah terjadi kecurangan yang masif, sistematis dan terstruktur, jika tidak memiliki bukti yang memadai.
iv) Jika ada indikasi kecurangan, maka laporkanlah kepada Bawaslu sesuai mekanisme yang ada.
v) Bantu jelaskan kepada para ulama bahwa Quick Count itu metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara “sains”, dan bukan sihir.

Kepada para pemimpin, kader dan simpatisan partai-partai pendukung pasangan 02, mohon sampaikan kepada Prabowo agar “legowo” menerima kekalahan ini. Jika kebohongan ini terus dipertahankan, maka kerusakan yang ditimbulkan akan terus bertambah parah. Masyarakat terus dibodohi, dihilangkan nalar dan daya kritisnya, disulut terus rasa kebenciannya. Bukan hanya produktifitas masyarakat yang terganggu, namun keharmonisan, persatuan dan kesatuan yang menjadi modal bangsa ini untuk maju juga terancam.

Saya yakin banyak ilmuwan dan ulama di koalisi 02. Anda memiliki pilihan, apakah Anda akan bersuara lantang memperjuangkan kejujuran, atau Anda malah ikut berkolaborasi melanggengkan kebohongan. Sejarah akan mencatat dimanakah posisi Anda berada. Sikap dan pilihan Anda sekarang akan menjadi rekam jejak integritas Anda.

Tampaknya, polemik tentang hasil Pilpres ini merupakan cara Tuhan untuk memperlihatkan kepada kita semua secara gamblang antara kejujuran dan kebohongan, antara yang haq dan yang bathil. Saya selalu percaya akan prinsip “honesty is the best policy”. Maka berkontestasilah dengan jujur, dan serahkan hasil ikhtiyar kita kepada Allah SWT. Allah Maha Tahu dan Maha Adil atas segala yang telah kita perbuat. Kampanye yang dilandasi dengan kebohongan tidak akan pernah diridhoi oleh-Nya, tidak akan membawa berkah dan kebaikan pada kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat.

Bagi saya Pilpres kali ini bukan hanya sekedar formalitas rutin lima tahunan untuk memilih presiden, tapi lebih krusial dari itu, ia menentukan masa depan bangsa ini. Saya tidak mau Indonesia yang memiliki masa depan yang begitu cerah harus kembali mundur ke masa kegelapan karena ulah sekelompok orang yang haus akan kekuasaan. Mari kita bersama-sama, baik pemilih 01 maupun 02, serta pemilih golput, kita perangi kebohongan dan kebodohan, dan bersatu-padu membangun Indonesia.

Wallahu'alam.

Sumber: https://pepnews.com/politik/p-2155e631d1852bb/quick-count-ketika-politisi-ilmuwan-dan-ulama-berkolaborasi-membunuh-sains

REFERENSI

[1] Ketika Sains Ditentang dan Ulama Dijadikan Alat Politik (Pepnews, 21 Apr 2019)
https://pepnews.com/politik/p-1155d57841765d9/ketika-sains-ditentang-dan-ulama-dijadikan-alat-politik

[2] Quick Count Pilpres 2019 (PojokSatu, 25 Apr 2019)
https://qc.pojoksatu.id/

[3] Ini Daftar 40 Lembaga Terverifikasi KPU yang Gelar 'Quick Count' Pemilu 2019 (Merdeka, 16 Apr 2019)
https://www.merdeka.com/politik/ini-daftar-40-lembaga-terverifikasi-kpu-yang-gelar-quick-count-pemilu-2019.html

[4] Memahami Quick Count dan Real Count: Beda Kerja tapi Hasil Identik (Katadata, 24 apr 2019)
https://katadata.co.id/berita/2019/04/24/memahami-quick-count-dan-real-count-beda-kerja-tapi-hasil-identik

[5] Saat Kubu Prabowo Ragukan Keunggulan Jokowi di Quick Count (CNBC, 17 Apr 2019)
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190417193814-4-67407/saat-kubu-prabowo-ragukan-keunggulan-jokowi-di-quick-count

[6] Buka-bukaan Data Survei, Asep Saefudin: Hasil Quick Count 99 Persen Akurat (Youtube, iNews, 20 Apr 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=J3fJfZ41h0I

[7] Kredibilitas "Quick Count" yang Menangkan Prabowo-Hatta Dipertanyakan (Kompas, 9 Juli 2014)
https://money.kompas.com/read/2014/07/09/191233326/Kredibilitas.Quick.Count.yang.Menangkan.Prabowo-Hatta.Dipertanyakan

[8] Survei Poltracking Batal Disiarkan Sebuah Stasiun TV (Youtube, Metrotvnews, 9 Juli 2014)
https://www.youtube.com/watch?v=CY_1VkWFL-8

[9] Dewan Etik Persepi Pecat JSI dan Puskaptis dari Keanggotaan (Republika, 16 Jul 2019)
https://republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/n8t6w8/dewan-etik-persepi-pecat-jsi-dan-puskaptis-dari-keanggotaan

[10] Memahami Beda Survei, Quick Count, Exit Poll, dan Real Count di Pemilu (Kumparan, 23 Nov 2018)
https://kumparan.com/@kumparannews/memahami-beda-survei-quick-count-exit-poll-dan-real-count-di-pemilu-1pys9pnfcGx

[11] Kenapa Hasil Quick Count Pilkada DKI Beda dengan Survei Terakhir? (Liputan6, 21 Apr 2017)
https://www.liputan6.com/pilkada/read/2927673/kenapa-hasil-quick-count-pilkada-dki-beda-dengan-survei-terakhir

[12] Ini Hasil Akhir Quick Count 4 Lembaga Survei untuk Pilkada DKI Putaran Kedua (Kompas, 19 Apr 2019)
https://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/19/18580011/ini.hasil.akhir.quick.count.4.lembaga.survei.untuk.pilkada.dki.putaran.kedua

[13] Hasil Final "Real Count" KPU: Anies-Sandi 57,95%, Ahok-Djarot 42,05% (Kompas, 20 Apr 2019)
https://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/20/21125081/hasil.final.real.count.kpu.anies-sandi.57.95.ahok-djarot.42.05.

[14] Prabowo Sebut Lembaga Survei Berbohong Hasil Hitung Cepat Pilpres (Tirto, 19 Apr 2019)
https://tirto.id/prabowo-sebut-lembaga-survei-berbohong-hasil-hitung-cepat-pilpres-dmKt

[15] Begini Cara Melawan Sihir Pemilu menurut Para Ulama (Youtube, MySharing TV, 17 Apr 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=RPbSiwNebM0

[16] Tidak Percaya Hitung Cepat, BPN: Itu Hanya Sihir (24 Apr 2019)
https://mediaindonesia.com/read/detail/231625-tidak-percaya-hitung-cepat-bpn-itu-hanya-sihir

[17] Dituduh Bohong Menangkan Jokowi-Ma'ruf, 8 Lembaga Survei Buka Data Quick Count (Merdeka, 20 Apr 2019)
https://www.merdeka.com/peristiwa/dituduh-bohong-menangkan-jokowi-maruf-8-lembaga-survei-buka-data-quick-count.html

[18] TKN Jokowi-Ma'ruf Buka-Bukaan Data Real Count Internal Pilpres 2019 (IDN TIMES, 21 Apr 2019)
https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/tkn-buka-bukaan-data-real-count-internal-pilpres/full

[19] BPN Prabowo Akan Buka Data Hitung Suara Internal pada Waktunya (Merdeka, 22 Apr 2019)
https://www.merdeka.com/politik/bpn-prabowo-akan-buka-data-hitung-suara-internal-pada-waktunya.html

[20] BPN Rahasiakan Lokasi Penghitungan Real Count, Ini Penjelasan Fadli Zon (Kompas, 24 Apr 2019)
https://nasional.kompas.com/read/2019/04/24/15550431/bpn-rahasiakan-lokasi-penghitungan-real-count-ini-penjelasan-fadli-zon

[21] Usai Pemilu - BPN: Kecurangan Pemilu Terstruktur, Masif, Sistematis dan Brutal (Part 7) | Mata Najwa (Youtube, Mata Najwa, 24 Apr 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=31Csr2HqBQw

[22] Viral Video Beda Data Form C1 dengan Situs Resmi, Ini Penjelasan KPU (DetikNews, 19 Apr 2019)
https://news.detik.com/berita/d-4517234/viral-video-beda-data-form-c1-dengan-situs-resmi-ini-penjelasan-kpu

[23] Usai Pemilu - KPU: Kalau Curang Kenapa Kami Pertontonkan? (Part 5) | Mata Najwa (Youtube, Mata Najwa, 24 Apr 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=v4fbYeqTKo4

[24] Bagaimana kok bisa KPU lembaga profesional salah input? (Facebook, Miranda Octorida, 20 Apr 2019)
https://www.facebook.com/mirasmine/posts/10214232749360107

[25] KPU: Petugas KPPS yang Meninggal Bertambah Menjadi 230 Orang (Detik News, 26 Apr 2019)
https://news.detik.com/berita/d-4526296/kpu-petugas-kpps-yang-meninggal-bertambah-menjadi-230-orang

[26] Hasil Real Count Pemilu (situs resmi KPU)
https://pemilu2019.kpu.go.id/

[27] Ada Salah Input C1, KPU: Kalau Curang Masa Kami Publikasikan (Gatra, 20 Apr 2019)
https://www.gatra.com/detail/news/411383/politic/ada-salah-input-c1-kpu-kalau-curang-masa-kami-publikasikan

[28] Sandiaga: Saya Meyakini bahwa Pemilu Ini Jujur dan Adil (Kompas, 24 Apr 2019)
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/25/17161621/sandiaga-saya-meyakini-bahwa-pemilu-ini-jujur-dan-adil

[29] Mendagri Sebut Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Capai 80% (Berita Satu, 18 Apr 2019)
https://www.beritasatu.com/politik/549522/mendagri-sebut-partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu-capai-80

[30] Usai Pemilu: Disuruh ke Antartika, Ini Jawaban Lembaga Survei (Part 4) | Mata Najwa (Youtube, Mata Najwa, 24 Apr 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=Meqe2Ss2O98

[31] Real Count PKS diduga palsu (Republika, 11 Jul 2014)
https://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/07/11/n8jed6-real-count-pks-diduga-palsu

[32] Ini Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014 (Kompas, 22 Jul 2014)
https://nasional.kompas.com/read/2014/07/22/20574751/Ini.Hasil.Resmi.Rekapitulasi.Suara.Pilpres.2014

[33] Cegah Data Palsu, PERSEPSI Expose Data Quick Count, Tantang Kubu PRABOWO Juga Expose Data (20 Apr 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=fdRdj3_uZv0

[34] Klaim Menang 62% Berdasarkan 'Real Count', Prabowo Takbir dan Sujud Syukur (Youtube, TV One, 17 April 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=9nqOJEmPL3Y

[35] Prabowo Sebut Lembaga Survei Berbohong Hasil Hitung Cepat Pilpres (Tirto, 19 Apr 2019)
https://tirto.id/prabowo-sebut-lembaga-survei-berbohong-hasil-hitung-cepat-pilpres-dmKt

[36] Enam Lembaga Diadukan ke Polisi Karena Rilis Quick Count Pilpres (Tirto, 18 Apr.  2019)
https://tirto.id/enam-lembaga-diadukan-ke-polisi-karena-rilis-quick-count-pilpres-dmGN
Maulana M.Syuhada FB

Coment :
 ðŸ‡²ðŸ‡¨RAKYAT WAJIB BACA🇲🇨                                                                                      ATAU AKAN SANGAT              MUDAH DIBOHONGI SIKEJAM, SI LICIK, SI CULAS, SI MUNAFIK, ... yang terus berusaha  ☠MENGACAU NKRI☠              BAHKAN tak segan2 bekerja sama dengan BANGSA LAIN karena  HAUS KEKUASAAN !!! !!! !!!





UPDATE Real Count KPU Pilpres 2019
Jokowi vs Prabowo, Pukul 16.15 WITA, Jokowi Masih Teratas
Tribun Bali 45 minutes ago
UPDATE Real Count KPU Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo, Pukul 16.15 WITA, Jokowi Masih Teratas
UPDATE Real Count KPU Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo, Pukul 16.15 WITA, Jokowi Masih Teratas

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis hasil terbaru perhitungan suara atau real count Pilpres 2019, Sabtu (27/4/2019) per pukul 16.15 WITA.

Dikutip Tribunnews.com dari laman resmi KPU, hingga Sabtu (27/4/2019) pukul 16.15 WITA, sudah ada data dari 344.871 TPS yang masuk ke Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU.

Artinya, data yang masuk ke Situng KPU telah mencapai 42,4 % dari 813.350 jumlah TPS di Indonesia.

Sementara jumlah total wilayah pemilihan terbagi menjadi 35 wilayah, yakni 34 provinsi di Indonesia dan luar negeri.

Hasil real count KPU terbaru menunjukkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih unggul sementara dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jokowi-Ma'ruf unggul sebesar 56,37 persen atau dengan perolehan 36.518.702 suara.

Sementara rivalnya, Prabowo-Sandi mendapat 43,63 persen dengan perolehan 28.260.329 suara.

Dari perolehan suara per wilayah, Jokowi-Ma'ruf unggul sementara di 22 wilayah.

Di antaranya adalah Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyarta, Jawa Timur, Bali, NTT, sebagian wilayah Kalimantan, hingga TPS Luar Negeri.

Sementara Prabowo-Sandi kuat di 13 wilayah, di antaranya sebagian besar Sumatera, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, hingga Sulawesi Selatan.

Berikut daftar perolehan suara Jokowi-Ma'ruf vs Prabowo-Sandi berdasarkan provinsi per Sabtu (27/4/2019) pukul 15.15 WIB yang dilansir oleh KPU:

(Hasil real count atau penghitungan perolehan suara Jokowi vs Prabowo di Pilpres 2019 oleh KPU berikut ini belum merupakan hasil final, sebab data yang terkumpul baru 42,4 %)

ACEH

Jokowi-Ma'ruf : 251.652

Prabowo-Sandi : 1.283.621

SUMATERA UTARA

Jokowi-Ma'ruf : 2.023.654

Prabowo-Sandi : 1.716.248

SUMATERA BARAT

Jokowi-Ma'ruf : 270.699

Prabowo-Sandi : 1.760.006

RIAU

Jokowi-Ma'ruf : 694.852

Prabowo-Sandi : 1.020.535

JAMBI

Jokowi-Ma'ruf : 601.280

Prabowo-Sandi : 762.772

SUMATERA SELATAN

Jokowi-Ma'ruf : 1.125.871

Prabowo-Sandi : 1.657.918

BENGKULU

Jokowi-Ma'ruf : 582.564

Prabowo-Sandi : 585.521

LAMPUNG

Jokowi-Ma'ruf : 1.426.434

Prabowo-Sandi : 1.018.471

KEP BANGKA BELITUNG

Jokowi-Ma'ruf : 432.888

Prabowo-Sandi : 247.607

KEP RIAU

Jokowi-Ma'ruf : 415.468

Prabowo-Sandi : 341.239

DKI JAKARTA

Jokowi-Ma'ruf : 1.210.581

Prabowo-Sandi : 1.074.548

JAWA BARAT

Jokowi-Ma'ruf : 2.582.734

Prabowo-Sandi : 3.109.751

JAWA TENGAH

Jokowi-Ma'ruf : 8.038.065

Prabowo-Sandi : 2.388.480

DI YOGYAKARTA

Jokowi-Ma'ruf : 772.160

Prabowo-Sandi : 328.006

JAWA TIMUR

Jokowi-Ma'ruf : 4.791.937

Prabowo-Sandi : 2.206.616

BANTEN

Jokowi-Ma'ruf : 918.953

Prabowo-Sandi : 1.490.968

BALI

Jokowi-Ma'ruf : 1.850.017

Prabowo-Sandi : 154.557

NUSA TENGGARA BARAT

Jokowi-Ma'ruf : 397.036

Prabowo-Sandi : 866.516

NUSA TENGGARA TIMUR

Jokowi-Ma'ruf : 1.250.989

Prabowo-Sandi : 158.856

KALIMANTAN BARAT

Jokowi-Ma'ruf : 1.215.232

Prabowo-Sandi : 960.360

KALIMANTAN TENGAH

Jokowi-Ma'ruf : 559.588

Prabowo-Sandi : 357.666

KALIMANTAN SELATAN

Jokowi-Ma'ruf : 341.477

Prabowo-Sandi : 603.763

KALIMANTAN TIMUR

Jokowi-Ma'ruf : 529.500

Prabowo-Sandi : 374.097

SULAWESI UTARA

Jokowi-Ma'ruf : 574.909

Prabowo-Sandi : 189.597

SULAWESI TENGAH

Jokowi-Ma'ruf : 431.634

Prabowo-Sandi : 347.319

SULAWESI SELATAN

Jokowi-Ma'ruf : 1.163.424

Prabowo-Sandi : 1.516.365

SULAWESI TENGGARA

Jokowi-Ma'ruf : 521.452

Prabowo-Sandi : 784.608

GORONTALO

Jokowi-Ma'ruf : 335.112

Prabowo-Sandi : 309.891

SULAWESI BARAT

Jokowi-Ma'ruf : 285.628

Prabowo-Sandi : 159.590

MALUKU

Jokowi-Ma'ruf : 238.735

Prabowo-Sandi : 129.036

MALUKU UTARA

Jokowi-Ma'ruf : 134.014

Prabowo-Sandi : 156.944

PAPUA

Jokowi-Ma'ruf : 50.697

Prabowo-Sandi : 14.649

PAPUA BARAT

Jokowi-Ma'ruf : 42.125

Prabowo-Sandi : 13.889

KALIMANTAN UTARA

Jokowi-Ma'ruf : 148.560

Prabowo-Sandi : 61.067

LUAR NEGERI

Jokowi-Ma'ruf : 320.291

Prabowo-Sandi : 117.379

Hasil Real Count KPU Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo Hari Ini Sabtu 27 April Data Masuk 42,4%. (*)

UPDATE TERKINI Real Count KPU Pilpres 2019 Jokowi VS Prabowo Hari Ini, Data Bengkulu Sudah 100%
Update Hasil Real Count KPU Jokowi vs Prabowo di Pilpres 2019 Pukul 11:00 Wita, Data Masuk 41,3%
UPDATE Real Count KPU Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo Sabtu 27 April Pukul 14.00, Data Masuk 42,24 %

UPDATE Real Count KPU Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo Hari Ini Sabtu 27 April 2019 Pukul 15.00 WIB.




1.Bolehkah @prabowo tidak terima dengan hasil Pemilu dari KPU?
Tentu saja sangat boleh.. Tapi apakah Prabowo boleh membatalkan hasil Pemilu karena dia tidak terima dengan hasil Pemilu dari KPU? tentu saja tidak boleh, karena dia tidak punya legal standing untuk melakukan itu.

2. Lalu siapa yang berhak menyatakan Pemilu batal?

Tidak ada satu manusia dan lembaga pun yang diberi kewenangan untuk itu. Bagaimana dengan MK? MK hanya boleh memutuskan kasus per kasus dugaan kecurangan, tidak punya kewenangan untuk membatalkan Pemilu.

3. Kalau ada bukti dugaan kecurangan di 5 TPS, maka yg diproses oleh MK hanya 5 TPS tersebut. Kalau ada kecurangan, maka datanya diperbaiki sesuai dengan data yang bisa dibuktikan. Hasilnya lalu di update ke perhitungan nasional. Hanya itu cara membuktikan ada dugaan kecurangan.

4. Apakah dari 5 TPS tersebut, @prabowo bisa mengklaim bahwa semua TPS bermasalah? tentu tidak bisa, karena di MK tidak menerima klaim, tapi menerima bukti. Kalau ada 10.000 TPS yang curang, tapi yang bisa dibuktikan cuma 5 TPS, maka yang diputuskan cuma 5 TPS.

5. Kalau begitu apakah @prabowo bisa mengajukan gugatan dugaan kecurangan berdasarkan hasil Quick Count? tentu tidak bisa, karena yg diterima oleh MK adalah hasil dari Pleno KPU, bukan Pleno lembaga survey. Lagian, ada jadwalnya jika mau ajukan gugatan ke MK, gak bisa sekarang.

6. Kalau tdk bisa, lalu kenapa @prabowo sekarang ini blingsatan kayak cacing disiram air panas? Dia blingsatan berdasarkan apa? Kalau berdasarkan hasil pleno KPU, KPU blm ada Pleno. Kalau berdasarkan Quick count lembaga survey, itu bukan hasil pleno KPU, lalu kenapa blingsatan?

7. @prabowo bilang dicurangi, ok kalau dicurangi di TPS mana? tunggu sampai ada hasil rekapitulasi KPU lalu gugat ke MK. kapan rekap selesai? oh tgl 22 Mei. Ya tunggu saja, lalu Prabowo lampirkan bukti yg dia punya dgn hasil rekapitulasi KPU, biar nanti MK putuskan mana yg benar.

8. Jadi @Prabowo ini lagi marah sama siapa? sama KPU? tapi hasilnya kan belum ada? Ini ibarat baru bercita-cita beli mobil, tapi sudah marah-marah, karena dia gak mau kalau sampai mobil itu menabrak tembok. Ini kayak orang sakit, marah terhadap sesuatu yang belum ada. Kan kacau..

9. Lalu @prabowo marah-marah sama dealer mobil itu, karena mobil yang dia cita-citakan nanti, itu bakal penyok menabrak dinding. Dia ngamuk sama dealer dan menuduh dealer itu nanti menjual mobil yang kondisinya tidak stabil. Tentu saja dealer mobil heran dengan kelakuan Prabowo.

10. Lalu @prabowo sebarkan kemana-mana bahwa mobil yang ingin dia beli, bakal menabrak tembok, lalu dia perintahkan orang-orangnya demo di dealer itu. Dealer kemudian tanya, mana bukti kami menjual ke anda? mana bukti mobil yang kami jual ke anda tidak layak?

11. @prabowo menjawab, saya belum membeli mobil di anda, tapi saya yakin anda akan menjual mobil rusak. Dealer mobil tanya, ok mana bukti bahwa kami akan menjual mobil rusak, Prabowo menjawab, saya yakin anda mau menjual mobil rusak dan anda jangan pertanyakan keyakinan saya!

12. Ya sudah, coba anda beli mobil kami, lalu anda buktikan bahwa mobil kami mobil rusak, kata Dealer. Saya belum punya uang! Saya kan baru bercita-cita ingin beli mobil! Kata @Prabowo

13. Dia marah dengan dirinya yang tidak mampu memenangkan pertarungan, sehingga dia lampiaskan dengan menuduh semua pihak yang menyampaikan fakta berdasarkan data itu curang. Dia puas jika bisa melimpahkan ketidakmampuannya ke pihak lain. Anda sakit @prabowo..

14. Saya jauh-jauh hari mengatakan, satu-satunya cara Prabowo untuk mengalahkan Jokowi adalah dengan melakukan kudeta melalui kerusuhan. Sepertinya @Prabowo akan mengarahkan kesana dengan berbagai sikap yang dia lakukan memprovokasi rakyat.

15. Sepertinya @Prabowo tidak lagi menghormati hukum, dia ingin membuat negara ini kacau. Seperti ada kepuasan ketika melihat negara ini kacau. Ada kepuasan tersendiri sehingga bisa membayar sakit hatinya karena ketidakmampuan dirinya sendiri.

Terima kasih..
[7:04 PM, 5/2/2019] +62 812-8836-930: Jangan mau dipropokasi,  Pemilu telah kita lakukan dengan baik dan lancar,  walaupun tdk sempurna.... Ingat... Kita adalah Indonesia... Ingat kita adalah Indonesia.... Sekali lagi kita adalah Indonesia... 🙏🏻👍🏻🇮🇩👍🏻🙏🏻


Ada 3 versi perhitungan yang sekarang sudah terpublikasi
Dari Kang Eep S. Fatah.
Semoga bermanfaat. Tks.

Assalamu'alaikum teman-teman,

Sekadar urun rembug. Inilah saatnya bangsa Indonesia diuji kesabaran sekaligus komitmennya menjaga aturan main selayak mungkin.

Ada 3 versi perhitungan yang sekarang sudah terpublikasi, menyebar lewat WAG dan platform lain dengan sangat deras:

(1) Quick Count: Diumumkan oleh para penyelenggara Quick Count bahwa Jokowi-Amin menang dengan selisih 8-10 persen.

Masalahnya: Ini "hanya" Quick Count. Orang bisa memperdebatkan hasilnya  karena ada "margin of error". QC hanya bisa dipakai sebagai bahan prediksi awal. Tak bisa dipakai untuk merumuskan konklusi. QC berguna tapi ada batasnya. Tak bisa dipakai membuat konklusi resmi.

(2) Hasil Real Count berbasis berita acara perhitungan suara di TPS (Formulir C1) yang dilakukan kubu Prabowo-Sandi. Diklaim bahwa Prabowo-Sandi meraih 62% suara.

Masalahnya: Yang sudah dihitung baru "lebih dari 320 ribu TPS" atau kurang dari 40% dari seluruh TPS. Secara statistik sudah jelas angkanya belum konklusif. Selain itu, angka ini belum bisa dipakai sebagai hasil resmi karena baru perhitungan satu pihak Prabowo-Sandi. Kubu Jokowi-Amin bisa saja membuat bantahan dengan cara berhitung yang sama. Konklusinya berpotensi diperdebatkan secara politik.

(3) Angka "resmi" perhitungan Komisi Pemilihan Umum yang diumumkan di website resmi KPU. Angka ini diperoleh dengan cara yang sama dengan perhitungan kubu Prabowo-Sandi: Berbasis berita acara perhitungan suara di TPS2.

Masalahnya: Data yang sudah dihitung KPU masih amat sangat terbatas. Saat saya akses pukul 04.30 pagi 18/4/2019 ini total suara yang sudah dihitung baru dari 518 dari 813.350 TPS (0,6369%). Masih di bawah 1% dari total data/suara. (https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/). Jadi, sekalipun ini angka "resmi" di website KPU tapi datanya masih amat sangat kecil untuk dipakai membuat konklusi.

Lalu, apa kesimpulannya?

Kesimpulannya: Bangsa Indonesia diminta untuk bersabar. Bersabar menjalani proses pasca-pencoblosan yang sangat krusial ini. Sabar menjalani proses perhitungan suara sesuai prosedur dan mekanisme yang sudah disepakati.

Maka, inilah langkah yang seyogianya diambil dengan sigap:

(1) KPU harus menyegerakan proses pendataan di websitenya berbasis Formulir C1. Berbasis teknologi yang digunakan, input data bisa dilakukan dengan cepat.

(2) Atas nama akuntabilitas, KPU harus memasukkan data per TPS yang dilengkapi dengan gambar hasil scan Formulir C1 per TPS. Dengan itu, kredibilitas data terjaga. Berbasis pengalaman dalam Pilkada 2015, 2017 dan 2018, KPU semestinya punya kemampuan mengerjakan ini dengan cepat.

(3) Kubu Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi harus sangat menyegerakan proses "quick real count": memasukkan data dari semua TPS dari semua daerah pemilihan berbasis Formulir C1. Ada baiknya proses update mereka berikan kepada publik untuk setiap tahap penting yang sudah dilewati proses perhitungan real ini: Saat suara yang dihitung sudah 50%, 60%, 80%, 90% dan (mendekati) 100%.

(4) Jika selisih cukup lebar, pada saat data masuk sudah melampaui 80% dan beringsut mendekat ke 90%, maka konlusi bisa dibuat. Jika selisih tipis, maka satu2nya jalan adalah mempertarungkan perhitungan masing-masing kubu dalam proses Rekap per Kecamatan. Rekap berbasis berita acara hasil rekap suara di PPK (kecamatan) inilah yang kemudian bisa kita pakai membuat konklusi.

Mengapa? Sebab dalam proses rekap ini, kubu 01, 02, KPU dan Bawaslu resmi terlibat dalam perhitungan. Konlusi sebaiknya dibuat berbasis ini.

(5) Yang terbijak tentu saja: Menunggu hasil perhitungan resmi ditetapkan KPU berbasis proses yang layak (demokratis, adil, transparan berbasis aturan main yang sudah disepakati) dari Kecamatan ke Kabupaten/Kota dan kemudian Provinsi. Kedua kubu berhak dihormati hak konstitusionalnya untuk terlibat dalam semua tahapan dalam proses perhitungan yang krusial ini.

Demikian. Sekadar urun rembug.
Demokrasi seringkali membutuhkan kesabaran tingkat dewa sekaligus kesadaran yang penuh terjaga.

Tabik,
Eep Saefulloh Fatah
(18/4/2019 pukul 04.37 - Adzan Subuh baru saja berkumandang di Bintaro)



Quick Count , Bisa Dipercayakah?

Quick Count itu bukan  survei atau polling. Itulah sebabnya, membandingkan akurasi Quick Count dengan survei, jelas bukan perbandingan apple to apple. Ketika survei dilakukan sebelum pemilu berlangsung, jawaban bisa meleset besar. Mencari responden secara random yang representatif terhadap populasi, membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, masih akan ada problem antara jawaban saat ditanya sebagai responden dibandingkan dengan pilihan sebenarnya pada saat pemilu.

Sebagian responden kemudian bisa saja beralih pilihan karena memang ada perbedaan waktu antara survei dan hari pemilihan. Sebagian responden bisa saja memberikan jawaban yang kurang jujur saat disurvei. Ini adalah beberapa hal yang menyebabkan hasil survei tidak seakurat yang diinginkan oleh para penyelenggara survei bila dibandingkan dengan hasil pemilu.

Lain hal nya dengan Quick Count. Ini adalah cara menghitung cepat dengan mengumpulkan data-data dari TPS. Jadi, ini bukanlah suatu survei untuk mendapatkan opini dari responden. Dengan 2000 TPS yg masing masing sekitar 200 pemilih (40.000 pemilih ) yang diambil dari total 810.329 TPS di seluruh Indonesia, pada tingkat kepercayaan sebesar 95%, margin of errornya tidak jauh dari 1%. Artinya, kalau Quick Count ini diulangi sebanyak 100 kali, maka kemungkinannya adalah 95 kali akan memiliki kesalahan sebesar maksimal 1%. Sisanya 5%, mungkin sedikit lebih dari 1%. Peluang bahwa perhitungan akan meleset sebesar 3% saja, boleh dikatakan sangat kecil sekali.

Rumus  menghitung margin of  error, tidak dipengaruhi oleh jumlah populasi  selama jumlah populasi  minimal 20 kali dari jumlah sampel  yang diambil. Kalau jumlah sampel yang diambil ditingkatkan menjadi 10.000 TPS atau sekitar 2 juta pemilih,  maka tingkat error hanya akan berkurang sekitar 0.5%. Jadi, sampel di atas 2000 TPS dalam Quick Count , maka penurunan margin of error sudah sangat kecil atau tidak sebanding dengan melipatgandakan sampel.

Satu satunya cara yang membuat Quick Count bisa dipercaya adalah dengan cara memilih TPS secara random. Misal, dipilih TPS no 1, 101, 201, 301...dst. Dan tidak peduli dimana area TPS berada. Sebaliknya, salah satu cara membuat
Quick Count yg abal abal adalah dengan mengambil sampel TPS secara bias,  seperti memilih TPS yang pendukung paslon tertentu banyak. Kita bersyukur, tidak ada media besar yg tampil beda.

Sore jam 15.15 ini kita sudah melihat bahwa dari lembaga lembaga independent yg punya reputasi yg baik, paslon 01 sdh unggul rata rata  sebesar 11 %- 13%.  Dengan margin of error yg 1 % ,  maka sdh dapat diprediksi,  nyaris  100 % (99.99 %) hasil perhitungan KPU akan memenangkan Paslon 01.

Quick Count adalah cara ilmiah.  Ini Salah satu penemuan besar dalam bidang riset sosial. Kita bisa memprediksi hasil populasi jauh sebelum selesai dihitung.

Sambil menunggu perhitungan resmi KPU, ini saatnya semua pihak berdamai.   Beda pilihan dalam konteks demokrasi akan membawa persatuan yang baru, yg lebih indah. Tuhan sayang Indonesia.🙏

Indonesia boleh berbangga, berhasil menyelenggarakan pemilu yang paling complicated di dunia dan dunia memberi pujian 👍👏.

Handi Irawan D
CEO Frontier Group










Tags

Analisis Politik (275) Joko Widodo (150) Politik (106) Politik Baik (64) Berita Terkini (59) Pembangunan Jokowi (55) Jokowi (52) Lintas Agama (31) Renungan Politik (31) Perang Politik (29) Berita (27) Ekonomi (25) Anti Radikalisme (24) Pilpres 2019 (23) Jokowi Membangun (22) Perangi Radikalisme (22) Pembangunan Indonesia (21) Surat Terbuka (20) Partai Politik (19) Presiden Jokowi (19) Lawan Covid-19 (18) Politik Luar Negeri (18) Bravo Jokowi (17) Ahok BTP (14) Debat Politik (14) Radikalisme (13) Toleransi Agama (12) Caleg Melineal (11) Menteri Sri Mulyani (11) Perangi Korupsi (11) Berita Hoax (10) Berita Nasional (9) Education (9) Janji Jokowi (9) Keberhasilan Jokowi (9) Kepemimpinan (9) Politik Kebohongan (9) Tokoh Dunia (9) Denny Siregar (8) Hidup Jokowi (8) Anti Korupsi (7) Jokowi Hebat (7) Renungan (7) Sejarah Penting (7) Selingan (7) Ahok (6) Health (6) Perangi Mafia (6) Politik Dalam Negeri (6) Gubernur DKI (5) Jokowi Pemberani (5) KPK (5) Khilafah Makar (5) Kisah Nyata (5) Lawan Radikalisme (5) NKRI Harga Mati (5) Negara Hukum (5) Partai PSI (5) Pengamalan Pancasila (5) Pilkada (5) Refleksi Politik (5) Teknologi (5) Anti Teroris (4) Bahaya Khalifah (4) Berita Baru (4) Dugaan Korupsi (4) Indonesia Maju (4) Inspirasi (4) Kebudayaan Indonesia (4) Lagu Jokowi (4) Mahfud MD (4) Menteri Pilihan (4) Pancasila (4) Pendidikan (4) Pileg 2019 (4) Politik Identitas (4) Sejarah (4) Tokoh Masyarakat (4) Tokoh Nasional (4) Vaksin Covid (4) Adian Napitupulu (3) Adudomba Umat (3) Akal Sehat (3) Analisa Debat (3) Artikel Penting (3) Atikel Menarik (3) Biologi (3) Brantas Korupsi (3) Covid-19 (3) Demokrasi (3) Dewi Tanjung (3) Hukum Karma (3) Karisma Jokowi (3) Kelebihan Presiden (3) Kesaksian (3) King Of Infrastructur (3) Lagu Hiburan (3) Makar Politik (3) Melawan Radikalisme (3) Musibah Banjir (3) Nasib DKI (3) Nasihat Canggih (3) Negara Maju (3) Negara Makmur (3) Nikita Mirzani (3) PKN (3) Pembubaran Organisasi (3) Pemilu (3) Pendidikan Nasional (3) Pendukung Jokowi (3) Penegakan Hukum (3) Poleksos (3) Politik Adudomba (3) Rekayasa Kerusuhan (3) Rencana Busuk (3) Revisi UUKPK (3) Sederhana (3) Tanggung Jawab (3) Testimoni (3) Tokoh Revolusi (3) Waspada Selalu (3) Ada Perubahan (2) Agenda Politik (2) Akal Kebalik (2) Akal Miring (2) Anggaran Pemprov (2) Antusias Warga (2) Arsitektur Komputer (2) Basmi Mafia (2) Basmi Radikalisme (2) Beda Partai (2) Berita Internasional (2) Budiman PDIP (2) Capres Cawapres (2) Cinta Tanah Air (2) Dasar Negara (2) Denny JA (2) Erick Thohir (2) Etika Menulis (2) Filsafat (2) Fisika (2) Free Port (2) Gerakan Budaya (2) Gereja (2) Himbauan (2) Information System (2) Isu Sara (2) Jaga Presiden Jokowi (2) Jalan Toll (2) Jenderal Pendukung (2) Jihat Politik (2) Jokowi Commuter (2) Jokowi Guru (2) Jokowi Motion (2) Kabinet II Jokowi (2) Kasus Hukum (2) Kasus Korupsi (2) Kehebatan Jokowi (2) Kemajuan Indonesia (2) Kemanusiaan (2) Kerusuhan Mei (2) Komputer (2) Komunikasi (2) Kriminalisasi Ulama (2) Langkah DPRD-DPR (2) Lawam Penghianat Bangsa (2) Lawan Fitnah (2) Mafia Indonesia (2) Media Sosial (2) Menteri Susi (2) Merakyat (2) Miras (2) Motivasi (2) Nilai Rupiah (2) Olah Raga (2) Opini (2) Pembangunan Pasar (2) Pemimpin Pemberani (2) Pengadilan (2) Pengatur Strategi (2) Penjelasan TGB (2) Penyebar Hoax (2) Perangi Terroriis (2) Pidato Jokowi (2) Political Brief (2) Politik ORBA (2) Program Jokowi (2) Raja Hutang (2) Ruang Kesehatan (2) Sampah DKI (2) Selengkapnya (2) Sertifikat Tanah (2) Simpatisan Jokowi (2) Suka Duka (2) Sumber Kekuasaan (2) Survey Politik (2) Tegakkan NKRI (2) Tenaga Kerja (2) Tirta Memarahi DPR (2) Toll Udara (2) Transparan (2) Ucapan Selamat (2) Ulasan Permadi (2) Ultah Jokowi (2) Undang Undang (2) Adek Mahasiswa (1) Aksi Gejayan (1) Aksi Makar (1) Alamiah Dasar (1) Ancaman Demokrasi (1) Andre Vincent Wenas (1) Anggarana Desa (1) Anies Dicopot (1) Ansor Banten (1) Antek HTI (1) Anti Cina (1) Anti Terrorris (1) Anti Vaksin (1) Anti Virus (1) Arti Corona (1) Aset BUMN (1) Atheis (1) BIN (1) BTP (1) Bahasa Indonesia (1) Bahaya Isis (1) Bangkitkan Nasionalisme (1) Bangsa China (1) Bank Data (1) Bantu Dishare (1) Basuki Tjahaya Purnama (1) Bawah Sadar (1) Bencana Alam (1) Berani Karena Jujur (1) Berani Melapor (1) Binekatunggal Ika (1) Bintang Mahaputera (1) Bisnis (1) Bongkar Gabeneer (1) Bravo Polri (1) Bravo TNI (1) Breaking News (1) Budiman Sujatmiko (1) Bumikan Pancasila (1) Bunuh Diri (1) Busana (1) Buya Syafii Maarif (1) Calon Menteri (1) Cari Panggung Politik (1) Cctvi Pantau (1) Cendekia (1) Croc Brain (1) Cudu Nabi Muhammad (1) Cybers Bots (1) Daftar Tokoh (1) Dagang Sapi (1) Danau Toba (1) Data Base (1) Demo Bingung (1) Demo Gagal (1) Demo Mahasiswa (1) Demo Nanonano (1) Demokrasi Indonesia (1) Deretan Jenderal (1) Dewan Keamanan PBB (1) Digital Divelovement (1) Dosa Kolektif (1) Dubes Indonesia (1) Ekologi (1) Extrimis (1) FBR Jokowi (1) Faham Khilafah (1) Filistinisme (1) Filosofi Jawa (1) Fund Manager (1) G30S/PKI (1) GPS Tiongkok (1) Gagal Faham (1) Gaji Direksi (1) Gaji Komisaris (1) Gaya Baru (1) Gelagat Mafia (1) Geografi (1) Gerakan (1) Gerakan Bawah Tanah (1) Gibran (1) Grace Natalie (1) Gubernur Jateng (1) Gus Nuril (1) Gusti Ora Sare (1) HTI Penunggang (1) Hadiah Tahun Baru (1) Hari Musik Nasional (1) Hiburan (1) Hukuman Mati (1) Hypnowriting (1) Identitas Nusantara (1) Illegal Bisnis (1) Ilmu Pengetahuan (1) Ilusi Identitas (1) Imperialisme Arab (1) Indonesia Berduka (1) Indonesia Damai (1) Indonesia Hebat (1) Injil Minang (1) Intermezzo (1) Internet (1) Intoleransi (1) Investor Asing (1) Islam Nusangtara (1) Istana Bogor (1) Isu Agama (1) Isu Politik (1) J Marsello Ginting (1) Jadi Menteri (1) Jalur Gaza (1) Jangan Surahkan Indonesia (1) Jembatan Udara (1) Jenderal Moeldoko (1) Jenderal Team Jkw (1) Jilid Milenial (1) Jiplak (1) Jokowi 3 Periode (1) Jokowi Peduli (1) Jualan Agama (1) Jurus Pemerintah (1) Jusuf Kalla (1) Kadrun (1) Kambing Hitam (1) Kampus Terpapar Radikalisme (1) Kasus BUMN (1) Kasus Keluarga (1) Kebusukan Hati (1) Kecelakaan (1) Kehilangan Tuhan (1) Kehilangan WNI (1) Kekuasaan (1) Kekuatan China (1) Kemengan Jokowi (1) Kena Efisensi (1) Kepribadian (1) Keputusan Pemerintah (1) Kerusuhan 22 Mei (1) Kesaksian Politikus (1) Keseahatan (1) Ketum PSI (1) Kitab Suci (1) Kode Etik (1) Komnas HAM (1) Komunis (1) Konglomerat Pendukung (1) Kopi (1) Kota Bunga (1) Kota Misteri (1) Kota Modern (1) Kota Zek (1) Kredit Macet (1) Kuliah Uamum (1) Kunjungan Jokowi (1) Kurang Etis (1) LPAI (1) Lagu Utk Jokowi (1) Lahan Basah (1) Larangan Berkampanye (1) Larangan Pakaian (1) Lawan Rasa Takut (1) Leadership (1) Legaci Jokowi (1) Lindungi Jokowi (1) Lintas Dinamika (1) Luar Biasa (1) MPG (1) Mabok Agama (1) Mafia Ekonomi (1) Mafia Tanah (1) Mahakarya (1) Mahkamah Agung (1) Manfaat Vaksin (1) Mari Tertawa (1) Masa Kampanye (1) Masalah BUMN (1) Matematika (1) Membunuh Sains (1) Mempengaruhi Musuh (1) Mempengaruhi Orang (1) Mendisplinkan Siswa (1) Mengharukan (1) Menghasut Pemerintah (1) Menghina Lambang Negara (1) Mengulas Fakta (1) Menjaga Indonesia (1) Menjaga Jokowi (1) Menjelang Pemilu (1) Menjlang Pelantikan (1) Menko Polhukam (1) Menteri (1) Menteri Agama (1) Menteri Sosial (1) Menydihkan (1) Mesin Pembantai (1) Minuman Keras (1) Model Tulisan (1) Muhamad Ginting (1) Mumanistik (1) Muslim Prancis (1) Musu RI (1) Musuh Dlm Selimut (1) Obat Tradisional (1) Oligarki (1) Omnibus Law (1) Oramas Terlarang (1) Orang Baik (1) Orang Beragama (1) Orang Bodoh (1) Orang Kaya (1) Ormas Islam (1) Otak Kebalik (1) Overdosis Haram (1) PHK dan Buruh (1) Palestina (1) Panduan (1) Pantau Jakarta (1) Para Makar (1) Parawisata (1) Partai Baru (1) Partai Komunis (1) Pasar Murah (1) Pelarian (1) Pembayaran Utang Negara (1) Pembela Rakyat (1) Pembumian Pancasila (1) Pemerintahan Jayabaya (1) Pemilihan Presiden (1) Pemprov DKI (1) Pencerahan (1) Pencucian Uang (1) Pendukung Lain (1) Penebaran Virus so (1) Pengacau Negara (1) Pengalaman (1) Pengangguran (1) Pengaruh (1) Pengertian Istilah (1) Pengertian Otoritas (1) Penggulingan Rezim (1) Penghianat Bangsa (1) Pengobatan (1) People Power (1) Perang Dunia III (1) Perangi Tetroriis (1) Peraturan (1) Perayaan Natal (1) Percobaan (1) Perguruan Tinggi (1) Peringatan Keras (1) Peristiwa Mei 1998 (1) Pernikahan (1) Pernyataan ISKA (1) Pertamina (1) Pertemuan Politik (1) Pesan Gus Nuril (1) Pesan Habib (1) Peta Politik (1) Pidato Prisiden RI (1) Pil Pahit Srilanka (1) Pilkada 2018 (1) Pilkada Solo (1) Pilpres Curang (1) Pimpinan MPR (1) Politik Agama (1) Politik Catur Jkw (1) Politik Kepentingan (1) Politik LN (1) Politik Uang (1) Politikus (1) Pollitik (1) Profesional (1) Propaganda (1) Propaganda Firehose (1) Psikoanalisa (1) Psikologi Praktis (1) Puisi (1) Pulau Terindah (1) Quick Count (1) RUU Kadrun (1) Raja Bonar (1) Raja Debat (1) Raksasa (1) Rakyat Kecil (1) Realita Politik (1) Rekam Jejak (1) Rekapitulasi DPS (1) Reklamasi Pulau (1) Relawan Jokowi (1) Remix Sunda (1) Rendah Hati (1) Reungan Politik (1) Rhenald Kasali (1) Risma (1) Ruhut P Sitompul (1) Saksi Yehuwa (1) Sangat Canggih (1) Scandal BLBI (1) Seharah Pers (1) Sehat Penting (1) Sejarah Politik (1) Sekilas Info (1) Selamat Imlek (1) Sembuhkan Jiwasraya (1) Seni (1) Seniman Bambu (1) Shanzhai (1) Sidak Harga (1) Sidang MPR (1) Sigmun Freud (1) Silaturahmi (1) Sistem Informasi (1) Skema Kerusuhan (1) Skenario 22 Mei (1) Skenario Demonstrans (1) Skripsi (1) Soekarno (1) Stasiun KA (1) Suku Minang (1) Sumber Inspirasi (1) Super Power (1) Superkarya (1) Syirianisasi (1) System Informasi (1) TKA Siapa Takut (1) Tahun Kampret (1) Taliban (1) Tanda Kehormatan (1) Tanda Zaman (1) Tanggapan Atas Pidato (1) Tanya Jawab (1) Tebang Pilih (1) Teori Kepribadian (1) Terkaya Indonesia (1) Terorisme (1) Terrorisme (1) Tidak Becus Kerja (1) Tindakan Makar (1) Tingkat Kemiskinan (1) Tinjauan Filsafat (1) Tips dan Trik (1) Toleransi Identitas (1) Travelling (1) Tuan Rumah (1) Tukang Kayu (1) UU Cipta Kerja (1) Ucapan Gong Xi Fat Choi (1) Ulama Bogor (1) Ulasan Berita (1) Ulasan Suriah (1) Ustadz Bangsa (1) Via Vallen (1) Virus Covid-15 (1) Wajib Baca (1) Wakil Tuhan (1) Wali Kota (1) Wanita Kartini (1) Wewenang (1) Yusril Blakblakan (1)